INVESTIGASI

Kursi Panas Calon Menteri Jokowi

Nama-nama kandidat calon menteri dari parpol koalisi Jokowi-Ma’ruf sudah bermunculan. Bursa Menteri BUMN pengganti Rini Soemarno pun menggeliat.

Ilustrasi: Edi Wahyono

Senin, 22 Juli 2019

Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa dan pengurus pusat partai berlambang Kakbah itu mendadak kaget ketika Presiden Joko Widodo, yang terpilih untuk periode kedua sebagai presiden, meminta nama-nama kandidat menteri untuk Kabinet Indonesia Kerja (KIK) jilid II saat menerima mereka di Istana Bogor, Selasa, 9 Juli 2019. PPP bertandang ke Istana Bogor dalam rangka silaturahmi dan menjelang Musyawarah Kerja Nasional PPP.

“Ini soal kabinet kan sudah ramai. Ada partai yang sudah ngomong minta sepuluh kementerian. Ada yang ngomong sebelas. Ini PPP kok masih diem-diem saja. Ayo, ngomong, dong,” begitu candaan Jokowi seperti ditirukan Sekjen PPP Arsul Sani kepada detikX di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Juli.

Maklum, sebelumnya Partai Kebangkitan Bangsa di sejumlah media sudah melontarkan permintaan sepuluh menteri kepada Jokowi. Partai Nasional Demokrat (NasDem), yang juga kawan koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019, tidak mau kalah dan menyebut partai besutan Surya Paloh tersebut layak mendapat jatah sebelas menteri.

Suharso pun lantas meminta izin kepada Jokowi jika ditanya wartawan akan menjawab sembilan menteri. Dan Jokowi dalam pertemuan tersebut secara terang-terangan meminta bantuan PPP dalam menjalankan pemerintahan kelak setelah dilantik. Soal portofolionya apa dan berapa jumlah menteri yang akan didapat PPP akan dibicarakan lebih lanjut. “Intinya beliau (Jokowi) minta nanti dibantu dalam pemerintahannya, dalam kabinet,” ucap Arsul.

Sekjen PPP Arsul Sani
Foto: Andhika Prasetia/detikcom

PPP, imbuh Arsul, kalau dibolehkan Jokowi, memang meminta lebih dari satu kursi menteri. Sebab, dalam Pilpres 2019, mereka merasa ikut berjuang dari awal untuk memenangkan pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf. Beda halnya dengan Pilpres 2014, di mana PPP bergabung belakangan di koalisi Jokowi-Jusuf Kalla, sehingga PPP hanya mendapat satu kursi, yaitu Menteri Agama.

Itu nama yang beredar di internal yang akan disetor ke Jokowi, termasuk nama Pak Ketum (Airlangga)."

Secara tradisional, kata Arsul, selama ini PPP punya pos Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kementerian UKM. Tapi secara pribadi dia berharap partainya tidak kebagian lagi pos Kemenag dan mendukung jika pos tersebut diberikan kepada Nahdlatul Ulama. Alasannya adalah untuk pertanggungjawaban moral kepada publik.

Saat ini Kemenag memang sedang menjadi sorotan lantaran diketahui ada praktik jual-beli jabatan. Kasus yang saat ini sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi mengantarkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy ke penjara. Mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali juga tersandung kasus korupsi ketika menjadi Menag di era Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain PPP, parpol koalisi lain, seperti PKB, NasDem, dan Golkar, sudah ancang-ancang terkait pengisian jabatan menteri Jokowi-Ma’ruf. PKB juga minta jatah lebih untuk kursi menteri. "Mudah-mudahan PKB lebih beruntung. Artinya, kalau kemarin dapat empat, besok nambah, itu beruntung. Kalau sama-sama saja, ibarat usaha masih rugi. Tapi kalau berkurang, itu celaka," kata Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid di gedung DPR, Rabu,17 Juli.

Pada periode pertama Jokowi 2014-2019, PKB mendapat jatah empat menteri. Mereka adalah Menristekdikti M Nasir; Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo; serta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Ke depan, PKB mematok target tambahan kursi di sejumlah posisi strategis demi mengakomodasi kepentingan konstituen PKB.

Jokowi di acara Konvensi Rakyat di Sentul, Bogor, 24 Februari 2019
Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto

Menurut sumber detikX di lingkup internal PKB, sejumlah nama kader partai berbasis nahdliyin tersebut sudah disiapkan. Selain nama menteri incumbent seperti Hanif Dhakiri dan Eko Putro Sandjojo, PKB menyiapkan nama Ida Fauziah, Daniel Johan, dan Jazilul sendiri.

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengklaim partainya memiliki banyak kader potensial yang bisa mengisi posisi menteri. Dia berharap Golkar dapat berpartisipasi lebih aktif di pemerintahan mendatang. Hal ini tidak lain karena Golkar adalah partai yang pertama kali mengusung Jokowi untuk maju kembali pada Pilpres 2019. Sementara itu, pada periode sebelumnya, Golkar baru bergabung belakangan karena mendukung Prabowo-Hatta Rajasa.

Sejauh ini, berdasarkan sumber detikX di kalangan internal Golkar, ada beberapa nama yang sudah digodok untuk disampaikan kepada Jokowi. Mereka adalah Agus Gumiwang Kartasasmita, yang saat ini menjabat Menteri Sosial, Wakil Ketua Komisi IV DPR Roem Kono, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto. “Itu nama yang beredar di internal yang akan disetor ke Jokowi, termasuk nama Pak Ketum (Airlangga),” ujar sumber itu.

NasDem juga dikabarkan sudah menyiapkan sejumlah nama anyar untuk disetorkan ke Jokowi. Mereka antara lain Irma Suryani, Sekjen NasDem Johnny Gerard Plate, serta Prananda Paloh. Namun, saat dimintai konfirmasi dalam acara Pidato Kebangsaan Jokowi di Sentul, Minggu, 14 Juli, Johnny menegaskan pihaknya tak menyodorkan daftar nama kepada Jokowi.

Sekjen NasDem Johnny G Plate
Foto: Andhika Prasetia/detikcom 

"NasDem tak akan merendahkan diri dengan menyodorkan nama. Tahun 2014 kami tidak menyodorkan nama, 2019 kami juga tidak menyodorkan nama. Walaupun kami tahu kader NasDem itu banyak yang profesional. NasDem ini terdiri dari tokoh-tokoh profesional, dia lahir dari profesionalisme," jelasnya.

Namun terkait rencana Jokowi mengangkat menteri berusia muda, NasDem setuju. Dia mengatakan partainya memiliki kader muda potensial. Salah satunya Prananda Paloh, yang merupakan anak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Prananda merupakan anggota Komisi I DPR RI dan Ketua Garda Pemuda NasDem. Saat ini NasDem menempatkan tiga kadernya di kabinet Jokowi-JK, yakni Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Jaksa Agung HM Prasetyo.

Yang lebih adem dalam perebutan kursi menteri adalah PDI Perjuangan, yang menjadi partai pendukung utama Jokowi. Bahkan sampai saat ini Megawati Soekarnoputri belum mengusulkan kader partai sebagai calon menteri. PDI Perjuangan menyebut Megawati ingin agar Jokowi fokus menyelesaikan tugas kepresidenan terlebih dahulu.

Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah di gedung DPR, Senayan, Kamis, 18 Juli, menjelaskan belum ada pembicaraan antara Jokowi dan para ketua umum partai koalisi mengenai kabinet. Basarah menyatakan Jokowi dan Ma'ruf sedang berfokus melakukan konsolidasi kebangsaan pascapilpres.

Sebelumnya sempat beredar Risalah Rapat Pengangkatan Menteri Pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024' yang beredar di publik. Dalam risalah itu tertulis nama kader PDI Perjuangan di antaranya M Prananda Prabowo sebagai Menteri Koordinator PMK, Eva Kusuma Sundari sebagai Menteri Koperasi dan UKM, serta Maruarar Sirait sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). Namun risalah tersebut dianggap hoax atau berita palsu.

Bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf, Wahyu Sakti Trenggono (kanan)
Foto: Dwi Andayani/detikcom

"Di PDIP berlaku prerogatif Ketua Umum PDIP. Jadi barang siapa kader PDIP yang akan diusulkan kepada Presiden sebagai menteri, itu muncul dari kewenangan Ibu Megawati. Kemudian jadi menteri, itu prerogatif presiden. Jadi khusus kader PDIP yang akan jadi menteri itu akan melalui dua instansi prerogatif," jelas Basarah.

Meski begitu, di kalangan internal PDI Perjuangan maupun Tim Kampanye Nasional (TKN), beberapa nama kader partai banteng moncong putih sudah jadi perbincangan sebagai bakal menteri. Selain menteri incumbent Pramono Anung dan Tjahjo Kumolo, nama Bendahara TKN Wahyu Sakti Trenggono dikabarkan masuk bursa menteri. Bahkan secara spesifik Trenggono disebut bakal menempati Menteri BUMN menggantikan Rini Soemarno.

Bukan hanya di lingkup internal TKN, di lingkungan BUMN nama Trenggono, yang dikenal sebagai raja menara BTS, juga diperbincangkan sebagai bakal calon orang nomor satu di BUMN. Saat dimintai konfirmasi detikX, Trenggono tak menampik maupun mengiyakan kabar itu. ”Menteri kan hak prerogatif presiden. Sebagai warga bangsa, kita harus mendukung apa yang sudah disampaikan Presiden di Sentul 14 Juli kemarin. Kita berharap, di bawah kepemimpinan beliau, negara kita menjadi negara maju,” katanya kepada detikX.

Trenggono berharap kabinet mendatang bisa menjawab tantangan perubahan zaman yang cepat, seperti yang disampaikan Jokowi. Harus tersedia ruang berkarya bagi rakyat yang harus difasilitasi dan dibangun lingkungan industrinya oleh negara. Dengan cara tersebut, kompetensi bangsa akan tercipta dan dapat bersaing di tengah perubahan yang cepat di dunia belakangan ini.


Reporter: Ibad Durohman
Redaktur: Deden Gunawan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Irwan Nugroho

[Widget:Baca Juga]
SHARE