Jalan Ketidakpastian Rizieq

Penjagaan Pesantren Alam dan Agrokultural, Markaz Syariah, yang juga kediaman Habib Rizieq Shihab di Kampung Lemah Neundeut, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, sangat ketat. Untuk masuk ke dalam pesantren itu setidaknya harus melewati tujuh pos yang dijaga selama 24 jam oleh laskar Front Pembela Islam (FPI). Tiap pos dijaga sekurangnya lima personel laskar FPI. Jarak dari pos pertama hingga pesantren sendiri sekitar 3 kilometer.

Ketika detikX menyambangi pesantren itu pada Jumat, 12 Juli 2019, seorang anggota laskar yang berjaga menyambut dan mempersilakan menunggu di pos pertama yang berportal itu sambil menunggu konfirmasi dari pengurus pesantren. Setelah menunggu sekitar tiga jam, Fikrie Al-Jufri, seorang pengurus pesantren akhirnya datang. Singkat kata, ia mengaku tak bisa mengizinkan detikX masuk dan pengurus pesantren belum bersedia diwawancara tentang polemik kepulangan Rizieq.

Ini pandangan pribadi saya, bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada Habib Rizieq kembali ke Indonesia.”

Kantor DPP FPI dan kediaman pribadi Rizieq di Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat, juga terlihat sepi. Ketika detikX mengetuk gerbang, salah seorang anggota FPI keluar dan mengatakan jika semua pengurus DPP sedang tidak ada di tempat. “Mohon maaf sekarang pengurus DPP semua tidak di tempat. Silahkan menghubungi Pak Munarman,” pinta anggota FPI tersebut kepada detikX, Kamis, 11 Juli 2019, di DPP FPI, Petamburan.

Kepulangan Rizieq memang penuh lika-liku. Awal 2018, santer tersiar kabar Imam Besar FPI itu akan kembali ke Indonesia. Diawali beredarnya e-ticket atas namanya yang akan menaiki pesawat Saudi Arabian Airlines dari Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, 20 Februari 2018 dan dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu, 21 Februari 2018. Kebenaran tiket itu sempat dikonfirmasi Sekjen DPP FPI Novel Bamukmin. “Insyaallah Alumni 212 akan putihkan Jakarta, bandara khususnya,” kata Novel.

Eggi Sudjana, yang kala itu menjadi pengacara Rizieq, juga bilang, lima juta umat siap menyambut kepulangan Rizieq. Pihak Kepolisian pun menyiapkan sekitar 1.600 personil untuk mengantisipasi massa yang berencana ke bandara. Namun massa yang sudah siap menyambut kepulangan Rizieq harus menelan kecewa karena Rizieq batal pulang dengan alasan keselamatan dan tidak mendapatkan isyarah yang bagus dari Tuhan.

“Akhirnya saya teruskan untuk itikarah mohon petunjuk dari Allah SWT. Walapun saya senantiasa beritikad sekeluarga untuk pulang hari ini. Namun, sampai saat ini saya belum mendapatkan isyarah yang bagus, apalagi bisyarah yang menggembirakan. Jadi hari ini saya harus menunda dulu kepulangan saya karena harus menunggu bisyarah sehingga pulang di waktu yang tepat,” kata Rizieq lewat telepon yang disiarkan kepada massa di Masjid Baitul Amal, Cengkareng, 21 Februari 2018.

Lalu pada 9 Mei 2018, visa ziyarah tijaryyah (visa kunjungan bisnis) yang digunakan Rizieq ke Arab Saudi habis masa berlakunya dan sempat diperpanjang hingga 20 Juli 2018. Rizieq yang selama ini bermukim di kawasan Sari' Sittin, sekitar 3-4 Km dari Masjidil Haram, pun, kini sudah tidak punya izin tinggal di Arab Saudi alias over stay. Agar bisa keluar dari Arab, Rizieq diwajibkan membayar denda sebesar 15-30 ribu riyal atau setara dengan Rp 110 juta.

Terakhir upaya kepulangan Rizieq sempat dikaitkan dalam pembicaraan rekonsiliasi kubu Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Mantan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam akun twitternya @dahnilanzar, Kamis 04 Juli 2019, memberikan syarat rekonsiliasi. Salah satunya memulangkan Rizieq. “Ini pandangan pribadi saya, bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada Habib Rizieq kembali ke Indonesia.”

Beberapa hari kemudian, Sabtu 13 Juli 2019, Jokowi dan Prabowo akhirnya bertemu di Stasiun Mass Rapit Transit (MRT) Lebak Bulus untuk pertamakali sejak pencoblosan Pilpres, 17 April 2019. Lagi-lagi Dahnil menyebut dalam pertemuan tersebut selain obrolan tentang rekonsiliasi dibahas juga soal pemulangan Rizieq. Ia yakin Prabowo tetap berkomitmen untuk membantu kepulangan Rizieq. 

Prabowo memang pernah meneken 17 poin pakta integritas Ijtimak Ulama II, yang dinisiasi oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama. Ijtimak Ulama itu menyatakan deklarasi dukungan kepada Prabowo untuk menjadi capres. Di salah satu poin pakta integritas, tertulis Prabowo siap menggunakan hak konstitusional dan menjamin kepulangan Rizieq apabila terpilih menjadi presiden.

Namun, menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mendampingi Jokowi, isi obrolan Jokowi-Prabowo kebanyakan soal visi Indonesia ke depan. Budi menepis kabar soal isi pembicaraan kedua tokoh itu membahas soal pemulangan Rizieq. Hal senada juga dikatakan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang memastikan pemulangan Rizieq tidak ada dalam pembahasan obrolan antara Jokowi dan Prabowo. 

Menyikapi pertemuan tersebut, PA 212 langsung bersikap sudah tak lagi di gerbong Prabowo. Kadiv Hukum PA 212, Damai Hari Lubis, menyinggung perilaku Prabowo yang sejak awal memang tak beradab terhadap ulama. Meski telah diusung ulama dalam Ijtimak Ulama I dan II sebagai capres, namun akhirnya Prabowo tak meminang cawapres rekomendasi ulama. Prabowo memilih Sandiaga Uno tanpa berembuk dengan ulama.

Di sisi lain, FPI juga menyalahkan pemerintah Jokowi-JK atas tertahannya Rizieq di Arab Saudi. Sekretaris Umum FPI Munarman menuding pemerintah telah meminta otoritas Arab Saudi untuk mencekal Rizieq agar tak bisa meninggalkan Arab Saudi. Permintaan itu disampaikan melalui saluran diplomatik dan nondiplomatik dengan memberikan informasi fitnah bahwa Rizieq terkait sejumlah persoalan hukum di Indonesia. “Padahal faktanya, Habib Rizieq sudah clear dari persoalan hukum, dengan adanya SP3, baik perkara di Polda Metro Jaya maupun perkara di Polda Jabar," kata Munarman.

Pengacara Rizieq, Sugito Atmo Prawiro menambahkan pencekalan itulah yang membuat Rizieq overstay. Karena itu, pemerintah harus bertanggung jawab membayar denda Rizieq. Tapi jika pemerintah enggan membayar denda itu, Sugito menyatakan siap mengkonsolidasikan umat mengumpulkan iuran. "Kalau memang pemerintah tidak bersedia membayar, kami akan konsolidasi umat untuk iuran membantu membayar overstay tersebut," ucap Sugito.

Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengaku heran pemerintah dibebani pemulangan Rizieq. Pemerintah tak punya masalah jika Rizieq pulang ke Indonesia. "Yang sekarang kita jadi beban itu kenapa mesti harus presiden atau pemerintah atau Istana yang harus ditugasi untuk memulangkan Habib Rizieq, di mana, apa logika, konstruksi berpikir kayak apa itu?" kata Ngabalin, Rabu 10 Juli 2019.