Prabowo Akhirnya Legowo

Sate ayam, soto, rawon, dan beragam makanan ringan menjadi hidangan pendamping acara nonton bareng putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan kecurangan pilpres yang dilayangkan kubu capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis, 27 Juni 2019, di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara No 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Acara nobar yang dimulai pukul 13.00 WIB itu dihadiri para petinggi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dan seluruh ketua umum parpol pendukung paslon 02 itu, minus Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto. “Mas Tommy sibuk. Nah, Pak SBY masih berduka mungkin, ya,” jelas Direktur Relawan BPN, Ferry Mursyidan Baldan, kepada detikX, pekan lalu. 

Mereka berkumpul di ruang tengah sambil memantau siaran langsung dari Gedung MK lewat televisi. Sementara Prabowo dan Sandi memilih duduk-duduk di ruang kerja Prabowo. Hanya sesekali keduanya ke luar ruang kerja untuk menyaksikan sidang di MK atau saat menyambut tamu yang terus berdatangan hari itu. “Saat nonton kita santai sambil makan dan minum. Ngobrol saja tidak membahas hal-hal yang berat juga. Kebanyakan kita membahas soal jalannya putusan aja,” terang Ferry.

Begitu ketika putusan MK dibacakan, sekitar pukul 19.00 WIB, para direktur BPN dan petinggi parpol lalu berdiskusi terkait putusan. Dalam putusan yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman, seluruh majelis konstitusi sepakat menolak seluruh permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandi. Dengan putusan ini, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin tetap menjadi pemenang Pilpres 2019.

MK menyatakan penanganan pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilpres 2019 yang dituduhkan Prabowo-Sandi merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bukan MK. MK menolak semua dalil permohonan Prabowo-Sandi karena tak bisa membuktikan hubungan TSM dengan perolehan suara, seperti tudingan money politics oleh Jokowi-Ma'ruf.

Dalil permohonan soal dugaan ketidaknetralan aparatur negara, menurut MK, juga tidak disertai bukti yang meyakinkan. MK menguraikan bahwa soal dugaan pengerahan pejabat negara dan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari percepatan Tunjangan Hari Raya ASN, kenaikan honor pendamping dana desa, dan dukungan sejumlah kepala daerah, sudah diproses oleh Bawaslu.

Lalu soal dalil kecurangan Sistem Penghitungan (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Prabowo-Sandi disebut kehilangan suara 2.871 suara dalam sehari. Namun, menurut MK, “bukti video yang disertakan tak menjelaskan apapun terkait dengan hasil akhir rekapitulasi perolehan masing-masing paslon," tutur hakim konstitusi Enny Nurbaningsih.

Selain itu, MK antara lain menyebut mengenai daftar pemilih tetap (DPT) tidak wajar sebesar 17,5 juta, ditambah daftar pemilih khusus (DPK) 5,7 juta adalah tidak wajar dan menimbulkan penggelembungan suara bagi Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, tidak terbukti. MK menyatakan argumen terkait itu tidak relevan.

Beberapa saat setelah putusan MK, para direktur BPN dan elit parpol koalisi bersepakat meminta Prabowo segera menyikapinya lewat jumpa pers. Sebelum itu, tim BPN dan ketua umum parpol secara singkat merumuskan pidato yang akan dibacakan Prabowo di hadapan media yang sedari siang menunggu di depan rumah Prabowo. Mantan Jubir BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan tidak ada raut tegang di wajah Prabowo.

“Walaupun kami mengerti bahwa keputusan tersebut sangat mengecewakan para pendukung Prabowo-Sandi, partai Koalisi Indonesia Adil Makmur, dan mengecewakan kami sendiri, serta seluruh tim pemenangan kita, namun kita semua sepakat akan tetap patuh dan mengikuti jalur konstitusi kita, yaitu UUD RI 1945 dan sistem perundang-undangan. Maka dengan ini kami menghormati hasil keputusan Mahkamah Konstitusi,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan tidak akan berhenti berjuang baik di legislatif maupun forum lainnya. Ia mengajak pendukungnya menatap masa depan dengan tetap semangat dan tetap optimistis, menjaga kedamaian, antikekerasan, dan setia pada konstitusi. “Kita harus memikirkan kepentingan yang lebih besar, keutuhan bangsa dan negara, kita harus memandang bahwa seluruh anak bangsa adalah saudara-saudara kita sendiri,” katanya.

Setelah menerima keputusan MK, koalisi paslon 02 akhirnya resmi dibubarkan keesokan harinya. "Koalisi yang mengusung pasangan presiden dan calon presiden di dalam pemilu presiden ini 17 April lalu tugas Koalisi Adil dan Makmur dianggap selesai. Oleh karena itu sejak hari ini beliau menyampaikan terima kasih, dan Koalisi Adil dan Makmur selesai," ujar Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juni 2019.

Kendati begitu, Muzani bilang Prabowo tetap berharap komunikasi selalu terjalin di antara Gerindra, PAN, PKS, Demokrat dan Berkarya. Mengingat perjuangan yang bersama-sama dilakukan selama Pilpres 2019. Dalam pertemuan yang dihadiri semua sekjen parpol pendukung tersebut juga disepakati, tim sukses sekaligus relawan yang bernaung di bawah BPN juga selesai.

Lantas apakah rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi bisa terwujud dalam waktu dekat pasca putusan MK? Apalagi Jokowi saat penetapan sebagai presiden terpilih untuk periode 2019-2024 oleh KPU, 30 Juni 2019, membuka tangan untuk Prabowo-Sandi dan mengajak membangun bangsa bersama-sama. "Saya mengajak Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun negara ini supaya kuat, maju, adil dan makmur," kata Jokowi.

Upaya mengajak Prabowo-Sandi bergandengan tangan usai pilpres sebelumnya sudah dilakukan Wapres Jusuf Kalla (JK), pasca pengumuman hasil rekapitulasi suara pilpres oleh KPU. Juru Bicara JK, Husein Abdullah, saat dikonfirmasi detikX, memaparkan, pertemuan antara JK dan Prabowo terjadi pada Rabu sore, 23 Mei 2019. Pertemuan yang digelar di salah satu hotel di Jalan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, itu berlangsung selama satu jam.

Keinginan JK bertemu Prabowo setelah menyaksikan di televisi terkait aksi demonstrasi yang berakhir rusuh dan menelan korban jiwa pada 22 Mei. JK pun diminta Jokowi untuk segera mengambil tindakan bertemu dengan Prabowo untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi agar bisa mendinginkan suasana. “Pak Jokowi meminta hal itu kepada Pak JK mungkin karena menganggap Pak JK bisa berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Keduanya punya hubungan yang sangat baik,” ujar Husein.

Sebagai orang yang berada di ring satu JK, Husein mengaku tidak tahu rencana pertemuan itu. Dia baru mengetahui kepergian JK bertemu Prabowo dari orang lain, sekitar pukul 14.00 WIB. Saat ditanyakan soal rencana pertemuan JK kemudian mengiyakan seraya berpesan supaya agenda pertemuan dengan Prabowo jangan disebar dahulu. Alasannya, JK harus melaporkan hasil pertemuan itu kepada Jokowi terlebih dahulu.

Usai pertemuan dengan Prabowo dan melaporkan poin-poin yang dibicarakan ke Jokowi, malam harinya, sekitar pukul 20.00 WIB, JK bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat seperti Try Sutrisno, Mahfud MD, Din Syamsuddin, Komaruddin Hidayat, Bambang Hendarso Danuri, Abdul Mukti, Sofyan Djalil, Amirsyah Tambunan, Syafruddin, Agus Wijoyo dan lain-lain di kediamannya, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Usai silaturahmi dengan sejumlah tokoh itu, JK pun didapuk untuk berbicara dengan Prabowo supaya kondisi yang mulai panas menjadi adem. Para tokoh tersebut, kata Husein, sangat gelisah dengan peristiwa kerusuhan di sekitar Gedung Bawaslu hingga ke Tanah Abang. Melihat kegelisahan tersebut JK akhirnya buka mulut jika sudah bertemu dengan Prabowo. Namun JK tidak memberitahu isi pembicaraannya. Menurut JK soal isi pembicaraan tersebut hanya Jokowi dan Prabowo yang tahu.

Kini setelah ketegangan buntut pilpres semakin kondusif sejumlah spekulasi pun bermunculan. Ada yang menyebut pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ke depan bakal menggandeng Prabowo dan Gerindra sebagai bagian dari rekonsiliasi yang diwacanakan. Termasuk adanya jatah menteri bagi Gerindra di kabinet Jokowi mendatang. Juga jabatan duta besar yang kemungkinan juga diberikan kepada elit Gerindra.

Namun Anggota Dewan Pembina Gerindra Mulyadi terang-terangan tak setuju dengan ide partainya merapat ke pemerintahan Jokowi. Mulyadi ingin Gerindra mengontrol roda pemerintahan agar tak melenceng alias beroposisi. "Prinsipnya, harus ada mekanisme kontrol terhadap jalannya roda pemerintah. Kalau Gerindra masuk dalam koalisi yang mendukung pemerintah, sangat besar peluangnya roda pemerintah akan melenceng dari rambu-rambu pemerintah yang melaksanakan undang-undang," kata Mulyadi.