Jalan Terjal
Partai Kakbah

Mission: Impossible ala Ethan Matthew Hunt kini coba dijalankan Suharso Monoarfa. Memang misi yang diemban Menteri Perumahan Rakyat pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, yang baru saja dikukuhkan sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, bisa dibilang mustahil.

Betapa tidak. Partai berlambang Kakbah tersebut kini sedang didera masalah. Konflik berkepanjangan pascapemilihan ketua umum sebelumnya plus reputasi buruk partai akibat kasus korupsi yang menimpa mantan Ketua Umum Romahurmuziy (Rommy) menjadi tugas berat pria kelahiran Mataram, 31 Oktober 1954, itu.

Dan dalam hitungan kurang dari sebulan, Suharso harus melakukan konsolidasi internal dan diserahi tugas untuk meloloskan PPP ke DPR RI atau minimal bisa meraih 4 persen suara di Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. “Tapi kalau di film Mission: Impossible kan selalu berhasil misinya, he-he-he...,” kata Suharso di acara Blak-blakan detikcom.

Beban PPP kali ini memang bisa dibilang yang paling berat sejak mengikuti pemilu pada era reformasi. Aneka perpecahan di kalangan internal terus terjadi, yang membuat sejumlah tokoh penting di partai itu hengkang.

Saya tekankan kepada para caleg bahwa pertarungan hari ini adalah pertarungan figur masing-masing. Biar dikenal rakyat.”

Ketua DPP PPP Ainur Rofiq saat dimintai konfirmasi detikX menyatakan setidaknya ada 19 dari 39 kursi PPP di DPR yang melayang lantaran kepergian tokoh dari partainya. “Yang pasti ada dua orang kader kami, seperti Dimyati Natakusumah dan Okky Asokawati, yang pergi. Keduanya dari Dapil (Daerah Pemilihan) DKI Jakarta,” katanya.

Nasib partai yang usianya sudah sepuh ini memang harap-harap cemas. Hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 22 Februari hingga 5 Maret 2019 terhadap 2.000 responden, PPP diprediksi menjadi salah satu partai yang tidak lolos parliamentary threshold. Elektabilitas PPP hanya 2,7 persen.

Peristiwa Rommy diringkus KPK membuat elektabilitas PPP turun 0,5 persen jika dibanding hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas pada Oktober 2018. Padahal, pada Pileg 2014, PPP mampu mengantongi 6,5 persen suara dan memperoleh 39 kursi di DPR.

Tidak hanya survei Kompas, survei Vox Populi Research Center yang terbaru juga menempatkan PPP dalam jajaran partai yang tak lolos pileg. Dari survei yang digelar pada 5-15 Maret 2019 itu, PPP hanya memperoleh 2,9 persen suara, di bawah Partai Keadilan Sejahtera (PKSI) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sebelumnya, di kalangan internal Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, berdasarkan hasil survei internal untuk peta suara parpol koalisi pendukung, PPP menjadi salah satu partai pendukung lama yang tidak lolos ke Senayan dengan hasil survei 2,8 persen.

“Dari angka tersebut, 60,3 persen pemilih PPP cenderung memilih pasangan 02 (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno). Yang memilih Jokowi-Ma’ruf hanya 35,4 persen,” jelas sumber di lingkup internal TKN kepada detikX.

Ainur Rofiq tentu saja tidak yakin partainya gagal lolos ke Senayan seperti diprediksi sejumlah lembaga survei atau lantaran kasus dugaan korupsi Rommy. Menurutnya, pendukung PPP jarang baca berita di media.

“Basis pendukung kita yang membaca berita berapa sih jumlahnya? Seluruh penduduk kita itu yang baca berita berapa? Tidak ada 15 persen. Datanya itu hanya 12 persen yang baca berita,” katanya.

Kalaupun para kader mengetahui adanya kasus Rommy, lanjut Rofiq, mereka tetap loyal kepada partai. “Jadi memang kekuatan kita PPP itu, orang masih melihat Partai Kakbah. Orang masih melihat Kakbah-nya itu,” ujarnya lagi.

Basis PPP umumnya orang-orang tua yang tinggal di pedesaan. Mereka tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Ketiga daerah itu diprediksi masih bisa mendulang suara untuk meloloskan PPP ke Senayan.

Berdasarkan laporan dari pemimpin wilayah PPP, sejumlah caleg diprediksi bakal lolos. Misalnya di Jatim, PPP memperkirakan masih bisa merebut wilayah-wilayah yang pada 2014 menyumbangkan kursi, seperti Banyuwangi, Madura, Gresik, dan Lamongan.

Di Jatim pula, PPP mengisi dapil dengan orang-orang kuat. Ainur menyebut mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purnawirawan) Anang Iskandar, yang menjadi caleg PPP dapil Madiun. Ditambah provinsi lain, sedikitnya 20 kursi masih bisa diraih PPP untuk bisa tetap di Senayan.

“Kita berhitung kasar saja, paling pahit ya perolehan kita di 2014 itu kan 39 anggota DPR. Dikurangi saja 19 orang, karena ada yang pindah, problem, atau segala macam, kan kita masih 20 orang,” katanya.

Ketua Tim Pemenangan PPP Jawa Timur Abdul Rasyid menyebut, setelah adanya kasus Rommy, pihaknya langsung mengirim instruksi tertulis kepada pengurus partai dan para caleg. Mereka diminta berfokus untuk konsolidasi pemenangan dan memberi penjelasan kepada konstituen bahwa kasus Rommy merupakan urusan pribadi.

Di Jatim, Abdul Rasyid menambahkan, tahun lalu PPP memperoleh 1,2 juta suara dan empat kursi untuk DPR RI. Tahun ini, PPP menargetkan delapan kursi DPR RI dari Jatim. Ia menyebut, PPP banyak punya caleg muda yang potensial untuk merebut suara kalangan muda Jatim.

“Saya tekankan kepada para caleg bahwa pertarungan hari ini adalah pertarungan figur masing-masing. Biar dikenal rakyat,” katanya kepada detikX, Senin, 25 Maret 2019.

Rofiq pun berharap kepemimpinan baru di bawah Suharso bisa melakukan regenerasi secepatnya karena waktu pencoblosan tinggal menghitung hari. Jika tidak, bukan tidak mungkin PPP akan gigit jari. Bagi partai peserta Pemilu 2019, termasuk PPP, pemilu legislatif dan pilpres serentak memang menjadi problem. Namun bagaimana hasil akhir akan sulit diprediksi karena belum ada referensi.