Ketika Gerindra Balas 'Sandiaga-kan'
Kader PKS

Pertemuan tertutup selama 45 menit antara Dewan Pimpinan Daerah Gerindra DKI Jakarta dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta membahas pengisian kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta awalnya berjalan cukup alot. Tapi pertemuan itu akhirnya melumer setelah Ketua DPD Gerindra DKI Muhammad Taufik pada detik-detik akhir menyatakan kursi calon Wakil Gubernur DKI Jakarta diserahkan kepada PKS.

“Ya sudah kalau begitu. Kita juga punya tugas untuk mengamankan kebijakan Ketua Umum (Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto) untuk diserahkan kepada PKS. Tapi nanti calonnya harus dilakukan fit and proper test,” ujar Syarif, Wakil Ketua DPD Gerindra DKI, menirukan ucapan Taufik, kepada detikX, Rabu, 7 November 2018.

Pertemuan pada Senin, 5 November, di Kantor DPD Gerindra DKI, itu, adalah buntut panjang perebutan kursi calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno. Kedua partai pengusung Sandiaga, yang berpasangan dengan Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, Gerindra dan PKS, sama-sama merasa paling berhak atas kursi Wagub DKI itu.

DPD Gerindra sendiri telah menggelar rapat pimpinan gabungan pada 21 September di Hotel Gren Alia, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Ketika itu enam dewan pimpinan cabang dan 44 pimpinan anak cabang kecamatan dan pengurus DPD bulat mencalonkan Taufik sebagai cawagub DKI. “Beliau berpengalaman lebih dari 18 tahun memimpin banyak organisasi, terutama sekarang menjadi Wakil Ketua DPRD,” kata Syarif ketika itu.

Sementara itu, PKS mengklaim berpegang pada janji Prabowo yang terlontar pada Kamis, 9 Agustus 2018, di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ketika partai-partai koalisi bernegosiasi tentang pendamping Prabowo dalam Pilpres 2019. Saat itu Prabowo memilih Sandiaga, bukan kandidat yang diusulkan oleh PKS, PAN, maupun Demokrat.

Sebagai balasannya, menurut Ketua DPW PKS DKI Jakarta Shakir Purnomo, Prabowo menjanjikan kursi DKI-2 menjadi milik PKS. PKS pun sudah mengusulkan dua calon, yaitu mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto, Sekretaris Umum DPW PKS Jakarta. “Pak Prabowo, di hadapan Ketua Majelis Syuro PKS dan Presiden PKS, menyampaikan bahwa kursi Wagub DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga itu diberikan kepada PKS,” ujar Shakir kepada detikX, Rabu, 7 November.

Dalam kesempatan lain, menurut Shakir, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid juga kembali menanyakan komitmen Prabowo terkait Wagub DKI itu kepada Sandiaga sendiri serta Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon. “Mereka menyatakan ‘itu benar,’” tuturnya.

Namun perkembangan politik dirasa PKS menjadi tak pasti. Terlebih ketika Prabowo tak kunjung tegas menjawab pertanyaan mengenai siapa calon pengganti Sandiaga. Malah Prabowo menyerahkan persoalan pemilihan Wagub DKI itu kepada Taufik. Kata Prabowo, merujuk mekanisme di lingkup internal Gerindra, keputusan tentang jabatan wagub diserahkan kepada DPD Gerindra DKI.

"Ketua Gerindra Jakarta namanya Muhammad Taufik. Kalau partai saya begitu. Kalau ketua provinsi, dia yang tentukan, kalau ketua DPC dia tentukan. Saya bagaimana beliaulah. Tenang saja. You tunggu waktunya pengumuman. Tanya Pak Taufiklah siapa,” kata Prabowo saat memberikan keterangan seusai deklarasi Gerakan Emas atau Gerakan Emak-emak dan Anak Minum Susu di lapangan Perumnas Klender, Jakarta Timur, Rabu, 24 Oktober.

Keterangan Prabowo itu, menurut Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi, membuat kader-kader PKS semakin resah. Mereka pun mengancam bakal mematikan mesin PKS Jakarta pada Pilpres 2019. Suhaimi menyebut kekecewaan kader terkait perebutan kursi wagub antara Gerindra dan PKS itu mulai tampak di permukaan.

“Jadi mesinnya partai itu kan kader. Kalau kadernya kecewa, dia akan mengekspresikannya berbeda. Kekecewaan itu sudah terasa di bawah. Sudah ada komentar misalnya, 'Udah, pemilihan presiden silakan Gerindra urusin sendiri.' Itu kan bentuk kekecewaan. Kalau kader kecewa, otomatis mesin partai mati," ungkap Suhaimi, Selasa, 30 Oktober.

Menurut Syarif, dalam acara deklarasi Gerakan Emas itu, Prabowo memang bertemu dengan Taufik dan meminta segera menyelesaikan persoalan Wagub DKI Jakarta. Namun PKS sendiri sebagai partai yang merasa dapat keistimewaan dari Prabowo, kata Taufik, tak kunjung 'nyolek'. Karena itulah Taufik mengundang jajaran PKS ke kantor DPD Gerindra untuk berembuk.

Mengenai opsi fit and proper test bagi calon Wagub DKI dari PKS, Gerindra memandang perlu. Nantinya bakal dibentuk suatu badan penyelenggara, yang terdiri atas empat orang dengan komposisi dua orang dari Gerindra dan dua orang dari PKS. Fit and proper test itu diperlukan agar kedua belah pihak bisa mengetahui calon itu layak jadi wagub atau tidak.

“Kan, kita belum pernah ketemu sama calonnya ini, belum pernah bicara. Kalau sekadar ajukan nama, terus teken, terus diajukan ke DPR, hanya di situ kita berhenti? Kalau misalnya ada apa-apa terus kita nggak kenal, lantas bagaimana?” begitu alasan Syarif.

Gerindra juga menyodorkan syarat lain kepada PKS. Apabila cawagub yang diajukan PKS lolos, maka harus menanggalkan status keanggotaan partainya. Hal yang sama juga dilakukan Sandiaga ketika menjadi cawapres. Status Prabowo dan Sandiaga, yang sama-sama dari Gerindra, mengganjal sikap partai koalisi saat itu. Maka, Prabowo meminta Sandiaga mundur dari kursi Wakil Ketua Umum Gerindra.

Alasannya, kata Syarif, agar Wagub DKI nantinya berdiri di atas semua golongan. "Nah, bisa juga nanti calon itu harus merepresentasikan dari PKS dan Gerindra. Dalam tataran ideal, dia harus berdiri di atas semua partai. Kan bisa saja dia kader PKS terus dia melepaskan kekaderannya," cetusnya.

Anggota Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, menambahkan, dengan mundur dari PKS, maka kandidat PKS itu bisa lebih fokus mengurus Jakarta. "Harus fair juga dong. Ini kan kita kasih domainnya ke PKS, tapi dia harus mundur jadi kader PKS, biar dia fokus ngurusin Jakarta," imbuh Iman kepada detikX, 7 November.

Menurut Shakir, fit and proper test merupakan manuver Gerindra yang kembali bikin resah kader PKS. Namun ia bisa memakluminya karena nanti kader PKS itu juga diusulkan Gerindra ke DPRD DKI. Ia sendiri optimistis dua calon Wagub DKI dari PKS yang hendak digodok dalam fit and proper test itu lolos. “Saya jamin dua nama itu insyaallah bagus dan lancarlah,” katanya.

Sedangkan mengenai permintaan agar kader PKS yang jadi wagub harus meninggalkan partai, PKS menanggapinya dengan dingin. Yang jelas, setiap kader PKS yang menduduki jabatan publik harus melepaskan jabatan di partai. Namun, untuk melepas keanggotaan partai, dipandang terlalu berlebihan. “Kalau sampai melepaskan keanggotaan partai, saya rasa nggak perlu juga. Tapi itu dinamika nanti, nggak usah dibahas sekarang. Nggak penting,” ucap Agung Yulianto kepada detikX, Rabu, 7 November.