Menggeser Hiburan Malam ke Ancol

Baru dua minggu menjabat Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Tinia Budiati langsung melakukan survei ke Hotel Alexis di Ancol, Jakarta Utara. Pasalnya, sejak Pilkada DKI, isu Alexis sebagai tempat prostitusi begitu menggema.

Sebagai penanggung jawab tempat hiburan di Jakarta, mau tidak mau Budiati harus mengecek kebenaran kabar tersebut. “Saya dilantik 13 Juli 2017. Dua minggu setelah itu, saya ke Alexis dan Illigals di Jalan Hayam Wuruk,” ujar Budiati saat berbincang dengan detikX.

Dari pantauannya, Alexis memang menyediakan tempat hiburan semacam karaoke dan diskotek. Dari pantauannya itu pula, ia menganggap layanan yang diberikan Alexis biasa-biasa saja. Hanya menampilkan pertunjukan penari di Diskotek 4Play Club.

Para penari memang sebagian dari luar negeri dan mereka telah mengantongi izin. Mengenai keberadaan pekerja seks, Budiati menyebut tidak melihatnya. “Mungkin karena saya perempuan, jadi nggak bisa melihat atau jalannya lain atau bagaimana saya nggak tahu ya,” ucap Budiati.

Lagi pula, ujarnya, kunjungan pada malam itu bukan terfokus pada Alexis. Beberapa lokasi hiburan, seperti Illigals dan Malioboro, juga didatangi dalam rentang satu malam. Di Alexis, Budiati hanya melongok di lantai pertama, lokasi Diskotek 4Play Club.

Budiati juga sempat mengunjungi tempat karaoke yang ada di Alexis. “Saya ke tempat karaoke juga. Tapi nggak tahu lantai berapa. Soalnya, malam itu saya berkunjung ke beberapa diskotek,” tuturnya.

Perempuan yang merupakan doktor di bidang arkeologi ini juga sempat bertanya mengapa kondisi tempat hiburan seperti Alexis, Illigals, dan Malioboro sepi. Dari keterangan manajemen masing-masing tempat hiburan, diketahui sepinya pengunjung karena ekonomi yang sedang lesu. “Bu, ini sudah hampir setahun atau dua tahun sepi,” kata perwakilan manajemen salah satu tempat hiburan seperti ditirukan Budiati.

Selain daya beli yang dianggap menurun, seringnya pengawasan yang dilakukan menjadi penyebab menurunnya jumlah pengunjung di beberapa tempat hiburan malam. Alasan pengelola tempat hiburan malam, pengunjung cemas dan takut terhadap seringnya pengawasan yang dilakukan polisi maupun Pemprov.

Karena dua faktor tadi, beberapa pengelola hiburan malam mengeluhkan menurunnya omzet tempat hiburan malam di Jakarta. “Bahkan ada yang rugi setiap bulan hingga Rp 500 juta. Karena mereka harus bayar sewa, pegawai, dan biaya operasional lain,” kata Budiati.

Bukan hanya Alexis yang menyalahi izin. Di beberapa tempat lain juga ditemukan kasus yang sama. Perizinannya apa tapi digunakan untuk apa.”

Pengelola hiburan malam juga merasa khawatir, ke depan, kerugian lebih besar akan menimpa mereka. Bisa jadi bakal ada tempat hiburan malam yang gulung tikar.

Namun Budiati tidak tahu persis apakah lesunya bisnis tempat hiburan malam berpengaruh terhadap pemasukan daerah. Sebab, pengelola hiburan sejak 2015 harus membuat izin dan membayar retribusi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). ”Izinnya pun sekarang bukan di Dinas Pariwisata lagi. Dinas Pariwisata hanya sebagai pembina dan pengarah,” jelas Budiati.

Meski begitu, Dinas Pariwisata bisa memberikan sanksi apabila ada pengelola hiburan yang melanggar perizinan maupun peruntukannya, semisal adanya transaksi narkoba ataupun prostitusi. Namun, diakui Budiati, sangat sulit melakukan pengawasan 24 jam terhadap hiburan malam untuk membuktikan adanya praktik terlarang di situ.

Secara terpisah, anggota Tim Sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Anggawira, saat ditemui detikX mengatakan Anies-Sandi sampai sejauh ini masih konsisten untuk menutup Alexis. Tim Sinkronisasi juga dikatakan sudah memantau sejumlah lokasi hiburan malam, seperti Alexis dan Malioboro.

“Dari temuan kami, bukan hanya Alexis yang menyalahi izin. Di beberapa tempat lain juga ditemukan kasus yang sama. Perizinannya apa tapi digunakan untuk apa,” tutur Anggawira, yang juga menjabat Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia.

Untuk itu, Tim Sinkronisasi ke depan akan meminta Gubernur Anies melakukan audit perizinan dengan melakukan pengecekan ke PTSP. Misalnya, Alexis itu izinnya hotel tapi ternyata ada spa, karaoke, dan lainnya di dalam satu gedung. Hal inilah yang akan dicek.

Namun, menurut Anggawira, Pemprov DKI hanya bisa melakukan pengawasan dan penindakan terkait perizinan. Adapun masalah prostitusi dan pelanggaran hukum lainnya bukan urusan Pemprov. Jika kemudian hari pihak kepolisian menemukan ada tindak pidana di sana, seperti prostitusi dan narkoba, kepolisianlah yang akan melakukan penindakan.

Dalam dokumen hasil pembahasan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi yang diperoleh detikX, disebutkan adanya rekomendasi kepada Gubernur DKI terkait Alexis. Alexis ditutup selama tiga bulan untuk mengubah konsep menjadi hotel yang sebenarnya.

“Menghentikan praktik prostitusi, komunikasi dengan pihak terkait, penawaran program rehabilitasi bagi pekerja,” begitu bunyi dokumen tersebut.

Lebih lanjut Anggawira memaparkan, problem di dunia hiburan malam sebenarnya sangat kompleks. Jadi jangan hanya terpaku pada masalah Alexis. Dan yang ingin ditata Pemprov Jakarta adalah bagaimana menjadikan Kota Jakarta sebagai kota pariwisata yang bisa menghasilkan pendapatan daerah serta menciptakan banyak lapangan kerja.

“Alexis ini kan artinya simbol bahwa adanya pelanggaran. Dan itu bukan hanya dilakukan Alexis. Banyak pria tahulah maksud saya,” ujarnya.

Yang dimaksud Anggawira dengan pengelolaan pariwisata hiburan malam ini antara lain membuat zona-zona untuk hiburan malam. Salah satu zonasi yang akan dilakukan adalah melokalisasi lokasi hiburan malam, seperti Alexis, semisal ke kawasan Taman Impian Jaya Ancol.

Salah satu pilihan jatuh ke Taman Impian Jaya Ancol karena dianggap paling aman dan tertutup. Sedangkan wilayah lain masih dalam pengkajian. Rencananya, dalam waktu 6 bulan, sudah ada proses relokasi. Namun Anggawira belum bisa memberikan titik pasti kawasan yang dimaksud tersebut.

Ide Tim Sinkronisasi yang ingin melakukan zonasi lokasi hiburan malam ke Taman Impian Jaya Ancol sebenarnya bukan hal baru. Sebab, sejak 1971, pada saat Ali Sadikin menjabat gubernur, tak jauh dari gerbang barat Ancol pernah berdiri lokasi hiburan Hailai.

Menurut Soekardjo Hardjosoewirjo dalam bukunya, Jejak Soekardjo Hardjosoewirjo di Taman Impian Jaya Ancol, saat itu Hailai menyediakan permainan olahraga lempar bola tercepat di dunia yang dipakai untuk taruhan. Selain itu, di dalam gedung terdapat restoran dan klub malam terbaik dan termewah pada masa itu.

Hailai, ujar Soekardjo, bermula dari pertemuan direksi Ancol dengan Antonio Rivero, seorang pengusaha judi asal Filipina. Pertemuan tersebut ditindaklanjuti Gubernur Ali Sadikin dengan mengutus Soekardjo ke Filipina untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Stanley dan Rivero.

Hailai pada masa itu kemudian terkenal dengan prostitusi terselubung kelas atas. Tarifnya bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Perempuannya ada yang didatangkan dari luar negeri, terutama dari Thailand.

Namun gemerlap Hailai di Ancol perlahan padam ketika Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin lengser pada 1977. Seiring dengan ditutupnya beberapa kasino di Ancol oleh Gubernur Tjokropranolo pada 1981, Hailai pun mulai kehilangan pesonanya.

Kini kebijakan yang pernah diterapkan Gubernur Ali Sadikin itu dicoba dirilis ulang Tim Sinkronisasi Anies-Sandi. Namun, terkait dengan gagasan Tim Sinkronisasi tersebut, pihak Ancol tidak memberikan komentar.

Sedangkan saat diminta konfirmasi, pihak humas Alexis menganggap rencana tersebut hanya hoax. “Ah, hoax, Bang,” begitu kata Ridwan, juru bicara Alexis, kepada detikX.

Ridwan juga membantah jika dikatakan bahwa Alexis selama ini dijadikan ajang prostitusi. “Nah, sekarang begini, cek tempat yang lain dulu, Malioboro, Ginko, dan lain-lain. Sama nggak kayak Alexis itu? Jadi acuannya jangan ke tempat saya saja,” tutur Ridwan. Dikatakan Ridwan, izin yang dikantongi Alexis berupa hotel, tempat karaoke, spa, dan lounge.

Koreksi

Terdapat kesalahan prosedur wawancara dengan Corporate Communication Manager Taman Impian Jaya Ancol Rika Lestari yang menyebabkan pernyataannya yang sebelumnya dimuat dalam berita ini kurang relevan. Redaksi telah melakukan koreksi dan permohonan maaf.