Compang-camping Rusun Bendungan Hilir

Bau tidak sedap langsung menusuk hidung begitu melewati lobi Blok A Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) Bendungan Hilir II di Jalan Penjernihan, Pejompongan, Jakarta Pusat. Bau itu bersumber dari selokan di lingkungan rusun yang airnya tercemar limbah rumah tangga. Sampah basah dan kering menggunung di pojok rusun.

Sesekali cipratan air dari rusun berlantai sembilan itu mengenai kepala. Melongok ke atas, detikX melihat dinding luar dan sejumlah ornamen bangunan, seperti jendela dan kanopi, tampak kusam. Aneka jemuran yang menjorok ke luar unit menambah kesan kumuh rusun itu.

Sedangkan kondisi di lorong lantai dasar rusun tak kalah kumuh dan usang. Beberapa keramik lantai terlepas dan penuh noda. Tidak semua sudut di lantai tersebut diberi penerangan, sehingga cukup gelap. Namun koridor lantai 2 ke atas boleh dikatakan bersih dan sedikit tertata.

Meski bangunannya masih kokoh, yang juga menyedihkan, tidak semua lift yang dipasang di tiga blok rusun itu bisa dipakai. Wujudnya juga dekil dan berkarat. Hanya lift Blok A (blok paling depan) yang difungsikan, itu pun ada jam-jamnya. Sedangkan lift di Blok C hanya digunakan untuk mengangkut barang apabila ada yang pindahan.

Ibu Buni, 65 tahun, salah satu penghuni awal Rusun Benhil II, yang dibangun pada 1994, mengatakan unitnya beberapa kali mengalami kebocoran. Pada saat perbaikan terakhir, ia harus mengeluarkan uang Rp 4 juta. “Anak-anak tidur kayak kehujanan. Mungkin dari pipa yang bocor. Sekarang sudah banyak rayap juga,” ujarnya saat berbincang dengan detikX, Minggu, 10 September 2017.

Menurut Buni, Rusun Benhil II dibangun lebih dari 20 tahun lalu untuk warga korban kebakaran yang tinggal di atas tanah rusun itu. Harganya pada saat itu Rp 24 juta. Awalnya, ia dan warga menolak rusun tersebut, namun mereka tak kuasa melawan kehendak Pemprov DKI Jakarta.

“Kita ‘perang’ juga waktu itu sama Sabhara (polisi). Sudah bikin rumah lagi, terus dibuldoser. Pukul 03.00 WIB kita ‘perang’. Banyak yang masuk rumah sakit,” kata Buni.

Berdasarkan data Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Benhil II, total unit rusun ada 614 buah. Semua unit punya luas yang sama, 21 meter persegi. Apabila minimal setiap keluarga beranggotakan tiga orang, jumlah penduduk di rusun itu sekitar 2.000 jiwa.

Andryza dari bagian pengawas P3SRS mengatakan harga Rusun Benhil II saat ini sekitar Rp 150 juta per unit. Sedangkan untuk sewa rata-rata Rp 5 juta setiap lima bulan. Warga terpaksa menjual rusun milik mereka karena desakan ekonomi. Namun, berdasarkan peraturan, rusunami memang boleh diperjualbelikan setelah lima tahun kepemilikan.

Karena praktik sewa dan jual-beli itulah sekarang penghuni Rusun Benhil beragam, tidak lagi semua warga kelas bawah. Maka tidak aneh apabila di area parkir rusun dalam beberapa tahun ini berderet kendaraan roda empat.

“Di sini letaknya strategis memang. Anggap saja rumah di Bogor, dia bolak-balik buang waktu dan tenaga, mending pilih sewa unit di sini,” katanya saat ditemui detikX.

Ia mengakui masih ada puluhan warga yang belum melunasi pembelian rusun. Penyebabnya adalah ketidakmampuan. Selain itu, tidak ada kontrol yang ketat dari Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Pemprov DKI Jakarta terhadap warga yang menunggak.

Sudah begitu, surat bukti kepemilikan bagi warga yang sudah melunasi pembelian tak kunjung diterbitkan oleh Dinas Perumahan. “Mungkin ada sekitar 40 berkas yang saya ajukan. Itu ditaruh saja di meja. Kita hanya punya kuitansi. Kuitansi kan bukan bukti kepemilikan,” ungkap Andryza.

Dinas Perumahan, menurut Andryza, memang terkesan melakukan pembiaran. Tidak hanya terkait tunggakan dan surat kepemilikan rusun, tapi juga terhadap perawatan Rusun Benhil II. Padahal rusun tersebut merupakan aset Pemprov DKI Jakarta. Tapi nyatanya Dinas tidak pernah sekali pun memberi bantuan untuk perbaikan rusun yang sudah compang-camping itu.

Bantuan pemerintah itu sangat dibutuhkan, lebih-lebih untuk saat ini. Roof tank tiga blok dalam kondisi rusak berat, sudah banyak tambalan di sana-sini. Sedangkan harganya mencapai sekitar Rp 4 miliar. Uang sebesar itu jelas tidak akan bisa dikumpulkan dari kantong warga.

Selama ini pengelola hanya memungut iuran Rp 100 ribu dari warga untuk kebersihan, perawatan, keamanan, dan lain-lain. Itu pun banyak yang menunggak. “Ibaratnya, (warga) di sini diperas, darahnya saja tidak keluar,” katanya.

Untuk mengelola rusun, P3SRS mempekerjakan 40 penghuni dengan honor dari pengelola Rp 175 ribu per bulan. Mereka terdiri atas teknisi, pekerja kebersihan, dan sekuriti, yang diangkat secara dadakan dan tanpa bekal pendidikan formal. Mereka ditempatkan di sebuah mes yang terletak di pekarangan rusun.

Mes itu mirip rumah panggung. Bentuknya memanjang dengan sekitar 20 petak ruangan yang dindingnya berbahan tripleks. Sementara lantai atas untuk tempat tinggal, kolong mes itu dipakai untuk parkir sepeda motor oleh penghuni rusun.

Dinas Perumahan belakangan menyebut mes itu sebagai bangunan liar di area rusun. Rencananya, bangunan itu akan dibongkar pada 20 September 2017 seiring dengan pembongkaran bangunan liar di rusunami lainnya yang tersebar di beberapa tempat di Jakarta. Pemprov sudah mengirim surat peringatan tiga kali.

Rosyid, salah satu teknisi yang tinggal di mes, bingung mau pindah ke mana apabila pemerintah jadi merobohkan mes tersebut. Selama ini dia bertahan di tempat itu karena tinggal secara cuma-cuma. Meski honor sangat kecil, ia masih bisa menghidupi istri dan anak-anaknya dari belas kasihan warga lainnya yang lebih berada.

“Sebentar lagi bangunan ini hancur. Saya tidak punya daya. Mau masuk ke rusun uangnya dari mana?” kata dia.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Agustino Darmawan mengatakan pihaknya tetap akan menertibkan rumah liar yang berdiri di rusunami. Sebab, bangunan itu berdiri di tanah milik negara.

“Mereka tinggal di halaman rusunami dan dibangun permanen. Ada yang tinggal di situ. Hitungannya itu pembangunan liar. Harus ditertibkan,” ujar Agustino kepada detikX.

Mengenai kondisi rusun Benhil II yang kumuh itu, Agustino mengatakan sangat erat dengan perilaku dan budaya penghuni. Ia mengklaim pemerintah terus berupaya mendidi warga rusun agar membudayakan hidup tertib dan bersih.

"Kalau Anda mau pindahkan dia ke apartemen ya tetep kumuh juga kan? Kalau memang mainset-nya sudah kumuh. Membina orang itu kan susah dan nggak selesai-selesai. Upaya pemberdayaan, upaya pembinaan, kita coba terus itu," ucap dia.