Rapat internal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia atau Perindo pada Sabtu, 22 Juli 2017, di markasnya, Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, berujung pada keputusan mengejutkan. Partai yang didirikan bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) itu memutuskan mendukung Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019.

Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq menjelaskan nama Jokowi sebagai calon presiden yang akan didukung itu muncul setelah menerima pandangan-pandangan ketua DPP yang hadir dalam rapat itu. Rapat yang membahas arah kebijakan partai yang akan dibawa ke rapimnas Perindo, Desember 2017, itu juga membahas dinamika yang berkembang terkait capres-cawapres 2019.

Perindo sadar diri karena tidak bisa mengusung capres lantaran terganjal presidential threshold 20 persen suara hasil pemilu musim lalu seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu yang baru diketok DPR. HT sendiri pun sudah melupakan ambisinya untuk mencalonkan diri jadi presiden pada 2019 meski kader Perindo menginginkannya.

“Itu wajar (maju dalam pencalonan presiden). Beliau punya kekuatan, punya partai, beliau punya semuanya untuk mewujudkan itu. Tapi inilah, ada semacam keikhlasan politik, ada suatu pengorbanan yang sangat besar dari Pak HT, tidak egois. Sebuah kerelaan politik,” kata Rofiq saat ditemui detikX di kantor DPP Perindo pekan lalu.

Maka praktis Perindo, partai yang baru dibentuk pada 2 Februari 2015, harus mendukung kandidat yang akan diusung partai lain. Dan yang tergambar hanya dua sosok sentral yang diperkirakan bakal bersaing pada Pilpres 2019, yakni Jokowi dan Prabowo Subianto.

Begini, ya. Dalam politik itu, dinamika biasa terjadi. Bisa saja nanti partai yang sekarang dukung Jokowi pindah ke Prabowo.”

“Saat dua nama itu disampaikan kepada Ketum (HT), yang ikut hadir dalam rapat, akhirnya diputuskan arah dukungan ke Jokowi,” begitu ucap Rofiq.

Menurut Rofiq, Jokowi adalah presiden yang telah membuktikan prestasinya. Infrastruktur dibangun secara masif untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan cita-cita besar Perindo. Pilihan kuat pun akhirnya jatuh pada Jokowi dibanding Prabowo.

Pernyataan dukungan kepada Jokowi pada Pilpres 2019 memang belum mutlak. Sebab, harus diputuskan secara resmi di tingkat nasional, yang melibatkan DPD, DPC, dan ranting Perindo seluruh Indonesia.

“Tapi kita berharap gagasan yang telah disampaikan Pak HT ditangkap secara baik, sehingga mereka bisa melakukan kajian di daerah masing-masing sebelum rapimnas digelar,” jelas Rofiq.

Meski begitu, pernyataan dukungan terhadap Jokowi sebagai capres langsung menimbulkan tanya dari banyak politikus. Kenapa tiba-tiba HT, yang biasanya kritis terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, berbalik mendukung.

Tak terkecuali Maruarar Sirait, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akrab disapa Ara. Kepada detikX, Ara mengaku mendatangi HT sehari setelah beredar kabar Perindo mendukung Jokowi. Ara pun mencecar HT dengan pertanyaan tentang arah politik Perindo yang tiba-tiba tersebut.

“Bro, lu dukung Jokowi untuk 2019, benar? Apa pertimbangannya? Lu milih Jokowi karena ada kasus hukum? Apakah ada abuse of power?” demikian diucapkan Ara saat bertemu dengan HT di kawasan Jalan Ciranjang, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, beberapa hari lalu itu.

Ara memang sempat menduga HT berubah karena ada kasus hukum yang kini sedang dihadapi HT. Untuk diketahui, bos MNC Group tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri pada 15 Juni 2017.

HT dijerat Pasal 29 UU Nomor 11/2008 tentang ITE juncto Pasal 45B UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan atas UU ITE Nomor 11/2008. Ancaman pidana dalam pasal tersebut adalah penjara maksimal 4 tahun. Pasal-pasal yang menjerat HT tersebut lantaran pesan singkat (SMS) yang berisi ancaman kepada jaksa Yulianto, yang menyidik kasus Mobile-8.

Namun kepada Ara HT membantah anggapan bahwa karena urusan hukum itu hatinya berubah. “Nggak, saya nggak ada itu,” kata Ara menirukan ucapan HT. Saat ditanya bagaimana respons partai-partai politik yang berada di kubu Prabowo, HT menjawab, ”Pilihan saya ini independen. Sesuai pilihan dan demokrasi,” kata HT.

Menurut Ara, sebenarnya HT pada 2012 menjadi salah satu pendukung pasangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada DKI Jakarta. “Saya jadi saksi sejarah waktu itu. Saat saya bikin acara di Tugu Proklamasi, dia (HT) datang dengan ratusan pendukungnya dan menyatakan mendukung Jokowi-Ahok,” tutur Ara.

Ia pun memaklumi langkah HT yang ingin berada di barisan pendukung Jokowi. Sebab, dalam politik, perubahan arah dukungan merupakan sebuah keniscayaan. “Begini, ya. Dalam politik itu, dinamika biasa terjadi. Bisa saja nanti partai yang sekarang dukung Jokowi pindah ke Prabowo,” ujar Ara, yang dikenal punya hubungan dekat dengan Jokowi dalam lima tahun terakhir.

Selain dengan Ara, HT bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada saat Penganugerahan Kepala Daerah Inovatif 2017 yang diselenggarakan Koran Sindo. Keduanya membicarakan kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama tiga tahun ini. "Nggak ada barter-barteran," kata Tjahjo, mantan Sekjen PDI Perjuangan.

Tapi ada pula yang bersikap sinis terhadap manuver yang dilakukan HT dengan Perindo-nya itu. Bahkan ada yang menganalogikan langkah HT seperti angkutan kota yang suka berhenti dan berbelok secara dadakan. "Saya agak heran, kok cepat sekali berbalik. Seperti angkot yang kekurangan penumpang ya, tiba-tiba berbalik saja dan akhirnya dia bolak-balik di jalan itu nggak tahu ke mana jalan," kata anggota Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat Taufiqulhadi kepada wartawan.

Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari menilai HT mendukung Jokowi karena kecewa terhadap Prabowo, yang sudah merapat ke Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, HT belakangan punya relasi yang buruk dengan SBY. Selain itu, alasan pragmatis Perindo lebih leluasa berkembang apabila tidak berkonfrontasi dengan pemerintah.

“Di sisi yang lain, mungkin dia mengharapkan kebagian efek popularitasnya Pak Jokowi, begitu. Seperti Golkar-lah, mendukung Pak Jokowi karena dianggap bisa memberikan efek suara kepada Golkar karena mendukung calon yang populer,” kata Qodari kepada detikX.

Rofiq mengatakan HT maupun Perindo tidak pernah membangun konsensus politik dengan Prabowo maupun partai-partai pendukungnya. Kalaupun HT sempat merapat ke Prabowo, itu karena hubungan pribadi, bukan institusional partai.

Yang kedua, momen merapatnya HT ke Prabowo terjadi karena Pilgub DKI 2012. Saat itu HT condong ke kandidat yang diusung kubu Prabowo, yaitu Anies Baswedan-Sandiaga Uno. HT menentang keras berbagai kebijakan incumbent Ahok-Djarot, di antaranya reklamasi pantai utara Jakarta.

“Pak HT itu juga tidak mau pemimpin itu main gusur, maka pilihan itu jatuh pada Anies. Nah, itu bukan ada konsensus dengan mereka, itu atas pilihannya secara institutional. Jadi tidak ada bangunan kesepakatan dengan sayap sini (Prabowo),” ujar Rofiq.