Setya Novanto is Back

Tidak ada yang terasa istimewa dari sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat di gedung DPR, Jakarta, Rabu, 30 November 2016. Padahal satu dari dua agendanya sangat penting, yakni pergantian pucuk pimpinan DPR.

Dari 560 anggota Dewan, setengah lebih atau tepatnya 284 anggota DPR absen dalam sidang paripurna pengangkatan kembali Setya Novanto ke kursi Ketua DPR itu. Ketua DPR yang diganti, Ade Komarudin, juga tak hadir.

Semua fraksi tak berkeberatan dengan pengangkatan Novanto kecuali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Banteng setuju dengan syarat mendapat jatah pimpinan DPR. Namun tepuk tangan yang diberikan kepada Novanto tak terdengar meriah.

Novanto sendiri beberapa kali keliru mengucapkan kalimat terakhir dalam sumpah jabatan ketika dilantik Pelaksana Harian Ketua Mahkamah Agung Suhardi. Suhardi sampai mengulang tiga kali hingga Novanto benar.

Meski demikian, wajah semringah tetap terlihat ketika Novanto berjabat tangan dengan anggota Dewan yang memberinya selamat. Dalam pidatonya, Novanto mengucapkan terima kasih telah ditetapkan kembali sebagai Ketua DPR setelah nyaris setahun berselang.

“Saya menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya sekaligus sebagai bukti untuk mengabdi kepada bangsa dan negara,” kata Novanto.

Novanto mundur pada 16 Desember 2015 setelah terkuak rekaman dirinya terlibat dalam lobi-lobi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Ia dituding mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk mendapat saham Freeport.

Ia diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Novanto juga dibidik Kejaksaan Agung terkait skandal yang populer disebut “Papa Minta Saham” itu. Kejagung menelisik dugaan permufakatan jahat untuk korupsi oleh Novanto.

MKD tak menjatuhkan vonis kepada Novanto, meski mayoritas anggota MKD menilai Ketua Umum Golkar itu telah melakukan pelanggaran etik tingkat berat. Kejagung pun belakangan menyatakan kasus itu tak layak secara pidana.

Novanto mulai unjuk gigi ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan dua gugatannya, yaitu uji materi pasal permufakatan jahat yang tafsirnya tak jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, gugatan judicial review pasal penyadapan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik. MK menyatakan tak setiap orang boleh melakukan penyadapan. Perekaman atau penyadapan harus dilakukan penegak hukum.

Setelah keluarnya putusan MK pada September 2016 itu, Golkar memulihkan nama baik Novanto, yang kemudian dikabulkan MKD. Golkar juga mulai mewacanakan pengembalian kursi Ketua DPR kepada Novanto, namun mendapat respons negatif dari publik.

Upaya Novanto kembali ke kursi Ketua DPR mulai terlihat pada pertengahan November lalu. Ia melakukan safari ke berbagai tokoh, juga mengunjungi Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Dalam pertemuan itu, Novanto mengatakan hanya membicarakan perkembangan situasi terbaru. Golkar diminta Jokowi ikut menjaga situasi agar tetap damai menyusul unjuk rasa Bela Islam yang merembet ke isu dugaan makar terhadap Presiden.

Setelah aksi 4/11 untuk menuntut proses hukum atas calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, kelompok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia kembali berdemo pada 2 Desember. Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian pun melansir bahwa makar itu bukan kabar burung semata.

Informasi yang diperoleh detikX menyebutkan Jokowi meminta agar proses pergantian Ketua DPR itu dipercepat. Dewan Pimpinan Pusat Golkar pun kemudian bergerak cepat dengan menggelar rapat maraton selama tiga hari, yaitu 18, 19, dan 20 November untuk mempersiapkan naiknya Novanto.

Senin, 21 November, DPP Golkar menggelar rapat pleno yang memutuskan mengembalikan Novanto sebagai Ketua DPR. Novanto sendiri tidak hadir. Sebelum memimpin rapat, Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid menunjukkan surat mandat dari Novanto.

Menurut Sekjen Golkar Idrus Marham, keputusan tentang Novanto diambil secara aklamasi. Novanto dikembalikan sebagai Ketua DPR setelah keluarnya keputusan MK sekaligus tidak adanya sanksi dari MKD. Selain itu, pengangkatan Novanto dimaksudkan untuk mengembalikan marwah Golkar.

Diteken oleh Nurdin serta Idrus, hasil keputusan rapat pleno itu dikirimkan DPP Golkar kepada Fraksi Golkar di DPR. Selanjutnya, Pelaksana Tugas Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir melayangkan surat kepada pimpinan DPR.

Pascapleno, malam harinya DPP Golkar langsung berbagi tugas. Novanto kembali menemui Jokowi. Nurdin menemui Akom di rumah dinas Ketua DPR. Sedangkan Yorrys, Koordinator Politik dan Keamanan DPP Golkar, melakukan sosialisasi kepada organisasi sayap partai.

Dalam pertemuan satu jam itu, Nurdin menjelaskan kepada Akom bahwa dirinya bukan diganti. Novanto didudukkan kembali ke kursi Ketua DPR atas dasar putusan MK dan tidak adanya sanksi dari MKD kepada Novanto.

Menurut Nurdin, Akom dapat mengerti keputusan pleno DPP. Namun Akom masih meminta waktu untuk berkonsultasi dengan keluarga, senior-senior Golkar, serta menunggu sikap Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical).

“Ya, itu wajar-wajar saja,” ucap Nurdin kepada detikX.

Ical baru tiba dari luar negeri pada Kamis, 24 November. Sehari kemudian, Akom menemuinya. Dewan Pembina Golkar memutuskan tak sepakat karena pergantian pimpinan DPR harus sepersetujuan mereka. Ical pun melayangkan surat kepada pimpinan DPR hari itu juga.

"Saya katakan barangkali dua jabatan strategis ini yang memerlukan waktu yang begitu besar dari pejabatnya sebaiknya tidak dirangkap," Ical menambah alasannya menolak Novanto.

Yorrys mengakui pihaknya memang tidak ingin menyia-nyiakan momentum yang ada. Karena itu, rapat pleno sengaja didahulukan dibanding bermusyawarah dengan Dewan Pembina Golkar. Kendati demikian, komunikasi secara informal sudah dilakukan.

“Bicara politik itu adalah bicara tentang momentum dan timing. Maka kita sepakati pleno dulu,” ujar Yorrys kepada detikX.

Akom sebetulnya tidak menyerah begitu saja terhadap keputusan pleno DPP. Ia berusaha menelusuri keterkaitan Istana dalam pelengserannya sebagai Ketua DPR itu. Ia pun mendengar isu bahwa upaya pergantian ini atas restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Karena itulah, pada 25 November, Akom menyambangi Megawati di Jalan Teuku Umar. Namun, menurut dia, Megawati membantah merestui pergantian Ketua DPR itu. Megawati tak mau ikut campur urusan Golkar, tapi ia berpesan bahwa pergantian Ketua DPR harus mengikuti aturan.

Selain mengunjungi Megawati, Akom melakukan pertemuan dengan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Amanat Nasional Amin Rais, Ketua Umum PAN Zulkifli Hassan, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sumber detikX mengatakan, saat berbincang dengan Akom, Kalla sempat menelepon Ical. Ia mempertanyakan kedudukan Dewan Pembina Golkar yang tak kuasa terhadap Novanto. Sebelumnya, Ical ditegur oleh Novanto gara-gara memberi pernyataan tentang aksi demo Bela Islam pada 4 November.

Tapi, toh, dalam pertemuan dengan DPP pada Senin, 28 November, Ical akhirnya menyetujui Novanto jadi Ketua DPR lagi. Sementara itu, untuk Ade, Golkar berjanji akan mencarikan jabatan, entah di partai entah jabatan kenegaraan.

Akom kabarnya tak mengetahui agenda pertemuan Dewan Pembina Golkar dengan Novanto itu di Bakrie Tower itu. Begitu mendengar keputusannya, Akom pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia, yang tengah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Jakarta, menggelar jumpa pers di gedung DPR.

“Bahasa selorohnya, aku rapopo, teu sawios (tidak apa-apa). Saya ikhlas menjalani, yang tentu tidak mudah,” katanya.

Menurut politikus Golkar, Ahmad Doli Kurnia, janji jabatan kepada Akom itu menandakan bahwa naiknya Novanto ke kursi Ketua DPR ada campur tangan Presiden Jokowi. Sebab, jabatan kenegaraan merupakan wewenang presiden, bukan Golkar.

“Siapa Golkar sehingga bisa menjamin Ade mendapat jabatan kenegaraan? Jabatan kenegaraan itu yang menentukan presiden, Istana, bukan Golkar,” kata Doli Kurnia kepada detikX.

Menurut dia, selain Golkar, yang akan kembali mendapat citra buruk dari kasus pengangkatan Novanto, pemerintah akan ikut menanggung akibatnya. Sebab, masyarakat akan menganggap kisah “Papa Minta Saham” berlanjut.

“Dulu Pak Jokowi mengklarifikasi. Dia marah namanya dicatut. Dengan mendukung Novanto, berarti Pak Jokowi sekarang membantah itu,” ujarnya.

Yorrys membantah dugaan rekan sesama partainya itu. Pertemuan Novanto dengan Jokowi tidak ada kaitannya dengan upaya Golkar mengubah posisi Ketua DPR. “Dia (Presiden) tidak ikut campur. Yang pasti, jangan sampai gaduh saja,” kata Yorrys.

Presiden Jokowi dalam beberapa kali kesempatan menegaskan tidak campur tangan soal Ketua DPR. “Itu urusan Partai Golkar dan wilayahnya DPR,” kata Jokowi setelah menerima laporan Novanto tentang pleno Golkar.

Reporter: Ibad Durohman, Irwan Nugroho
Penulis/Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Fuad Hasim

Rubrik Investigasi mengupas isu panas terbaru yang mendapat perhatian besar publik secara mendalam. Isu ini mencakup politik, hukum, kriminal, dan lingkungan.