Kita Belajar Sejarah, Tapi Tak Belajar dari Sejarah

Hiruk pikuk dan kemewahan perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini dinilai tak sepadan dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Masih banyak rakyat yang hidup jauh dari kata sejahtera. Di sisi lain, para pejabat sibuk berakrobat untuk melanggengkan kekuasaannya.

Sangat berbeda dengan peristiwa kemerdekaan yang terjadi dalam suasana Ramadan. Pada salah satu biografi Sukarno, kata dosen Ilmu Sejarah IAIN Palangka Raya Muhammad Iqbal, Bung Karno memesan sate yang lewat di depan rumahnya untuk berbuka puasa seraya berdoa agar kemerdekaan Indonesia diberkahi Tuhan. Proklamasi dilaksanakan dalam situasi mencekam dan nyenyat, prihatin dan semenjana, tidak mewah, atau berpesta pora.

Bahkan, jika merunut lebih jauh ke belakang, Ki Hajar Dewantara saja, dalam tulisannya yang berjudul ‘Als Ik Eens Nederlander Was’, mengkritik rencana perayaan megah 100 tahun kemerdekaan Belanda (dari penjajahan Prancis) di tanah jajahannya, Hindia Belanda (Indonesia).

“Dinamika dari tahun 1945 hingga 1949 itu kan perjuangan pembentukan negara yang dilakukan dengan segala keterbatasan, ugahari, bersahaja. Nuansa-nuansa seperti ini tidak ditulis di buku pelajaran sejarah atau jarang disampaikan guru sejarah. Akibatnya, sejarah tidak berkesan atau membekas, dan kita sulit merespons secara emosional peristiwa-peristiwa sejarah,” ujar Iqbal.

Pelajaran Sejarah Diabaikan

Sejarah, hemat Muhammad Iqbal, bisa jadi kompas kehidupan dan fondasi berpikir kritis serta mengasah empati. “Ini kan modal dasar bagi manusia abad Ke-21 untuk menjalani hidup di tengah ketidakstabilan ekonomi, krisis iklim, dan krisis kemanusiaan seperti genosida Palestina oleh Israel,” katanya.

Menurutnya, pelajaran sejarah turut berperan dalam pembentukan nilai dan watak bangsa. Pelajaran sejarah yang mencerdaskan alih-alih mematikan nalar, semakin dibutuhkan hari ini. Dengan semakin mudahnya akses informasi, mitos-mitos gampang dibongkar, sementara generasi muda cenderung gamang dan cemas dengan realita, skeptis dengan politikus, serta tak bisa lagi didikte dengan narasi sejarah yang koar-koar kebesaran bangsa, tanpa bicara kebobrokan atau sisi kelamnya.

Pelajaran sejarah bahkan bisa jadi bekal untuk melawan hoaks, sebab dalam pembelajaran sejarah diperlukan sifat kritis. Wajib hukumnya bagi sejarawan untuk melakukan kritik sumber ketika meneliti dan menulis.

“Kontrafaktual itu penting, what if penting, sehingga peristiwa sejarah itu bukan hanya diketahui melainkan didiskusikan. Ketika sejarah itu digali maknanya, Gen Z sekalipun bisa relate ketika menonton dokumenter, berkunjung ke museum, atau ngobrol dengan generasi yang lebih tua,” jelasnya.

Penulis dan peneliti sejarah Petrik Matanasi mengatakan, menggali semangat dan nilai-nilai positif untuk bekal hidup seringkali bukan tujuan yang berusaha dicapai dunia pendidikan Indonesia. Pelajaran sejarah, misalnya, identik dengan menghafal nama dan tanggal sebagai tolok ukur penguasaan materinya. Tanpa menggali nilai-nilai dalam sejarah, kata Petrik, guru dan murid di sekolah hanya belajar sejarah tanpa belajar dari sejarah.

Petrik pernah mengajar di SMA dari 2011 hingga 2015. Selama lima tahun itu, ia berusaha memerangi hafalan dan membuat sejarah pelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi muridnya. Ia kerap mengajak muridnya keluar kelas, menulis esai di bawah pohon tentang tema-tema yang sudah dibicarakan sebelumnya.“Pelajaran sejarah biasanya dibenci siswa karena sifatnya menghafal, padahal menghafal teks sejarah itu tidak perlu, yang penting siswa belajar menggali data, mengklarifikasi informasi, dan menganalisisnya.

Pembelajar sejarah mestinya menilai keadaan, menilai orang, menilai pemimpin di masa lalu: kebaikannya apa, kejelekannya apa, kesalahannya apa,” terang Petrik.“Saya memberi bobot lebih untuk pekerjaan menulis, tidak menjadikan hafalan patokan kompetensi. Namun, karena harus mengikuti kurikulum, saya tetap membuat soal pilihan ganda sebagai formalitas. Padahal banyak soal sejarah yang nggak bisa dijawab dengan pilihan ganda,” ungkapnya.

Hal lain yang disoroti Petrik adalah isi pelajaran berupa sejarah politik yang diulang-ulang dari SD hingga SMA. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan ekonomi di dalam maupun luar negeri kurang ditekankan. Misalnya, tak ada bahasan soal mengapa Indonesia tertinggal secara iptek padahal Sukarno mengirim banyak pemuda ke luar negeri untuk studi. Ke mana para pemuda itu?

Pelajaran sejarah Indonesia juga kerajaan-sentris. Menghafal nama-nama kerajaan, letaknya, nama raja-rajanya, dan prasastinya. Menitikberatkan pada masa kejayaan atau kebesaran, sementara intrik-intrik dalam istana kurang disorot. Pemerintah Hindia Belanda digambarkan sebagai pemecah belah (politik devide et impera), padahal sebelum Belanda datang pun, kerajaan-kerajaan saling berseteru atau berusaha mencaplok kerajaan lain.

“Orang Indonesia suka hal-hal berbau kerajaan tanpa mereka sadari. Lihat saja bupati itu seperti raja-raja kecil. Isi pelajaran sejarah yang kental soal kerajaan tapi minim pesan moral membentuk imajinasi orang Indonesia untuk lebih menyukai raja-raja. Pelajaran sejarah kita tidak mengajarkan orang Indonesia menjadi republikan,” ucap Petrik setengah bergurau.

Pada era pergerakan nasional, yang diajarkan adalah organisasi-organisasi politik, ideologi pancasila, dan pelabelan penganut ideologi lainnya sebagai pemberontak. “Satu-satunya kemajuan terkait hal ini adalah digantinya istilah G30S/PKI menjadi G30S. Namun, gerakan kiri secara umum tetap tidak diberi ruang. Pahlawan kiri mentok di Alimin dan Tan Malaka, padahal ibu-ibu Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), misalnya, juga berjasa,” jelasnya.

Mendongkrak Minat Belajar Sejarah

Seorang guru sejarah di SMAN 10 Batanghari, Jambi, Puteri Soraya Mansur, mengatakan peristiwa sejarah sesungguhnya tidak pernah terulang karena hanya sekali terjadi (einmalig), tetapi bisa memiliki pola yang sama.

“Yang kurang dalam pengajaran sejarah adalah pemaknaan dari peristiwa. Hal ini menjadi tantangan bagi guru untuk bisa menyampaikannya dengan tepat, sehingga murid bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan saat kelak menjadi pemimpin, mereka bisa menerapkannya dalam pemerintahan, bukannya gagal paham seperti para pemimpin saat ini,” tegas Puteri.

Ia mencontohkan pandangan yang menyebut Istana Kepresidenan di Jakarta dan Bogor berbau kolonialisme. Puteri setuju dengan sejumlah sejarawan, Bonnie Triyana dan JJ Rizal, yang menyatakan kolonialisme ada pada mentalitas atau watak, bukan bangunan fisik. Ia adalah warisan pikiran. Artinya, meskipun pemerintah kolonial Belanda sudah pergi, kolonialisme bisa tetap hidup dan dipakai lagi oleh pemerintah-pemerintah selanjutnya.

Warisan kolonialisme bisa lebih panjang dari pemerintah kolonial itu sendiri, misalnya sifat koruptif dan eksploitatif. Heather Sutherland dalam bukunya, 'Politik Dinasti Elite Jawa Abad XV-XX', menyebut warisan dunia kolonial dengan feodalismenya membuat ruling class selalu dicirikan dengan nepotisme.

Sebagai guru sejarah, Puteri menilai bangsa Indonesia sangat mengabaikan sejarahnya. Pelajaran sejarah yang sarat makna perlu segera diterapkan. Menurutnya, pembelajaran sejarah saat ini sudah ada perbaikan, dari yang semula fokusnya menghafal, sekarang sudah mengarah ke pemaknaan. “Itu sudah masuk silabus. Namun mengubat mindset guru juga butuh waktu. Perubahan dimulai dari guru, baru ke murid,” ujarnya.

Yang jadi masalah, seringnya guru masih terhambat oleh beban pekerjaan administratif yang menguras waktu dan tenaga, sehingga tak ada ruang untuk guru sejarah melakukan upgrade pengetahuan.

“Pengalaman saya, supaya murid-murid tertarik dengan pelajaran sejarah, salah satu caranya adalah memberikan bahan bacaan di luar buku paket. Dari situ rasa ingin tahu mereka diasah dan pemaknaan terhadap suatu peristiwa terbentuk. Nah, untuk dapat memilih dan menentukan bahan bacaan itu kan pertama-tama guru butuh keleluasaan,” ujar Puteri.