Terlambatnya Kabar Proklamasi Kemerdekaan di Kalimantan Timur

Sukarno dan Mohammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, pada Jumat, 17 Agustus 1945. Tapi kabar itu tak langsung terdengar oleh rakyat di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, Balikpapan, Paser, Bontang, dan Mahakam Ulu. Mereka baru tahu kabar penting itu tiga bulan kemudian, atau awal bulan Oktober 1945.

Pasalnya, sejak militer Jepang mendarat di Tarakan pada 1942, hampir semua radio milik penduduk di sana dirampas. Praktis semua penduduk, bahkan pejuang dan tokoh pergerakan, tak bisa mendengarkan berita melalui radio. Rakyat dan pejuang hanya tahu tentara Dai Nippon menyingkir setelah pasukan sekutu (Australia) mendarat di Samarinda pada 17 September 1945.

“Tetapi baik mengenai takluknya Jepang, maupun proklamasi kemerdekaan sampai kepada masuknya tentara Australia, tidak diketahui secara pasti oleh penduduk Samarinda, apalagi penduduk di daerah pedalaman,” seperti dikutip dalam buku ‘Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Timur’, terbitan Pusat Penelitan dan Kebudayaan Depdikbud (1977/1978).

Awalnya, tentara Australia pertama kali mendarat di Tarakan, Kalimantan Utara, pada 1 Mei 1945. Disusul dengan pendaratan di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 1 Juli 1945. Setelah itu, pesawat-pesawat tempur sekutu membombardir Kota Samarinda setiap hari, sehingga rata dengan tanah. Untungnya, rakyat sudah mengungsi terlebih dahulu dan korban sipil bisa diminimalisir.

Tentara Australia yang menguasai Samarinda tidak ada yang memberitahukan bila tentara Jepang sudah menyerah, apalagi soal kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Begitu pun dengan militer Jepang yang tak pernah mengumumkan kekalahannya kepada rakyat di Kalimantan Timur.

Rakyat hanya tahu, pesawat tempur milik pasukan sekutu tak lagi melakukan serangan udara ke Samarinda sejak pertengahan Agustus 1945. Jepang hanya mengatakan telah terjadi perdamaian, tanpa merinci telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Justru rakyat tahu kemerdekaan Indonesa dari orang-orang Jawa yang datang menumpang pedangkang (kapal besar) ke Samarinda.

Di dalam buku ‘Sejarah Kota Samarinda’ terbitan Depdikbud (1986) disebutkan, setelah mendengar berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, para tokoh pergerakan berkumpul untuk memilih seorang pemimpin. Lalu terpilihlah Dr. Suwaji Prawiroharjo (Kepala Rumah Sakit) yang dikenal nasionalis-intelektual sebagai Ketua Panitia Penyambutan Kemerdekaan Republik Indonesia (PPPKRI).

Banyak tokoh pergerakan yang bergabung dengan PPKRI di Samarinda. Di antaranya Abdul Muis Hassan dan Abdul Muthalib Sangaji, pendiri Roekoen Pemoeda Indonesia (Roepindo) pada 1940. Badan ini dibentuk dengan tujuan untuk mempertahankan dan mewujudkan isi Proklamasi 17 Agustus 1945.

Para tokoh pemuda membentuk barisan Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) di rumah Tengku Montel, seorang tokoh pergerakan dan pensiunan perusahaan minyak Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) pada 23 September 1945. Di Balikpapan dibentuk Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) yang dipimpin Kasmani dan Dasuki.

Dewan boleh dicap sebagai boneka, tetapi anggota-anggotanya tetap berjiwa republik dan progresif."

Disusul pembentukan Badan Penolong Perantau Jawa (BPPJ) pimpinan R. Sukasmo di Sanga-sanga pada 12 Oktober 1945. Badan ini tak lama berubah menjadi Barisan Pembela Rakyat Indonesia. Di Tenggarong dibentuk Gerakan Rakyat Kutai di bawah pimpinan dr. Suwondo, Haji Abdul Gani, Hasanuddin Sultan Larangan dan J.F Sitohang.

Sebelumnya, ketika tentara sekutu (Australia) mendarat di Tarakan, ternyata ikut membonceng anggota Nederlands Indies Civil Administrasion (NICA) dan serdadu Belanda. Untuk melumpuhkan kekuatan tentara Belanda, barisan pejuang mengadakan serangan-serangan terhadap tangsi militer dan polisi di Balikpapan. Mereka juga menyabotase dan membakar gedung-gedung perusahaan Belanda di Samarinda.

Puncaknya merebut tangsi militer di Sanga-sanga yang dilakukan BPRI pimpinan Sukasmo, Tukiman, Abdullah Thomas, pada 27 Januari 1947. BPRI Balikpapan pimpinan Hennan Runturambi yang bekerja sama dengan mantan anggota KNIL Budiyono, Ronodiwiryo, Dumiran, dan lainnya yang pro kepada RI juga melakukan hal yang sama.

Pertempuran hebat antara para pejuang BPRI dengan serdadu Belanda terjadi selama tiga hari hingga 29 Januari 1947. Dalam pertempuran itu, gugur 70 orang pejuang, 30 pejuang lainnya mengalami luka-luka. Di pihak Belanda, 3 orang tentaranya tewas, seorang polisi dan agen polisi ikut tewas. Sementara dari 15 anggota KNIL yang mendukung pejuang tewas sebanyak 6 orang.

Setelah pertempuran sengit itu, berpuluh-puluh anggota BPRI Balikpapan, Samarinda dan Sanga-sanga ditangkapi dan dipenjara. Tak hanya itu, orang yang diduga simpatisan dan dalang perjuangan BPRI di Tenggarong, Loa Kulu dan sepanang Sungai Mahakam juga ditangkapi dan dipenjarakan.

Para tokoh yang ditangkapi di antaranya adalah Raden Noto Sunardi, J.F Sitohang, Haji Junaidi Sanudi, Bustani, Harun Nafis, Hasan, Mas Sarman dan lainnya. Lalu Aminuddin Nata, pengurus organisasi politik Ikatan Nasional Indonesia (INI) bentukan Abdul Muis Hassan juga ditangkap bersama Tayyib Kesuma, S. Mawengkang, AB Djapri dan lainnya. Dr. Suwaji Prawiroharjo dihukum dan dibuang ke Palu, Sulawesi.

Sejak kedatangan NICA yang membonceng pasukan Sekutu, Belanda mendekati para tokoh di kalangan penguasa daerah dan kesultanan di Kalimantan. Setelah terjadi penandatanganan Perjanjian Linggarjati di Kuningan, Jawa Barat, pada 15 Maret 1947, Belanda mendirikan Negara Kalimantan. Awalnya dengan membentuk pemerintahan Federasi Kalimantan Timur sesuai beslit tanggal 31 Juli 1947 No. 2 dan 3/A-7-Fed.

Federasi tersebut merupakan gabungan dari Kerajaan Kutai, Kerajaan Bulungan, Kerajaan Gunung Tabur, Kerakaan Sambaliung dan Dewan Pasir (Paser). Di dalam federasi itu ada Dewan Gabungan Kesultanan Kalimantan Timur (GKKT) yang diketuai Sultan Kutai Kertanegara XX (Aji Muhammad Parikesit) dan Dewan Kalimantan Timur.

Dewan Kalimantan Timur beranggotakan sebanyak 25 orang yang ditunjuk oleh Dewan GKKT. Di antaranya satu perwakilan dari pemerintah Belanda, dua orang perwakilan etnik Tionghoa, dan satu wakil dari golongan minoritas lainnya. Dewan Kalimantan Timur sehari-hari dijalankan oleh Majelis Pemerintah (Bestuurscolege) dipimpin oleh Adji Raden Aflus.

Keberadaan Dewan GKKT dan Dewan Kalimantan Timur malah menimbulkan reaksi yang keras dari rakyat, pejuang, kaum pergerakan hingga organisasi politik, seperti INI. Mereka menjuluki kedua dewan itu sebagai boneka ala Hubertus Johannes van Mook, Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, yang ingin memecah belah bangsa Indonesia.

Para wakil bumiputera awalnya disiapkan oleh pihak Belanda untuk mendukung negara federal melalui Dewan GKKT dan Dewan Kalimantan Timur. Makanya H.J van Mook membuat Konferensi Malino, Gowa, Sulawesi Selatan, pada 16-15 Juli 1946. Konferensi itu dihadiri 39 orang peserta yang mewakili 15 daerah Kalimantan dan Timur Raya.

Di antara mereka adalan Dr. Chassan Busoiri dan Sultan Iskandar dari Ternate, Salim Ajijudin dari Halmahera, Sultan Pontianak (Syarif Hamid II Alkadrie), Cyrillus perwakilan Dayak Zuid-Borneo (Kalimantan Selatan), Thio Kiang Sun perwakilan masyarakat Tionghoa dari Kalimantan Barat, A.R Aflus dari Kalimantan Timur, Cokorda Gde Raka Sukawati dari Bali, dan Najamuddin Daeng Malewa dari Sulawesi Selatan.

Van Mook menelan kekecewaan, karena ternyata, di dalam konferensi tersebut, para perwakilan itu justru menentang pembentukan negara bagian di wilayah timur Indonesia. A.R Aflus sebagai Ketua Majelis Kalimantan Timur yang berjiwa republik dengan tegas menyatakan para sultan dan rakyat berdiri di belakang Republik Indonesia.

Aflus meminta rakyat dan para tokoh untuk membantu pejuang untuk mempertahankan Republik Indonesia. “Dewan boleh dicap sebagai boneka, tetapi anggota-anggotanya tetap berjiwa republik dan progresif,” tegasnya.

Selain itu, kedua dewan yang berada di dalam Federasi Kalimantan Timur berupaya mempercepat wilayahnya menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengeluarkan beberapa mosi. Di antaranya menuntut agar didatangkan misi militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Kalimantan Timur sesegera mungkin.

Mosi ini dicetuskan oleh Dewan Kalimantan Timur yang ditandatangani ketuanya A.R Kariowati pada 30 November 1949. INI mencetuskan pula resolusi senada yang ditandatangani oleh Abdul Muis Hassan dan D.B. Makasangkil pada 8 Desember 1949.

Misi TNI yang dipimpin Letnan Kolonel Sukanda Beratamanaggala, Letnan I Ali Said dan Letnan I Hanafi tiba di Samarinda pada 14 Desember 1949. Tugas misi TNI ini untuk menyelesaikan masalah keamanan dan ketertiban di wilayah Kalimantan Timur. Selain itu misi ini juga menjadikan TNI bagian dari barisan pejuang di daerah tersebut.

Puncaknya, setelah Komisaris Tinggi (pengganti jabatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda) Antonius Hermanus Johannes Lovink menyerahkan kekuasaan pemerintahan Belanda di Indonesia kepada delegasi RI yang diketuai Sultan Hamengkubuwono IX pada 27 Desember 1949. Di Samarinda, Residen Hollestelle sebagai wakil pemerintah pusat menyerahkan kekuasaan kepada Ketua Majelis Pemerintahan Federasi Kalimantan Timur, A.R Aflus.

Setelah itu, Front Nasional pimpinan Abdul Muis Hassan menuntut agar pemerinahan lokal di Kalimantan Timur untuk keluar dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Tuntutan itu baru berhasil setelah terintegerasinya wilayah Kalimantan Timur ke wilayah NKRI pada 10 April 1950.