Demi Kepastian Hak Tanah Masyarakat

Sengketa tanah di Indonesia sering kali terjadi akibat belum adanya kepastian jaminan hukum atas tanah. Konflik tanah bisa muncul melibatkan antar-pihak, bahkan terjadi di lingkup keluarga. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas kepemilikan tanah.

Pada 2017, tanah yang bersertifikat di Indonesia baru mencapai 40-an juta bidang. Sedangkan setiap tahunnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hanya mampu memproses 500 ribu sertifikat. Artinya, butuh waktu cukup lama untuk menyelesaikan program sertifikasi tanah di Indonesia.

Kementerian ATR/BPN lantas meluncurkan program prioritas nasional percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), seperti tercantum di dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 12 Tahun 2017 yang ditekan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil pada 17 Juli 2017. Waktu itu, Kementerian ATR/BPN berhasil melakukan pengukuran tanah masyarakat sebanyak 5,2 juta bidang tanah.

Karena program itu dirasa masih berjalan lamban, Presiden Joko Widodo kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah PTSL pada 13 Februari 2018. Presiden Jokowi menargetkan 126 juta bidang tanah harus sudah keluar sertifikatnya pada 2024.

Pada 15 Juni 2022, Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto dilantik Presiden menjadi Menteri ATR/BPN menggantikan Sofyan Djalil. Salah satu tugas utama yang diamanatkan kepada mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu adalah mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah masyarakat secara gratis alias PTSL.

Percepatan PTSL adalah sesuatu yang dikejar secara serius oleh Hadi. Dalam setahun sejak menduduki kursi Menteri ATR/BPN, hampir setiap minggu Hadi turun ke lapangan untuk menyerap keluhan masyarakat sekaligus memastikan mereka mendapatkan kepastian hak akan tanah melalui program PTSL.

Hadi membuat inovasi berupa gerakan pemasangan batas tanah serta verifikasi secara memadai untuk mempercepat PTSL. Lalu, Kementerian ATR/BPN memberi keringanan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar nol persen dan mengajak para kepala daerah menerapkan kebijakan tersebut di wilayah masing-masing.

Hasilnya, terjadi lonjakan cukup besar dalam proses sertifikasi tanah PTSL. Ketika Hadi baru menjabat, tanah yang terdaftar di program PTSL berjumlah 94 juta bidang, dengan 80 juta di antaranya telah bersertifikat. Kini terdapat kenaikan lebih dari 9 juta bidang tanah terdaftar di PTSL, sehingga menjadi 103,1 juta.

Dari 9 juta bidang tanah terdaftar PTSL itu, 5 juta bidang tanah telah bersertifikat. Sehingga total tanah yang telah bersertifikat hingga 2023 ini berjumlah 85,6 juta bidang. Terbaru, Hadi bahkan mengungkapkan bahwa tanah terdaftar PTSL sudah 107,1 juta bidang.

Hadi pun menuai pujian dari Presiden Jokowi atas gerak cepatnya tersebut. Dan, atas pencapaian kinerjanya tersebut, mantan pilot pesawat angkut TNI Angkatan Udara ini dinilai layak mendapat penghargaan oleh media online nasional detikcom sebagai 'Tokoh Inovatif bidang Pertanahan'.

Malam puncak penghargaan detikcom Awards 2023 itu digelar di Hotel The Westin, Jl Rasuna Said, Jakarta, pekan lalu. Selain Hadi, beberapa tokoh, menteri, kepala daerah, perusahaan BUMN dan swasta juga menerima penghargaan serupa dengan kategori berbeda.

“Berangkat dari perintah Presiden untuk mempercepat program PTSL, termasuk menyelesaikan konflik dan sengketa pertanahan, kami langsung mengunjungi tempat-tempat yang memang harus kami selesaikan,” kata Hadi di acara tersebut.

Program PTSL dan pemberian sertifikat tentunya berdampak pada perekonomian masyarakat. Dari puluhan juta bidang tanah yang telah disertifikat, terdapat potensi ekonomi sebesar Rp 5.392 triliun, di mana yang terbesar berasal dari hak tanggungan.

Dari program PTSL ini, Kementerian ATR/BPN juga sudah mendeklarasikan sembilan kota berstatus lengkap, yaitu Bogor (Jawa Barat), Denpasar (Bali), Madiun (Jawa Timur), Bontang (Kalimantan Timur), Tegal (Jawa Tengah), Surakarta (Jawa Tengah), Yogyakarta (DIY), Jakarta Pusat (DKI Jakarta), dan Kabupaten Bandung (Jawa Barat).

Dalam hal sertifikasi tanah, Kementerian ATR/BPN juga memfasilitasi masyarakat adat agar mendapatkan haknya dengan membuat sertifikat tanah ulayat. Hal itu dilakukan agar masyarakat adat yang ada di berbagai daerah di Indonesia tak kehilangan tanah adatnya.

Untuk mendorong sertifikasi tanah maupun layanan pertanahan lainnya, Hadi terus menggenjot digitalisasi untuk mempercepat prosesnya. "Kita akan terus bekerja dengan seluruh jajaran untuk melanjutkan transformasi digital untuk memberikan kemudahan pelayanan. Kita akan memberikan pelayanan yang real time secara digital," ungkap Hadi.

Program digitalisasi juga bertujuan memudahkan masyarakat melakukan pengecekan elektronik, baik itu surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT), informasi zona nilai tanah, hak tanggungan, maupun roya (penghapusan pengikatan suatu agunan sehingga hak kepemilikan kembali pada pemilik aslinya).

Hadi juga membuat terobosan lainnya berupa layanan kantor BPN buka pada Sabtu-Minggu. Loket khusus itu dibuat bagi masyarakat yang akan mengurus sertifikat sendiri tanpa perantara. Masyarakat tidak lagi terkendala ketika mengurus pembuatan sertifikat karena jam kerja pegawai ATR/BPN di sejumlah daerah. Alhasil, dari empat layanan di kantor BPN, sistem tersebut telah memotong antrean 40 persen.

Penyelesaian sertifikasi tanah-tanah masyarakat secara tidak langsung juga memberantas praktik-praktik mafia tanah, yang menjadi tugas berat Hadi. Sebab, ketika banyak bidang tanah telah terdaftar, hal tersebut akan mampu meminimalisasi sengketa tanah dan mempersempit gerak mafia tanah.

Hadi mempunyai semangat yang menggebu-gebu untuk memberantas mafia tanah dalam rangka memberikan kepastian hak atas tanah kepada masyarakat. Hampir setiap hari ia menerima aduan dari masyarakat yang menjadi korban mafia tanah. Hadi bekerja sama dengan penegak hukum, pemerintah daerah, dan peradilan setempat untuk menindaklanjuti aduan terkait mafia tanah.

Hadi juga meluncurkan hotline untuk masyarakat melaporkan mafia tanah. Hal itu untuk mengubah wajah ATR/BPN menjadi kementerian yang lebih terbuka, responsif, melayani, dan menerima kritikan. Hotline tersebut dikaitkan langsung dengan evaluasi kinerja kepala wilayah ATR/BPN. Respons dan kemampuan menyelesaikan aduan masyarakat menjadi indikator kunci untuk promosi dan rotasi jabatan.

Ia menargetkan 800 kasus yang melibatkan praktik mafia tanah dapat ia selesaikan semasa menjabat. Sejumlah kasus pun sudah ditangani dan para mafia tanah diseret ke proses hukum.

“Saat ini terus kita laksanakan dengan Satgas Mafia Tanah agar topik pertanahan dan sengketa terus bisa kita reduksi. Untuk saat ini sudah mulai berkurang. Tambahan kasus tidak ada ada, kasus lama kita selesaikan,” tegasnya.