INTERMESO

Pelacur, Penghibur, dan Mata-mata

Pada era Hindia Belanda, para pelacur dijadikan pemuas nafsu serdadu Belanda. Sukarno sempat memanfaatkan para pelacur untuk spionase.

Ilustrasi: Edi Wahyono

Sabtu, 5 November 2022

“Kalau menghendaki mata-mata yang jempolan, berilah aku seorang pelacur yang baik. Hasilnya mengagumkan sekali dalam pekerjaan ini. Tak dapat dibayangkan betapa bergunanya mereka ini,” ucap Presiden Sukarno dalam buku Sukarno: An Autobiography as told to Cindy Adams (1966) atau yang diterjemahkan dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia (2007).

Seorang kembang latar atau pelacur yang dijadikan mata-mata oleh para pejuang kemerdekaan bisa menggoda polisi Belanda. Mereka merayu dan bercinta sambil mengorek informasi dari polisi Belanda itu. “Tak satu pun anggota partai yang gagah dan terhormat dari jenis laki-laki dapat mengerjakan tugas itu untukku. Masih ada prestasi lain yang mengagumkan dari mereka,” jelas Sukarno lagi.

Bahkan Sukarno mengaku, di masa pergerakan, seringkali rapat atau pertemuan rahasia terpaksa dilakukan di rumah pelacuran (bordil), karena tempat itu paling aman dan bebas dari kecurigaan penguasa Belanda, yang terus memburu para pemuda pergerakan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Dalam gerakan Partai Nasional Indonesia (PNI), Sukarno melibatkan 670 orang pelacur di Kota Bandung sebagai anggotanya. Tindakannya itu ditentang oleh Ali Sastroamijoyo, karena dianggap melanggar susila. Tapi, Sukarno punya alasan lain melibatkan para pelacur dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagai spionase. Termasuk untuk mengetahui pengkhianat di tubuh PNI sendiri.

“Pelacur atau apapun nama yang akan diberikan kepadanya adalah orang-orang penting, jawabku. Anggota lain (PNI) dapat kulepaskan. Akan tetapi melepaskan perempuan lacur, tunggu dulu,” kata Sukarno menjawab keberatan Ali tentang pelibatan para kembang latar itu.

Rumah Bordil di Jakarta tahun 1945
Foto: Nationaal Archief

Rupanya Sukarno terinspirasi pemanfaatan pelacur dalam perpolitikan di Kerajaan Prancis. Sosok Madame de Pompadour yang disebutnya tak lebih dari seorang pelacur, tapi kemudian memainkan peran politik yang penting hingga menjadi selir Raja Louis XV (1745-1750). Juga dengan sosok Theroigne de Mericourt (nama asli Anne Josephe Terwagne) yang ikut berperan mimpin wanita dalam 'barisan roti' di Versailles ketika Revolusi Perancis (1789).

“Kupu-kupu malam ini yang jasanya diperlukan untuk mengambil bagian hanya di bidang politik, ternyata memperlihatkan hasil yang gilang-gemilang pun di bidang lain,” imbuh Sukarno.

Mungkin para pelacur yang bergabung dengan gerakan perjuangan bangsa ini begitu membanggakan. Tapi secara umum kondisi perempuan pekerja seks komersial (PSK) di era kolonial Hindia Belanda sangat miris keadaannya. Mereka banyak yang dijadikan gundik orang Belanda, menjadi pemuas nafsu para serdadu, disiksa, atau bahkan banyak yang mati.

Praktik prostitusi di Indonesia sudah ada sejak penjajahan Belanda. Bahkan sejak era Gubernur Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) Jan Pieterszoon Coen berkuasa (1619-1623 dan 1627-1629) praktik prostitusi telah berkembang, walau secara tegas ia menolak praktik mesum tersebut.

Perkembangan prostitusi pertama di Batavia (sekarang Jakarta) awalnya terkonsentrasi di kawasan yang disebut Macao Po (Jakarta Kota) pada abad ke-17. Nama Macao Po memang disematkan tempat lokalisasi prostitusi karena para pelacur didatangkan dari Macao oleh para germo asal Portugis dan Cina. Mereka inilah yang bekerja melayani dan menghibur serdadu Belanda.

Wanita penghibur dan serdadu Belanda, 1948 di Jakarta
Foto: Nationaal Archief/Jonkman. R

Seiring berkembangnya pusat pemerintahan Hindia Belanda di Batavia, muncul tempat prostitusi di kampung Gang Mangga (sekitar Jalan Jayakarta sekarang). “Tempat ini cukup terkenal sebagai salah satu tempat berlangsungnya kegiatan prostitusi, bahkan saat orang menyebut sakit sipilis dengan sebutan sakit mangga,” kata Lamijo, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam tulisannya "Prostitusi di Jakarta Dalam Tiga Kekuasaan, 1930-1959."

Macao Po dan Gang Mangga lambat laun mulai tersaingi dengan munculnya rumah-rumah bordil yang didirikan orang Cina yang disebut soehian. Rumah bordil itu menyebar ke seluruh wilayah Batavia. Karena sering terjadi keributan soehian-soehian di sekitar Gang Mangga ditutup pemerintah Hindia Belanda awal abad 20. Hal itu dipicu peristiwa pembunuhan seorang pelacur Indo-Eropa, Fientje de Fenik pada 1912.

Setelah soehian ditutup, muncul komplek pelacuran serupa di Gang Hauber (Petojo) dan Kaligot (Sawah Besar). Praktik prostitusi di masa kolonial Belanda berkembang pesat antara 1860-1930. Para pelacur bukan hanya perempuan pribumi, tapi juga berasal dari Cina, Indo, Rusia dan Jepang. Pelacur pribumi tarifnya 1 gulden Hindia Belanda, sementara pelacur asal Cina labih tinggi yaitu 2,50 gulden.

Di masa penjajan Jepang lebih parah lagi. Rakyat dijadikan pekerja paksa (romusha), sedangkan para wanita dijadikan pelacur (Jungun Ianfu). Mereka ini sama sekali tak boleh keluar dari rumah bordil. Lalu di era pasca kemerrdekan tahun 1950-1960 tempat prostitusi tumbuh subur di Jakarta. Misalnya di Jalan Halimun, Kali Malang, Kebon Sereh, di belakang Stasiun Jatinegara, Bongkaran, Tanah Abang, kawasan Senen hingga Kalijodo.

Lokalisasi secara resmi di Jakarta pertamakali diadakan tahun 1970-an, yaitu di Kramat Tunggak, dekat Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tempat itu diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin melalui Surat Keputusan Gubernur DKI No.Ca.7/1/54/1972, SK Walikota Jakarta Utara No.64/SKPTS/JU/1972. Sebelum diresmikan menjadi lokalisasi prostitusi, di Kramat Tunggak terdapat 1.668 orang pelacur dan 348 germo. Tapi setelah diresmikan jumlahnya berkurang menjadi 300 orang pelacur dan 76 germo.


Penulis: M rizal
Editor: Irwan Nugroho

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE