INTERMESO

Jasa Ukraina-Soviet Tak Terlupakan untuk Indonesia

Ukraina berperan penting dalam pengakuan masalah Indonesia di PBB pada masa kemerdekaan. PBB harus campur tangan atas keadaan bahaya di Indonesia.

Foto: Demo ucapan terimakasih dari rakyat Indonesia kepada Ukraina (Ipphos)

Jumat, 4 Maret 2022

Menteri Luar Negeri Ukraina periode 1944-1952, Dmitry Manuilsky atau Dmytro Zakharovych Manuilsky, terbilang gigih ketika memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pria kelahiran Volhinia, Ukraina Barat, 3 Oktober 1883, itu, merupakan Ketua Utusan Republik Soviet Sosialis Ukraina di PBB.

Menurut situs Musnasprok (Museum Nasional Perumusan Naskah Proklamasi), Dmitry juga sempat menjadi Duta Besar Ukraina untuk PBB. Posisinya yang strategis inilah yang dikemudian kelak membawa pengaruh besar kepada Indonesia yang baru lahir. Perdana Menteri (PM) Sutan Sjahrir dalam sebuah konferensi pers pada 4 Desember 1945 menyatakan, perlu campur tangan PBB untuk mencari jalan terbaik memecahkan persoalan di Indonesia.

Untuk itu, Sjahrir mengirim surat dan dokumen-dokumen penting kepada Sidang Umum PBB yang pertama pada 10 Januari 1946 di Church House Westminster, London, Inggris. Mengenai tuntutan Sjahrir tersebut, Menteri Luar Negeri Belanda, Eelco van Kleffens, yang turut hadir dalam sidang menerangkan, usul Indonesia dapat dilakukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB, jika usul itu didukung oleh satu negara anggota PBB.

Gayung pun bersambut. Dmitry Manuilsky untuk kali pertama mengajukan masalah Indonesia kepada DK PBB pada 21 Januari 1946. Dalam suratnya, Dmitry menyatakan, keadaan di Indonesia membahayakan perdamaian dan keamanan dunia. Dia mendesak agar Dewan Keamanan PBB segera mengambil tindakan sesuai Pasal 34 Piagam PBB, yaitu menyelidiki setiap pertikaian yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Dmitry Manuilsky
Foto : sfmuseum.org

Dalam Sidang Umum PBB pada 25 Januari 1946, Dmitry mendapatkan dukungan dari Edward Stettinius, utusan Amerika Serikat, dan Abdel Hamid Badawy Pasha, utusan dari Mesir. Sidang Dewan Keamanan PBB terkait Indonesia berlangsung alot selama enam hari, yaitu dari tanggal 7 hingga 13 Februari 1946.

Usulan Dmitry mendapatkan tambahan dukungan dari delegasi Uni Soviet, Polandia, Mexico, dan Tiongkok. Sementara penentangnya adalah delegasi dari Belanda, Inggris, Perancis, Brazil, dan Amerika Serikat.

Dalam setiap sidang, Dmitry bersikukuh dengan pendapatnya bahwa Indonesia dalam keadaan berbahaya sehingga PBB harus campur tangan. Ketika Ukraina mengusulkan soal Indonesia dibahas dalam sidang DK PBB, sejak itu pula sengketa Indonesia-Belanda menjadi sengketa internasional sepenuhnya.

Menurut catatan Kementerian Luar Negeri RI yang diunggah situs Kemenlu.go.id, periode 1945-1950 merupakan periode perjuangan diplomasi bangsa Indonesia untuk mencari pengakuan dunia internasional atas kemerdekaan dan kedaulatan bangsa setelah proklamasi 17 Agustis 1945. Peran Uni Soviet dalam perjuangan bangsa Indonesia ini sangat besar.

Tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan RI mengharapkan dukungan dan bantuan dari Uni Soviet. Di PBB, Uni Soviet berkali-kali mengangkat masalah Indonesia dan menuntut PBB untuk menghentikan agresi militer Belanda, serta menghimbau dunia internasional untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka.

Sutan Sjahrir (kanan) dan Presiden Soekarno
Foto: Ipphos/Perpustakaan Nasional 

Dmitry Manuilsky dalam pertemuan DK PBB mengangkat masalah mengenai keadaan di Indonesia dan mengecam Agresi Militer Belanda. Selain itu, Uni Soviet membela Indonesia dalam pertemuan-pertemuan di organisasi PBB serta organisasi internasional lainnya.

Misalnya, pada tahun 1947-1948 dalam sidang United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) atau Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengajukan sejumlah usulan untuk diakuinya kedaulatan Indonesia. Dalam konferensi Delhi bulan Januari 1949, Uni Soviet mengecam Agresi Militer terhadap Indonesia dan menghimbau dunia internasional untuk mengakui kemerdekaan Indonesia.

Dukungan Uni Soviet tersebut disambut gembira oleh bangsa Indonesia dan berbagai ungkapan rasa terima kasih tercermin dari surat atau pidato-pidato yang disampaikan antara lain oleh Ali Sastroamidjojo, Djuanda, Sartono, Wilopo dan Adam Malik kepada utusan Uni Soviet di PBB, seperti Andrey Andreyevich Gromyko, Dmittry Manuilsky, dan Valerian Zorin.

Diplomat Indonesia yang merupakan Wakil Indonesia di PBB, L.N. Palar menyampaikan, sejak tahun-tahun pertama keberadaan PBB, sudah terjalin hubungan tidak resmi antara delegasi kedua negara di PBB. Ditambahkan, bangsa Indonesia menyampaikan ungkapan terima kasih atas dukungan yang diberikan delegasi Uni Soviet terhadap delegasi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Sidang perdana PBB yang berlangsung pada 10 Januari 1946 di London, Inggris
Foto : News.un.org

Pada rapat tanggal 1 Mei 1946 di Yogyakarta, Presiden Soekarno menyampaikan, pemerintah Indonesia siap menjalin hubungan dengan Uni Soviet dan mendirikan perwakilan masing-masing di Jakarta dan Moskow. Untuk memperjuangkan Indonesia di wilayah Eropa Timur, Presiden Sokearno memberikan perwakilan Indonesia di Praha, Suripno dalam perundingan dan menjalin persahabatan dengan negara-negara Eropa Timur pada Desember 1947.

Pada bulan Mei 1948 dilakukan perundingan antara Duta Besar Uni Soviet untuk Czechoslovakia, M. Silin dengan Suripno dan disepakati untuk menjalin hubungan kedua negara pada tingkat konsul. Persetujuan Konsuler ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Haji Agus Salim.

Ini menunjukan adanya hubungan antara Indonesia dengan Uni Soviet pada masa revolusi di Indonesia. Tetapi kesepakatan tersebut tidak dapat terealisasi sehubungan dengan gejolak politik dalam negeri Indonesia, seperti peristiwa Madiun dan Agresi Militer Belanda.


Penulis: M Rizal
Editor: Irwan Nugroho

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE