INTERMESO

Membuka Kotak Pandora Kejahatan Perang Belanda

Perlu waktu lama bagi Belanda untuk dapat melihat sejarah perang di Indonesia pada 1945-1950 secara kritis. Kini kekerasan ekstrem yang sistematis dari militer Belanda pada masa itu diakui.

Ilustrasi: Edi Wahyono

Kamis, 24 Februari 2022

Peristiwa yang terjadi lebih dari 70 tahun lalu itu kini sudah tidak ada keraguan lagi. Belanda terbukti melakukan kekerasan ekstrem selama revolusi kemerdekaan di Indonesia—atau pihak Belanda menyebutnya sebagai 'Periode Bersiap'—sepanjang 1945-1950. Kekerasan di luar batas itu dilakukan secara meluas dan penuh kesengajaan.

Para serdadu Belanda memerangkapkan diri ke dalam peperangan melawan pendukung Republik yang sebetulnya tak mungkin dimenangkan. Dan, ketika makin kehilangan harapan, tindakan mereka kian beringas. Mereka melakukan eksekusi di luar hukum, penyiksaan, penyerangan, penahanan secara tidak manusiawi, penjarahan, pembakaran kampung-kampung, dan serangan udara-pengeboman yang dilakukan secara terus-menerus.

Itulah kesimpulan penelitian selama empat tahun tentang kekerasan Belanda di Indonesia. Penelitian bertajuk 'Dekolonisasi, Kekerasan, dan Perang di Indonesia, 1945-1950' itu dilakukan oleh tiga lembaga, yaitu Lembaga Ilmu Bahasa, Negara, dan Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV); Lembaga Belanda untuk Penelitian Perang, Holocaust, dan Genosida (NIOD); serta Lembaga Penelitian Belanda untuk Sejarah Militer, atas sponsor pemerintah Belanda.

Sekelompok pejuang Republik diinterogasi intelijen Belanda di Sidikalang.
Foto: dok. Reuters/National Archives

Menurut hasil penelitian senilai 4,1 juta euro dan dilansir pada 17 Februari lalu itu, pemerintah Belanda bukan tidak mengetahui terjadinya kekerasan oleh militer mereka di Hindia Belanda. Den Haag bahkan cenderung membiarkan peristiwa tersebut terjadi karena niat dan upaya mereka menundukkan Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan. Mereka sengaja tak mengindahkan batasan-batasan etis yang berlaku saat itu.

Pertanggungjawaban elite Belanda atas perang itu agaknya sesuatu yang ditekankan oleh peneliti. Aksi kekerasan ekstrem disebutkan bukan tanpa meminta pertimbangan dan persetujuan dari pemerintah Belanda. Namun mereka menolak bertanggung jawab. Para politikus, perwira militer, pegawai pemerintah, hakim, dan pihak-pihak lainnya yang seharusnya bertanggung jawab justru bersama-sama sepakat untuk menutup-nutupi, memaklumi, memberi pembenaran, dan membiarkan.

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte segera membuat pernyataan menanggapi hasil penelitian itu. Ia mengatakan kekerasan ekstrem merupakan tanggung jawab pemerintah yang berkuasa saat itu. Pemerintah saat ini akan bertanggung jawab terhadap kegagalan kolektif pemerintah Belanda pada masa lalu. Ia juga mengulang permintaan maaf kepada Indonesia yang telah dilakukan Raja Belanda Willem Alexander pada 9 Maret 2020.

“Penelitian ini telah mendorong saya untuk mengulangi permintaan maaf itu di sini dan sekarang: atas kekerasan ekstrem yang sistematis dan meluas di pihak Belanda pada tahun-tahun itu dan sikap yang konsisten dari kabinet sebelumnya, saya ingin mengajukan permintaan maaf yang mendalam atas nama pemerintah Belanda kepada rakyat Indonesia saat ini.”

Rutte, sebagaimana disimpulkan para peneliti, menyebut gambaran yang muncul dari hasil penelitian ini tidak sesuai dengan kesimpulan yang ditarik oleh Kabinet Piet De Jong pada 1969. Melalui ‘buku putih’ berjudul De Excessennota atau nota ekses, pemerintah Belanda mengklaim angkatan bersenjata mereka secara keseluruhan telah berperilaku baik di Indonesia. “Lebih dari setengah abad kemudian, kita harus sepenuhnya mengakui itu, dengan menjauhkan diri kita dari kesimpulan itu hari ini,” katanya.

PM Belanda Mark Rutte
Foto: dok. Associated Press 

De Excessennota memuat daftar 110 tindakan kelam tentara Belanda di Indonesia yang disebut sebagai ekses atau kekerasan eksesi, sembari menghindari penggunaan kalimat kejahatan perang. Meski ekses-ekses itu disesalkan, tentara Belanda pada umumnya diklaim sudah berperilaku sesuai dengan aturan. Tidak ada kekerasan yang bersifat sistematis.

Gert Oostindie, mantan Kepala KITLV, dalam buku Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950, Kesaksian Perang pada Sisi Sejarah yang Salah (2016) menulis bahwa De Excessennota adalah laporan yang dibuat secara buru-buru oleh komite resmi sebagai reaksi atas pengakuan seorang veteran perang di Hindia Belanda, Joop Hueting.

Setelah bala tentara Belanda dipulangkan dari Indonesia, terakhir pada 1951, kemungkinan tindakan kekejaman yang dilakukan mereka tidak banyak dibicarakan di Negeri Kincir Angin. Bahkan pemerintah Belanda sendiri melakukan kontrol ketat terhadap pers yang berupaya mengkritik dan membuka diskusi tentang peristiwa itu. Keadaan ‘hening’ itu berlangsung selama 20 tahun.

Hingga akhirnya pada 1969 Hueting diwawancarai oleh program televisi VARA Achter het Nieuws dan membuka kesaksiannya tentang kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Belanda pada 1945-1950. Hueting dikirim ke Hindia Belanda pada usia 19 tahun dan ditempatkan di Indonesia sebagai prajurit infanteri.

Ia mencontohkan kejahatan perang yang dilakukan Belanda antara lain memberondong rumah penduduk di kampung-kampung dengan peluru, yang secara militer hal itu tidak diperlukan. Selama proses interogasi, sering kali tawanan disiksa secara mengerikan, hal yang sulit dipahami secara militer. “Kami membawa tawanan perang, dan tawanan perang itu ditembak,” kata Hueting dalam wawancara itu.

Oostindie menulis, tanggapan dominan para politikus di era De Jong terhadap De Excessennota adalah agar peristiwa sejarah itu segera dikubur. Bahkan De Jong, yang merupakan seorang mantan Angkatan Laut Belanda, membatalkan penelitian mendalam mengenai kekerasan tentara Belanda dan memandang itu bukanlah prioritas. Seperti membuka kotak pandora. Juga tidak baik untuk politik dan militer, termasuk para veteran perang lainnya yang marah terhadap Hueting.

Sekitar 30 orang ditangkap dan ditembak oleh pasukan Belanda sebagai balasan atas serangan terhadap rumah dua pejabat Belanda di Kampoeng Baroe, Sulawesi Selatan, Januari 1947.  
Foto: dok. National Archives

Sampai pada 2011, ketika pemerintah Belanda menyampaikan permintaan maaf kepada para janda-janda di Rawagede, yang suami-suami mereka dibantai tentara Belanda pada 1947-1949, peristiwa itu sendiri masih disebut sebagai ekses. Namun kemudian diskusi-diskusi ilmiah mengenai 'Periode Bersiap' di Belanda mendapatkan angin segar. Dan kejahatan perang mulai lazim digunakan untuk menggambarkan ulah tentara Belanda itu.

Seperti dikatakan oleh kesimpulan penelitian, selepas perang, Den Haag berupaya keras agar sejarah kekerasan ekstrem tidak bergerak liar ke arah politik. Kebijakan itu bertujuan untuk menutupi kegagalan mereka dan sekaligus menyelamatkan reputasi para veteran, keturunan Belanda, dan Maluku. Namun perubahan itu berangsur-angsur datang.

“Perlu waktu cukup lama sampai akhirnya terbuka sebuah ruang di masyarakat Belanda untuk menengok kembali secara kritis apa yang telah dilakukan Belanda di Indonesia pada periode tersebut, yang betul-betul bertolak belakang dengan citra baik yang selama ini dilekatkan pada Bangsa Belanda,” demikian bunyi penutup simpulan.


Penulis: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE