Dibuat Serbasalah PPKM

Setiap pagi pukul 10.00 WIB, kafe bernama Kopi Wangsa di bilangan Pondok Bambu, Jakarta Timur, sudah bergeliat. Sejumlah karyawan yang masuk kerja mulai membersihkan ruangan dan mempersiapkan segala sesuatunya. Hanya, kali ini mereka tak merapikan meja-meja untuk menyambut pengunjung. Meja-meja itu hanya ditumpuk di sudut ruangan.

Maklum, restoran dan kafe seperti Kopi Wangsa masih dilarang menerima pesanan makan di gerai (dine in). Pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, pemerintah memperbolehkan kafe melayani penjual, tapi hanya untuk dibawa pulang (take away). Sedangkan dalam aturan PPKM yang baru, warteg dan pedagang kaki lima sudah boleh menerima pembeli dengan batas waktu kunjungan 20 menit.

Praktis, sejak diberlakukannya PPKM kurang-lebih sebulan ini, jumlah pengunjung Kafe Wangsa menurun. Sepinya pengunjung membuat karyawan lebih banyak bersantai dibanding bekerja. Mereka hanya menghabiskan waktu dengan duduk-duduk dan bermain gawai. Kondisi seperti itu, kata Fahri, seorang karyawan Kopi Wangsa, justru membuatnya bosan.

“Lebih enak capek kerja dibanding capek nggak ngapa-ngapain,” kata Fahri kepada detikX. Namun Fahri dan karyawan yang masuk hari itu masih beruntung. Pada hari sebelumnya, pihak pengelola kafe memanggil dua karyawan untuk berembuk. Selesai pertemuan, kedua karyawan tersebut langsung berpamitan karena terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kevin Prabowo, owner Kopi Wangsa, mengungkapkan omzet penjualan di kafenya tinggal 10-20 persen dibanding sebelum diterapkannya PPKM darurat hingga PPKM level 4 di Jakarta. Selama pandemi COVID-19, omzet penjualannya di kisaran Rp 120-130 juta per bulan. Namun, ketika PPKM diberlakukan sepanjang Juli ini, omzet anjlok cukup tajam ke angka Rp 20 juta. “Itu saja masih kotor, ya,” ungkap Kevin saat berbincang dengan detikX.

Menurut Kevin, sesuai dengan konsepnya, Kopi Wangsa mengandalkan pengunjung yang menikmati makanan dan minuman di tempat. Selama PPKM, ia lebih banyak bergantung pada pemesanan secara online. Pengemudi ojek online beberapa kali datang untuk mengambil pesanan pembeli. Namun jumlahnya bisa dihitung dengan jari untuk saban harinya.

Kecilnya pendapatan itu jelas tidak bisa menutup biaya operasional. Kevin pun mengaku harus putar otak agar bisnisnya tetap berjalan. Untuk mengurangi biaya, upah karyawan diubah dari gaji bulanan menjadi sistem per shift. Setiap karyawan masuk tiga hari dalam seminggu. Kevin merasa hal itu masih lebih baik ketimbang ia harus merumahkan karyawan. Tapi, seiring berjalannya waktu, opsi terburuk tak dapat dielakkan.

Ia mempekerjakan 12-14 orang dengan tujuh di antaranya merupakan karyawan tetap dan sisanya karyawan paruh waktu. Dua karyawan yang terkena PHK di bagian bar dan admin. Sementara itu, dua karyawan bagian bar dirumahkan. “Tapi sekarang kita ambil admin lagi yang part time dengan biaya yang lebih murah menurut kita, yang sebelumnya dengan terpaksa harus kita PHK karena cukup berat cost-nya,” katanya.

Dalam kondisi yang tak menentu ini, Kevin juga terpaksa menunda rencana investasi baru dari beberapa investor yang harusnya tinggal dipetik. Ia harus menceritakan apa adanya tentang risiko membuka kafe di masa pandemi agar tidak mengecewakan calon investor. “Namanya investor, kalau gagal, ya, risiko mereka. Cuma kan di situ ada nama baik gue yang gue pertaruhkan,” katanya.

Kevin dapat memaklumi pemerintah harus mengambil langkah pembatasan. Namun pengumuman dan pelaksanaannya yang mendadak membuat pelaku ekonomi seperti dirinya serbasalah. Contohnya, ketika periode PPKM akan habis, ia memanggil kembali karyawan dan mengeluarkan biaya buat persiapan. “Eh, PPKM darurat ternyata diperpanjang,” kata Kevin sambil menyarankan pemerintah membuat pengumuman jauh-jauh hari sebelumnya.

Nasib yang sama juga dialami franchise kedai soto Pak Sadi di Bintaro, Jakarta Selatan. PPKM darurat dan PPKM level 4 membuat omzet penjualan turun 50-70 persen. Untuk bertahan, kedai tersebut mengandalkan penjualan secara online dan menggencarkan promosi makan di dalam mobil bagi pengunjung. “Tapi tetap, penurunan (penjualan) ada,” kata pemilik franchise kedai soto Pak Sadi di Bintaro, Falih Fauzan, kepada detikX.

Falih pun mengaku terpaksa merumahkan dan memecat sebagian karyawannya. Selain itu, ada yang diturunkan insentifnya. Kebijakan terutama berdampak pada karyawan yang bekerja di cabang kedai yang berada di rest area jalan tol. Saking minusnya pemasukan, bahkan sebagian cabang yang berada di rest area itu sudah ditutup kegiatan operasionalnya.

“Kalau di rest area, kita penjualannya sudah minus karena kita tidak bisa mengandalkan seperti yang online tadi. Terus juga penyekatan, ada penutupan di daerah masing-masing, itu kan cukup mempengaruhi sehingga membuat bisnis di rest area tidak berjalan. Jadinya minus,” kata Falih.

Falih juga meminta pemerintah mengumumkan kebijakan pembatasan jauh-jauh hari sebelumnya. Sehingga pelaku usaha bisa mempersiapkan semuanya. Mau PPKM berapa lama saja dia akan mendukung. Hanya, pemerintah diminta tidak menerapkannya secara mendadak. Sebab, kadang-kadang ia sudah punya rencana tertentu dengan bisnisnya dan sudah ada biaya yang dikeluarkan untuk itu.

“Kalau yang sebelumnya wacana enam minggu, ya sudah, kita nggak apa-apa enam minggu. Jadi kita bisa persiapkan plan untuk enam minggu. Kalau seperti ini, kan kita sudah bersih-bersih untuk dine in, ternyata diperpanjang lagi. Kayak misalnya saving kita misalnya cukup nggak untuk kondisi seperti ini. Kita bisa kuras lagi tabungannya,” keluh dia.