INTERMESO

‘Kronik’ Sunda Kelapa

Pelabuhan Sunda Kelapa dahulu dikenal sebagai pusat niaga internasional. Kebesaran pelabuhan itulah yang menjadikan cikal bakal Jakarta. Sayang, seiring berjalannya waktu, pelabuhan itu seperti terlupakan.

Ilustrasi : Edi Wahyono

Kamis, 24 Juni 2021

Sisa-sisa prajurit Kerajaan Sunda masih terlihat berjaga-jaga di sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa. Mereka menatap tajam penuh kewaspadaan kepada setiap orang yang baru datang di pelabuhan bagian utara paling barat Pulau Jawa itu. Maklum, pada sekitar 1411 Masehi itu, kawasan tersebut baru menghadapi serangan dari gerombolan bajak laut ‘Naga Hitam’ yang paling ditakuti di perairan Samudra Hindia hingga Selat Malaka.


Naga Hitam akhirnya menyingkir setelah mendapat perlawanan dari prajurit Kerajaan Sunda dibantu warga dan beberapa prajurit armada laut Laksamana Cheng Ho, yang sempat berlabuh di tempat itu. Perompak pun kabur dan hengkang dari markas mereka di wilayah Cipamugas (sekitar muara Sungai Cisadane, pantai utara Tangerang).


Peristiwa sejarah itu tercatat dalam laporan Fei Xin berjudul ‘Xin Cha Sheng Lan’ (Menikmati Pemandangan Indah dengan Rakit Sakti) pada 1436 M. Naskah itu dikutip oleh guru besar sejarah Universitas Beijing, Prof Kong Yuanzhi, dalam bukunya ‘Cheng Ho Muslim Tionghoa, Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara’ terbitan tahun 2000. Dari catatan itu, Sunda Kelapa berada di wilayah Kerajaan Nusa Kalapa dengan rajanya Prabu Banyak Catra (Raja Cakralarang), yang tak lain adalah putra Raja Kerajaan Sunda.



Perjalanan dari pusat Kerajaan Sunda di Pakuan (Bogor) ke Nusa Kalapa lamanya sekitar dua hari penuh menyusuri Sungai Ciliwung. Karena sering didatangi kapal para pedagang asing, tak aneh bila wilayah ini kerap disatroni gerombolan perompak atau bajak laut. Bajak laut kerap mengganggu keamanan di perairan utara Jawa sejak masa Kerajaan Tarumanagara.



Dalam buku ‘Sejarah Jawa Barat, Penelusuran Masa Silam’ yang disusun Saleh Danasasmita, Yoseph Iskandar, dan Enoch Atmadibrata pada 1984, bajak laut merajalela mulai dari perairan Ujung Kulon (Banten), Sunda Kelapa, hingga Karawang. Jumlah perompak tak terhitung dan tersebar di lautan. Semua kapal yang mendekat dirampok. Bila melawan, nyawa akan melayang.



SKLP. 
Foto : Ari Saputra

Menghadapi gangguan keamanan di laut, Purnawarman sebagai raja ketiga di Kerajaan Tarumanagara, melancarkan perang terhadap bajak laut pada 321-325 M. Purnawarman memimpin langsung armadanya itu menyerbu semua tempat para bajak laut bersembunyi. Sebanyak 80 perompak terbunuh, sisanya 52 orang ditawan. Satu per satu tawanan itu dihukum mati dan mayatnya dibuang ke laut.


Setelah perairan bagian barat dan utara Pulau Jawa aman, Purnawarman membangun Pelabuhan Sunda Kelapa. Dalam naskah kuno berbentuk lontar Sewaka Dharma dan Sanghyang Kandang Karesian, disebutkan Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan pelabuhan internasional. Pelabuhan itu berada di bawah kekuasaan Tarumanagara, lalu diteruskan oleh Kerajaan Sunda di bawah Raja Tarusbawa sejak 669 M dan Kerajaan Pajajaran pada 1482-1527 M.


Sunda Kelapa juga tercatat dalam naskah Ling Wai Tai Ta karya Chou Ku Fei (1178 M). Lalu naskah Chu Fan Chi karya Chan Yu Kua (1225 M), naskah Mao Kun berisi peta perjalanan Laksamana Cheng Ho (1422 M), naskah Lalampahan Bujangga Manik abad ke-15, Peta Decadas da Asia IV karya Joae De Barros (1539), dan Rumphius pada abad ke-18. Dalam naskah Cina kuno itu, Pelabuhan Sunda Kelapa disebut dengan nama Chia Lu Pa.



Menurut Tome Pires, penjelajah Portugis dalam bukunya ‘Suma Oriental’ (1513 M), saat dirinya berkunjung ke Jawa bagian barat, Kerajaan Pajajaran memiliki enam pelabuhan, yaitu Bantam (Banten), Pomdan (Pontang), Chegujde (Cigede), Tamgaram (Tangerang), Capala (Kalapa), dan Chemano (Cimanuk). Ia melukiskan kota Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai pelabuhan utama yang sangat megah dan paling baik di antara pelabuhan lainnya.


Tome Pires menyebutkan wilayah Sunda sebagai ‘Negeri Kesatria dan Pahlawan Laut’. Para pelaut Sunda berlayar ke berbagai negeri sampai ke Kepulauan Maladewa. Komoditas perdagangan terpenting Negeri Pajajaran yang dibawa melalui Pelabuhan Sunda Kelapa berupa beras, lada, kain tenun, sayuran, asam, dan berbagai daging. Pelabuhan ini ramai dikunjungi pedagang dari Sumatera, Kalimantan, Makassar, Malaka, Jawa, Madura, negeri Timur Tengah, India, Eropa, dan China.



Potret virtual reality Batavia tahun 1627. 
Foto : Istimewa

Dalam sebuah buku ‘Sunda Kelapa Sebagai Bandar Jalur Sutera’ yang disusun tim Direktorat Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) tahun 1994, Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan salah satu titik Jalur Sutera melalui laut. “Pelabuhan utama di pulau ini (Jawa) adalah Sunda Calapa…. di tempat ini…. Didapati sangat banyak lada yang bermutu lebih tinggi daripada lada India atau Malabar… Juga banyak terdapat kemenyan, benicin atau bonien atau bunga pala, kamper, dan juga pennata intan…” ungkap Jan Huygen van Linschoten, seorang pelaut Belanda pada abad ke-18, yang dikutip dari buku tersebut.

Linschoten menambahkan beberapa barang yang ditemukan diperjualbelikan antara lain batu ambar, zamrud, porselen jade, kain sutra, kayu gaharu, mutiara, kulit lokan, dan bulu burung cenderawasih. Untuk menarik para pelaut asing dan lokal, di sekitar pelabuhan dijual arak, air nira, air tebu selingan, dan air tape yang dijadikan anggur oleh orang Tionghoa. Bisa dikatakan, fungsi utama Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai pelabuhan perantara perdagangan barang-barang dari tempat lainnya.


Menjadi daerah perniagaan pada masa itu dan kedatangan para pedagang asing mendorong perkembangan Kota Sunda Kelapa lebih cepat. Sejak berkembang menjadi pusat komersial, pelabuhan tersebut sangat dipengaruhi kekuatan-kekuatan ekonomi dari luar. Akibatnya, kemajuannya itu juga sekaligus menjadi keruntuhan Kota Sunda Kelapa atau Nusa Kalapa. Kemunduran Sunda Kelapa mulai terasa sejak akhir abad ke-16 akibat kurang kontrol politik dari penguasa pusat, yang berada jauh di pedalaman.


Dalam buku yang berisi berbagai dokumen penting Portugis berjudul ‘Alguns Documento do Arshivo Nacional do Tore Tombo Acerca das Navegacoes e Conquitas Portuhuezas’ yang disusun oleh Jose Ramos Coelho pada 1892 disebutkan, keruntuhan Sunda Kelapa terjadi sejak ditandatanganinya perjanjian pihak Portugis dan penguasa Kerajaan Pajajaran pada 2 Agustus 1522 M. Portugis berjanji akan membantu Kerajaan Pajajaran dalam menghadapi kekuatan musuh (Cirebon dan Demak).


Imbalan dari perjanjian itu, Portugis diizinkan membangun benteng di Pelabuhan Banten. Perjanjian itu dibuat Prabu Surawisesa Jaya Prakosa atau Sanghyang (Samiyam), yang menjadi Raja Pajajaran pada 1521-1535 M dan didampingi tiga pejabat bawahannya. Sementara itu, pihak Portugis diwakili Femao de Almeida, Francisco Aned, Manuel Mendes, Joao Coutinho, Gil Barbosa, Tome Pinto, Sebastian do Rego, dan Francisco Diaz. Namun Portugis ternyata berniat juga menguasai Pelabuhan Sunda Kelapa.

Tembok benteng batavia.
Foto : Pradita Utama


Tentu saja niat itu segera tercium penguasa Kesultanan Demak dan Cirebon. Kedua kerajaan Islam di Jawa ini pun menyusun strategi untuk menguasai Sunda Kelapa, yang kala itu masih di bawah kekuasaan Pajajaran. Lalu diutuslah Fatahillah untuk memimpin pasukan armada laut dan darat menuju Sunda Kelapa pada 1527. Pertempuran sengit terjadi berhari-hari antara pasukan Demak dan Cirebon di Sunda Kelapa.


Pada 22 Juni 1527 M, yang juga bertepatan pada 13 Ramadhan 933 H, pasukan Fatahillah akhirnya bisa memenangi peperangan dan merebut Sunda Kelapa. Keberhasilan Fatahillah merebut Sunda Kelapa kemudian sebagai Fathan Mubina atau Kemenangan yang Sempurna. Kata-kata itu dalam bahasa Sanskerta disebut Jayakarta atau kota kemenangan. Hari itulah yang kini ditetapkan sebagai hari jadi Kota Jakarta.


Berpuluh tahun kemudian, sejumlah kapal dagang dari Eropa datang dan mendirikan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) atau Persatuan Perusahaan Hindia Timur di wilayah Jayakarta pada 1602 M. Saat memimpin VOC, Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia pada 30 Mei 1619. Perubahan nama itu tak lama setelah pasukan VOC berhasil mengalahkan pasukan Jayakarta dan Inggris.


Kenapa ia menamai wilayah itu menjadi Batavia? Dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia Liliek Soeratminto saat diwawancarai detikcom pada 2010 mengatakan Batavia mengacu pada klan atau suku yang berasal dari kawasan Betuwe, Gerdeland, Belanda. Mereka disebut sebagai orang Bataaf. Liliek saat itu belum bisa memberikan keterangan apa makna dari Batavia atau orang Bataaf.



“Makanya sebutan Batavieren adalah sebutan orang-orang dari suku Bataaf, ini bahasa Belanda. Sedangkan Bataviaasch itu adalah kata sifat dari Batavia. Nama Batavia itu mengacu pada nama suku bangsa atau nenek moyang bangsa Belanda,” jelas Liliek.

Menara Syahbandar. 
Foto : Andry Novelino


Seperti diketahui wilayah bekas Sunda Kelapa atau Jayakarta ini mengalami perubahan nama beberapa kali. Seperti Gementee Batavia sejak 1 April 1905, Stad Gementee Batavia pada 8 Januari 1935, Jakarta Toko Betsu Shi pada era pendudukan Jepang pada 8 Agustus 1942. Lalu pada 1950 kembali menjadi Stad Gementee Batavia. Pada 24 Maret 1950 menjadi Kota Praja Jakarta. 18 Januari 1958 menjadi Kota Praja Jakarta. Pada 1961 menjadi Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya melalui PP Nomor 2/Tahun 1961 juncto Undang-Undang Nomor 2 PNPS 1961.


Lalu, pada 13 Agustus 1964, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964, diubah menjadi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan ditetapkan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Terakhir, melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia berubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, usia Jakarta sampai saat ini mencapai 494 tahun, sejak Fatahillah berhasil merebut Sunda Kelapa pada 22 Juni 1527.


Redaktur: M Rizal Maslan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Fuad Hasim

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE