INTERMESO

Soeharto Pun Tolak Soehartonomics

"Jika saya dianggap berhasil memimpin pembangunan, sesungguhnya rakyatlah yang berhasil memilih pemimpin yang dapat melaksanakan tekad rakyat untuk membangun."

Ilustrasi: Edi Wahyono

Sabtu, 27 Juli 2019

Kepadamu Bapak kami Soeharto
Terima kasih dari rakyat semua
Di belakangmu kami siaga
Demi kejayaan Indonesia

Kepadamu Bapak kami Soeharto
Terima kasih dari rakyat semua
Di dadamu kami sematkan
Bapak pembangunan Indonesia

Lagu gubahan penyanyi kawakan Titiek Puspa terdengar di ruang Noerhadi Magetsari, gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jakarta. Menyambut dua anak Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti Rukmana dan Bambang Trihatmodjo, yang akan menyerahkan sejumlah dokumen milik keluarga berupa foto, naskah pidato Presiden Soeharto, dan risalah sidang kabinet kepada ANRI pada Kamis, 18 Juli 2019.

Mbak Tutut, sapaan akrab Siti Hardijanti, yang duduk di barisan depan, menyimak dengan khidmat lagu yang dibawakan grup vokal mahasiswa Universitas Mercubuana. Tampak putri sulung Soeharto itu berusaha keras mengendalikan emosi mendengar lagu dengan lirik penuh puja-puji untuk ayahnya itu.

Jemari mantan Menteri Sosial itu memilin-milin kertas tisu. Sesekali tisu itu dipakai mengusap matanya yang basah. Sedangkan Bambang, yang duduk di sebelah kiri sang kakak, terlihat dingin tanpa ekspresi.

Gelar Bapak Pembangunan menguasai semua saluran informasi saat masa Orde Baru. Konsep Bapak Pembangunan ini muncul pada Mei 1981 ketika Ali Moertopo, Menteri Penerangan Kabinet Pembangunan III, mengusulkan agar gelar tersebut diberikan kepada Soeharto. Sejak saat itu pengerahan massa untuk mendukung pengusulan 'Bapak Pembangunan' berlangsung terstuktur dan masif.

Daniel Dhakidae, dalam bukunya, Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru, menyebut Ali Moertopo sangat aktif melakukan penggalangan opini itu. Jenderal ahli intelijen itu menciptakan teknik mobilisasi massa yang disebut sebagai 'kebulatan tekad'.

Siti Hardijanti melihat foto Soeharto koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia 
Foto : Pasti Liberti/detikX

Begitu kuatnya tekanan dari mobilisasi itu membuat Fraksi Karya Pembangunan di parlemen mengeluarkan pernyataan dukungan. "FK-P berpendapat hal itu (gelar Bapak Pembangunan) merupakan perwujudan rasa terima kasih rakyat kepada pemimpin yang dicintainya". Pernyataan fraksi terbesar di parlemen itu dikutip harian Kompas pada 23 Oktober 1982.

Bersamaan dengan munculnya dukungan politik dari parlemen, diedarkan juga lencana Bapak Pembangunan berbentuk bulat. Di bagian tengah lencana bergambar Presiden Soeharto dengan latar belakang merah putih. Sementara itu, di bagian pinggirnya tertulis "Suharto Bapak Pembangunan Indonesia."

Lencana itu didesain di kantor Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Idenya tentu saja datang dari Ali Moertopo sebagai pencetus pemberian gelar. Tak tanggung-tanggung, pembuatan lencana tersebut dilakukan di negeri Belanda. KNPI dan Departemen Penerangan membagikan belasan ribu lencana itu secara cuma-cuma.

Usulan gelar itu kian tak terbendung. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akhirnya mengeluarkan ketetapan pengukuhan pemberian penghargaan bagi Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Indonesia pada 9 Maret 1983. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1983 itu ditandatangani Amirmachmud sebagai Ketua MPR, Kharis Suhud, Amir Murtono, Hardjantho Sumodisastro, Nuddin Lubis, dan Soenandar Prijosoedarmo.

Dalam pertimbangannya, MPR menilai Soeharto sukses memimpin serangkaian pembangunan lima tahun. “Bahwa rakyat Indonesia setelah menyaksikan, merasakan, dan menikmati hasil-hasil pembangunan, secara tulus ikhlas telah menyampaikan keinginannya untuk memberi penghargaan kepada Jenderal TNI (Purnawirawan) Soeharto Presiden Republik Indonesia sebagai Bapak Pembangunan Indonesia.”

Soenarto Soedarno mengunjungi Soeharto di Jalan Cendana No. 6-8, Jakarta
Foto : Dok. Soenarto

Namun, menurut Soenarto Soedarno, Asisten Khusus Menteri Sekretaris Negara, sejak 1970-an, selama Soeharto berkuasa, pemberian gelar tersebut ditanggapi dingin. "Beliau (Soeharto) tidak pernah tuh terlihat gembira terhadap gelar penghormatan itu," ujar Soenarto kepada detikX di gedung Granadi, Jakarta, Selasa (23/7).

Soenarto, yang juga penulis naskah-naskah pidato untuk Presiden Soeharto sampai 1998, menyebut, setelah menerima penetapan gelar tersebut, Soeharto tak pernah memberi petunjuk khusus untuk memasukkan kata 'Bapak Pembangunan' dalam pidato-pidato yang disusun.

"Tak pernah ada instruksi Pak Harto untuk menyebutkan dirinya sebagai Bapak Pembangunan," kata mantan Duta Besar untuk Republik Ceko yang sekarang menjadi pengurus Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri) itu. "Coba cek saja dalam pidato-pidatonya. Apakah ada kalimat 'Saya sebagai Bapak Pembangunan?'"

Hanya, saat pelantikan presiden pada sidang umum MPR 11 Maret 1983, Soeharto menyebut penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras rakyat Indonesia membangun diri sendiri.

"Tanpa dukungan yang kreatif dari seluruh rakyat, tanpa kerja keras dari rakyat, dan tanpa kemauan rakyat untuk membangun dirinya, maka tidak seorang pemimpin pun yang dapat membangun bangsa yang besar ini sendiri saja. Jika saya dianggap berhasil memimpin pembangunan, sesungguhnya rakyatlah yang berhasil memilih pemimpin yang dapat melaksanakan tekad rakyat untuk membangun."

Presiden Soeharto menyaksikan permainan catur yang dilakukan oleh penderita tuna netra di rumah kediaman, Jalan Cendana, Jakarta
Foto: Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia


Satu dekade setelah Soeharto menerima gelar 'Bapak Pembangunan', seorang menteri meminta izin bertemu dengan Soeharto di ruang kerja Presiden di kawasan Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Soenarto kebetulan berada di ruangan yang sama karena baru saja dipanggil Presiden.

Menteri tersebut meminta persetujuan Presiden Soeharto untuk membuat sebuah kajian. "Pak, hasil penelitian dari luar negeri menyebut pembangunan ekonomi kita sangat berhasil. Apakah kita boleh membuat semacam artikel soal Soehartonomics?" ujar Soenarto menirukan permintaan menteri tersebut.

Sejumlah kalangan saat itu memuji dan berpandangan kebijakan pembangunan ekonomi era Soeharto sangat berhasil. Sejumlah indikator yang diperlihatkan sangat positif seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengendalian inflasi yang efektif, ketahanan pangan yang meningkat, dan pendapatan per kapita yang naik berlipat-lipat

Soeharto hanya bereaksi datar menanggapi permohonan itu. "Tidak ada itu Soehartonomics," kata Soeharto seperti yang dikisahkan Soenarto. "Saya sebagai presiden melaksanakan perintah MPR yang disusun melalui Garis-garis Besar Haluan Negara. Jadi saya itu pelaksana GBHN." 


Penulis: Pasti Liberti Mappapa
Desainer: Fuad Hasim

[Widget:Baca Juga]
SHARE