INTERMESO


        Bung Hatta dan Lelucon                 Korupsi Uang Perjalanan

“Bendahara Sekretariat Negara bilang, uang yang sudah dikeluarkan sudah dianggap sah menjadi milik orang yang dibiayai negara, jadi tak perlu ada yang dikembalikan”

Foto : repro. dari buku Bung Hatta : Pribadinya dalam Kenangan

Minggu, 19 Agustus 2018

Selama berpuluh tahun menjadi Sekretaris Pribadi untuk Mohammad Hatta, Sang Proklamator Kemerdekaan Indonesia, ada kalanya Iding Wangsa Wijaya ‘stres’ juga. Bukan lantaran pekerjaan kelewat banyak atau Bung Hatta berbuat semena-mena. Bung Hatta memang sangat disiplin, juga selalu tepat waktu, sampai dijuluki para wartawan sebagai manusia jam, tapi dia tak pernah berbuat semena-mena. Wangsa kadang ‘stres’ buah dari sikap Bung Hatta yang sangat jujur dan menolak korupsi berapa pun nilainya.

Kisah ini hanya satu dari banyak cerita soal kejujuran seorang Bung Hatta. Suatu hari pada 1972, Hatta didampingi istrinya, Rachmi Hatta dan putri bungsunya, Halida Nuriah Hatta, pergi untuk berobat ke negeri Belanda. Seluruh biaya pengobatan itu ditanggung oleh negara. Sebagai mantan Wakil Presiden, Hatta memang berhak mendapatkan fasilitas berobat ke luar negeri jika pengobatan di dalam negeri dinilai kurang memadai.

Tiba kembali di Jakarta, Hatta meminta Wangsa mencatat uang yang diterima dari Sekretariat Negara dan merinci semua pengeluaran yang dibayarkan selama dia berobat di Belanda. Tak boleh ada satu pun terlewat. Setelah dihitung Wangsa, ternyata ada uang tersisa. Bung Hatta segera meminta Wangsa membuat surat pengantar untuk pengembalian sisa uang ke Sekretariat Negara dan surat pernyataan terima kasih kepada Presiden Soeharto.

Tapi pulang dari Sekretariat Negara, Wangsa malah bingung dan stres. Rupanya staf Sekretariat Negara menolak pengembalian sisa uang perjalanan dari Bung Hatta. “Bendahara Sekretariat Negara bilang, uang yang sudah dikeluarkan sudah dianggap sah menjadi milik orang yang dibiayai negara, jadi tak perlu ada yang dikembalikan,” Wangsa menjelaskan kepada Hatta, seperti dikutip dalam buku Bung Hatta : Di Mata Tiga Putrinya.

Saya tidak memberi angin kepada koruptor. Korupsi memang masih ada dan harus diberantas. Siapa pun, tidak pandang bulu

Presiden Soeharto pada 16 Agustus 1970

Keteladanan Bung Hatta
Video : 20Detik/Tri Aljumanto

Namun Hatta tak bisa menerima alasan bendahara itu. Sisa uang itu bukan haknya, maka harus dikembalikan ke kas negara. “Kebutuhan rombongan dan kebutuhan saya sudah tercukupi, jadi uang itu harus dikembalikan,” Hatta menekankan kepada Wangsa Wijaya. Menurut Hatta, masih banyak rakyat Indonesia yang lebih membutuhkan uang itu.

Maka kembali lah Wangsa ke kantor Sekretariat Negara. Dengan pelbagai cara, Wangsa ‘memaksa’ staf Sekretariat Negara agar mau menerima pengembalian sisa uang perjalanan dari Bung Hatta. Setelah Wangsa pulang dengan menunjukkan tanda terima pengembalian sisa uang perjalanan dari kantor Sekretariat Negara, baru lah Hatta puas dan lega. “Tapi saya jadi bahan tertawaan semua orang di Sekretariat Negara,” Wangsa bercerita kepada putri Hatta.

Tapi saya jadi bahan tertawaan semua orang di Sekretariat Negara'

Korupsi memang bukan barang baru di negeri. Saat Hatta dan keluarganya pergi ke Belanda, korupsi sudah meruyak di seluruh tingkat birokrasi. Dari kelas ecek-ecek dengan dalih bertahan hidup hingga kelas super jumbo. Tak heran jika Hatta sendiri, pada awal 1970-an, mengatakan bahwa ‘korupsi sudah membudaya’ di negeri ini. Maka tindakan Hatta yang mengembalikan sisa uang perjalanan malah jadi bahan ‘lelucon’ di kantor pemerintah.

Kini, hampir setengah abad dari cerita Hatta itu, korupsi masih membelit negeri ini. Apakah kita lebih maju atau malah jalan mundur dalam hal perang melawan korupsi, bisa jadi bahan satu buku sendiri. Pada masa awal rezim Orde Baru, Hatta pernah menaruh harapan besar. Suatu hari wartawan Mochtar Lubis datang ke rumah Hatta sembari membawa sejumlah dokumen yang menjadi bukti korupsi besar yang dilakukan sejumlah pejabat tinggi Pertamina.

Setelah tuntas membaca semua dokumen Mochtar, Hatta geleng-geleng kepala. Mochtar pun bertanya kepada Sang Proklamator. “Bung Hatta yakin kali ini pemerintah akan betul-betul menindak dan membasmi korupsi?” Hatta menjawab singkat. “Saya yakin.” Bertahun-tahun kemudian, keyakinan Hatta itu makin pudar.

Mohammad Hatta, Wakil Presiden RI pertama

Hari itu, Ahad 16 Agustus 1970, persis sehari sebelum peringatan ulang tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-25, Presiden Soeharto berpidato di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong (DPR-GR). Itu lah pidato keempat Presiden Soeharto di depan Sidang DPR-GR sejak diangkat Sidang MPRS sebagai Presiden RI pada Maret 1968.

Dalam pidatonya, Presiden Soeharto terang-terangan mengkritik rezim lama, rezim Presiden Sukarno, yang dia gantikan. Dengan dalih untuk kepentingan revolusi, dengan semboyan-semboyan revolusioner, prinsip-prinsip ekonomi dan organisasi ditinggalkan. “Masalah-masalah ekonomi diabaikan, sehingga negara kita menjadi salah satu negara yang ekonominya paling buruk di seluruh dunia,” Presiden Soeharto berpidato. “Yang paling buruk — seperti penilaian MPRS pada tahun 1966 — ialah kemerosotan moral dan akhlak.”

Satu di antara banyak sekali masalah yang disinggung Presiden Soeharto adalah masalah klasik, korupsi. “Saya tidak memberi angin kepada koruptor. Korupsi memang masih ada dan harus diberantas. Siapa pun, tidak pandang bulu,” kata Presiden Soeharto, kala itu. Tak cuma merugikan keuangan negara, menurut Presiden, korupsi juga membahayakan pembangunan dan bertentangan dengan moral. Presiden Soeharto memberikan janji, “Tak perlu diragukan lagi : Saya memimpin langsung pemberantasan korupsi.”

Seperti yang Presiden Soeharto tekankan dalam pidatonya, Orde Baru merupakan koreksi total atas segala hal yang ‘bobrok’ pada masa rezim sebelumnya. Pada masa-masa awal pemerintahan Orde Baru, sesuai yang Presiden Soeharto janjikan, tampak bersemangat sekali memburu tikus-tikus yang menggangsir keuangan negara. Tapi tanda-tanda loyonya pemberantasan korupsi semasa Presiden Soeharto ini sebenarnya sudah tercium sejak awal.

Bung Hatta dan Presiden Soeharto

Lewat Keputusan Presiden nomor 228 tahun 1967, Presiden Soeharto menunjuk Jaksa Agung Sugih Arto untuk memimpin Tim Pemberantasan Korupsi. Salah satu kasus besar yang sempat masuk di kantor Jaksa Agung Sugih adalah permainan bantuan valas dari pemerintah. Alih-alih dipakai untuk mengimpor barang-barang yang diprioritaskan pemerintah, sekelompok pengusaha yang dekat dengan lingkaran kekuasaan kala itu, memakai dolar murah dari pemerintah itu untuk mendatangkan barang-barang yang lebih menguntungkan.

Jaksa Agung Sugih, dikutip Harold Crouch dalam bukunya, The Army and Politics of Indonesia, menaksir duit yang sudah diputar oleh pengusaha-pengusaha nakal ini pada 1968 berkisar US$ 100 juta. Keuntungan yang mereka keruk, sudah pasti tak masuk kas pemerintah. Tapi kasus ini, berakhir cincay, tak pernah sampai ke pengadilan. Orang-orang yang terlibat, kata Jaksa Agung Sugih, sudah bersedia membayar denda dan mengimpor barang prioritas yang sudah ditentukan pemerintah.

Korupsi hanya bisa hilang jika yang di atas memberi contoh

Walhasil, meski punya wewenang mencegah dan menindak kejahatan korupsi, Tim Pemberantasan Korupsi tetap tak punya gigi. Banyak kasus kakap, terutama terkait pejabat tinggi dan militer, tak pernah tuntas diusut. Dari 144 perkara korupsi yang mereka tuntaskan, hanya ada segelintir ‘ikan kakap’ yang terjerat, di antaranya adalah korupsi dengan tersangka Letnan Jenderal Siswadji, mantan Wakil Kepala Polri.

Bukannya memperkuat Tim Pemberantasan Korupsi, Presiden Soeharto malah membentuk Komisi 4 pada 1970. Semula Hatta yang akan ditunjuk menjadi Ketua Komisi, namun lantaran masalah kesehatan, dia dijadikan penasehat. Komisi 4 yang diketuai mantan Perdana Menteri Wilopo, dengan anggota I.J. Kasimo, Prof. Johannes, dan Anwar Tjokroaminoto, tak punya wewenang menindak. Tugas Komisi ini hanya mengevaluasi kebijakan anti korupsi dan memberikan saran-saran kepada Presiden bagaimana mengatasi pencurian uang negara.

Setelah lima bulan bekerja, tugas Komisi 4 tuntas. Sebelum dibubarkan pada Juni 1970, Komisi 4 menyampaikan laporan kepada Presiden Soeharto. Di antara isi laporannya, adalah rekomendasi untuk menindaklanjuti kasus dugaan korupsi di Departemen Agama, PN Telekomunikasi, Pertamina, Bulog, dan Perhutani. Kala itu, Pertamina, PN Telekomunikasi dan Bulog sering disorot sebagai ‘tempat basah’.

Sungguh sayang, tak banyak rekomendasi Komisi 4 yang dijalankan. Kasus-kasus dugaan korupsi yang disorot Komisi 4 juga banyak yang hanya tersimpan dalam laci dan dilupakan. Dan sejarah mencatat, hingga turun dari kekuasaan setelah 30 tahun berkuasa, Presiden Soeharto, sama halnya dengan rezim Orde Lama yang dia kritik, gagal total menyingkirkan tikus-tikus yang menggerogoti keuangan negara. “Korupsi hanya bisa hilang jika yang di atas memberi contoh,” kata Bung Hatta. Lalu apa jadinya jika justru yang ‘di atas’ malah memberi contoh bagaimana menjarah uang negara besar-besaran?


Reporter/Penulis: Pasti Liberti
Editor: Sapto Pradityo

[Widget:Baca Juga]
SHARE