Belajar dari Botswana

Ketika Botswana melepaskan diri dari kekuasaan Inggris dan jadi negara merdeka pada 1966, negara ini merupakan salah satu negara paling miskin di dunia. Botswana hanya punya satu sekolah negeri dan hanya belasan kilometer jalan rayanya yang beraspal.

Tapi lihatlah Botswana hari ini. Meski sebagian besar wilayahnya berupa gurun, yakni Gurun Kalahari, negara ini merupakan salah satu negara paling makmur di Benua Afrika. Jika melihat negara-negara tetangga yang sibuk berperang dan bertikai antarsaudara, Botswana bak surga di tengah Afrika. Sistem politiknya stabil dan pemilihan umum berlangsung aman serta demokratis. 

Satu hal yang mestinya bikin kita malu, Botswana juga merupakan negara Afrika paling bersih dari korupsi. Botswana dan Georgia merupakan salah satu contoh langka keberhasilan negara dalam menekan korupsi. Menurut survei Indeks Persepsi Korupsi yang digelar Transparency International pada 2016, Botswana mendapatkan skor 60 dan berada di peringkat ke-35 dari 176 negara, sementara Georgia berada di peringkat ke-44 dengan skor 57. Negara yang paling bersih dari korupsi adalah Denmark dan Selandia Baru. Sementara itu, Indonesia berada di urutan ke-90 dengan skor 37. Negara Asia yang paling bersih dari korupsi adalah Singapura, yang berada di urutan ke-7 dengan skor 84.

Dulu, seperti halnya kisah Indonesia, korupsi juga merajalela di Georgia dan Botswana. Sebelum Revolusi Mawar pada 2003, menurut Foreign Policy, Georgia merupakan negara paling korup di Eurasia. Polisi jadi salah satu yang paling ditakuti lantaran sangat doyan memeras warganya. Bahkan negara itu nyaris bangkrut lantaran kas negara habis-habisan digarong koruptor.

Kisah Botswana berperang melawan tikus-tikus penggarong uang rakyat itu juga bermula dari kasus korupsi pada awal 1990-an. Kala itu, Botswana bertubi-tubi diguncang kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi. Pada 1991, Kementerian Pendidikan diguncang skandal proyek pengadaan alat bantu sekolah. Pejabat Kementerian diduga ada ‘main’ dalam tender sehingga perusahaan abal-abal IPM bisa jadi pemenang.

Skandal kedua, kasus transaksi tanah ilegal menusuk langsung jantung kekuasaan lantaran melibatkan menteri dan petinggi partai berkuasa, Partai Demokratik Botswana. Untuk memulihkan kembali kepercayaan publik kepada pemerintah, Wakil Presiden Peter Mmusi mengusulkan pembentukan komisi penyelidikan independen.

“Para pejabat itu sebenarnya tahu persis apa yang terjadi,” ujar seorang sumber, dikutip Kenneth Goods dalam bukunya, Diamonds, Dispossession & Democracy in Botswana. Gara-gara skandal tanah ini, Wakil Presiden Mmusi dipaksa mundur dari jabatan. Dia diduga menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan seorang teman.

Namun mundurnya Wakil Presiden Mmusi tak menyurutkan cercaan kepada pemerintahan Presiden Ketumile Masire. Di bawah tekanan massa, parlemen Botswana membahas pembentukan Direktorat Korupsi dan Kejahatan Ekonomi (DCEC) pada awal 1994. Lembaga antikorupsi ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden Botswana.

“Kita berhadapan dengan masalah sangat serius…. Tindakan luar biasa diperlukan untuk mengatasi masalah yang luar biasa besar ini,” Menteri Keuangan Feitus Mogae menyatakan dukungan terhadap pembentukan DCEC. Merasa kepentingannya terancam, beberapa pucuk pimpinan Partai Demokratik berusaha menjegal proposal DCEC. Presiden Masire punya peran besar dalam meloloskan proposal itu.

Dan Presiden Masire tak main-main. Dia mengutus orang-orangnya terbang ke Hong Kong, belajar langsung kepada Komisi Independen Pemberantasan Korupsi (ICAC). ICAC, yang berdiri sejak 1974, sukses menyapu korupsi di Hong Kong. Dua utusan Presiden Masire menemui langsung Graham Stockwell, Kepala Operasi ICAC.

Terkesan pada ICAC, Sekretaris Presiden Botswana Joseph Legwaila mengundang Graham terbang ke Gaborone. Saat itu Graham sebenarnya sudah berniat pensiun. Bersama istrinya, Graham terbang ribuan kilometer ke Botswana. Mantan detektif di Kepolisian Metropolitan London itu memeriksa semua kasus korupsi yang menumpuk di sejumlah kantor pemerintah dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Jaksa Agung Botswana.

Tak disangka, Sekretaris Legwaila malah meneleponnya. “Kami menginginkan Anda memimpin satuan tugas ini,” Legwaila ‘menodong’ Graham. Dia diberi kebebasan memilih pembantunya. Graham mengajak dua mantan anak buahnya, Roger Batty dan Russel Allen. Dia juga dibantu dua orang yang punya pengalaman panjang berperang melawan tikus-tikus anggaran negara, John Ebdy dari Inggris, dan Thambipillai S dari Sri Lanka. Tim ekspatriat inilah yang meletakkan fondasi DCEC yang berjasa besar memangkas korupsi di Botswana. 

Namun, meski rasuah sudah banyak berkurang di Botswana, perang melawan korupsi, sama halnya perang melawan setan, adalah pertempuran yang abadi dan berdarah-darah. Akan selalu ada orang-orang yang terus berusaha berkelit dari hukum dan menjegal upaya pemberantasan korupsi.

Setelah delapan tahun memimpin DCEC, pada Juli lalu Rose Seretse dipindahtugaskan ke tempat lain, Botswana Energy Regulatory Authority (BERA). Menurut kantor Presiden Botswana, pemindahan tugas Rose hanyalah rotasi rutin. Padahal Rose dan anak buahnya sedang menyidik kasus korupsi kakap yang melibatkan orang-orang di lingkaran tertinggi kekuasaan.

Sudah lebih dari dua tahun DCEC mengincar Isaac Kgosi, orang yang selama ini sangat ditakuti dan dianggap ‘tak akan bisa disentuh’. Isaac merupakan teman lama Presiden Ian Khama Seretse saat masih di dinas militer. Sampai sekarang, Isaac juga masih memimpin Direktorat Intelijen Keamanan Botswana (DISS). Para penyidik DCEC punya bukti, Isaac dan anak buahnya terlibat dalam sejumlah kasus korupsi dan pencucian uang.

Baru empat bulan lalu, Isaac meminta anggaran sebesar 250 juta pula atau sekitar Rp 327 miliar kepada Kementerian Energi. Rencananya, duit itu akan dipakai untuk membangun tangki bahan bakar untuk mendukung kegiatan operasional DISS. Tapi, simsalabim, berdasarkan penelusuran Sunday Standard, duit itu malah mengalir sampai jauh sekali hingga Israel. Konon, duit itu dipakai untuk membeli senjata. 

Pada akhir Mei 2017 di muka parlemen Botswana, Rose Seretse mengatakan berkas kasus korupsi Isaac Kgosi sudah lengkap dan siap dilimpahkan ke pengadilan. Tapi sampai hari ini, bahkan setelah Rose Seretse digeser ke BERA, berkas kasus itu masih nyangkut di DCEC.

Sejak penyidik DCEC mulai mengusik, Isaac Kgosi dan anak buahnya memang tak mau menyerah begitu saja. Harian Botswana Gazette mendapatkan bocoran surat Seretse kepada kantor Presiden soal intimidasi agen-agen DISS kepada wakilnya, Eugene Wasetso. Upaya DISS menjegal investigasi DCEC tak sebatas menyadap komunikasi DCEC dan mengintimidasi.

Beberapa waktu lalu, salah seorang kepala investigasi kasus DISS mengajukan pengunduran diri dari DCEC. Dia mengaku hendak pindah kerja ke perusahaan swasta Sefalana. Tapi ternyata, beberapa bulan kemudian, dia sudah berkantor di DISS. Menurut seorang sumber Mmegi Online, Rose Seretse marah besar mendengar anak buahnya dibajak. Di mata Rose, kepindahan anak buahnya itu merupakan satu pengkhianatan.

“Operasi pembajakan itu digelar diam-diam…. Rose Seretse benar-benar sakit hati karena orang itulah yang memimpin investigasi kasus DISS,” kata sumber itu. Pembajakan anak buahnya itu membuat Rose cemas dengan nasib kasus korupsi yang melibatkan Isaac Kgosi. Phakamile Kraai, juru bicara DCEC, enggan menanggapi pertanyaan soal kelanjutan kasus Isaac Kgosi. “Bukan kebiasaan kami mendiskusikan investigasi dengan pihak ketiga,” ujar Phakamile.