INTERMESO
Ilustrasi : Kiagoos
Jumat, 20 Oktober 2017
Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah tiga tahun berjalan. Pasangan ini didukung oleh 70 juta penduduk Indonesia yang berpartisipasi dalam Pemilihan Umum 2014.
Dalam tiga tahun usia pemerintahannya, Jokowi-JK mengusung narasi besar tentang pemerataan pembangunan dan dampak yang telah dirasakan oleh masyarakat. Seperti apa saja pemerataan pembangunan itu? Apakah masyarakat sudah benar-benar merasakannya?
Dalam hal indikator makroekonomi, pemerintah mengklaim kemiskinan pada 2017 turun menjadi 10,64% (27,77 juta penduduk) dari tahun sebelumnya 10,7%. Begitupun dengan angka pengangguran, per Februari 2017 angka pengangguran 5,33% atau 7,01 juta orang.
Di tengah melemahnya ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di angka 5,1% pada 2017, di bawah China (6,9%) dan di atas Thailand (3,7%). Stabilitas harga-harga juga terkendali dengan laju inflasi 2,66%.
Dalam hal mengatasi ketimpangan sosial, disebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia meningkat menjadi 70,19 pada 2017 dari sebelumnya 69,55 (2016) dan 68,9 (2015).
Dana Desa yang telah disalurkan mencapai Rp 60 triliun dan Kredit Usaha Rakyat mencapai Rp 52,2 triliun atau 47,4% dari target Rp 110 triliun.
Pada masa kampanye, Jokowi-JK berjanji akan memenuhi jaminan kesehatan dan pendidikan. Hingga 2017, sebanyak 8 juta siswa telah menerima Kartu Indonesia Pintar, 5,9 juta keluarga menerima Kartu Keluarga Sejahtera, dan 92,2 juta orang menerima Kartu Indonesia Sehat
Ketimpangan antarwilayah juga berusaha ditekan. Pembangunan jalan di kawasan perbatasan mencapai 2.628 jalan tembus. Pembangunan jalan ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas warga dan memajukan ekonomi perbatasan.
Pembangunan Papua dan Papua Barat mendapat prioritas khusus pemerintahan Jokowi-JK. BBM satu harga dengan harga yang sama dengan Pulau Jawa (Rp 6.450 per liter) telah diterapkan. Pemerintah juga terus mengebut pembangunan jalan Trans Papua.
Di bidang stabilitas politik dan keamanan, dinyatakan bahwa tingkat demokrasi di Indonesia dalam kategori sedang. Bahkan Indeks Demokrasi Indonesia menurun ke angka 70,09 pada 2016. Peringkat Indeks Persepsi Korupsi terus naik. Indonesia juga mendapat pengakuan dunia terkait dengan pemberantasan terorisme.
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Fuad Hasim
