Jalan Panjang Polwan Dapat Bintang

Namanya Shirlen Noviani. Umur 24 tahun. Dia lulus dari Akademi Kepolisian pada 2013. Sejak Maret 2017, Shirlen menjabat Kepala Kepolisian Sektor Pelabuhan Talang Duku di Jambi.

“Kalau di Provinsi Jambi, kapolsek termuda, ya, saya,” kata Inspektur Satu Shirlen tanpa nada menyombongkan diri pekan lalu. Tak ada perempuan lain di kantornya. Semua anak buah Shirlen berjenis kelamin laki-laki. “Rata-rata umurnya sudah seumuran bapak dan om saya…. Di situ justru tantangannya. Bagaimana bisa memimpin orang yang lebih tua tanpa menyinggung perasaannya.”

“Di umur 24 tahun, saat orang baru lulus kuliah dan cari kerja, saya justru sudah kerja dengan jabatan yang lumayan. Saya sangat bersyukur, apalagi prestasi ini saya capai dengan tangan dan kaki sendiri. Nggak harus minta ke orang tua,” katanya. Jika semata memandang umur, dibandingkan pengalaman anak buahnya, Shirlen memang masih “anak kemarin sore”.

Apalagi dia harus memimpin kantor kepolisian di wilayah pelabuhan, daerah yang biasanya tak memberi tempat bagi orang-orang yang lembek. Tapi tugas tetap tugas, tak memandang laki-laki atau perempuan. Shirlen mesti pintar-pintar menempatkan diri. “Saya juga nggak malu tanya kepada anggota karena, bagaimanapun, dari segi pengalaman, mereka sudah lebih senior ketimbang saya,” kata dia. Sebagai komandan, Shirlen juga tak melulu nongkrong di kantor. Sesekali dia juga ikut berpatroli.

Begitu lulus SMA di Palembang, Shirlen memilih polisi sebagai masa depannya. Ibunya memang seorang polisi dan masih tugas aktif sampai hari ini. Tapi tetap saja dia sempat kaget dengan kehidupan taruna di Akademi Kepolisian. “Dari bangun tidur sampai tidur lagi, jadwal kami sudah diatur semua,” kata Shirlen. Dari hampir 300 taruna di angkatannya, 48 orang di antaranya perempuan.

Shirlen beruntung, Kepolisian RI sudah membuka kesempatan bagi perempuan menjadi taruna Akademi Kepolisian dan menduduki jabatan teritorial dari kepala kepolisian sektor sampai kepala kepolisian daerah. Sebelum 1987, jangan harap Shirlen bisa menjadi kapolsek.

Meski sudah ada Polisi Wanita alias Polwan sejak 1 September 1948, baru 40 tahun kemudian ada perempuan yang menduduki jabatan kepala polsek. Pada September 1987, Letnan Satu Dwi Gusyati diangkat sebagai Kepala Polsek Pasar Kliwon di Kota Solo.

Sekarang sudah banyak Polwan jadi kapolsek dan kapolres. Di Semarang, ada Kapolsek Candisari Inspektur Satu Dhayita Daneswari. Di Pati, Jawa Tengah, ada Kapolsek Wedarijaksa Ajun Komisaris R. Sulistyaningrum. Di Kepolisian Siak Hulu, Kampar, Provinsi Riau, ada Komisaris Eva Taurensa.

Beberapa senior mereka juga menempati posisi lumayan. Sejak April lalu, Ajun Komisaris Besar Polisi Titi Hastuti menggantikan AKBP Alpen sebagai Kapolres Kebumen, Jawa Tengah. Beberapa pekan sebelumnya, AKBP Ni Ketut Widayana Sulandari menggantikan AKBP Leo Andi Gunawan sebagai Kapolres Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Keduanya menjadi perempuan pertama di kursi itu.

Tapi sampai sekarang baru ada satu Polwan yang jadi kepala polda, yakni Rumiah Kartoredjo. Brigadir Jenderal (Purnawirawan) Rumiah, kini 65 tahun, diangkat sebagai Kepala Polda Banten pada 2008. Dialah kapolda perempuan pertama dan satu-satunya di negeri ini. Apakah diskriminasi gender masih ada di Kepolisian RI?

Meski jumlahnya masih sangat jauh dari jenderal laki-laki, sekarang makin banyak jenderal perempuan di Polri, di antaranya Kepala Analis Kebijakan Utama di Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri Brigadir Jenderal Ida Utari, Brigadir Jenderal Nur Afiah sebagai Wakil Kepala Polda Sumatera Barat, serta Brigadir Jenderal Juansih, yang menjabat Direktur Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional.

* * *

Yang namanya kejahatan, tak kenal waktu dan tak pandang tempat. Bahkan ketika para pendiri Republik tengah sibuk menata negara yang masih sangat muda pun, kejahatan jalan terus.

Adakalanya pelaku, saksi, atau korban adalah perempuan. Kalau sekadar pemeriksaan verbal, tak ada soal. Tapi, kalau sudah menyangkut pemeriksaan badan, runyam sudah. Saat itu tak ada yang namanya Polisi Wanita. Maka kadang polisi meminta bantuan istri polisi atau pegawai sipil di lingkungan kepolisian untuk membantu tugas mereka.

Kerepotan itu dialami pula oleh para pejabat Jawatan Kepolisian Negara, yang saat itu bermarkas di Yogyakarta. Maka turunlah instruksi untuk mendirikan pendidikan Polisi Wanita di seluruh karesidenan di Indonesia. Perintah itu ditangkap Markas Polisi Sumatera di Bukittinggi dengan meminta semua karesidenan mengirimkan masing-masing dua calon untuk dididik menjadi Polisi Wanita. Tapi hingga Mei 1948, tidak ada satu pun calon yang datang.

Atas desakan beberapa organisasi perempuan Islam, Jawatan Kepolisian Sumatera membuka pendaftaran untuk 12 calon Polwan. Tapi hanya sembilan orang yang mendaftar. Setelah melewati seleksi, enam perempuan lolos menjadi siswa Kursus Inspektur Polisi di Bukittinggi, Sumatera Barat. Mereka adalah Nelly Pauna Situmorang, Mariana Saanin Mufti, Djasmaniar Husein, Rosmalina Pramono, Dahniar Sukoco, dan Rosnalia Taher. Keenam perempuan ini “dicemplungkan” ke sekolah bersama siswa laki-laki lain.

Rosmalina, seperti dikutip Pusat Sejarah Polri dalam bukunya, Polisi Wanita dalam Lintasan Sejarah Polri, menuturkan mereka sempat diledek oleh para siswa laki-laki itu. Beberapa siswa yang pangkatnya lebih rendah juga tak mau memberi hormat. Meski hanya berenam, para perempuan ini tak lantas jeri. Dengan berani, Rosmalina menantang mereka. “Tahukah kamu bahwa pangkat yang ada di pundakku ini lebih tinggi dari pangkatmu? Ayo, beri hormat!” Rosmalina menghardik mereka. Sejak saat itu, tak ada lagi siulan dan ejekan kepada Rosmalina dan teman-temannya.

Sempat tertunda gara-gara Agresi Militer Belanda, mereka berenam melanjutkan pendidikan ke Sekolah Kepolisian Negara di Sukabumi pada Juli 1950. “Kami mendapat asrama khusus di luar sekolah,” Rosmalina menuturkan. Gangguan-gangguan dari para taruna kembali terulang. “Mereka sering menegur, ‘Dag, Zus... dag, Tante... dag, Mami.’” Tapi berkat keberanian para Polwan pertama di Indonesia ini, mereka lulus juga dari Sekolah Polisi setelah menempuh pendidikan selama 15 bulan. Keenam perempuan Minang inilah Polwan pertama di negeri ini.

Sempat sekian tahun terhenti, Akademi Angkatan Kepolisian kembali membuka pintu bagi calon taruna perempuan pada 1961. Tapi hanya tiga orang yang mendaftar dan hanya dua perempuan yang berhasil lulus dengan gelar sarjana muda ilmu kepolisian, yakni Kusbandiah Benyamin dan Noldy Ratta.

Sayangnya, perekrutan Akademi Kepolisian untuk Polwan ini hanya bertahan setahun. Baru 40 tahun kemudian, atas kehendak Presiden Megawati Soekarnoputri, Akademi Kepolisian kembali membuka pintu bagi para perempuan untuk menjadi Polisi Wanita lewat jalur taruni pada 2002. “Zaman sekarang, menurut saya, sudah tak ada diskriminasi…. Alhamdulillah, sampai saat ini saya belum pernah merasa terhalang kariernya karena saya perempuan,” kata Inspektur Satu Shirlen.