INTERMESO
Tanpa sokongan pemerintah, roda usaha pandai besi di banyak daerah lebih bergantung pada tengkulak. Butuh bantuan teknologi, modal, hingga koperasi.
Pandai besi di Kalibening, Kecamatan Mojoagung, Jombang, Jawa Timur
Foto: Enggran Eko Budianto/detikcom
Sudah 26 tahun Karman, 48 tahun, menjadi pandai besi di Dusun Jatisumber, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Sedikit pun tak tebersit dalam batinnya berpaling ke pekerjaan lain. Ada kenikmatan dan gairah tersendiri baginya saat mengayunkan palu gada, lalu membenturkannya pada lempengan besi baja menjadi mata cangkul.
Bersama lima kerabatnya, dalam sehari Karman mampu membuat 100 buah mata cangkul. Namun, di luar musim tanam, permintaan terhadap produknya biasanya tak pernah lebih dari 30 buah. Untuk menyiasatinya, begitu masuk musim panen, suami Rutik, 40 tahun, itu beralih membuat pisau, kapak, pedang, dan perkakas lainnya yang masih berkaitan dengan pertanian.
“Tapi, memang, dalam beberapa tahun terakhir, pesanan mata cangkul terus merosot,” kata bapak empat anak itu saat ditemui detikX di bengkelnya, Sabtu, 5 November 2016.

Pedagang menata sejumlah mata cangkul impor asal Cina yang dijual di salah satu toko pertanian di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 1 November 2016.
Foto: Aditya Pradana Putra/antarafoto
Setahu saya, para petani di Kediri juga jarang yang pakai produk Cina karena dianggap kurang tajam. Mereka lebih suka cangkul lokal meski daya tahannya cuma enam bulan.”
Selain karena sebagian petani sudah menggunakan traktor, serbuan pacul dari Cina dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan tersendiri. Akhirnya, kata Karman, banyak rekan sesama pandai besi di kampungnya memilih beralih pekerjaan. Pada 1980 terdapat 45 pandai besi di Jatisumber, tapi kini yang masih bertahan tak sampai 10 orang. "Kebanyakan beralih menjadi pematung batu, karena penghasilannya lebih banyak," ujar Karman.
Saiful Hidayat, pemilik bengkel pandai besi di Pare, Kediri, Jawa Timur, punya kesaksian lain. Menurut dia, sebelum pacul dan perkakas pertanian dari Cina masuk, produk sejenis dari Jerman lebih dulu dikenal para petani di daerahnya dengan merek dagang Crocodile dan Ayam Jago. Tapi, karena harganya kelewat mahal lantaran kualitasnya memang di atas rata-rata, kebanyakan petani tak mampu membelinya.
“Setahu saya, para petani di Kediri juga jarang yang pakai produk Cina karena dianggap kurang tajam untuk jenis tanah di sini. Mereka lebih suka cangkul lokal meski daya tahannya cuma enam bulan,” tutur Saiful. Cangkul produk Cina, ia menambahkan, mungkin lebih banyak beredar di Kalimantan dan Sumatera.
Seperti ramai diberitakan pada akhir Oktober lalu, pemerintah menugasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia mengimpor 86 ribu pacul dari Cina dalam kurun waktu Juni-Desember 2016. Langkah ini menuai kritik dan cemoohan dari masyarakat. Padahal sejatinya impor dilakukan sejak 1997. Sebab, menurut Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan, kebutuhan cangkul rata-rata setiap tahun mencapai 10 juta unit. Karena industri dalam negeri belum dapat memenuhinya, dilakukanlah impor.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, didampingi Sekretaris Jenderal Syarif Hidayat, menunjukkan cangkul impor di kantornya, Senin, 31 Oktober 2016.
Foto: dok Kementerian Perindustrian
Bantu kami dengan teknologi sederhana yang tepat guna agar tidak terlalu menguras tenaga tapi bisa menghasilkan produk lebih banyak dan berkualitas.”
"Sejak 1997, cangkul dikategorikan sebagai barang yang diatur tata niaga impornya berdasarkan Permen No 230/1997," kata Putu dalam jumpa pers di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin, 31 Oktober.
Menurut Putu, saat ini produksi industri berskala besar, yakni PT Boma Bisma Indra (BBI), hanya mampu membuat cangkul 700 ribu per tahun. Sedangkan kapasitas produksi 2.000 industri kecil dan menengah, yang tersebar di 12 sentra di seluruh Indonesia, masih sangat terbatas.
Karena kritik dan cemoohan masyarakat kian deras, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto akhirnya menugasi badan usaha milik negara PT BBI kembali memproduksi pacul. Sementara itu, Krakatau Steel diminta memasok baja sebagai bahan bakunya. Sebelumnya, BBI sempat berhenti memproduksi pacul karena dinilai tidak ekonomis mengingat tingginya harga bahan baku baja di pasaran.
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT BBI Rahman Sadikin menyatakan cangkul produksinya dengan merek dagang Cap Mata memang sudah lama dikenal masyarakat. “Kualitasnya bagus karena kami mendapat lisensi dari Jerman,” ujarnya. Kapasitas produksi PT BBI mencapai 700 ribu unit cangkul per tahun.
Pabrik PT BBI berada di kawasan pesisir utara Kelurahan Bugullor, Kecamatan Panggungrejo, Pasuruan, Jawa Timur. Pabrik ini merupakan peninggalan Belanda yang diambil alih pemerintah setelah Indonesia merdeka. Sejatinya pabrik ini memproduksi peralatan mesin berat dan alat dari bahan baku baja lainnya. Hingga akhir pekan lain, pabrik bercat biru laut ini sepi. Tak terdengar suara gemuruh mesin beroperasi. Selain dua petugas satpam dan tiga staf personalia, terlihat dua orang di bagian belakang gedung.
-anfvxz.png)
Sejumlah pekerja melakukan perawatan taman di Tugu Tani, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Foto: Agung Pambudhy/detikcom

Mata cangkul produksi pandai besi di Mekarmaju, Kabupaten Bandung, siap didistribusikan ke pasaran.
Foto: Masnur Diansyah/detikcom
Sebetulnya para pandai besi lokal tak terlalu khawatir terhadap serbuan pacul produk Cina. Cuma, yang mereka sesalkan selama ini, baik pemerintah pusat maupun daerah seperti menutup mata terhadap keberadaan mereka. Karena pangsa pasar begitu besar dan pandai besi merupakan pekerjaan turun-temurun, mereka berharap ada bimbingan dan bantuan dari pemerintah.
“Bantu kami dengan teknologi sederhana yang tepat guna agar tidak terlalu menguras tenaga tapi bisa menghasilkan produk lebih banyak dan berkualitas,” kata Saiful.
Bantuan lainnya yang diharapkan para pandai besi sebetulnya adalah modal dan bimbingan untuk membentuk koperasi. Sebab, selama ini sistem perniagaan dikuasai tengkulak, sehingga mereka sangat kesulitan meningkatkan kesejahteraannya. Lewat koperasi, standardisasi harga dan kelas serta pengadaan bahan baku dapat diatur. “Biar kami tidak terus tergantung tengkulak,” kata Ade Rukmana, pemilik bengkel pandai besi dengan merek produk Tiga Berlian di Desa Mekarmaju, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Sebenarnya bukan tidak pernah ada upaya dari perajin pandai besi untuk mendirikan koperasi. Menurut kolega Ade, Gungun Wilangun, pemerintah setempat pernah mengajak para pandai besi di Mekarmaju duduk bersama membahas rencana pembentukan koperasi. Pernah ada pula janji-janji dari instansi terkait untuk memberikan bantuan kredit lunak dengan suku bunga 0,7 persen per tahun.

PT Boma Bisma Indra di Pasuruan, Jawa Timur
Foto: Muhajir Arifin/detikcom
“Iya, tapi semua tak pernah ada kelanjutannya sehingga membuat kami frustrasi dan tak mau lagi banyak berharap. Percuma, sok tara aya terusanna (sering tidak ada kelanjutannya),” ujar Ade, yang diamini Gungun.
Kesaksian senada disampaikan pasangan Masrum, 55 tahun, dan Sriyati, 50 tahun. Selama 25 tahun membuka bengkel di Desa Kedaton, Kecamatan Kapas, Bojonegoro, Jawa Timur, keduanya mengaku pernah beberapa kali didatangi dinas perindustrian setempat. Mereka diajari membuat proposal untuk mendapatkan bantuan dan segala macam. “Tapi, setelah permohonan diajukan, ya kami tak pernah dapat apa-apa,” ujar Masrum.
Reporter: Ainur Rofi, Enggran Eko B., Eko Sudjarwo, Masnur D., Muhajir A., Putri Akmal
Penulis/Editor: Sudrajat
Desainer: Luthfy Syahban
Rubrik Intermeso mengupas sosok atau peristiwa bersejarah yang terkait dengan kekinian.