Film Operasi Woyla Terhambat Dana

Cita-cita terhambat dana. Begitulah sepertinya yang dihadapi Ontoseno Subagyo H.S. dan kawan-kawan. Sejak 2014, mereka berupaya membuat film berlatar kisah sukses pasukan antiteror Kopassandha (Komando Pasukan Sandhi Yudha, kini Kopassus), tapi hingga sekarang proses syuting tak kunjung dimulai.

Padahal izin dari institusi terkait, seperti Jenderal Moeldoko, yang kala itu menjabat Panglima TNI, serta Marsekal Djoko Suyanto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, telah didapat pada Mei 2014. “Sepertinya masih ada kendala investasi, sih. Yang lain sepertinya sudah siap,” kata Asnawi Tanujaya kepada detikX melalui sambungan telepon, Selasa petang, 4 Oktober. Di tim pimpinan Ontoseno itu, dia mengaku cuma sebagai periset.

“Untuk sutradara, sudah ditentukan Jose Poernomo, tapi untuk para pemain dan lain-lain belum. Para aktor sih tak perlu yang terkenal, yang penting mirip dengan tokoh-tokoh kunci,” ujar Asnawi.

Untuk kepentingan penulisan skenario, selain merujuk buku Operasi Woyla karya Bambang Wiwoho, tim berkomunikasi dengan sejumlah saksi yang masih hidup. Mereka antara lain mantan kru pesawat Garuda, mantan anggota Kopassandha, termasuk mereka yang pernah menjadi penumpang dan disandera pembajak. “Pak Hendra, yang waktu itu satu-satunya penumpang anak-anak, juga sudah kami temui di Pasar Senen. Dia sekarang berjualan spare parts mobil,” kata Asnawi.

Mantan kopilot Hedhy Juwantoro, Serma H. Dayat Hidayat, dan Serma Karno Oyo mengaku pernah mengikuti acara silaturahmi dengan Onto pada awal Maret lalu. Mereka mengaku senang jika operasi militer pembebasan para sandera bisa diwujudkan dalam bentuk film. Tentu bukan untuk sekadar membanggakan korps pasukan khusus, lebih dari itu, bisa menggugah rasa patriotisme dan nasionalisme generasi penerus. “Ya, kami sih berharap semoga segera ada pihak-pihak yang tergerak untuk ikut membiayai proses produksi film ini,” kata Hidayat dan Karno.

Sebetulnya rencana pembuatan film tentang Operasi Woyla mengemuka selang sebulan setelah peristiwa itu terjadi. Sejumlah produser film kala itu menyatakan minat untuk memfilmkan kisah sukses operasi militer di Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand, itu. Dari drama pembajakan Woyla, mereka berambisi melahirkan film seperti Raid on Entebbe, diangkat dari kisah komando Israel membebaskan pesawat El Al yang dibajak ke Entebbe, Uganda, April 1976. Film yang disutradarai Irvin Kershner dan dibintangi aktor Charles Bronson itu berdurasi lebih dari dua jam.

Untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan, pemerintah mengambil alih rencana tersebut. Menteri Penerangan Ali Moertopo menerbitkan surat keputusan pada 24 April yang menunjuk Dewan Film Nasional (DFN) sebagai penanggung jawab pelaksana produksi film itu. Untuk pelaksanaannya, DFN ditugasi membentuk tim gabungan produser Indonesia dengan luar negeri. Keputusan Menteri Ali itu sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Soeharto pada sidang kabinet terbatas bidang ekonomi dan industri pada 1 April 1981. Presiden memberikan petunjuk agar peristiwa pembajakan pesawat DC-9 Garuda Woyla dijadikan film yang bermutu dan berbobot.

Tapi, dalam perjalanannya kemudian, sejumlah politikus dari kalangan Islam dan Majelis Ulama Indonesia mempersoalkan rencana tersebut. Mereka khawatir materi film itu akan dijadikan propaganda yang memojokkan Islam. Bahkan jadi bahan propaganda menjelang pemilu sehingga hanya menguntungkan Golongan Karya.

Atas kekhawatiran itu, Direktur Jenderal Radio, Televisi, dan Film Sumadi bersama Ketua DFN Asrul Sani kepada pers menjamin bahwa pembuatan film tidak akan digunakan untuk kepentingan politik. Menurut Asrul, film itu akan menonjolkan sikap pemerintah yang antiterorisme. Juga untuk menunjukkan bahwa ABRI, sesudah konsolidasi, punya cukup kemampuan melindungi warga negaranya.

“Tidak ada suatu target politik dan film itu bukan merupakan propaganda,” ujar Asrul menegaskan.

Meski demikian, Husni Thamrin dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tetap tidak sepakat. Bagi dia, lebih mendesak jika pemerintah membuat film mengenai transmigrasi.

Reporter/Penulis: Pasti Liberti Mappapa
Editor: Sudrajat
Desainer: Fuad Hasim

Rubrik Intermeso mengupas sosok atau peristiwa bersejarah yang terkait dengan kekinian.