SPOTLIGHT

Berpacu dengan Palu Pemakzulan

Setelah upaya hukumnya ditutup dan rentetan tekanan politik di parlemen, Gibran akhirnya mengundurkan diri. Partai Gerindra ancang-ancang menyiapkan calon penggantinya.

Ilustrasi : Edi Wahyono

Senin, 16 November 2026

Polemik pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden sempat mengalami tarik-ulur. Di lingkup internal partai koalisi, keputusan Gibran untuk akhirnya mengundurkan diri dibaca sebagai langkah rasional setelah tekanan politik di dalam maupun luar parlemen makin kuat.

Seorang petinggi partai koalisi yang juga merupakan orang kepercayaan salah satu ketua umum partai mengatakan persoalan bermula ketika Gibran meminta bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, Gibran awalnya menyampaikan niat mengundurkan diri.

“Gibran tuh kan pengin ketemu Prabowo. Karena apa, minta ketemu karena dia berjanji akan mengundurkan diri,” katanya kepada detikX.

Pertemuan itu kemudian berlangsung. Namun, menurut sumber tersebut, Gibran justru menyampaikan keinginan untuk tetap menghadapi persoalan tersebut.

“Kenapa pas ketemu tahu-tahu dia ngomong dia bilang dia mau fight? Dia minta izin fight,” ujarnya.

Setelah pertemuan itu, muncul pernyataan dari pihak Gibran bahwa pengunduran dirinya telah ditolak Presiden. Pernyataan itu disebut membikin Istana meradang.

Situasi makin panas setelah Gibran menyampaikan Prabowo memintanya tetap melawan melalui jalur hukum. Pernyataan itu kemudian direspons pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Yusril akhirnya mengumumkan putusan dua lembaga peradilan negara terkait ijazah Gibran sudah bersifat final sehingga tidak ada jalur hukum lagi untuk ditempuh. Pemerintah menegaskan tidak ada lagi upaya hukum setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait persoalan tersebut. Dia juga meracik diksi mengundurkan diri menjadi ‘berhenti’, sebagaimana yang dilakukan oleh rezim Soeharto.

“Nggak ada, nggak bener tuh Prabowo minta itu bertarung,” katanya.

Di tengah tarik-ulur itu, proses politik di DPR tetap berjalan. Menurut sumber tersebut, sejumlah partai sebenarnya masih menunggu sikap Presiden sebelum menentukan langkah. Setidaknya ada dua partai di parlemen yang disebut cukup ragu-ragu mengambil langkah. Mereka berdalih perlu hati-hati bersikap karena lumbung-lumbung suaranya di berbagai daerah beririsan dengan lumbung suara Joko Widodo.

Isi surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Foto : Dok. Istimewa

“Kita kan menunggu (kode) Pak Presiden dulu sebenarnya, maunya apa,” ujarnya.

Tak lama setelah itu, usulan hak menyatakan pendapat (HMP) ternyata memperoleh dukungan yang cukup besar di parlemen. Menurut dia, jumlah dukungan yang mencapai sekitar 120 anggota DPR menjadi salah satu faktor yang membuat situasi berubah.

“Nah, kemudian dari HMP itu ternyata lumayan, 120 kan. Itu yang membuat kaget juga,” katanya.

Menurutnya, dukungan tersebut membuat posisi Gibran semakin sulit. Jika proses pemakzulan terus berjalan, persoalan itu berpotensi menjadi proses politik yang panjang.

Dia menilai Gibran kemudian mengambil pilihan yang lebih rasional dengan mengundurkan diri sebelum proses tersebut berkembang lebih jauh.

“Kalau kita lihat bahwa dia rasionallah, berarti rasional ngelihat, daripada gue ini dihabisin, ya mendingan gue berhentilah,” ujarnya.

Meski pengunduran diri akhirnya disampaikan, proses politik di parlemen sempat tetap berjalan. Namun, ketika Gibran menyatakan kesediaannya datang ke MPR dan menyerahkan surat pengunduran diri, proses tersebut kemudian berhenti.

“Dengan dia mengirimkan surat, datangnya langsung MPR, itu kan berarti setop, udah,” katanya.

Desakan Pemakzulan
Sebelumnya, skenario pemakzulan Gibran disebut telah dimasak beberapa waktu setelah putusan MK keluar. Beberapa narasumber detikX menyebut, tak lama setelahnya, diadakan pertemuan lintas fraksi di parlemen.

Menurut sumber detikX dari kalangan elite partai, komunikasi lintas fraksi menguat setelah muncul putusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan yang menjadi persoalan dalam kasus ijazah Gibran.

“Pokoknya habis suketlah. Nggak lama habis suket tuh, ada diskusi,” katanya.


Dia menyebut ada dua hal yang menjadi perhatian dalam proses tersebut. Pertama, kapan langkah politik di DPR mulai digulirkan. Kedua, menunggu analisis terhadap salinan putusan MA yang akan menjadi dasar bagi DPR untuk mengambil langkah.

Di kalangan internal koalisi, sikap partai-partai juga disebut tidak sepenuhnya seragam. Beberapa partai dinilai mulai melunak, sementara mayoritas partai disebut masih cukup aktif mendorong proses tersebut.

Namun sumber tersebut mengatakan langkah di parlemen masih sebatas pada hak konstitusional DPR untuk menyatakan pendapat. Belum ada arahan baru dari pucuk pimpinan partai mengenai langkah selanjutnya.

“Kalau kita tetap maju-maju aja. Hak menyatakan pendapat ada, tapi kan ya udah, sampai sebatas itu aja,” katanya.

Menurut dia, partai-partai parlemen juga masih melihat sikap Gerindra sebagai partai penguasa. Arah politik Gerindra dinilai akan sangat menentukan langkah partai koalisi lainnya.

“Apa pun langkahnya, tergantung inilah, Gerindra arahnya ke mana. Sederhananya gitu,” ujarnya.

Belakangan, berbagai pengurus Partai Gerindra, di tingkat pusat maupun daerah, menyatakan dukungannya terhadap salah satu kadernya untuk menggantikan Gibran sebagai wakil presiden.

Rentetan Gugatan Hukum Berujung Jalan Buntu
Berbagai upaya menguji keabsahan jenjang pendidikan Gibran berakhir. Ujungnya, Kemendikdasmen resmi mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Gibran pada 12 November 2026.

Perkara ini bermula dari gugatan Muhammad Subhan Palal di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Subhan menggugat penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Pada tingkat pertama, PTUN Jakarta tidak menerima gugatan tersebut. Putusan itu kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta pada Agustus 2026.

Subhan kemudian mengajukan kasasi. Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan tersebut. MA membatalkan putusan PT TUN Jakarta dan mengadili sendiri perkara dengan menyatakan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 batal serta mewajibkan pemerintah mencabutnya.

Putusan MA tersebut mengacu pada fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten. Dalam artian, fakta hukum baru itu tidak terbantahkan, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi di persidangan. Majelis hakim MK menyatakan, dalam persidangan, tidak ditemukan atau didapatkan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah SLTA/SMA atau sederajat (maupun ijazah/sertifikat kelulusan luar negeri yang sah untuk disetarakan) sebagai syarat pencalonan wakil presiden.

Foto Gibran Rakabuming Raka sudah tidak dipajang lagi di kantor Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Senin (16/11/2026).
Foto : Fikri Haikal Saragih/detikSumut

Di sisi lain, putusan kasasi MA tersebut muncul selang beberapa jam setelah gugatan lain terkait suket Gibran di PTUN Jakarta dicabut. Gugatan dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT ini dilayangkan PT Mercy Toga Kirana, yang diwakili oleh pegiat pendidikan Mercy Sihombing bersama tim kuasa hukumnya, antara lain Denny Indrayana. Kemudian pada sidang putusan tanggal 12 November 2026, majelis hakim menilai gugatan tersebut telah kehilangan objek sengketa karena pihak tergugat (Kemendikdasmen) telah resmi mencabut suket penyetaraan ijazah SMA luar negeri milik Gibran sebagai tindak lanjut dari putusan kasasi MA sebelumnya.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut rangkaian putusan tersebut menutup jalur hukum untuk mempertahankan keberlakuan suket. Menurut Yusril, putusan MK bersifat final and binding, sedangkan putusan MA telah berkekuatan hukum tetap. Gibran juga tidak dapat mengajukan PK dalam perkara MA karena bukan pihak dalam perkara tersebut. Terlebih dengan dicabutnya suket oleh Kemendikdasmen dan gugatan lain di PTUN dinyatakan gugur, jalur hukum untuk memulihkan keberlakuan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 pun tertutup.

“Karena itu, dalam perkara ini, tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA,” kata Yusril.

PSI Tak Terima Rencana Pemakzulan
Ketua Bidang Politik DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus mengaku heran terhadap langkah DPR RI yang langsung mendorong hak menyatakan pendapat (HMP). Menurut dia, DPR RI semestinya lebih dulu menggunakan hak interpelasi dan angket untuk meminta penjelasan serta mendalami persoalan sebelum mengambil kesimpulan.

Dia menilai proses politik tersebut seharusnya memberi ruang kepada Gibran untuk memberikan klarifikasi.

“Ada kebencian apa di balik itu sehingga orang yang mau diberangus gini, tidak diberi kesempatan untuk mengklarifikasi atau untuk bicara apa pun,” katanya kepada detikX.

Mengenai sikap Joko Widodo, Bestari mengatakan mantan presiden tersebut telah menyerahkan proses politik terkait posisi Gibran kepada DPR RI. Ia juga membantah anggapan rangkaian dinamika politik tersebut merupakan tekanan terhadap kubu Solo, termasuk PSI. Menurut dia, terlalu jauh jika pengunduran diri sejumlah kader PSI dikaitkan dengan tekanan politik terhadap kelompok Jokowi.

“Kekuatan kita apa sih, Pak Jokowi sudah pensiun, cuma beliau punya karisma, itu aja kekuatannya Pak Jokowi,” ujarnya.

Setelah Gibran resmi mengundurkan diri, PSI juga membuka kemungkinan bagi mantan wakil presiden itu untuk bergabung. Namun Bestari mengatakan Gibran perlu diberi waktu untuk melakukan evaluasi sebelum mengambil keputusan.

“Tentu Mas Gibran harus juga. Mungkin diberi kesempatan untuk berkontemplasi. Evaluasi apalah segala macam gitu,” katanya.


Reporter: Ahmad Thovan Sugandi, Ani Mardatila, Fajar Yusuf Rasdianto, Melanie Sihotang
Penulis: Ahmad Thovan Sugandi
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
Desainer: Fuad Hasim

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE X Salin URL