Siapa di Balik ‘Listyogate’?

Geram. Habiburokhman mengaku menjadi salah satu korban penyadapan oleh Listyo Sigit Prabowo cs. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR RI itu mengatakan para rekannya di DPR RI juga menjadi target operasi penyadapan ilegal oleh sejumlah jenderal Polri.

“Saya dapat info mereka juga menyadap pimpinan Komisi III secara ilegal. Ini ironis karena selama ini anggaran Polri kan dari Komisi III. Secara pribadi, kami juga tidak pernah berbuat tidak baik kepada mereka,” kata Habiburokhman kepada detikX.

Habiburokhman mengaku tidak mengetahui apakah ada keterlibatan partai politik dalam perkara penyadapan tersebut. Namun dia menduga motif di balik operasi itu tidak sesederhana mengumpulkan informasi tentang sejumlah pejabat negara.

Ada kemungkinan hasil penyadapan digunakan untuk menyandera atau mengkriminalisasi tokoh-tokoh yang menjadi target demi kepentingan politik tertentu.

“Sepertinya motif tidak sederhana. Bisa saja mereka mau menyandera atau mengkriminalisasi tokoh-tokoh yang disandera demi kepentingan politik mereka,” ujarnya.

Habiburokhman mengaku mendengar kabar ada sekelompok orang yang memiliki ambisi untuk kembali berkuasa dalam waktu dua tahun. Dia menyebut besarnya sumber daya yang dimiliki kelompok itu membuat dugaan tersebut perlu diwaspadai.

“Saya juga mendengar sesumbar mereka soal waktu dua tahun mereka bisa kembali berkuasa,” kata Habiburokhman.

Dia bahkan mencurigai adanya upaya penggalangan dan operasi opini melalui mesin media sosial untuk membangun pengaruh. Menurut dia, kemungkinan kelompok itu ingin menguasai Indonesia tidak bisa diabaikan. Terlebih, sebelum kasus penyadapan ini terbongkar, sejumlah orang yang diduga terlibat disebut pernah menduduki posisi strategis di tubuh Polri.

“Ya, kita harus waspada. Masuk akal kalau target mereka menguasai Indonesia karena sumber daya mereka besar sekali,” kata Habiburokhman.

Kecurigaan adanya kepentingan politik di balik penyadapan ini juga disampaikan Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon.

Dia menyebut cakupan penyadapan diduga begitu luas, bahkan menyasar hampir seluruh nama dalam peta politik Indonesia. Bukan hanya Presiden Prabowo Subianto yang disebut menjadi target, tetapi juga mantan presiden, ketua umum partai politik, jurnalis, hingga organisasi masyarakat sipil (NGO). Jumlahnya, menurut informasi yang didengarnya, ribuan orang.

Jansen menyebut nama Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai dua mantan presiden yang kabarnya juga disadap. Dia juga mendengar hampir seluruh ketua umum partai politik masuk dalam daftar sasaran.

Jansen menambahkan, ada kejanggalan dalam daftar orang yang menjadi sasaran penyadapan. Sebab, berdasarkan informasi yang didengarnya, hampir seluruh nama dalam peta politik Indonesia masuk dalam target, tetapi ada kelompok politik tertentu yang justru tak tersentuh.

“Katanya ada sebagian kelompok politik yang nggak ikut disadap. Ini kan tebang pilih,” kata Jansen kepada detikX.

Jansen tak menjelaskan lebih lanjut siapa kelompok politik yang dimaksud. Namun dia meminta penyidik membuka seluruh daftar nomor dan nama yang disadap agar publik bisa melihat siapa saja yang menjadi sasaran dan siapa yang luput.

Jansen mengaku mendengar informasi namanya juga masuk dalam daftar penyadapan. Namun dia belum bisa memastikan kebenarannya karena belum ada keterangan resmi dari kepolisian.

Jika namanya benar-benar tercantum, dia berencana menggugat Listyo Sigit dan pihak-pihak terkait secara perdata.

“Kalau nama saya ada, saya akan menggugat perdata tuh Pak Listyo dan kawan-kawan tuh,” ujarnya.

Menurut Jansen, kasus ini tak boleh berhenti pada pemberian hukuman hanya terhadap orang-orang yang menjalankan penyadapan. Penyidik harus membongkar siapa yang merancang, memerintahkan, hingga menikmati hasil operasi tersebut.

Dia meminta penyidik menggunakan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan (deelneming) untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor intelektual di balik operasi penyadapan tersebut.

Pasal ini mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana. Dalam KUHP Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026, ketentuan penyertaan tersebut diatur dalam Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023.

“Jadi jangan nanti kemudian, apa istilahnya, apa, yang pasti, dia yang dihukumi ini nanti hanya yang menyadap saja. Tapi otak yang merancang ini, yang mengendalikan ini, tetap bebas,” tandas Jansen.

Dugaan adanya pihak yang menerima hasil penyadapan itu mengarah ke lingkaran ‘Geng Solo’. Sumber detikX yang mengetahui dinamika internal kepolisian menyebut mantan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ribut Hari Wibowo diduga berpotensi menjadi penghubung informasi ke Solo. Ribut dikenal pernah bertugas mengawal Jokowi saat masih beraktivitas di Jawa Tengah.

Menurut sumber ini, kabar mengenai kedekatan Ribut dengan Solo cukup kuat beredar di kalangan internal Polda Jawa Tengah. Bahkan dia menyebut Ribut lebih banyak berada di Solo ketimbang Semarang. Ribut, yang kini bertugas di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri, disebut sudah diperiksa dalam perkara ini.

“Kira-kira siapa kurirnya untuk menjelaskan ke Jokowi, potensial banget ya Ribut. Pertanyaan kedua, apakah Ribut diperiksa? Ribut diperiksa,” ungkap sumber detikX.

Namun jalur informasi ke Solo itu belum menjawab sejak kapan hasil penyadapan diduga mengalir ke lingkaran Jokowi.

Sumber detikX menduga operasi tersebut sudah bergerak jauh sebelum penangkapan para jenderal pada awal November 2026. Dia menarik waktunya hingga 30-50 hari ke belakang.

Salah satu petunjuknya adalah perintah penghapusan berkas penyadapan yang disebut terjadi pada Oktober, sementara aktivitas penyadapan diduga masih berlangsung.

Sumber ini juga menyoroti keberadaan perangkat penyadapan di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Kawasan tersebut menjadi tempat tinggal sejumlah pejabat negara.

Namun dia mengaku hanya mengetahui satu perangkat yang diduga berada di sana dan belum bisa memastikan sejak kapan alat itu ditempatkan maupun nomor siapa saja yang dijaring.

“Yang paling penting, alat ini geser ke Widya Chandra, kapan? Kalau dia tinggal di Widya Chandra, kan tetangganya sama menteri. Pasti kesadap,” kata sumber detikX.

Nama Jokowi juga mulai muncul dalam perkembangan penyidikan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membuka kemungkinan mantan presiden, meski tak menyebut namanya secara spesifik, bisa dimintai keterangan dalam kasus penyadapan ilegal tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Yusril saat berada di Banda Aceh pada Rabu, 4 November 2026.

"Ya, termasuk siapa pun, ya. Ya tidak terbatas pada orang-orang tertentu, tapi kita tidak bisa apriori mengatakan menyangka itu, menyangka ini," kata Yusril kepada wartawan.

Sehari setelah Yusril membuka kemungkinan pemeriksaan terhadap mantan presiden, nama Jokowi kembali menjadi perhatian. Di sela sidang perkara ijazah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 5 November 2026, Jokowi ditanya soal namanya yang dikaitkan dengan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Jokowi memilih tak banyak berkomentar.

"Kita semuanya ikuti proses hukum yang ada," ujarnya.

Soal pernyataan Istana yang menyebut kasus penyadapan mengarah pada makar, ia mengucapkan jawaban serupa. "Kita bersama ikuti proses hukum yang ada," tandas Jokowi sembari tersenyum meninggalkan kerumunan.