Hidup Makin Mahal, Bertahan Makin Susah

Di pintu masuk supermarket di Beauvais, sebuah kota di departemen Oise, Prancis, Fanny membayangkan belanjaan yang ingin ia bawa pulang. Ia ingin memasukkan sepotong entrecôte, daging sapi pilihan, ke keranjang, mengambil sebotol anggur merah, lalu membeli sebuket mawar untuk mempercantik meja ruang tamu. Putrinya, Yaël, yang berusia sembilan tahun, ikut tertawa mendengar angan-angan sang ibu.

Namun, hari itu, 16 September 2026, kenyataan berkata lain. Fanny hanya memiliki 150 euro, setara sekitar Rp 3 juta dengan kurs saat ini, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sampai akhir bulan. Bagi ibu lima anak berusia 43 tahun itu, daging sapi, anggur, dan bunga harus ia coret dari daftar belanjaan.

Fanny bekerja paruh waktu sebagai juru masak sekaligus tenaga kebersihan di sebuah panti jompo yang berjarak sepuluh menit dari rumahnya. Sementara itu, suaminya bekerja sebagai operator forklift di perusahaan lokal. Meski ditopang dua penghasilan, mereka tetap pontang-panting memikirkan hampir setiap pengeluaran.

“Saya merasa miskin. Hidup kami adalah soal akal-akalan agar tetap bisa bertahan,” kata Fanny, seperti dikutip dari artikel Le Parisien berjudul “Notre vie, c’est système D”, yang terbit pada 21 September 2026.

Untuk menghemat uang, Fanny dan suaminya mengandalkan berbagai siasat. Saat berbelanja, misalnya, ia memilih keripik seharga 1,89 euro ketimbang produk serupa yang dijual 2,50 euro. Di luar urusan belanja, ikan trout hasil tangkapan suaminya ditukar dengan sayuran dari tetangga. Barang rumah tangga pun mereka cari di pasar loak agar tak perlu membeli baru.

Di balik berbagai siasat itu, terselip keinginan Fanny yang sederhana. “Saya ingin berhenti menghitung semua (pengeluaran),” kata Fanny.

Kesulitan Fanny bukan semata-mata soal cara mengatur uang belanja. Daya beli rumah tangga di Prancis sedang tertekan setelah harga kebutuhan meningkat selama beberapa tahun, sementara pendapatan tidak selalu naik secepat pengeluaran.

Menurut lembaga statistik nasional Prancis, INSEE, inflasi mencapai 5,2 persen pada 2022 dan 4,9 persen pada 2023. Setelah melambat menjadi 0,9 persen pada 2025, inflasi kembali meningkat pada 2026. Pada September, harga konsumen naik 3,1 persen dibandingkan setahun sebelumnya, dipicu terutama oleh lonjakan harga energi yang mencapai 21,3 persen. Kenaikan ini kembali menekan anggaran rumah tangga yang belum pulih dari mahalnya kebutuhan dalam beberapa tahun terakhir.

Tekanan biaya hidup itu diakui pemerintah Prancis. Juru bicara pemerintah Maud Bregeon memahami kekhawatiran warga yang menghadapi situasi sulit di tengah kenaikan harga energi. “Saya memahami kekhawatiran warga kita yang, bagi banyak orang, sedang menghadapi situasi yang sangat sulit,” kata Bregeon dalam konferensi pers pemerintah pada 10 September 2026.

Bregeon mengatakan harga bahan bakar dan gas terus naik dalam beberapa hari sebelumnya. Pemerintah, ujarnya, akan menyesuaikan bantuan mengikuti perkembangan situasi. Salah satunya melalui chèque énergie, bantuan biaya energi bagi jutaan warga. Namun dukungan tersebut tetap harus mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

Meski demikian, tekanan biaya hidup bukan satu-satunya sumber keresahan di Prancis. Di Besançon, sebuah kota di bagian timur negara itu, Stéphanie Vuillaume merasakan bagaimana persoalan ekonomi dapat berkelindan dengan kekecewaan terhadap pemerintah yang bertahan selama bertahun-tahun.

Stéphanie ikut dalam gerakan Yellow Vests pada 2018, yang bermula dari penolakan terhadap kenaikan pajak bahan bakar sebelum berkembang menjadi protes yang lebih luas terhadap biaya hidup dan kebijakan pemerintah. Delapan tahun kemudian, ia merasa tuntutan yang membawanya turun ke jalan belum terjawab.

Ketika diwawancarai Le Monde pada Oktober 2026, kemarahan Stéphanie terlihat dari kaus yang dikenakannya. Kaus itu bertulisan ‘Macron nous prend pour des cons’, ungkapan kasar yang kira-kira berarti Presiden Emmanuel Macron menganggap kami bodoh.

Stéphanie pernah bekerja sebagai penata rambut sebelum menjadi petugas pemeliharaan di sebuah sekolah menengah. Suaminya, Frédéric, yang akrab disapa Fred, bekerja di bidang serupa. Mereka masing-masing berpenghasilan sekitar 1.700 euro per bulan, belum termasuk lembur, dan tinggal bersama keluarga di sebuah apartemen perumahan sosial di kawasan Planoise. Meski keduanya bekerja, Stéphanie merasa daya beli keluarganya terus menyusut.

Bagi Stéphanie, Macron telah menjadi lambang dari berbagai hal yang ia lawan. “Dia melambangkan segala hal yang kami lawan, kapitalisme yang tak terkendali dan sikap meremehkan orang biasa,” katanya kepada Le Monde.

Ia merasa tuntutan yang mendorongnya mengenakan rompi kuning pada 2018 belum mendapatkan jawaban. “Pada 2018, dengan uang 100 euro, kita masih bisa memenuhi keranjang belanja. Sekarang tidak lagi,” ujarnya.

Kekecewaan itu juga menyangkut layanan publik. Fred mengatakan, “Kondisi hidup kami terus memburuk dari hari ke hari, dan bukan para bos perusahaan multinasional yang menanggung akibat dari penghancuran layanan publik kami.”

Sejak Emmanuel Macron menjabat pada 2017, harga-harga di Prancis telah meningkat 23,4 persen, hampir menyamai kenaikan upah median sebesar 22,8 persen. Tekanan ekonomi itu juga tecermin dalam angka kemiskinan. Pada 2024, sekitar 9,8 juta orang di Prancis metropolitan hidup di bawah garis kemiskinan, setara 15,4 persen populasi, tingkat tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 1996. Angka-angka ini menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan belum cukup melindungi semua kelompok masyarakat dari tekanan biaya hidup.

Bak gunung meletus, pada Sabtu, 17 Oktober 2026, keresahan mereka memenuhi jalan-jalan di Prancis. Menurut Kementerian Dalam Negeri, sekitar 550 ribu orang mengikuti 110 aksi demonstrasi di berbagai wilayah. Penyelenggara memperkirakan jumlah peserta mencapai 800 ribu orang.

Mereka datang dengan tuntutan yang beragam. Pelajar memprotes buruknya kondisi sekolah, sementara serikat pekerja menuntut kenaikan upah dan perlindungan layanan publik. Aktivis Yellow Vests kembali turun ke jalan, membawa persoalan biaya hidup dan ketimpangan yang telah mereka suarakan sejak 2018.

Sonia Mabrouk, 40 tahun, datang dari pinggiran barat Paris bersama putrinya yang masih duduk di sekolah menengah. Ia mengatakan kepada Associated Press bahwa dirinya turun ke jalan untuk memprotes segala sesuatu yang tidak berjalan semestinya, terutama pengabaian terhadap layanan publik. Ia juga mengkritik kebijakan yang, menurutnya, menguntungkan kelompok kaya dan membebani masyarakat miskin.

Pada awalnya, demonstrasi berlangsung sebagai pawai massa. Di Paris, para peserta membawa bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan. Namun, di sekitar Place de la République, salah satu titik utama aksi, situasi berubah ketika kelompok-kelompok demonstran mulai menyerang fasilitas jalanan dan mencoba menerobos barak Garda Republik. Polisi antihuru-hara kemudian bergerak membubarkan kerumunan. Di tengah kepadatan massa, bentrokan pecah dan sejumlah kebakaran terjadi.

Kerusuhan itu tidak terbatas di Ibu Kota. Di Lyon, kantor pariwisata di Place Bellecour terbakar. Di Marseille, sejumlah toko dan kantor polisi mengalami kerusakan, sementara sekelompok orang bertopeng menerobos masuk ke balai kota. Di Limoges, balai kota juga dilalap api. Di berbagai lokasi, etalase toko dipecahkan dan barang-barang dijarah.

Di Paris, penjarahan menyasar beragam usaha, mulai supermarket dan kafe hingga toko pakaian dan telepon seluler. Sejumlah pelaku mengenakan pakaian hitam dan penutup wajah, lalu menggunakan palu atau linggis untuk merusak etalase dan pintu toko. Aksi itu berlangsung di tengah demonstrasi yang lebih besar, tetapi tidak semua peserta pawai terlibat dalam kekerasan.

Bagi para pemilik usaha, kerusakan tersebut berarti kehilangan mata pencaharian. Di Boulevard Magenta, seorang pemilik salon yang telah menjalankan usahanya selama 12 tahun mendapati tokonya dijarah. “Mereka mengambil semuanya,” katanya kepada Le Monde. Istrinya, yang mengelola salon tersebut, berdiri di antara majalah-majalah yang terinjak, kursi-kursi yang terbalik, dan cermin-cermin yang pecah. Pemerintah merespons gejolak itu dengan menekankan pemulihan ketertiban. Presiden Emmanuel Macron menjanjikan tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan, sementara Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengumumkan langkah untuk menindak penjarahan dan membantu para pedagang yang terdampak.

Keresahan mengenai biaya hidup dan kondisi hidup yang layak juga muncul di negara lain. Di Spanyol, krisis perumahan memicu kemarahan publik setelah seorang perempuan berusia 87 tahun, María del Carmen Abascal, yang akrab disapa Maricarmen, diusir dari rumahnya di Madrid pada 23 September 2026.

Maricarmen telah tinggal di rumah itu selama sekitar tujuh dekade. Namun, setelah properti tersebut dibeli perusahaan investasi, ia menghadapi persoalan untuk mempertahankan tempat tinggalnya di tengah kenaikan harga sewa. Dengan uang pensiun sekitar 1.400 euro per bulan, ia tidak sanggup memenuhi tuntutan sewa yang jauh lebih tinggi. Pada hari pengusiran, ia dibawa keluar dari rumah menggunakan tandu, disaksikan pendukungnya dan aparat kepolisian.

Peristiwa itu memicu kemarahan luas. Ribuan orang turun ke jalan di Madrid, sementara sebagian demonstran mendirikan tenda di Puerta del Sol, menuntut perlindungan lebih kuat bagi penyewa dan penghentian pengusiran tanpa tersedianya tempat tinggal alternatif. Maricarmen sempat dirawat di rumah sakit dan meninggal pada 7 Oktober. Kabar kematiannya kembali memicu demonstrasi. Meski sebuah kesepakatan sempat membuka kemungkinan baginya untuk kembali ke rumah, kesempatan itu datang ketika kondisinya sudah memburuk.

Keresahan serupa juga terlihat di sejumlah negara Eropa lainnya. Di Portugal, ribuan orang turun ke jalan menuntut kenaikan upah dan pensiun di tengah mahalnya biaya hidup dan sewa rumah. Di Italia, pelajar dan pekerja memprotes kondisi pendidikan, kebijakan pemerintah, dan tekanan ekonomi. Sementara itu, demonstrasi di Belgia turut dipicu persoalan biaya pendidikan dan pemangkasan belanja publik. Di Yunani, mahasiswa bahkan mendirikan tenda di pusat Athena untuk memprotes mahalnya sewa tempat tinggal dan terbatasnya hunian mahasiswa.

Gelombang protes yang merebak di Benua Biru menjadi bukti nyata bahwa krisis ini telah berakar jauh melampaui isu inflasi. Saat pendapatan tak lagi mampu mengejar harga-harga, sekadar menjaga dapur tetap mengepul dan mempertahankan atap di atas kepala pun terasa begitu berat. Apa yang mereka perjuangkan di jalanan sebenarnya amat sederhana, bukan tentang kemewahan, melainkan kepastian untuk dapat bertahan hidup dengan layak.