Adiva tak menyangka anaknya yang baru berusia 9 bulan terjangkit campak di tengah merebaknya wabah. Gejala awal muncul sehari setelah Lebaran ketika anaknya, yang biasanya aktif, tiba-tiba murung, rewel, dan mengalami demam 38,6 derajat celsius.

Awalnya, Adiva mengira kondisi itu hanya akibat kelelahan dan paparan keramaian saat Lebaran. Ia bersama suaminya bahkan telah berupaya menjaga anaknya dari kontak fisik dengan orang lain. Namun, setelah sempat turun dengan parasetamol, kondisi anaknya justru memburuk setelah perjalanan arus balik.

“Kembali ke Jakarta, dari situ ada tanda bahwa Adik terkena campak. Mulai demam sampai 40 derajat naik turun selama empat hari, batuk, pilek, muntah, diare. Aku dan suami langsung ke puskesmas terdekat dan Adik dinyatakan positif campak,” kata Adiva kepada detikX pekan lalu.

Sebelum terinfeksi, anaknya memang belum menerima vaksin campak karena usianya baru tepat memasuki sembilan bulan saat Lebaran. Sedangkan vaksinasi baru dapat diberikan setelah usia tersebut. Menurutnya, dokter menjelaskan keterlambatan vaksinasi bukan akibat kelalaian orang tua, melainkan faktor usia anak yang belum memenuhi syarat.

Setelah si anak dinyatakan positif, tenaga kesehatan mewajibkan isolasi mandiri selama dua minggu. Ia juga mendapat peringatan untuk menghindari kontak dengan anak-anak lain demi mencegah penyebaran virus, terutama ketika ruam mulai muncul.

Adiva menduga sumber penularan mengarah pada salah satu anak kerabatnya yang baru sembuh dari campak. Tiga hari setelah pulih, keponakannya sempat memeluk bayi Adiva.

“Tidak bisa dimungkiri, virus campak itu menyeramkan,” ujarnya.

Meski pelayanan medis secara umum dinilai memadai, Adiva mengaku sempat menghadapi kendala serius dalam proses rujukan. Setelah dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit, ia harus menunggu berjam-jam untuk pemeriksaan darah, rontgen, hingga kamar isolasi tersedia.

Setelah itu, bayinya akhirnya mendapat penanganan intensif di IGD. Pengalaman ini membuat Adiva menilai kewaspadaan terhadap penularan campak perlu diperluas, tidak hanya dari keramaian umum, tetapi juga dari kontak dengan individu yang baru pulih dari infeksi.

Anak Adiva tak sendiri. Kementerian Kesehatan menyatakan penyebaran campak di Indonesia masih menjadi ancaman serius. Data Kemenkes menunjukkan kasus mingguan sekitar 2.220 kasus pada minggu pertama 2026. Walaupun turun menjadi 334 kasus pada minggu ke-15, pemerintah menegaskan lonjakan lokal di sejumlah daerah tetap berpotensi terjadi dan harus direspons cepat.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, dr Andi Saguni, menyebut peningkatan kasus pada akhir 2025 hingga awal 2026 terutama dipicu dua faktor utama. Keduanya adalah cakupan imunisasi yang belum memenuhi target dan tingginya mobilitas masyarakat.

“Penyebab utama peningkatan kasus campak itu pertama adalah imunisasi dan, yang kedua, mobilitas,” kata Andi kepada detikX.

Menurut Kemenkes, campak bukan penyakit yang sangat dipengaruhi musim, tetapi pola kenaikan kerap terjadi pada akhir dan awal tahun ketika mobilitas meningkat. Seperti masa libur panjang, masuk sekolah, atau mudik Lebaran. Dalam kondisi ini, anak yang sudah terinfeksi dapat mempercepat penyebaran ketika berpindah wilayah.

Secara nasional, cakupan imunisasi campak-rubela dosis pertama (MR1) pada 2024 mencapai 92 persen, sementara dosis kedua (MR2) sebesar 78,3 persen. Pada 2025, angka tersebut menurun menjadi 82 persen untuk MR1 dan 77 persen untuk MR2. Penurunan ini dinilai berkorelasi langsung dengan peningkatan kasus.

Target nasional sebenarnya adalah 95 persen untuk MR1 dan minimal 80 persen untuk MR2, dengan dorongan menuju cakupan setara demi membentuk kekebalan kelompok yang optimal.

Dalam penanganan kasus, pemerintah menekankan penguatan surveilans berjenjang mulai puskesmas, rumah sakit, kabupaten/kota, hingga tingkat pusat untuk mendeteksi kasus lebih dini. Setiap kasus yang teridentifikasi akan diikuti dengan pelacakan pasien, evaluasi kebutuhan perawatan, pembatasan kontak dengan orang lain, serta edukasi kepada masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat sebagai langkah pencegahan tambahan.

Meski campak pada banyak kasus bersifat self-limiting atau dapat sembuh sendiri, Kementerian Kesehatan mengingatkan penyakit ini dapat menjadi berbahaya ketika muncul komplikasi, seperti pneumonia atau kondisi kurang gizi, yang dapat meningkatkan risiko kematian. Karena itu, vaksinasi tetap dipandang sebagai instrumen pencegahan paling efektif, sementara pengendalian kontak erat di masyarakat dinilai jauh lebih sulit dilakukan akibat tingginya mobilitas penduduk.

Di wilayah dengan lonjakan kasus tinggi, pemerintah menerapkan pendekatan aglomerasi, yakni respons penanganan yang tidak hanya difokuskan daerah terdampak, tetapi juga kawasan sekitarnya melalui imunisasi kejar, pengawasan ketat, dan edukasi untuk menekan penyebaran antardaerah.

Melalui strategi tersebut, Indonesia menargetkan eliminasi campak pada 2030. Upaya ini bertumpu pada ketersediaan vaksin yang stabil, distribusi yang konsisten, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi. Secara nasional, kelompok yang paling banyak terinfeksi sejauh ini adalah individu yang belum pernah menerima vaksin campak sama sekali atau belum melengkapi dua dosis yang direkomendasikan.

Walaupun demikian, peningkatan kasus campak di sejumlah daerah masih terjadi. Data menunjukkan rendahnya cakupan imunisasi masih menjadi faktor paling dominan dalam penyebaran penyakit yang sangat menular ini. Data dari Kabupaten Garut dan Provinsi Aceh memperlihatkan bagaimana celah vaksinasi selama beberapa tahun terakhir berkontribusi pada melonjaknya kasus.

Di Kabupaten Garut, hingga akhir April tercatat 110 kasus campak positif, naik tajam dibandingkan total 32 kasus sepanjang tahun sebelumnya. Kasus tersebar di sekitar 36 kecamatan, dengan hampir separuh terkonsentrasi di Pamengpeuk, Cibalong, dan Cikelet—wilayah yang disebut memiliki capaian imunisasi lebih rendah dibanding daerah lain.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Garut dr Leli Yuliani, sebagian besar kasus terjadi pada kelompok balita usia 1-5 tahun, terutama mereka yang sebelumnya tidak menerima vaksinasi lengkap. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh gangguan layanan imunisasi pada masa pandemi COVID-19.

“Sebetulnya, apa yang kita rasakan sekarang ini adalah efek dari tahun-tahun sebelumnya. Karena sebagian besar yang terkena campak adalah mereka yang tidak pernah mendapatkan vaksinasi,” kata Leli kepada detikX pekan lalu.

Guna menekan penularan, Dinkes berupaya mengenalkan tanda-tanda dan gejala campak agar masyarakat bisa lebih cepat membawa pasien ke fasilitas kesehatan. Diharapkan dengan sosialisasi itu masyarakat juga bisa menghindari penularan.

"Campak penularannya mirip seperti COVID-19, jadi yang sakit harus menghindari kontak dengan orang lain, memakai masker, dan sering mencuci tangan. Begitu juga orang lain, jika melihat ada pasien yang berpotensi menular, sebaiknya menghindari kontak, memakai masker, dan menjaga kebersihan tangan," terang Leli.

Sementara itu, Aceh menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Pada 2025, tercatat sekitar 5.100 kasus campak secara klinis. Kabupaten Pidie menjadi wilayah dengan kasus tertinggi, sejalan dengan capaian imunisasi lengkap bayi yang hanya sekitar 8,4 persen.

Rendahnya vaksinasi di Aceh banyak dipengaruhi resistensi masyarakat, termasuk ketidakpercayaan terhadap vaksin setelah pengalaman program vaksin COVID-19. Kabid P2P Dinkes Aceh dr Iman Murahman menyebut istilah ‘vaksin’ kerap memicu penolakan, sehingga pendekatan komunikasi harus disesuaikan.

“Kalau disebut ‘imunisasi’, ‘kekebalan’, atau ‘vitamin kebal’, justru lebih diterima,” kata Iman kepada detikX minggu lalu.

Secara keseluruhan, cakupan imunisasi Aceh tahun lalu hanya sekitar 39 persen, jauh di bawah target nasional. Bahkan target realistis tahun ini baru dipatok sekitar 50 persen.

Campak menyebar melalui droplet atau percikan pernapasan, serupa COVID-19, sehingga penularannya sangat cepat terutama di wilayah dengan banyak individu rentan yang belum memiliki kekebalan. Namun otoritas kesehatan mengakui pengendalian kontak erat di masyarakat jauh lebih sulit dibandingkan memperluas vaksinasi. Karena itu, strategi utama pemerintah daerah masih berfokus pada peningkatan imunisasi, deteksi dini, serta edukasi masyarakat mengenai gejala dan pencegahan dasar seperti penggunaan masker, kebersihan tangan, dan isolasi pasien.

Di sisi lain, epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman, menilai campak merupakan indikator sensitif untuk menilai keberhasilan atau kegagalan sistem vaksinasi suatu negara. Menurutnya, ketika KLB campak terjadi, hal tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam cakupan imunisasi dan sistem layanan kesehatan.

“Ketika ada KLB campak, itu sebenarnya indikator ada masalah. Atau kalau mau lebih vulgar, ada kegagalan program vaksinasi,” ujar Dicky kepada detikX.

Ia menyoroti bahwa persoalan bukan semata pada pelaksanaan vaksinasi, tetapi juga pada validitas data sasaran dan lemahnya penjangkauan masyarakat. Menurutnya, penurunan peran kader posyandu, PKK, dan sistem penjangkauan aktif dalam satu dekade terakhir turut memperbesar risiko banyak anak tidak tercatat atau tidak terjangkau program imunisasi.

“Jangan-jangan target selama ini tidak tercapai karena memang banyak yang luput dari pendataan,” katanya.

Ironisnya, menurut Dicky, wabah terjadi ketika Indonesia telah mengalami kemajuan infrastruktur dan pembangunan. Namun justru mengalami penurunan performa vaksinasi campak dibanding masa sebelumnya. Ia menilai rendahnya health seeking behavior masyarakat Indonesia—ketika banyak keluarga memilih tidak datang ke fasilitas kesehatan saat sakit—membuat pendekatan pasif tidak cukup. Dalam konteks ini, pemerintah dinilai perlu lebih aktif mendatangi masyarakat, bukan hanya menunggu partisipasi warga.

Ia juga mengingatkan bahaya campak tidak berhenti pada fase infeksi akut. Selain risiko kematian langsung, campak dapat memicu kondisi immune amnesia, yakni penurunan daya tahan tubuh sementara yang membuat penyintas lebih rentan terhadap infeksi lain, seperti pneumonia atau infeksi bakteri berat, dalam minggu-minggu setelah sembuh.

Menurutnya, situasi KLB campak yang terus berulang menunjukkan Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar dalam perlindungan kesehatan dasar, serupa dengan banyak negara di Afrika. Sementara negara maju umumnya telah lama mengeliminasi campak atau mampu melokalisasi kasus dengan cepat.

Dicky menegaskan pemerintah tidak cukup hanya mengejar angka target vaksinasi administratif, tetapi juga harus memastikan seluruh populasi sasaran benar-benar terjangkau. Tanpa perbaikan data, penguatan kader lapangan, edukasi publik, serta penanganan disinformasi, celah kekebalan akan terus muncul dan memungkinkan penyebaran campak berlangsung cepat di masyarakat.