Meneropong Imbas Perang terhadap Ekonomi Indonesia

Serangan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel terhadap Republik Islam Iran tak hanya mengubah peta keamanan di Timur Tengah. Ketegangan ini juga memicu kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi global, termasuk bagi Indonesia.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan setiap eskalasi konflik di kawasan penghasil energi dunia kerap langsung memengaruhi pasar global melalui beberapa jalur sekaligus.

Saat konflik meningkat, pasar energi biasanya langsung bereaksi. Harga minyak dunia melonjak, jalur pelayaran tanker di kawasan Teluk Persia menjadi lebih berisiko, dan biaya energi bagi negara pengimpor ikut terdorong naik.

Pasar global sudah menunjukkan reaksi tersebut. Harga minyak jenis Brent bahkan sempat melonjak hingga sekitar USD 119,5 per barel pada 9 Maret 2026 sebelum kembali berfluktuasi.

“Sementara penguatan dolar menekan mata uang negara pengimpor energi. Bagi Indonesia, kombinasi ini berbahaya karena kita masih net importer migas, sehingga syok eksternal cepat masuk ke kurs, inflasi, dan fiskal,” ujar Rizal kepada detikX.

Kenaikan harga minyak ini juga berkaitan dengan kekhawatiran terhadap keamanan jalur distribusi energi dunia. Dua titik yang paling krusial adalah Selat Hormuz dan Bab-el-Mandeb, yang menjadi rute utama kapal tanker dari kawasan Teluk menuju Asia, Eropa, dan Amerika.

“Selat Hormuz adalah chokepoint energi paling penting di dunia. EIA (US Energy Information Administration) mencatat jalur ini tetap menyalurkan sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia dan lebih dari 20 persen perdagangan LNG global,” jelas Rizal.

Sedangkan Bab-el-Mandeb menjadi penghubung penting antara Laut Merah dan Terusan Suez. Jika kedua jalur ini terganggu secara bersamaan, dampaknya tidak hanya pada pasokan minyak mentah, tetapi juga biaya distribusi energi global.

“Bila dua jalur ini terganggu sekaligus, biaya pengiriman, premi asuransi, dan harga energi dunia naik. Bagi Indonesia, efeknya bukan hanya pada harga crude, tetapi juga harga BBM jadi, LPG, dan ongkos freight (biaya pengiriman),” tutur Rizal.

Kerentanan tersebut juga berkaitan dengan struktur impor energi Indonesia yang masih cukup bergantung pada kawasan Timur Tengah.

“Sekitar 20-25 persen impor crude Indonesia melewati Selat Hormuz, sementara sekitar 25 persen crudedan 30 persen impor LPG Indonesia bersumber dari Timur Tengah,” kata Rizal.

Artinya, jika konflik berlangsung lama, Indonesia berpotensi menghadapi dua tekanan sekaligus: pasokan yang lebih sulit diperoleh dan harga yang lebih mahal.

“Risikonya bukan sekadar volume tertahan, melainkan juga substitusi pasokan dengan harga lebih mahal, waktu tempuh lebih panjang, dan volatilitas pasokan LPG yang lebih sensitif terhadap syok kawasan,” papar Rizal.

Di dalam negeri, pemerintah sebenarnya masih memiliki cadangan energi nasional, meski ketebalannya tidak terlalu besar, jika gangguan global berlangsung lama.

“Stok energi nasional berada di kisaran 21-23 hari untuk BBM, yang oleh Pertamina disebut sebagai kisaran normal dalam sistem logistik nasional,” jelasnya.

Untuk LPG, ruang aman pasokan bahkan lebih tipis. Data Kementerian ESDM pada awal 2026 menunjukkan daya tahan stok nasional berada di kisaran 10-16 hari dengan rata-rata sekitar 12,8 hari.

Selain sektor energi, gejolak global juga berpotensi menekan stabilitas nilai tukar rupiah. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai ketidakpastian global biasanya diikuti pelemahan mata uang negara berkembang.

“Transmisinya dari tiga jalur,” kata Bhima.

Salah satunya adalah meningkatnya kebutuhan devisa karena biaya impor energi yang lebih mahal. Selain itu, ketidakpastian global mendorong investor menarik dana dari pasar negara berkembang.

“Market mengalami outflow,” ujar Bhima kepada detikX.

Arus keluar dana dari pasar obligasi maupun saham dapat memperlemah nilai tukar rupiah sekaligus meningkatkan volatilitas di pasar keuangan.

“Impor pangan, impor elektronik… jadi lebih berat,” jelasnya.

Menurut Bhima, kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya produksi berbagai sektor industri karena banyak komponen masih bergantung pada impor.

Dalam situasi seperti ini, ia menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi fiskal agar tekanan eksternal tidak semakin membebani perekonomian domestik.

“Masih ada ruang sampai sekitar Rp 340 triliun,” kata Bhima.

Ia menilai dana tersebut dapat digunakan untuk memperkuat subsidi energi dan menjaga daya beli masyarakat.

Bhima juga menyebut salah satu program yang dapat ditinjau kembali adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang saat ini mulai dijalankan pemerintah.

“MBG-nya yang harus dipangkas,” kata Bhima.

Ia memperkirakan penyesuaian tersebut dapat menghasilkan penghematan anggaran dalam jumlah besar.

“Masih ada kira-kira Rp 290 triliun penghematan dari MBG,” ujarnya.

Selain tekanan terhadap nilai tukar, ketegangan geopolitik berpotensi memicu kepanikan di pasar domestik jika tidak dikelola dengan baik. Bhima Yudhistira menilai situasi global yang tidak pasti sering kali memicu kekhawatiran berlebihan di masyarakat.

Menurutnya, pemerintah perlu menjaga komunikasi publik agar tidak terjadi kepanikan yang mendorong pembelian barang secara berlebihan. “Kalau tidak ada komunikasi yang jelas dari pemerintah, potensi panic buying bisa saja terjadi, terutama pada komoditas energi atau barang kebutuhan pokok,” tandasnya.

Indonesia Siap Jadi Mediator?
Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, pemerintah Indonesia menyampaikan kesiapan sebagai mediator dalam konflik serangan Amerika Serikat serta Zionis Israel terhadap Iran. Namun sejumlah peneliti menilai langkah tersebut tidak mudah diwujudkan dalam praktik diplomasi internasional.

Guru Besar Bidang Ilmu Keamanan dan Perdamaian di Universitas Pelita Harapan Edwin Martua Bangun Tambunan mengatakan, dalam proses resolusi konflik, mediator biasanya dipilih oleh pihak-pihak yang berkonflik, bukan mengajukan diri terlebih dahulu.

“Kalau kita bicara mediasi, proses itu tentu melibatkan mediator, dan salah satu syaratnya bukan dengan mengusulkan diri, tetapi diusulkan oleh mereka yang berkonflik. Para pihak dalam konflik itu yang mengusulkan siapa yang akan menjadi mediator bagi mereka,” ujar Edwin kepada detikX.

Ia menjelaskan, dalam praktik hubungan internasional, mediasi hanya dapat berjalan jika ada persetujuan dari semua pihak yang terlibat konflik. “Bukan menyodorkan diri baru meminta persetujuan dari para pihak,” katanya.

Selain persoalan mekanisme mediasi, Edwin juga menyoroti potensi dampak konflik yang lebih luas bagi Indonesia jika perang berlangsung lama di kawasan Timur Tengah.

“Peperangan yang berkepanjangan di Timur Tengah akan menyulitkan bagi pekerja migran Indonesia yang hadir di banyak negara di Timur Tengah. Ini tentu harus menjadi pemikiran pemerintah kalau perang berkelanjutan,” ujarnya.

Perdebatan mengenai peran Indonesia dalam konflik ini juga memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia. Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia Emir Chairullah menilai sikap pemerintah Indonesia dalam merespons konflik tersebut belum terlihat strategis.

“Tidak punya sikap. Pada awal Prabowo Subianto berkuasa, Indonesia digiring ke arah BRICS dan seakan-akan menentang Amerika Serikat. Eh, pas digertak dengan tarif oleh AS, langsung ciut dan terkesan menyerah. Akibatnya, Indonesia seperti tidak punya identitas dalam menjalankan kebijakan luar negeri,” kata Emir kepada detikX.

Ia juga menilai posisi Indonesia seharusnya dapat lebih tegas jika merujuk pada prinsip yang tertulis dalam konstitusi negara.

“Konstitusi kita menyatakan bahwa Indonesia anti-penjajahan dan ikut serta menjaga perdamaian dunia. Tapi di sini malah terkesan tidak punya sikap dengan penjajahan dan agresi militer yang dilakukan secara sepihak,” ujarnya.

Menurut Emir, wacana Indonesia menjadi mediator juga terlihat tidak konsisten dengan langkah diplomasi yang sebelumnya diambil pemerintah.

“Kalaupun menyatakan sebagai mediator, terkesan sebagai gimik karena beberapa pekan sebelumnya ikut terlibat dalam BoP yang dipimpin negara yang justru melakukan agresi militer ke negara berdaulat,” kata Emir.

Sementara itu, pemerintah menyatakan Indonesia tetap membuka ruang diplomasi untuk meredakan konflik yang terjadi di Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya eskalasi militer di kawasan tersebut.

Pemerintah juga menegaskan Indonesia mendorong penyelesaian konflik melalui jalur dialog dan diplomasi. Kesiapan tersebut bergantung pada kemauan dari pihak yang terlibat konflik.

“Jika kedua belah pihak berkeinginan (mediasi), ya kita, Pak Presiden (Prabowo Subianto) bersedia untuk menjadi mediator. Tetapi, kalau misalnya ada pandangan seperti itu, ya kita kembalikan kepada mereka,” kata Menteri Luar Negeri Sugiono di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, seperti dikutip detikcom.

Di tengah wacana Indonesia berperan sebagai mediator, Iran juga menanggapi inisiatif tersebut. Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi mengatakan negaranya menghargai niat baik Indonesia untuk mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi

“Republik Islam Iran menghargai niat baik dan kesiapan Indonesia untuk memainkan peran mediasi. Namun Iran tidak lagi bersedia melakukan perundingan dengan Amerika Serikat," ungkap Boroujerdi kepada detikX.

Menurut Boroujerdi, ketidakpercayaan itu muncul setelah sejumlah peristiwa yang dinilai sebagai pengkhianatan terhadap proses diplomasi, termasuk penarikan sepihak Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir Iran pada 2018 serta serangan yang terjadi di tengah proses perundingan kedua negara dalam beberapa tahun terakhir.

Meski demikian, ia menegaskan Iran tetap berkomitmen pada stabilitas kawasan. Iran juga menilai upaya mediasi seharusnya diarahkan kepada pihak yang memulai perang, bukan kepada Iran yang menurutnya sedang mempertahankan kedaulatan negaranya.

“Kami berkomitmen pada perdamaian yang berkelanjutan di kawasan, tetapi kami tidak akan ragu dalam mempertahankan kehormatan dan kedaulatan negara kami," tandasnya.