Jebakan Batman Tes LPDP

Rahman—bukan nama sebenarnya—tak mengira akan mendapatkan pertanyaan yang melenceng dari persoalan akademis saat mendaftar beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada 2018. Dia ditanya soal pandangannya tentang pernikahan beda agama. Sebagai orang yang mengenyam pendidikan modern dan banyak membaca buku soal pluralisme, Rahman merasa pertanyaan itu sangat menjebak.

“Gue jawabnya, ya, nggak apa-apa, selagi dua orang itu saling mencintai, ya nggak ada masalah,” ungkap lelaki 31 tahun asal Brebes, Jawa Tengah, ini kepada detikX.

Namun, salah satu panelis membantah argumen Rahman. Penguji itu bilang pernikahan beda agama dilarang di Indonesia lantaran sudah tertuang dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Beleid ini menegaskan perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Persoalannya, kata Rahman, pertanyaan penguji tidak spesifik bicara soal aturan, melainkan hanya soal pandangan. Bagi Rahman, opini maupun pandangan bersifat merdeka sehingga dia bebas memberikan pandangan apa pun yang diyakininya benar.

“Kalau sejak awal tanyanya soal aturan, kan gue bisa bilang bahwa aturannya melarang, meskipun banyak celah di situ yang bisa dibantah juga,” kata Rahman.

Satu pertanyaan itulah, menurut Rahman, yang membuatnya gagal lolos beasiswa LPDP. Cita-cita Rahman untuk kuliah di luar negeri nyaris pupus. Modal puluhan juta rupiah yang dikeluarkan Rahman untuk mengejar beasiswa kuliah di luar negeri hampir berakhir sia-sia.

Selama proses persiapan tes LPDP, Rahman mengaku sudah mengeluarkan modal sedikitnya Rp 20 juta. Mula-mula dia harus belajar bahasa Inggris intensif di Kampung Inggris, Pare, Kediri, Jawa Timur, selama delapan bulan dengan biaya sekitar Rp 10 juta. Lalu tes International English Language Testing System (IELTS) sekitar Rp 2,6 juta. Ditambah juga ongkos pergi-pulang Brebes-Jakarta serta penginapan di Jakarta untuk tes LPDP sekitar Rp 7,5 juta.

Beruntung, Rahman akhirnya mendapatkan beasiswa dari salah satu universitas di Italia. Tes untuk beasiswa ini jauh lebih mudah dibandingkan LPDP. Para penguji hanya memberikan pertanyaan yang relevan dengan jurusan yang akan diambil Rahman.

“Ditanyanya cuma seputar kehutanan, skripsi gua, agroforestry, pengelolaan hutan berbasis masyarakat, yang memang bidang gue,” ungkap Rahman.

Pengalaman nyaris serupa dialami Anggi—bukan nama sebenarnya. Perempuan berusia 31 tahun ini telah lima kali mencoba LPDP. Dua percobaan gagal sejak tahap tes bakat skolastik ketika dia ingin melanjutkan S2 pada 2018 dan 2019. Lalu tiga kali gagal pada tahap wawancara ketika Anggi ingin melanjutkan S3 pada 2024-2025.

Dalam sesi wawancara LPDP, Anggi pernah mendapatkan pertanyaan yang, menurutnya, sedikit melenceng dari urusan akademik. Salah satu penguji menanyakan soal kesiapannya sebagai seorang istri dan pelajar yang kelak akan mengandung.

“Ditanyain, gimana nanti kalau tahu-tahu hamil di tengah-tengah (pendidikan) punya anak gimana? Gimana ngurus anaknya?” ucap Anggi kepada detikX.

Pertanyaan itu seakan membatasi kesempatan perempuan untuk punya pendidikan tinggi dengan membenturkan pendidikan dengan persoalan mengurus anak. Seolah-olah perempuan tidak boleh punya prioritas lain kecuali mengurus anak.

Padahal, menurut Anggi, peran mengurus anak tidak hanya menjadi beban perempuan, tapi juga laki-laki. Lagi pula, tambah Anggi, ketimbang menanyakan soal urusan rumah tangga calon penerima beasiswa, penguji seharusnya lebih fokus ke pertanyaan-pertanyaan yang menguji kemampuan akademik peserta.

Selain pertanyaan yang dianggap diskriminatif itu, Anggi merasa tes beasiswa LPDP cenderung tidak transparan. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan lingkup akademik ini membuat penentuan lulus atau tidaknya peserta menjadi sangat subjektif. Tidak ada ukuran yang jelas apa sebetulnya yang diinginkan atau diukur oleh para penguji. Terlebih lagi, tes wawancara adalah tes terakhir dalam LPDP.

Proses ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan tes beasiswa lainnya. Sebagai penerima dari salah satu universitas di Hungaria, Anggi merasa tes yang diberikan kampus ini jauh lebih objektif. Sebab, penerimaan peserta hanya diukur berdasarkan kemampuan akademik dan bukan hal-hal di luar itu.

“Terus mereka itu kayak seleksinya itu jadi satu, antara seleksi beasiswa sama tes universitas itu jadi satu platform. Jadi nggak yang kita daftar dulu terus dapat LOA-nya gitu, nggak. Sudah jadi satu di website-nya itu. Jadi cenderung lebih mudah dan lebih transparan,” ucap Anggi.

Adanya pertanyaan-pertanyaan di luar konteks akademik ini juga diakui salah satu penerima beasiswa LPDP, Jumari—bukan nama sebenarnya. Jumari mengungkapkan banyak temannya, terutama perempuan, sesama pejuang beasiswa yang mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang cenderung ofensif, diskriminatif, dan misoginis.

Sebagai contoh, Jumari mengatakan, salah satu teman perempuannya pernah ditanya soal rencana menikah dengan warga negara asing (WNA). Padahal peserta tersebut sama sekali tidak pernah menyinggung soal pernikahan dalam surat motivasinya.

“Dalam konteks cerita teman saya itu sangat ofensif, gitu. Dan akhirnya teman saya nggak lolos,” kata Jumari kepada detikX.

Pengamat pendidikan dan aktivis keberagaman Tunggal Pawestri mengatakan persoalan ini merupakan masalah klasik di LPDP. Dia pernah melakukan riset sederhana kepada penerima dan calon penerima beasiswa LPDP terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dalam sesi wawancara LPDP pada 2017. Hasilnya, banyak peserta yang mengaku mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang cenderung SARA, seksis, dan politis, terutama ketika sesi wawancara tes wawasan kebangsaan.

Dalam sesi ini, penguji kerap menanyakan pandangan peserta soal kemerdekaan Papua dan Partai Komunis Indonesia. Salah satu contohnya, pertanyaan apakah negara sudah benar untuk tidak menempatkan anak PKI dalam pemerintahan. Atau pertanyaan bagaimana pandangan peserta terkait kemerdekaan Papua.

“Bahkan yang lolos seleksi pun bercerita ke saya bahwa ketika dia diwawancara itu, banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Bahkan ada yang disuruh nyanyi Indonesia Raya gitu,” kata Tunggal kepada detikX.

Belakangan, Tunggal mendapatkan informasi bahwa LPDP sudah melakukan pembenahan terhadap masalah klasik ini. Salah satu caranya adalah memberikan peserta lembar evaluasi untuk merespons apa-apa saja yang mereka anggap tidak pantas atau relevan pada saat sesi wawancara.

“Tapi saya nggak tahu apakah itu masih berjalan atau tidak. Jika memang masih berjalan evaluasinya itu harusnya dilihat lagi gitu loh,” ungkap Tunggal.

detikX sudah menghubungi sejumlah pejabat di lingkungan LPDP untuk memberikan respons terkait keluhan dan kritik para penerima dan calon penerima beasiswa ini. Namun demikian, kami belum mendapatkan jawaban yang cukup dari pihak LPDP.

Direktur Beasiswa LPDP Dwi Larso sempat membalas pesan kami dan meminta kami untuk berkoordinasi dengan Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP Lukmanul Hakim. Namun Lukmanul menjawab seluruh direksi LPDP sedang sibuk.

“Mohon maaf, semua direksi sedang padat jadwal agendanya,” tulis Lukmanul melalui pesan singkat.

Kami juga telah menghubungi Dewan Pengawas LPDP Yanuar Nugroho. Namun Yanuar meminta kami menunggu jawaban resmi dari direksi LPDP.