Muda, Pekerja Keras, dan Cuci Darah

Ridwan Fadhil tak pernah menyangka hidupnya akan bergantung pada mesin cuci darah sejak berusia 23 tahun. Tidak ada riwayat penyakit turunan dalam keluarganya. Tidak ada diabetes. Tidak ada hipertensi sebelumnya.

“Memang murni dari pola hidup,” kata Ridwan kepada detikX pekan lalu.

Perubahan pola hidup Ridwan terjadi karena harus berjibaku memenuhi kebutuhan hidup. Setelah lulus dari pesantren pada usia 19 tahun, ia kuliah sambil bekerja sebagai tenaga sales di sebuah mal di Bandung. Dari sana semuanya berubah. Ia terpaksa kerap begadang hingga dini hari.

“Nggak ngira gitu jam 9 malam tiba-tiba meeting dadakan. Yang di mana waktunya buat istirahat itu sampai jam 22.00-an. Terus di sana lanjut ngerjain tugas kuliah belum beres, sampai jam 3 Subuh," ungkapnya.

Kondisi itu dibarengi dengan kebiasaannya mengonsumsi minuman berpemanis dalam kemasan dan jarang minum air putih. Selain itu, ia kerap mengonsumsi makanan siap saji.

“Iya, namanya anak kosan, pasti nggak jauh dari mi instan. Tiap hari pasti mi lagi, mi lagi," ucapnya.

Tak cukup sampai di situ. Ridwan juga memiliki kebiasaan mengonsumsi obat pereda nyeri tanpa pengawasan dokter selama bertahun-tahun.

“Dulunya tuh (saya) sering minum obat pereda nyeri (karena) sakit gigi, gigi geraham dua-duanya. Karena nggak mau dicabut, jadinya selalu minum obat pereda nyeri tiap hari, tiap sakitlah pokoknya. Itu selama dua tahun,” ungkapnya.

Serupa dengan itu. Selama sembilan tahun terakhir, Teguh Triono menjalani hidup yang sepenuhnya bergantung pada mesin cuci darah. Vonis gagal ginjal kronis stadium akhir yang ia terima pada 2017 mengubah segalanya.

Sebelum sakit, Teguh bekerja di sebuah perusahaan event organizer di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, yang menangani dekorasi pameran. Pekerjaan itu menuntutnya bekerja hingga larut malam, bahkan dini hari. Rutinitas yang kemudian disadari keluarganya sebagai faktor risiko serius.

“Iya, hipertensi itu. Tapi kami nggak tahu kalau ternyata suamiku tuh selama ini punya hipertensi,” kata istri Teguh, Dwi Novia (35), kepada detikX pekan lalu.

Hipertensi yang tidak terdiagnosis menjadi penyebab utama kerusakan ginjal Teguh. Kondisi tersebut berlangsung diam-diam, diawali dengan keluhan ringan, seperti sering pusing dan sakit pinggang.

“Paling keluhannya sering pusing aja sama sakit pinggang,” ujarnya.

Selain itu, Teguh memiliki kebiasaan konsumsi minuman tinggi gula dan natrium. Dwi mengingat suaminya jarang minum air putih.

“Dia (dulunya) merokok, terus suka minum minuman yang namanya kayak soda, soda susu, Kuku Bima susu, yang minuman berenergi itu,” kata Dwi.

Minuman tersebut, menurutnya, dikonsumsi hampir setiap hari untuk mengusir kantuk saat bekerja. “Saya akui memang, selama menjadi istrinya Mas Teguh, saya hampir jarang ngeliat dia minum air putih.”

Bahkan, saat makan, Teguh memilih minuman manis dibanding air putih. Kebiasaan itu berlangsung bertahun-tahun tanpa disadari sebagai ancaman serius.

“Kalaupun dia misalnya makan berat gitu, makan nasi, itu dia minumnya nggak air putih, tapi es teh manis gitu. Atau es-es kayak sirop atau Nutrisari. Dia hampir jarang banget minum air putih,” ujarnya.

Penonaktifan BPJS PBI Memperburuk Keadaan
Sejak awal menjalani cuci darah, Teguh mengandalkan BPJS Kesehatan. Biaya satu kali cuci darah yang mahal membuat layanan ini menjadi penopang utama keberlangsungan hidupnya.

Namun akses tersebut tidak selalu berjalan mulus. Ia pernah mengalami situasi ketika layanan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan suaminya tiba-tiba tidak aktif tepat pada hari jadwal cuci darah.

“BPJS suamiku sudah sempat mati. Sudah sempat merasakan suamiku tidak (menjalani) HD (hemodialisis) karena BPJS-nya tiba-tiba mati,” kata Dwi.

Situasi itu membuatnya panik karena, tanpa cuci darah, kondisi suaminya bisa memburuk dalam hitungan hari. Di sisi lain, proses reaktivasi BPJS Kesehatan tidak instan. Ia harus mendatangi kantor BPJS dan mengurus ulang melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama.

“Dari pihak BPJS bilang ini harus ke faskes tingkat I dulu. Jadi alurnya akan lama dan nggak bisa langsung aktif, (dan) dia bilang minimal 3 sampai 7 hari,” tuturnya.

Beruntung, melalui bantuan petugas puskesmas, BPJS Kesehatan suaminya bisa diaktifkan kembali pada hari yang sama. Namun kejadian serupa terjadi berulang.

“Sempat mati berkali-kali. Berapa kali ya, 2-3 kali mati. Tapi, ketika (layanan PBI) mati, saya langsung ke BPJS. Mati langsung ke BPJS gitu,” ujarnya.

Meski BPJS menanggung biaya cuci darah, banyak kebutuhan lain yang tidak tercakup, seperti transportasi, obat tambahan, dan kebutuhan sehari-hari.

Sebagai petugas kebersihan dengan gaji sekitar Rp 2,3 juta hingga Rp 2,5 juta per bulan, Dwi harus menghidupi tiga anak, membayar kontrakan, dan mendukung pengobatan suaminya.

“Itu benar-benar sangat-sangat kurang ya di aku,” ujarnya.

Kondisi itu memaksanya berutang untuk bertahan hidup. “Kami tuh jadi kayak ‘gali lubang tutup lubang,’ gitu,” katanya.

Nasib serupa dialami Budi, 53 tahun. Selama tujuh tahun terakhir terpaksa menjalani cuci darah. Namun, pada awal 2026 ini, ia mendadak mendapat kabar layanan PBI BPJS Kesehatan miliknya tak lagi aktif.

“Dampaknya awal-awal mah kaget ya. Emang baru pertama kali selama tujuh tahun itu nggak pernah ada masalah. Sabtu pagi saya biasa mau datang, dibilangnya, ‘Pak, BPJS-nya sudah nggak aktif’,” kata Budi kepada detikX pekan lalu.

Kondisi itu membuatnya tak bisa menjalani cuci darah sesuai jadwal. Apesnya, karena hari itu adalah akhir pekan, ia tak bisa langsung mengurus administrasi aktivasi BPJS Kesehatan.

“Sama puskesmas juga libur karena hari Sabtu. Ya akhirnya waktu itu nggak cuci," ungkapnya.

Budi berusaha mengurus kembali status kepesertaannya pada Senin. Ia mendatangi kelurahan, kantor BPJS Kesehatan setempat, hingga puskesmas. Namun prosesnya tak berjalan cepat.

“Saya proses, saya dapat, tapi (diminta) nunggu katanya. Sampai sore. Jadi kelewat lagi. Gara-gara kelewat itu, dampaknya yang agak parah,” ujarnya.

Akibat penundaan itu, ia mengalami pembengkakan di kedua kakinya. Selain itu, ia juga sempat mengalami sesak napas. Kondisi tersebut membuatnya kesulitan bergerak. Walaupun demikian, Budi baru bisa cuci darah pada hari Kamis, itu juga karena ia terpaksa beralih ke kepesertaan mandiri, yang harus membayar iuran.

“Kakinya semua (bengkak) sampai atas, Pak. Jadi di betis itu sudah keras,” ucapnya.

Terus Meningkat Tiap Tahun

Kasus gagal ginjal di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Jumlah pasien dilaporkan meningkat dan usia pasien yang membutuhkan terapi cuci darah juga makin muda. Pemerintah melihat perubahan ini berkaitan erat dengan gaya hidup masyarakat modern. Sementara itu, regulasi pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak masih dalam tahap awal penerapan.

Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi, mengatakan gagal ginjal pada dasarnya merupakan tahap akhir dari penyakit tidak menular yang berkembang dalam waktu lama.

Ia menjelaskan kerusakan ginjal biasanya terjadi selama bertahun-tahun, terutama karena hipertensi dan diabetes. Kedua penyakit tersebut memaksa ginjal bekerja lebih keras hingga akhirnya rusak. Oleh karena itu, gagal ginjal identik dengan kelompok usia lanjut. Namun kini banyak pasien cuci darah pada usia produktif.

“Kita lihat sudah mulai ada pada usia 35-40 tahun (dari) yang tadinya biasanya kita temukan pada usia di atas 50 tahun," kata Nadia kepada detikX pekan lalu.

Ia menambahkan, tren peningkatan kasus juga terlihat dari data pembiayaan kesehatan nasional. Sebelumnya, dalam rapat di DPR RI pada 9 Februari lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pasien cuci darah di Indonesia berjumlah sekitar 200 ribu jiwa. Setiap tahunnya bertambah sekitar 60 ribu pasien baru. Adapun pada awal tahun ini, ada 12.226 pasien cuci darah yang status kepesertaannya di BPJS Kesehatan dicabut secara paksa pemerintah.

Menurut Nadia, faktor terbesar yang mendorong peningkatan gagal ginjal pada usia produktif adalah pola konsumsi makanan dan minuman yang tinggi gula, garam, dan lemak. Makanan jenis itu dapat mengakibatkan obesitas, diabetes, dan hipertensi, yang akhirnya berpotensi merusak ginjal. Selain itu, konsumsi obat dan ramuan tanpa pengawasan juga berisiko.

Ia menjelaskan masyarakat urban sering mengonsumsi minuman manis berkemasan atau minuman lain, seperti kopi, di sela-sela pekerjaan. Kondisi itu tanpa disadari mengurangi asupan air putih yang sangat dibutuhkan oleh tubuh.

“Jadi, pada prinsipnya, itu kerusakan ginjal bukan suatu hal yang instan, (tetapi) suatu proses yang lama dan memang sangat dipengaruhi oleh gaya hidup," ucapnya.

Sebetulnya sudah ada payung hukum untuk menghindarkan para konsumen dari paparan gula, garam, dan lemak berlebih. PP 28 Tahun 2024 terkait pengendalian terhadap kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) dalam produk pangan olahan. Ini mengamanatkan pemerintah untuk memberi batasan pemakaian GGL pada makanan dan minuman cepat saji atau olahan. Sayangnya, hingga kini belum ada regulasi teknis turunan yang menetapkan ambang batas GGL pada makanan minuman olahan dan cepat saji.