Benang Kusut Krisis Sampah Menahun di Tangsel

Dari kejauhan rumah Agus tak terlihat. Tertutup gunungan sampah berwarna-warni yang membusung. Bau asam dan busuk menyerbu di sekitarnya. Air lindi, yang merupakan limbah tumpukan sampah TPA Cipeucang, Tangerang Selatan, Banten, mencemari saluran air bersih warga.

Dampaknya, dalam lima tahun terakhir, sumur Agus tak lagi bisa dipakai untuk mandi, memasak, apalagi minum.

“Kalau nggak hujan, (air sumur) item,” kata laki-laki berusia 50 tahun tersebut kepada detikX.

Agus lahir dan besar di sana, jauh sebelum Cipeucang ditetapkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah. Tanah itu milik keluarganya turun-temurun. Namun bertahun-tahun kemudian, batas antara lahan warga dan wilayah TPA tak pernah dibangun. Sampah dibuang begitu saja, dibiarkan menumpuk, tanpa turap maupun bronjong.

Ketika air kian menghitam, untuk bertahan hidup, keluarga Agus membeli tujuh galon air isi ulang setiap hari. Mandi, masak, minum, semuanya dari air yang harus dibeli. Harga yang mesti dibayar warga atas pengelolaan sampah yang gagal.

Keluhan soal air sebenarnya sudah lama disampaikan warga. Mereka mendatangi kantor UPT TPA Cipeucang, minta air bersih, minta kondisi dilihat langsung. Namun baru sekitar tujuh bulan terakhir, setelah keluhan berulang dan tekanan warga tak berhenti, bantuan air dari PDAM dikirim dengan mobil tangki.

Airnya dipakai seperlunya. Untuk minum, warga tetap membeli. Selain air, dampak lain terus dirasakan. Gatal-gatal, batuk, nyeri dada, maupun diare. Anak-anak dan orang dewasa sama-sama terdampak.

Jemuran tak bisa diletakkan di luar rumah. Pakaian menyerap bau. Saat hujan turun pada malam hari, Agus sering tak bisa tidur, khawatir gunungan sampah longsor.

Sebelum ada pengerukan, jarak gunungan sampah ke rumahnya tinggal sekitar 3 meter. Air lindi kerap masuk ke dapur. Bukan satu-dua kali. Bau pun tak pernah mengenal musim. Hujan atau kemarau tetap sama.

“Kalau bau mah terus-terusan,” ujar Agus.

Penutupan sementara TPA Cipeucang membuat kondisi sedikit berubah. Tak ada lagi truk sampah hilir mudik sepanjang hari. Kekhawatiran longsor berkurang. Namun ekskavator masih bekerja, bising suara mesin alat berat itu masih terdengar.

Menurut Agus, penutupan itu bukan akhir masalah. Sebab, selama bertahun-tahun, sampah di Cipeucang tak pernah benar-benar diolah. Hanya dipindahkan, ditimbun, dibiarkan. Dan warga di sekitarnya menanggung akibatnya.

Hanya berjarak beberapa meter dari rumah Agus, tetangganya, Khotimah—bukan nama sebenarnya—mesti mengosongkan rumah. Sebab, sebulan, terakhir ketika hujan turun, air hujan bercampur sampah membanjiri tempat tinggalnya hingga sepinggang.

“Ya kulkas, mesin pompa air, kasur, perabotan lain, semuanya kebanjiran. Belum dicek lagi itu bisa diperbaiki apa tidak,” kata Khotimah kepada detikX.

Ia kini bersama tiga anaknya mengontrak tak jauh dari rumah mereka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan memberikan kompensasi sampai waktu yang belum diketahui kepada Khotimah sebuah kontrakan untuk tinggal sementara.

Bukan hanya Khotimah, Adi—bukan nama sebenarnya—juga terpaksa mengontrak karena rumahnya yang tak jauh dari gunungan sampah juga mulai kebanjiran air bercampur sampah ketika hujan turun. Padahal tahun-tahun sebelumnya hal tersebut tak pernah terjadi.

Kondisi yang dialami Agus, Khotimah, dan Adi bukan kasus terpisah. Ia menjadi potret dari krisis pengelolaan sampah Tangerang Selatan yang pecah ke ruang publik setelah TPA Cipeucang bermasalah.

Setiap hari Tangsel menghasilkan ratusan hingga lebih dari seribu ton sampah. Selama bertahun-tahun, hampir seluruhnya bergantung pada Cipeucang. Masalahnya, TPA itu sudah lama kelebihan kapasitas dan dikelola dengan sistem open dumping.

Sampah ditumpuk, dipindahkan, lalu ditimbun kembali tanpa pengolahan memadai. Ketika Kementerian Lingkungan Hidup menjatuhkan sanksi administratif dan memerintahkan penutupan sementara, rantai pembuangan pun terputus.

Penutupan Cipeucang tak diiringi kesiapan alternatif yang memadai. Sebagian sampah dialihkan ke luar daerah ke Bogor, Serang, hingga direncanakan ke Pandeglang, tetapi jumlahnya jauh dari cukup menampung timbulan sampah harian. Sisanya menumpuk di TPS-TPS yang kapasitasnya terbatas. Ketika TPS penuh atau ikut ditutup, sampah kehilangan tujuan akhir.

Di banyak titik kota, sampah lalu berpindah ke bahu jalan, pasar, dan lahan kosong. Truk pengangkut tak lagi punya tempat menurunkan muatan. Tumpukan setinggi manusia muncul di Ciputat, Pamulang, hingga Serpong. Bau menyengat kembali memenuhi permukiman, tak hanya di sekitar TPA, tapi juga di tengah kota.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan menetapkan status darurat sampah dan mengerahkan armada tambahan untuk mengangkut timbunan yang mengular di jalan. Namun langkah itu bersifat tambal sulam. Bagi warga di sekitar Cipeucang, penutupan TPA memang mengurangi lalu lalang truk dan kecemasan longsor. Sebaliknya, bagi warga kota secara keseluruhan, dampaknya justru terasa lebih luas. Sampah yang dulu menggunung di satu titik sempat muncul di mana-mana.

Ketika pembuangan di dalam kota tersendat, persoalan bergeser ke luar wilayah. Dugaan aliran sampah Tangsel ke daerah lain pun mencuat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor mengakui krisis di Tangerang Selatan ikut mendorong maraknya pembuangan sampah ke luar daerah, termasuk secara ilegal.

“Memang sudah sangat darurat khusus Jabodetabek ini. Seperti misalnya Tangerang Selatan sudah nggak ada lagi tempat mereka untuk pembuangan sampah, sehingga sampah-sampah yang ada, baik secara legal maupun ilegal, berkeliaran pembuangannya,” kata Pelaksana Tugas Kepala DLH Kabupaten Bogor Teuku Mulya kepada detikX.

Dugaan aliran sampah ke luar wilayah itu dibantah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan Bani Khosyatullah menegaskan pihaknya tidak pernah membuang sampah secara liar, apalagi merekomendasikan pembuangan ke daerah lain di luar kerja sama resmi.

“Yang jelas, kami tidak mungkinlah, tidak mungkin melakukan pembuangan sampah secara liar. Kami lakukan yang legal saja,” kata Bani kepada detikX.

Ia mengklaim Pemkot Tangsel hanya mengirim sampah melalui skema kerja sama antardaerah dan pihak swasta yang sah.

Menurut Bani, krisis yang memuncak pada akhir 2024 hingga awal 2025 dipicu oleh berhentinya pelayanan di TPA Cipeucang karena sudah kelebihan daya tampung. TPA tersebut untuk sementara ditutup guna penataan.

“Karena TPA yang sekarang Cipeucang ini sementara kita tidak dilakukan pelayanan. Hanya dilakukan perbaikan,” ujarnya.

Perbaikan yang dimaksud meliputi terasering untuk mencegah longsor serta pembangunan akses jalan menuju area landfill. Dalam kondisi itu, Pemkot Tangsel mengalihkan pengelolaan sampah melalui kerja sama dengan sejumlah pihak.

Selain Kota Serang, DLH Tangsel bekerja sama dengan PT ASP Kumbong dan TPA Regional Lulut Nambo di Jawa Barat. Langkah ini, kata Bani, diambil setelah rencana kerja sama dengan Kabupaten Pandeglang gagal terealisasi meski nota kesepahaman telah diteken.

“Realisasinya ada penolakan dari Kabupaten Pandeglang, sehingga itulah yang menyebabkan kita TPA-nya… kerja samanya tidak terjadi,” ujarnya.

Bani mengakui, pada periode itu, pelayanan pengangkutan tidak berjalan optimal. “Sempat sampah di mana-mana di koridor sampai di flyover Ciputat, Pasar Cimanggis, Jombang,” katanya.

Kondisi mulai mereda setelah kerja sama baru berjalan. “Sekarang alhamdulillah sudah kondusif, relatif,” ujar Bani.

TPA Cipeucang, kata Bani, hanya memiliki luas 7-8 hektare dan selama ini bergantung pada landfill tiga, yang sudah kelebihan kapasitas. Rata-rata sampah yang masuk ke TPA mencapai sekitar 427 ton per hari. Ke depan, Pemkot Tangsel merencanakan pembangunan landfill empat di kawasan yang sama. Berbeda dari sebelumnya, landfill baru itu diklaim akan menerapkan sistem sanitary landfill dan hanya menerima residu dari fasilitas pemilahan atau material recovery facility (MRF).

“Kalau selama ini sampah dalam bentuk open dumping, tapi kami nanti ke depan sampah itu diolah dulu,” ujarnya.

Meski demikian, bagi warga di sekitar Cipeucang, penjelasan administratif itu belum serta-merta menghapus jejak krisis yang sudah telanjur terjadi. Gunungan sampah masih berdiri, bau masih menghantui, dan air bersih tetap harus dibeli.