Lima Jam Prabowo Bersama Oposisi

Akhir Januari lalu, eks Ketua KPK Abraham Samad mendapat panggilan telepon mendadak dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Dalam percakapan singkat itu, Sjafrie mengundang Abraham untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 30 Januari 2026. Belakangan, Sjafrie menyebut ini pertemuan dengan tokoh oposisi.

"Saya tanya Pak Sjafrie, 'Pak Sjafrie, saya diundang dalam kapasitas sebagai apa?' Dia bilang, 'Sebagai Ketua KPK yang cukup kritis,' gitu," ucap Abraham kepada detikX akhir pekan lalu.

Rencananya, pertemuan itu digelar di kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor. Namun, pada hari Jumat sekitar pukul dua belas, Abraham menerima kabar pertemuan digeser ke Kertanegara, Jakarta Selatan, menjelang petang.

Di rumah keluarga Prabowo itu, pertemuan digelar dalam satu meja besar, di ruangan yang disebut Abraham sebagai bekas ruang kerja ayah Prabowo, Soemitro Djojohadikoesoemo. Ada hiasan pigura bergambar Jenderal Soedirman di salah satu dindingnya.

“Jadi, kami duduk semua, (posisi) Pak Prabowo (berada) di ujung, kan, terus dalam satu meja, gitu,” kata Abraham.

Prabowo didampingi sejumlah pejabat, antara lain Sjafrie, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta sejumlah wakil menteri dan kader Partai Gerindra. Selain Abraham, tamu undangan lainnya ialah peneliti senior BRIN Siti Zuhro, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno, dan mantan jenderal polisi bintang tiga Susno Duadji.

Walaupun demikian, dalam forum itu, para pendamping Prabowo, jajaran pemerintah, tak diberi kesempatan bicara. Menurut Abraham, mereka hanya sesekali mengatakan ‘siap’ saat ditunjuk dan dimintai konfirmasi oleh Presiden. Selebihnya, forum tersebut diisi perbincangan antara Presiden dan para undangan dari kalangan sipil.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo membuka diskusi dengan presentasi sekitar 30 menit. Ia memaparkan hasil keikutsertaan Indonesia dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, serta posisi Indonesia dalam Forum Perdamaian Gaza (Board of Peace) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Agenda lain yang dibahas adalah keberadaan satgas penyelamatan sumber daya alam, pemberantasan korupsi, dan reformasi kepolisian.

“Sehingga cukup lama, ada sekitar 5 jam,” kata Abraham.

Bahkan, saking padatnya diskusi, para peserta tidak sempat makan malam. “Selesai jam 9 malam, (kami) nggak sempat makan," tambahnya.

Menurut Abraham, Prabowo juga memamerkan upaya penyelamatan sumber daya alam melalui pembentukan satuan tugas khusus di bawah koordinasi Sjafrie. Dalam forum itu, Presiden mengklaim telah banyak menindak bisnis-bisnis ekstraktif ilegal yang dibekingi oleh para jenderal.

“Dia bilang bahwa di situ banyak yang bermain. Yang bermain itu orang-orang, para oligarch yang besar. Kemudian, banyak juga oknum-oknum jenderal, gitu," ungkapnya.

Menanggapi itu, Abraham juga memaparkan pandangannya mengenai rendahnya indeks persepsi korupsi Indonesia.

“Pak, IPK (Indeks Persepsi Korupsi) kita ini masih anjlok, (peringkat) 37 kalau nggak salah, ya. Itu deketan dengan Nepal. Jadi kita harus malu,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya memberantas korupsi hingga ke akar, termasuk judicial corruption, di tubuh aparat penegak hukum.

“Kalau (hanya) permukaannya (saja), maka kita nggak dapat,” katanya.

Terkait bersih-bersih di tubuh aparat penegak hukum, Abraham menyebut seluruh peserta yang hadir sepakat bahwa reformasi Polri harus dimulai dengan pergantian pimpinan.

“Seluruh peserta yang hadir di situ, tokoh-tokoh yang diundang, sepakat meminta kepada Presiden untuk dilakukan reformasi kepolisian dengan mengganti pucuk pimpinan Polri,” ujarnya.

Bahkan, menurut Abraham, Prabowo menyatakan tidak keberatan jika kepolisian berada di bawah kementerian.

“Bagi pemerintah, tidak ada masalah kalau kepolisian itu berada di bawah kementerian,” kata Abraham menirukan pernyataan Prabowo.

Dalam sesi lain, Abraham secara terbuka juga mengkritik pelemahan KPK pascarevisi Undang-Undang KPK 2019.

“Saya bilang karena ini terkait ketika Undang-Undang KPK direvisi, KPK menjadi lemah,” ujarnya.

Ia menyebut secara eksplisit nama-nama pimpinan KPK yang, menurutnya, bermasalah, termasuk Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar, serta menyoroti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

“Tes yang dilakukan Firli terhadap teman-teman KPK, yang disebut Tes Wawasan Kebangsaan, itu sifatnya abal-abal,” kata Abraham.

Ia mendesak agar Undang-Undang KPK dikembalikan seperti semula dan 57 pegawai KPK yang disingkirkan dikembalikan.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Prabowo berjanji akan membahasnya lebih lanjut. Pertemuan lanjutan direncanakan akan digelar di Hambalang dengan forum yang lebih luas.

“Ini harus didiskusikan, Pak Abraham, dengan pihak-pihak terkait karena kan menyangkut undang-undang dan lain-lain sebagainya,” ujar Abraham menirukan respons Prabowo.

Sementara itu, Susno Duadji mengaku diundang secara mendadak ke kediaman Prabowo. Ia juga tanpa diberi gambaran topik apa pun yang akan dibahas.

“Sebelum Jumatan dikasih tahu oleh orang dalam, ya. Orang dalam Istana (mengabarkan) ‘Mohon kehadirannya pada jam 16.30 WIB,’ gitu,” ujar Susno kepada detikX akhir pekan lalu.

Pertemuan itu, menurut Susno, berlangsung sangat cair dan jauh dari kesan formal kenegaraan.

“Kami ngobrol sambil ngopi, sehingga kita tidak ada rasa takut, gitu. Bapak Presiden sedang ngomong pun, kita boleh langsung nyela, nggak perlu izin-izinan,” katanya.

Di awal pertemuan, Prabowo menegaskan bahwa dirinya aktif memantau opini publik, termasuk di media sosial. Menurut Susno, Prabowo mengikuti perdebatan di Twitter atau X hingga siniar meski dengan keterbatasan waktu.

“Saya ini, walaupun Presiden, saya ini nonton media sosial, lho,” kata Prabowo, sebagaimana ditirukan Susno. “Saya tahu semua.”

Salah satu bagian penting dalam pertemuan itu adalah ketika Prabowo berbicara soal penertiban tambang timah ilegal. Susno menyebut Presiden secara terbuka menyinggung peran aparat sebagai beking.

“Dia tahu siapa, dia memperingatkan para beking tambang itu ya, jenderal polisi, jenderal tentara, dia udah ingatkan semua. Dan kalau masih ngotot, dia akan tangkap itu,” ujar Susno.

Prabowo, kata Susno, juga menyinggung keterlibatan orang dalam PT Timah Tbk dan dampak besar dari penutupan tambang liar. Kondisi serupa juga terjadi di sektor batu bara dan sawit.

Susno menegaskan Prabowo berbicara sangat terbuka soal siapa yang menguasai ekonomi Indonesia.

“Termasuk siapa yang nguasai duit se-Indonesia ini, hanya segelintir orang gitu, dan duitnya di mana, dari apa duitnya, beliau sebut, kok,” ujarnya.

Menurut Susno, dalam momen itu, Prabowo berusaha menepis anggapan sebagai presiden boneka.

“Dia tunjukkan, ‘Ini lho, bukan, saya itu bukan boneka. Ini yang sudah saya lakukan, ini yang sudah lakukan’,” kata Susno.

Bahkan, ketika menyebut nama-nama besar, Prabowo tidak ragu. “Yang kelompok ini banyak duitnya, kelompok ini banyak duitnya, Riza Chalid yang hebat bener, dia nggak takut,” ujar Susno.

Keterangan serupa juga disampaikan Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, yang turut hadir dalam pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara.

“Prabowo menjelaskan tentang akumulasi perampokan negara, ini kelompok perampoknya, ini cara merampoknya, apa segala gitu,” kata Said Didu kepada detikX akhir pekan lalu.

Ia mengatakan, dalam diskusi itu, juga dibahas secara terbuka soal praktik ilegal yang dilindungi aparat berpangkat tinggi, termasuk di sektor industri ekstraktif.

“Saya menyatakan memang, ‘Bapak sentuh itu bintang-bintang semua, Pak.’ Iya, memang bintang semua, dan tokoh politik juga ada di balik itu semua ilegal-ilegal ini,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, kata Said Didu, nama Riza Chalid juga disebut secara spesifik. “Ini harus dituntaskan karena ini kan simbol oligarki yang sangat kuat,” ujar Said Didu.