Aceh Belum Pulih

Jalanan di Kabupaten Aceh Tamiang masih dipenuhi lumpur dan sebagian lainnya belum bisa dilintasi. Di Kecamatan Sekerak—yang terdampak paling parah—sepanjang mata memandang hanya terlihat lumpur dan kayu-kayu gelondongan yang berserakan di mana-mana.

“Empat kampung hilang. Satu kampung tinggal masjid doang. Rumahnya habis tersapu kayu-kayu gelondongan,” tutur Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tamiang Iman Suhery kepada detikX pekan lalu.

Tiga pekan setelah banjir dan tanah longsor melanda, kondisi Aceh Tamiang belum juga pulih. Kota ini menjadi yang terdampak paling parah. Iman Suhery menggambarkan situasi ketika banjir datang. Hujan deras sejak sore. Angin kencang menumbangkan puluhan pohon di jalan utama Aceh Tamiang. Listrik di seluruh kota padam. Sinyal hilang. Dan air tiba-tiba saja menerjang. Kaos. Jalur komunikasi yang sudah disiapkan untuk menghadapi bencana terputus.

Dengan menggunakan perahu karet, Iman melihat semua daratan di kota ini menjelma lautan berwarna cokelat. Markas BPBD Aceh Tamiang, tempat meletakkan logistik darurat bencana, bahkan juga tenggelam. Aktivitas pemerintahan terhenti. Aceh Tamiang lumpuh.

Pemerintah Aceh Tamiang baru bisa melakukan komunikasi ke luar daerah dua hari setelah banjir pertama kali menerjang. Iman bersama Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menerobos arus deras menggunakan perahu karet untuk mencapai Bukit Rata, titik tertinggi di Aceh Tamiang.

“Di situlah Pak Bupati dan saya bisa melihat bahwa masih ada daratan di Aceh Tamiang. Kami pikir semua air,” ungkap Iman. “Kami dapat info dari warga di situ, ada yang punya Orari (Organisasi Amatir Republik Indonesia). Menggunakan itulah kami baru bisa berkomunikasi ke luar meminta bantuan.”

Akibat skala banjir yang sedemikian besar itu, sebanyak 12 kecamatan di Aceh Tamiang tenggelam. Sekitar 310 ribu jiwa terdampak dan 66 orang meninggal dunia.

Sampai hari ini, sekitar 93.627 warga masih tinggal di tenda pengungsian. Sebagian tertahan karena rumahnya hancur diterjang kayu gelondongan. Sarana dan prasarana untuk pelayanan masyarakat masih digenangi lumpur. Dua yang kini sudah bisa beroperasi hanya Rumah Sakit Umum Daerah Muda Sedia Aceh Tamiang dan kantor pencatatan sipil. Sisanya masih dalam proses pembersihan.

Sebagian besar jaringan listrik di Aceh Tamiang belum pulih. Masyarakat sangat membutuhkan listrik agar air bisa menyala. Sebab, praktis, selama tiga pekan ini, masyarakat hanya bisa mandi seadanya dengan air mineral botol.

Kepala Dinas Sosial Aceh Tamiang Zulfiqar mengatakan aktivitas pemerintahan pun kini harus berjalan secara konvensional. Pendataan jumlah korban, bantuan, hingga dampak kerusakan hanya bisa ditulis di atas kertas. Pemerintah, kata Zulfiqar, belum bisa membuat catatan digital lantaran keterbatasan tenaga genset dan sinyal internet.

“Kalau bantuan sudah siang-malam berdatangan. Cuma terkendala masalah angkutan ini kan. Jadi terkendala agak lambat proses itu masalah angkutan. Ya maklum sendirilah, keadaan, kan,” ungkap Zulfiqar via telepon.

Di kabupaten yang lain, Bener Meriah, 14 orang masih hilang. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah Ilham Abdi mengungkapkan, sampai setidaknya akhir pekan lalu, 8.947 jiwa masih tertahan di tenda pengungsian. Sekitar 35.664 jiwa terisolasi di desa-desa yang terdampak parah.

Bantuan logistik sudah berdatangan, tetapi distribusinya masih terhalang akses yang tertutup lumpur. Ditambah lagi, Bener Meriah kini mengalami kelangkaan bahan bakar minyak, yang membuat kendaraan alat berat tidak bisa beroperasi optimal untuk menerobos titik longsor. Praktis, sejak banjir dan longsor melanda kota ini hingga setidaknya akhir pekan lalu, jalur darat menuju Bener Meriah masih tertutup total.

“Dari pemda Bener Meriah telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya menggunakan jasa kuli panggul untuk membawa BBM masuk dan dialokasikan untuk operasional alat berat membawa BBM,” ungkap Ilham.

Di Aceh Timur, sebagian masyarakat terdampak juga belum pulang kembali ke rumah masing-masing. Mereka masih menginap di tenda-tenda pengungsian dan surau-surau. Mereka terpaksa tinggal secara komunal karena rumahnya rusak.

Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky mengatakan, sampai setidaknya akhir pekan lalu, warganya masih membutuhkan bantuan makanan. Logistik yang ada saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan seluruh warga terdampak banjir.

Tenda-tenda pengungsian juga masih amat dibutuhkan. Sebab, yang ada saat ini hanyalah tenda-tenda darurat, yang tidak cukup layak untuk pengungsi.

“Kita butuh tenda yang 4x4 meter agar menjadi tempat hunian sementara bagi korban, serta WC portabel. Saya sudah mohonkan ke BNPB, tapi belum ada realisasinya,” kata Iskandar.

Pemkab Aceh Timur, kata Iskandar, kini tengah kewalahan menghadapi situasi pascabanjir. Listrik yang masih padam, sinyal internet yang sulit, hingga akses jalan yang tertutup menjadi kesulitan tersendiri Pemerintah Kabupaten Aceh berkoordinasi untuk mengirimkan bantuan ke masyarakat terdampak.

Aceh Timur, sambung Iskandar, masih sangat membutuhkan bantuan pemerintah pusat untuk menghadapi situasi kali ini. Salah satu yang amat dibutuhkan adalah bantuan pengiriman alat berat agar Pemkab Aceh Timur bisa membuka daerah-daerah terisolasi dan membersihkan sejumlah fasilitas kesehatan yang tertutup lumpur.

“Sekarang pelayanan kesehatan di kecamatan dipindahkan ke tenda di pinggir jalan. Ada juga di gedung lain yang tidak terendam banjir dengan peralatan seadanya,” tambah Iskandar.

Juru bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, mengamini bahwa Aceh kini belum pulih sepenuhnya. Ratusan ribu warga terdampak belum pulang ke rumah masing-masing.

Sebagian besar warga masih kesulitan mandi karena tidak ada air bersih. Dampaknya, sebagian warga kini mulai mengalami gatal-gatal dan diare. Lumpur yang sudah mengering kini mengembuskan debu-debu ke udara, mengakibatkan sebagian warga menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Sejumlah kecamatan masih terisolasi, termasuk beberapa di Bener Meriah dan Aceh Tengah. Warga terpaksa berjalan melewati hutan dan jalan-jalan berbukit sejauh puluhan kilometer untuk sekadar mendapatkan beras.

“Daerah mereka itu kan seperti Jawa Barat, berbukit-bukit, sehingga mereka putus satu jalan. Ke jalan yang lain mereka terisolasi,” kata Murthalamuddin.

Murthalamuddin mengatakan proses pemulihan Aceh berjalan lamban lantaran semua sendi perekonomian dan pemerintahan di provinsi ini lumpuh. Ditambah lagi, pemerintah menutup bantuan internasional dan mempersulit bantuan dari masyarakat sipil, yang membuat pemkab maupun pemda di Aceh kini hanya bisa bergantung kepada pemerintah pusat.

Sialnya lagi, banyak pejabat yang datang ke Aceh seolah hanya memberikan janji-janji kosong. Para pejabat itu, kata dia, hanya bersikap ABS (asal bos senang) di depan Presiden Prabowo Subianto dengan berjanji bisa menuntaskan persoalan pascabencana di Aceh, termasuk jaringan listrik dan akses air bersih. Namun, kenyataannya, kata Murthalamuddin, semuanya belum terealisasi.

“Sampai kita pertanyakan apakah kita ini tidak dianggap bagian dari NKRI segala macam. Kenapa kita sampai seperti itu? Karena kita sudah nggak tahan tiap hari tiap malam datang kiriman orang nangis, ini itu mohon,” pungkas Murthalamuddin.