PPP Konflik di Ancol, Padam di Kuningan

Eks Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy merupakan salah satu pihak sempat getol menginginkan perubahan. Dia menolak Muhamad Mardiono memimpin partai yang didirikan pada 5 Januari 1973 ini. Dalam hal ini, Mardiono cukup menjadi pelaksana tugas selama tiga tahun untuk menggantikan Suharso Monoarfa, yang dipecat sebagai Ketua Umum PPP.

PPP di bawah kepemimpinan Mardiono menjadi pertama kalinya tidak bisa meloloskan kadernya untuk menjadi anggota DPR RI. Mereka terganjal syarat minimal 4 persen ambang batas parlemen. Sebab, hanya mendapatkan 3,87 persen perolehan suara. Dengan demikian, Romahurmuziy alias Rommy menganggap Mardiono telah gagal. Bahkan, menurutnya, bukan hanya dia yang menolak Mardiono.

"Penolakan-penolakan oleh DPC Itu sudah tersebar di semua media sosial di lingkungan PPP," ucapnya kepada detikX pekan lalu.

Menurut Rommy, lebih mengecewakan lagi kegagalan PPP mendarat di Senayan justru terjadi saat tidak ada konflik internal partai. Sementara itu, suara PPP di pemilu tingkat daerah juga masih tergolong tinggi. 

"Kita suara di kabupaten/kotanya 8,3 juta suara, DPR RI-nya hanya 5,8 juta. Padahal, untuk kebutuhan lolos parliamentary threshold, itu hanya 6 juta. Jadi cuma kurang 182 ribu sebenarnya," ungkapnya.

Gus Taj Yasin, Pak Agus, dan saya kemudian disepakati untuk kita lakukan rekonsiliasi agar tidak terjadi perbedaan sudut pandang atau perbedaan pendapat yang kemudian menjadi tajam dan berkesinambungan."

Dengan kondisi tersebut, Muktamar X PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara pada, Sabtu, 27 September lalu sempat panas dan diwarnai adu jotos. Hasil Muktamar juga sempat terpecah menjadi dua kubu. 

Kubu muktamirin yang menetapkan Mardiono dan yang mengakui Agus Suparmanto sebagai ketua umum terpilih. Dia menyebut Muktamar sebagai gelanggang perebutan kuasa antara pihak pendukung Mardiono dan kubu Agus, yang menghendaki adanya perubahan di struktur DPP.

"Jadi ada keinginan dari Pak Mardiono bersama gengnya untuk mempertahankan kekuasaan di PPP," tuturnya.

Namun, tanpa diduga, enam hari setelah kepengurusan PPP di bawah Mardiono diakui oleh Kementerian Hukum, terjadi islah atau perdamaian antarkubu. Anak Amir Uskara (ketua sidang yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum) yang sempat ditetapkan menjadi Sekjen PPP, yaitu Imam Fauzan Amir Uskara, digantikan oleh Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin. Sedangkan jabatan Imam Fauzan digeser menjadi Bendahara Umum PPP.

Kemudian Agus Suparmanto ditetapkan sebagai Wakil Ketua Umum PPP. Sedangkan Ketua Umum PPP tetap Mardiono. Ini hasil dari pertemuan mereka dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada Senin, 6 Oktober 2025 di Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Gus Taj Yasin, Pak Agus, dan saya kemudian disepakati untuk kita lakukan rekonsiliasi agar tidak terjadi perbedaan sudut pandang atau perbedaan pendapat yang kemudian menjadi tajam dan berkesinambungan," jelas Mardiono. Dia juga menjelaskan proses rekonsiliasi itu dilakukan sejak Sabtu, 4 Oktober lalu.

Perlu Lekas Solid untuk Memenangkan Pemilu 2029

Juru bicara PPP Usman Tokan mengatakan proses islah tersebut dijembatani oleh ‘orang baik’ yang mempertemukan kedua kubu. Pertemuan itu digelar beberapa hari setelah terbitnya SK dari Menkum.

"Ada orang baik yang sayang juga dengan PPP, berupaya membangun komunikasi kedua belah pihak dan ada kesepakatan untuk bertemu," kata Usman kepada detikX.

Kedua kubu, kata eks Ketua DPP PPP ini, sepakat akur karena punya tujuan yang sama, yaitu mengembalikan PPP ke Senayan. Setelah pertemuan ini, keduanya sepakat menyusun kepengurusan baru secara bersama-sama (ketua, sekretaris, dan bendahara partai). 

"Diharapkan tidak ada lagi kubu-kubuan. Sudah jadi satu kubu. Yang pertama harus dilakukan adalah duduk bersama untuk membentuk susunan kepengurusan gabungan ya, hasil rekonsiliasi," ucapnya.

Rommy mengatakan bersatunya Agus Suparmanto dengan Mardiono sore kemarin didasarkan atas kompromi dan kesepakatan. Ia juga mengatakan proses tersebut secara AD/ART PPP sebetulnya tidak seratus persen bisa dibenarkan. 

"Tapi, dalam politik, kompromi dan kesepakatan para pihak letaknya di atas peraturan. Karena pada dasarnya peraturan dibuat sebagai titik pijak. Jika para pihak sudah berpijak di titik yang sama, kesepakatan yang dibuat menjadi kebenaran faktual. Apalagi tujuannya mulia, agar perdamaian segera tercapai dan tidak ada pecat-memecat anggota DPRD dan DPW/DPC PPP seluruh Indonesia," ucapnya melalui pesan singkat pada Selasa, 7 Oktober 2025.

Dalam kesempatan itu, Rommy juga minta maaf atas nama keluarga besar PPP dengan adanya kegaduhan yang terjadi di perhelatan Muktamar X PPP. Ia sekaligus mengumumkan, setelah kegaduhan tersebut, ia bukan lagi bagian dari kepengurusan PPP yang baru.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno membenarkan perlunya evaluasi para kader hingga Ketua Umum atas preseden buruk tak lolosnya PPP ke Senayan pada 2024. Menurutnya, konflik itu kisah lama. Justru jika dualisme partai dibiarkan terus berlarut-larut tanpa penyelesaian, akan mengancam keberhasilan PPP pada pemilu mendatang. 

"Untungnya PPP ini cepat recovery, cepat melakukan islah politik. Kalau dualismenya Ini berkepanjangan, apalagi misalnya berlanjut pada gugatan ke pengadilan, itu tidak akan menyelamatkan apa pun di masa mendatang dan itu sangat merugikan PPP," kata Adi kepada detikX.

Peluang PPP lolos ke parlemen, kata Adi, masih cukup terbuka. Hal itu didukung dengan potensi turunnya ambang batas parlemen. 

"Caleg yang diusung kemarin Itu harus dimajukan kembali. Jadi caleg-caleg prioritas, caleg-caleg yang menang itu wajib hukumnya dimajukan kembali pada 2029. Karena kekuatan politik merekalah yang kemudian membuat PPP mendapat suara 3,89 persen," ucapnya.

Menurut Adi, hal itu lebih memungkinkan setelah terjadi islah antara Mardiono dan Agus. Masih ada waktu sekitar empat tahun bagi keduanya untuk melakukan kerja-kerja politik ke bawah.

Pakar komunikasi politik Universitas Islam Bandung Muhammad E Fuady mengatakan dualisme di tubuh PPP sejatinya bukanlah fenomena baru. Ada beberapa faksi yang masing-masing memiliki agenda untuk memenangkan jagoannya. 

Di sisi lain, fungsionaris partainya kehilangan kepercayaan terhadap kader internalnya sendiri. Hal ini membuka jalan bagi tokoh eksternal sebagai solusi instan. Salah satunya dengan cara menggandeng Sandiaga Uno sebagai sosok populer yang dianggap bisa mendongkrak elektabilitas PPP, tetapi ternyata tak terlalu efektif.

"Kehadiran partai-partai seperti PKB, PKS, dan PAN sebelumnya telah menggerus basis pemilih PPP. KH Maimun Zubair, figur sentral di PPP, telah tiada. Ketokohan pimpinan parpol lain dinilai lebih menarik bagi konstituen. Apalagi dua Ketum PPP dalam satu dekade terakhir, Suryadharma Ali dan Romahurmuziy, tersandung kasus yang berakhir dengan vonis hukum," kata Fuady dikutip dari detikJabar pada Minggu, 5 Oktober 2025.