Adu Jotos Muktamar Partai Ka’bah

Ketika situasi Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah ricuh, Amir Uskara tiba-tiba mengangkat palu sidang dan menanyakan persetujuan peserta untuk menetapkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum Partai. Setelah terdengar suara ‘setuju’ dari beberapa orang, Amir lantas mengetuk palu sidang dan menetapkan Utusan Khusus Presiden Prabowo Bidang Ketahanan Pangan itu sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi.

“Pikiran saya sebagai pimpinan sidang, daripada banyak korban, ya saya harus bersikap. Bagaimana supaya ini bisa segera selesai,” kata mantan Wakil Ketua Umum PPP ini kepada detikX pekan lalu.

Muktamar yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu, 27 September lalu, itu diwarnai aksi saling jotos di antara para pendukung calon Ketua Umum, khususnya pendukung Mardiono dan Agus Suparmanto. Mardiono disokong Amir Uskara. Sedangkan Agus disokong oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy.

Kedua kubu memiliki versi yang berbeda siapa yang menjadi biang keladi rusuh dan siapa yang menjadi Ketua Umum terpilih. Kubu Mardiono menuding barisan pendukung Agus yang sengaja memercik kekisruhan. Sebaliknya, kubu Agus menuding kubu sebelahlah yang memulai lebih dulu.

Amir mengatakan sejak awal kelompoknya sudah mendengar informasi bahwa kelompok pendukung Agus akan sengaja membuat kerusuhan agar Muktamar berjalan buntu. Dengan adanya kebuntuan itu, kata Amir, mereka ingin menyelipkan pasal baru dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai agar orang dari luar partai, yakni Agus, bisa mencalonkan diri sebagai ketum.

Pasalnya, berdasarkan AD/ART yang ditetapkan pada Muktamar IX PPP di Makassar, calon Ketua Umum hanya bisa berasal dari kalangan internal partai. Syarat khususnya, harus pernah menjabat ketua DPP atau ketua DPW. Kubu Agus dituding memaksa ingin mengubah pasal tersebut.

“Itu terbaca oleh kami. Jadi memang ada upaya untuk membuat gaduh supaya mereka ya bisa ada bargaining-bargaining, cuma kan kami nggak kasih ruang itu,” kata Amir, yang menjadi pemimpin sidang Muktamar PPP waktu itu.

Juru bicara PPP Usman Tokan menambahkan, sejak awal, kubu Agus Suparmanto sudah memancing kegaduhan. Mereka dituding terus meneriaki Mardiono untuk turun dari podium saat membacakan pidato pembukaan Muktamar. Situasi semakin panas ketika Amir Uskara mengambil alih agenda untuk memimpin sidang pertama Muktamar dengan agenda pembacaan tata tertib.

Saat itu, kata Usman, sudah mulai terjadi pelemparan kursi ke arah pimpinan sidang hingga terjadi pemukulan kepada salah satu pendukung Mardiono. Para pendukung Mardiono lantas membentuk barisan di depan meja pimpinan sidang untuk melindungi dari kursi-kursi yang dilemparkan kubu Agus.

“Mereka (kubu Mardiono) sifatnya bertahan. Diperintahkan oleh Pak Mardiono, supaya jangan ikut menyerang,” ungkap Usman saat berbincang melalui telepon dengan detikX pekan lalu.

Kerusuhan itu, sambung Usman, sudah diprediksi kubu Mardiono lantaran sebelumnya Muhammad Romahurmuziy mengancam akan bertindak keras dalam Muktamar. Dalam sebuah ruang VIP yang hanya bisa dimasuki para pimpinan pusat PPP, kata Usman, Rommy sempat menyatakan kepada salah satu pendukung Mardiono, ia akan mengambil langkah keras. Pernyataan itu ditangkap kubu Mardiono sebagai ancaman kekerasan.

“Kalau memang mau main kekerasan, saya lebih keras lagi!” kata Usman menirukan apa yang disampaikan Rommy kepada salah satu pendukung Mardiono di ruang VIP.

Rommy membantah tudingan tersebut. “Ngarang aja. Siapa yang tebar fitnah?” kata Rommy melalui pesan singkat kepada detikX.

Rommy justru menuding balik kelompok Mardiono sebagai biang keladi rusuh. Ia menyebut kelompok Mardiono-lah yang memulai pemukulan terhadap pendukung Agus.

Pemukulan terjadi ketika para pendukung Agus berjalan keluar dari ruang Muktamar sembari meneriakkan yel-yel perubahan setelah Mardiono membacakan pidato pembukaan Muktamar. “Terus dipukul sama rombongannya Pak Mar, sehingga kemudian terjadilah reaksi balik. Terjadilah pukul-pukul, akhirnya dilerai,” ungkap Rommy.

Situasi panas ini berlangsung sekitar 30 menit. Sidang Muktamar pun kembali dilanjutkan dengan Amir Uskara sebagai pemimpin sidang.

Dalam sidang yang dipimpin Amir itu, terjadi banyak interupsi dari kelompok pendukung Agus. Mereka meminta agar Amir diganti lantaran jelas-jelas menjadi bagian dari tim sukses Mardiono. Interupsi demi interupsi datang dari kelompok Agus lantaran mereka sudah mendengar kabar bahwa Amir bakal bersikap tidak netral.

Namun para pimpinan sidang, termasuk Amir, tidak mengacuhkan interupsi dari kelompok Agus. Pembacaan tata tertib Muktamar terus dilanjutkan sampai kemudian agenda meloncat hingga tata tertib pemilihan Ketua Umum. 

Sikap tak acuh pimpinan sidang ini membuat ruang ballroom Borobudur Hotel Mercure semakin berisik. Saat situasi tengah memanas inilah Amir kemudian bermanuver dengan memangkas agenda sidang, yang seharusnya terdiri atas delapan kali paripurna, menjadi hanya satu, dan langsung menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum. Pada akhirnya anak Amir Uskara ditetapkan menjadi Sekjen PPP, yaitu Imam Fauzan Amir Uskara.

“Karena diinterupsi tidak berhenti, mulailah dilempar kursi, karena tidak mengindahkan lagi. Dan akhirnya kaburlah dia dari ruangan itu,” ungkap Rommy.

Kubu Agus lantas melanjutkan sidang hingga paripurna kedelapan dan akhirnya secara aklamasi menetapkan Agus sebagai Ketua Umum PPP setelah malam berganti hari. Namun, di sela-sela sidang itu, kubu Mardiono malah sudah lebih dulu menggelar konferensi pers di kamar president suite lantai 10 Hotel Mercure dan mengumumkan Mardiono sebagai Ketua Umum terpilih.

Belakangan, baik Agus maupun Mardiono sama-sama mengklaim sebagai Ketua Umum PPP yang sah. Meski begitu, kini kubu Agus dalam posisi yang kalah kuat dibandingkan Mardiono. Sebab, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas telah menandatangani Surat Keputusan Kepengurusan PPP dengan Mardiono sebagai Ketua Umum pada Rabu, 1 Oktober lalu, alias hanya sehari setelah kubu Mardiono mengajukan legalitas.

Rommy menuding pemerintah tidak netral dalam konflik yang terjadi di PPP. Keputusan Supratman mengesahkan Mardiono sebagai Ketua Umum PPP, disebut Rommy, sudah dipesan oleh kelompok Mardiono.

Oleh karena itu, Rommy bersikukuh akan mengajukan gugatan terhadap SK Menteri Hukum tersebut. Rommy memandang penetapan Mardiono sebagai Ketua Umum PPP tidak sah lantaran masih terjadi konflik internal di partai.

Aturan dalam AD/ART PPP, kata Rommy, mewajibkan adanya surat keterangan Majelis Pertimbangan bahwa tidak ada konflik di internal partai. Aturan tersebut dibuat saat Muktamar IX PPP di Makassar pada 2020 dan diketahui Menkumham.

“Orang yang bukan orang partai saja tahu kok kalau ada kegaduhan di PPP. Masak ini Menteri Hukum malah nggak tahu. Kan nggak mungkin gitu,” ungkap Rommy.

Supratman telah membantah tudingan Rommy itu. Supratman mengatakan SK penetapan Mardiono sebagai Ketum PPP ditandatanganinya dengan cepat lantaran seluruh syarat sudah terpenuhi. Pemerintah, kata Supratman, tidak melakukan intervensi apa pun terhadap mekanisme internal PPP dalam pemilihan Ketua Umum.

“Jangan harap ada intervensi pemerintah. Siapa yang mendaftar kami verifikasi. Kalau sudah sesuai, kan diterbitkan," pungkas Supratman kepada awak media di Sabuga Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Kamis, 2 Oktober 2025.