Kisah di Balik Reshuffle

Dito Ariotedjo tampak tenang setelah diberhentikan dari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga pada Senin, 8 September 2025. Ketimbang mempertanyakan alasan pemberhentiannya, Dito lebih memilih untuk santai bermain padel bersama beberapa staf Kemenpora, empat hari setelah resmi dicopot.

“Namanya prajurit, kan kita harus siap,” kata Dito kepada detikX saat ditemui di Republic Paddle Simprug, pada Jumat, 12 September lalu.

Dito baru mendengar kabar pemberhentiannya sekitar dua jam sebelum pemerintah resmi mengumumkan adanya reshuffle alias pergantian anggota kabinet. Saat itu, Dito tengah menghadiri gladi bersih penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional dan peresmian Cibubur Youth Elite Sport Center (CYESC). Presiden Prabowo Subianto sendirilah yang kabarnya bakal meresmikan CYESC pada keesokan harinya.

Namun acara itu tidak dihadiri Dito. Sebab, siang harinya, dia mendapat kabar diberhentikan sebagai Menpora dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Prabowo juga batal meresmikan fasilitas yang sengaja dibangun untuk persiapan Olimpiade 2028 ini.

“Disampaikan, Bapak (Prabowo) sudah tanda tangan (surat pemberhentian), ini karena alasan situasi politik dan dinamika pemerintahan,” kata Dito mengulangi apa yang disampaikan Prasetyo dan Teddy.

Beberapa jam setelah itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan hal serupa. Bahlil mengaku sudah memperjuangkan Dito agar tetap menjabat Menpora. Namun Prabowo kekeh.

“Ada pertimbangan lain karena itu kan hak prerogatif Presiden,” kata Bahlil melalui sambungan telepon kepada Dito. Prabowo menukar slot menteri dari Partai Golkar dengan menunjuk Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding.

Sumber detikX di pemerintahan sekaligus elite partai pendukung pemerintah mengungkapkan Dito dipecat lantaran kasus korupsi yang kini tengah mendera mertuanya, Fuad Hasan Masyhur. Bos biro perjalanan haji dan umrah PT Maktour Bangun Persada ini kini berstatus sebagai saksi dalam kasus korupsi kuota haji yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Fuad juga masuk dalam daftar cekal KPK sejak 13 Agustus 2025.

Dito enggan berspekulasi soal kabar itu. Namun dia mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sebagai Menpora sejak mertuanya masuk daftar cekal KPK pada 13 Agustus lalu. Melalui pesan singkat kepada Teddy, Dito mengaku siap mundur jika dirasa proses hukum terhadap mertuanya itu bakal menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo Subianto.

“Walau aku yakin mertuaku Pak Fuad tidak terlibat dan justru membereskan penyelenggaraan haji 2024,” tulis Dito dalam pesannya kepada Teddy.

Saat itu Teddy tidak membalas pesan Dito. Sebab, Prabowo memang dikenal sebagai presiden yang emoh jika pembantunya mengundurkan diri. Ketimbang pembantunya mundur, Prabowo lebih memilih memecat atau menggantinya.

Itu pulalah yang sebetulnya terjadi dengan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Setelah rumahnya dijarah massa pada 31 Agustus lalu, Ani, begitu sapaan akrabnya, datang ke rumah Prabowo di Hambalang, Jawa Barat. Di situ, Ani mengaku kecewa terhadap apa yang terjadi pada rumahnya dan mengajukan pengunduran diri. Namun kala itu Prabowo tidak langsung mengiyakan.

Kekecewaan itu juga disampaikan Ani melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Selasa, 2 September lalu. Dalam selarik catatan kecil berjudul “Lukisan Bunga Itu”, Ani menganggap rasa kepastian hukum sudah lenyap bersama hilangnya lukisannya yang digondol penjarah.

“Dalam kerusuhan tidak pernah ada pemenang. Yang ada adalah hilangnya akal sehat, rusaknya harapan, runtuhnya fondasi berbangsa dan bernegara kita, negara hukum yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab,” tulis Ani mengungkapkan kekecewaannya.

Sepekan setelah itu, Ani ikut masuk dalam daftar lima menteri yang dicopot Prabowo. Ani digantikan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.

Seorang pejabat pemerintahan mengungkapkan nama Purbaya muncul lantaran diusulkan mantan Gubernur Bank Indonesia (Burhanuddin Abdullah) dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Namun juru bicara Luhut, Jodi Mahardika, membantah informasi ini.

“Bukan. Pilihan Presiden,” tulis Jodi melalui pesan singkat. Sedangkan Burhanuddin tidak membalas pesan maupun telepon kami.

Penggantian sejumlah menteri ini dilakukan Prabowo sebagai respons atas demonstrasi besar yang terjadi beberapa waktu lalu. Sedikitnya sepuluh nyawa melayang, tiga orang masih hilang, dan menjadi korban tingginya tensi politik ketika itu. Sejumlah rumah pejabat dijarah, termasuk milik Ani dan beberapa anggota DPR RI.

Prabowo dikabarkan marah dan langsung menyoroti kinerja pembantunya yang dianggap tumpul. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan salah satu yang paling disorot.

Seorang pejabat pemerintah mengungkapkan Prabowo benar-benar kecewa terhadap Budi. Sebab, Budi, yang seharusnya menjadi pejabat paling bertanggung jawab untuk situasi keamanan dan politik di Indonesia, justru sama sekali tidak muncul ke publik saat situasi dan tensi politik sedang tinggi-tingginya.

Budi seolah membiarkan situasi demo membesar sehingga menyebabkan banyak korban jiwa dan rumah-rumah pejabat dijarah. Malah Prabowo harus turun gunung sendiri untuk mengoordinasikan situasi keamanan negara dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

“Ini bukan omongan LSM (lembaga swadaya masyarakat), bukan omongan orang katanya-katanya. Bukan. Ini orang nomor satu yang ngomong,” kata sumber ini.

Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi enggan memberikan tanggapan terkait alasan Prabowo mengocok ulang kabinetnya, termasuk soal Ani yang mengundurkan diri dari jabatannya sebelum akhirnya resmi dicopot Prabowo.

“Saya tidak bisa mengonfirmasi hal itu. Bu SMI juga sudah menyampaikan dalam acara pisah sambut agar semua pihak menghormati ruang privacy beliau setelah tidak lagi menjadi menteri,” tulis Hasan melalui pesan singkat.

Sementara itu, Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan kocok ulang kabinet dilakukan setelah Prabowo menerima masukan dari berbagai pihak. "Atas berbagai perkembangan masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian," kata Prasetyo pada Senin, 8 September 2025.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai reshuffle kali ini merupakan bagian dari upaya Prabowo untuk menangkap desakan publik untuk mencopot sejumlah menteri yang dianggap bermasalah. Mereka yang dicopot, kata Adi, adalah nama-nama yang belakangan menjadi pergunjingan publik lantaran perkataan atau sikapnya dianggap menyakiti masyarakat.

Para menteri ini, menurut Adi, mungkin sudah lama disorot Prabowo. Namun Prabowo menunggu momentum yang pas untuk mencopotnya.

“Cuma mungkin momentumnya kurang pas dan, ketika ada demonstrasi, ada tuntutan perbaikan, maka terjadilah,” pungkas Adi.