Sabtu, 30 Agustus 2025, pagi, langit Jakarta tampak mendung, sisa-sisa gas air mata masih memedihkan mata dan membuat panas tenggorokan di kawasan gerbang DPR RI. Dinding-dinding penuh coretan dan poster wajah almarhum Affan Kurniawan, seorang ojek daring yang tewas karena ditabrak dan dilindas kendaraan taktis milik Brimob dua hari sebelumnya.

Bau pesing sesekali menyengat dari area sayap kanan gerbang DPR RI. Terdapat pula tembok yang sudah diambrukkan massa malam sebelumnya.

Nyaris empat hari berturut-turut, Jakarta diwarnai unjuk rasa dan kerusuhan akibat kemarahan massa untuk menuntut keadilan atas kematian Affan Kurniawan. Sebelumnya, beragam pernyataan pejabat publik menyoal kenaikan tunjangan DPR RI menjadi salah satu pemantik demonstrasi.

Dalam merespons situasi yang memanas akibat rangkaian demonstrasi, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mohamad Syafi’ Alielha atau Savic Ali menekankan pentingnya sikap hati-hati dari pemerintah maupun DPR RI. Menurutnya, elite politik seharusnya tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang terkesan arogan atau mengancam. Sebab, hal itu justru berpotensi memperuncing kemarahan publik.

“Pihak pemerintah maupun DPR harus bisa bersikap yang tepat ya dalam situasi sekarang. Nah, tidak ada lagi statement-statement yang arogan atau kesannya mengancam gitu. Karena itu hanya yang akan membuat publik lebih marah. Kedua, tentu saja bahwa pihak-pihak yang selama ini dituntut untuk berubah harus berubah,” ujar Savic kepada detikX.

Di level tertentu pemerintah, imbuh Savic, partai politik dan DPR RI sudah mulai menunjukkan respons. Salah satunya adalah langkah simbolik untuk menonaktifkan anggota Dewan yang selama ini menjadi pemicu kemarahan publik.

Lebih jauh, Savic mengingatkan demonstrasi seharusnya tetap berada dalam koridor perjuangan politik yang sehat. Bukan justru terjebak dalam aksi kekerasan yang kontraproduktif.

“Kalau terkait demonstrasi ya, saya ingin mengingatkan bahwa kita semua warga mahasiswa turun berdemonstrasi itu karena ingin menyuarakan tuntutan-tuntutan politik ya terkait kebijakan, terkait perilaku, kekuasaan. Jangan sampai kita terjatuh pada tindakan-tindakan yang justru bisa menjauhkan kita dari tujuan itu,” jelasnya.

Ia pun menggarisbawahi praktik penjarahan atau pembakaran tidak hanya lahir dari ledakan emosional, tetapi juga bisa menjadi bagian dari skenario pihak-pihak tertentu yang ingin melemahkan gerakan.

“Berdasar pengalaman ‘98 saya, tindakan-tindakan pembakaran atau penjarahan itu satu. Biasanya memang bisa terjadi karena emosional, karena kemarahan lapangan, gitu ya. Karena sudah berkali-kali menjadi korban, tetapi juga tindakan pembakaran-penjarahan itu juga bisa dilakukan oleh kelompok yang memang terorganisir, yang menyiapkan diri. Yang niatnya menggembosi gerakan,” tandasnya.