Setelah Hukuman Hasto Disetip

PDI Perjuangan menunjukkan pergeseran sikap politik. Setelah sempat tampak berada di posisi oposisi, kini sinyal dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto menguat. Salah satu indikator utamanya adalah pemberian amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, terpidana kasus korupsi, yang oleh internal partai disebut sebagai ‘anugerah untuk partai’.

“Ini satu anugerah untuk partai. Kita harus mengerti bahwa niat baik daripada pemerintahan Prabowo untuk kita ini harus kita apresiasi,” ujar senior PDI Perjuangan Sidarto Danusubroto kepada detikX via telepon.

Sidarto menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memberikan arahan untuk partai agar memberikan sokongan politik terhadap pemerintahan Prabowo. Di sisi lain, Sidarto sempat menyinggung kasus korupsi yang menjerat Hasto Kristiyanto sejak awal menyisakan banyak ketidakjelasan. Terutama soal aliran uang yang diduga berasal dari Harun Masiku yang berstatus buron KPK.

“Bagaimana kasih uang dari siapa itu, yang hilang tuh siapa namanya, Harun Masiku ya, tapi Mas Hasto itu kan tidak jelas kan (menerima uang dari Masiku),” ujarnya.

Ia menilai proses hukum terhadap Hasto lebih kental nuansa politik ketimbang penegakan hukum murni. “Tidak jelas, dan saya melihat bahwa sekarang, saat ini, saat ditahan itu, lebih (ke arah) politik daripada terkait kasusnya. Jadi ya sekarang pada saat iklim berubah, dibebaskan,” tambahnya

Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, sebelumnya dijerat dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret nama buron Harun Masiku. Mulai ditahan pada Februari 2025, Hasto dijatuhi vonis 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta atas pelanggaran Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tipikor, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara.

Pada 31 Juli 2025, DPR secara resmi memberi lampu hijau atas permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Nyaris bersamaan dengan momentum itu, Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menemui Megawati, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Muhammad Prananda Prabowo. Pertemuan itu diduga dilakukan di Bali saat PDI Perjuangan menggelar bimtek kader dan Kongres ke-6.

Ini setali dengan keterangan Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus, yang menyatakan Megawati meminta kader partai tetap menjadi penopang pemerintahan. Ia menyebut PDI Perjuangan akan mendukung program pemerintah yang dianggap berpihak terhadap masyarakat luas.

"Ibu menegaskan kita mendukung pemerintah, dalam arti mendukung segala upaya yang positif untuk menjaga negara, menghadapi krisis fiskal, defisit, pembayaran utang luar negeri, tantangan geopolitik, hingga tekanan ekonomi global," kata Deddy di Bali, pada Kamis, 31 Juli 2024.

Esoknya, pada 1 Agustus, Prabowo meneken Keputusan Presiden No. 17/2025, dan seketika Hasto dinyatakan bebas. Tidak sendiri, Hasto satu paket dengan mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tom Lembong, yang mendapat abolisi lewat keppres terpisah.

Bagi Sidarto, dukungan PDI Perjuangan merupakan tonggak penting bagi pemerintahan Prabowo. Sebab, ia meyakini partai besar layaknya PDI Perjuangan bakal menguatkan stabilitas kepemimpinan Prabowo.

“Ya PDIP ini kan partai yang paling besar kan. Paling kuat kan Di DPR. Jadi memang untuk stabilitas daripada Pak Prabowo ini perlu back-up daripada PDI perjuangan, di bawah Megawati,” ujarnya.

Bahkan Sidarto tak menutup kemungkinan bahwa dukungan PDI Perjuangan terhadap Prabowo dan Partai Gerindra akan terus berlanjut pada Pemilu 2029.

“Ya ini memang satu momen yang saya kira baik untuk PDIP maupun untuk Gerindra ya. Dua partai yang memang saat ini perlu saling berdukung ya. Untuk Pemilu 2029 ke depannya,” imbuhnya.

Namun, kala ditelisik lebih jauh nuansa politis yang menyertai kasus Hasto terkait dengan Jokowi, Sidarto tak menampik tegas. Ia hanya mengutarakan kembali kekecewaannya terhadap sikap politik Joko Widodo alias Jokowi terhadap partai yang membesarkannya.

“Saya di sini menyesalkan bahwa, saya (dulu) dekat dengan dia dari sejak wali kota, gubernur, presiden. Pada akhirnya dia, pilihannya berbeda dengan partai ya, itu bagi saya dia mengkhianati partai yang membesarkan dia," kata Sidarto.

Ia melanjutkan, "Dia itu dibesarkan oleh orang tua PDIP, pada saat terakhir dia meninggalkan sikap partai, itu tidak baik ya."

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membantah anggapan pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto itu tukar guling politik antara PDI Perjuangan dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai pola pikir semacam itu tidak sehat untuk terus dipelihara, apalagi di tengah kebutuhan bangsa akan stabilitas dan kerja sama.

"Itu lebih pada komitmen Pak Prabowo mengimplementasikan nilai-nilai kenegarawanan yang sejak lama dianut gitu loh. Orangnya Pak Prabowo kan dari dulu memang kayak begitu, mau membujuk, nggak membujuk selalu begitu gitu loh. Cek saja deh track record Pak Prabowo, selalu bisa, ya, berdamai dalam tanda kutip dengan mantan lawan politik," kata Habiburokhman kepada detikX.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan, dalam situasi internasional yang tidak menentu, justru persatuan antar-elemen bangsa menjadi semakin relevan. Ia menyebut dukungan terhadap pemerintahan bukan hal yang patut dicurigai, melainkan bagian dari tanggung jawab kolektif demi kemajuan negara.

“Kalau kita bersatu, jangan dipandang negatif lagi. Biar tukar guling, tukar bantal, segala macam. Nggak selesai, Bos,” tegasnya.

Menanggapi kekhawatiran bahwa bergabungnya PDI Perjuangan ke dalam koalisi pemerintah akan menggerus fungsi checks and balances di parlemen, Habiburokhman menyebut anggapan itu tidak berdasar.

“Itu kekhawatiran yang sangat tidak ilmiah kok,” ujarnya lugas.

Ia menegaskan sejarah telah membuktikan PDI Perjuangan tetap menjalankan fungsi kontrol meskipun berada di lingkar kekuasaan. “PDIP sendiri ketika mereka berkuasa, kader-kadernya kritis di DPR kok. Bahkan ketika mereka sendiri yang berkuasa zaman Ibu Mega, zaman Pak Jokowi, mereka kritis kok, waktu belum berantem ya,” katanya.

Adapun menurut Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, riuh-rendah soal amnesti untuk Hasto Kristiyanto hanyalah puncak dari gunung es relasi politik yang sudah lama terbentuk. Dalam pandangannya, amnesti itu bukanlah permulaan dari kedekatan PDIP dengan Prabowo Subianto, melainkan hanya mempertebal apa yang selama ini sudah terjadi di balik layar.

“Kalau jujur, PDIP dari awal itu sebenarnya punya hubungan politik yang baik dengan Pak Prabowo,” ujar Adi kepada detikX.

Ia menggarisbawahi, meskipun secara formal partai berlambang banteng ini berada di luar koalisi pemerintah, tak satu pun kadernya duduk sebagai menteri. Praktik politik PDI Perjuangan justru memperlihatkan dukungan yang sangat jelas terhadap berbagai agenda strategis pemerintahan.

Dukungan itu, kata Adi, bukan hanya dalam gestur atau narasi, melainkan tampak konkret di lapangan. Bahkan dalam program Makan Bergizi Gratis yang banyak diragukan efektivitas dan implementasinya, PDI Perjuangan justru tampil sebagai corong pendukung.

“Lihat saja ketika PPN dinaikkan jadi 12 persen, banyak yang menolak, tapi PDIP justru paling depan membela. Waktu revisi UU TNI diprotes kanan-kiri, PDIP juga berdiri paling depan,” jelasnya.