Rangkap Gaji Wakil Menteri

Lebih dari 30 wakil menteri di Kabinet Merah Putih telah ditunjuk untuk menduduki kursi komisaris di sejumlah badan usaha milik negara. Alhasil, kini fasilitas dan pemasukan para wamen tersebut juga rangkap.

Selama ini gaji wamen dianggap masih kecil. Hal itu juga diakui oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono. “Iya, kalau gaji kecil iya, kita jalani saja,” ungkap Agus saat dihubungi detikX via sambungan telepon.

Agus menjadi salah satu wamen yang belum diberi jabatan tambahan komisaris oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun ia mengaku siap menjalankan bila amanah itu diberikan.

“Jadi aku fokus ngurus program-program Kemensos saja. Kalau masalah-masalah begitu, aku nggak mikir. Kalau diperintah, ya kita jalani. Kalau nggak ada, ya sudah. Posisiku seperti itu,” katanya.

Menjadi komisaris perusahaan pelat merah menawarkan keuntungan yang lebih menjanjikan dibanding hanya menjadi wamen. Seorang petinggi partai yang kadernya menjadi wamen plus komisaris bilang pendapatan dan fasilitas yang didapat koleganya itu kini makin ‘wah’.

“Tantiem-tantiem itu lho, tahunan. Wah itu ‘ngeri’ banget. Itu wamen nggak ada apa-apanya. Hanya mobil Alphard paling. Iya kan, gaji bulanan juga berapa. Operasionalnya ada, tetapi kalau di komisaris itu kan ‘ngeri’ banget,” tuturnya.

Ia juga menyatakan penambahan jabatan komisaris untuk para wamen merupakan apresiasi dari Prabowo karena sudah dibantu selama Pilpres 2024. Penunjukan tersebut mencerminkan nilai yang dipegang Prabowo dalam menghargai kontribusi orang-orang di sekitarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan pembahasan soal besaran gaji wakil menteri seharusnya tidak dilihat secara hitam putih. Baginya, mempersoalkan gaji ‘kecil’ justru bisa menimbulkan kesan keliru seolah jabatan komisaris diberikan sebagai kompensasi.

“Kita nggak bisa bilang gaji kecil atau nggak kecil, ya. Aneh saja kalau kita bahas itu seolah-olah, karena gaji wamen kecil, terus dikasih komisaris. Salah juga. Nggak begitu,” katanya.

Noel baru-baru ini ditunjuk sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero). Sebelumnya, ia menjadi Komisaris Utama PT Mega Eltra, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), kurang dari setahun pada 2021 hingga 2022.

“Yang jelas (komisaris) ini penugasan yang dilakukan Presiden ke kita untuk mengawal agar tidak terjadi fraud. Kedua, kita berharap BUMN ini nanti punya peningkatan keuntungan,” bebernya.

Namun sebetulnya berapa sesungguhnya gaji, tunjangan, serta fasilitas yang diperoleh seorang wamen? Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015, seorang wamen menerima hak keuangan setara dengan 85 persen dari tunjangan jabatan menteri serta 135 persen dari tunjangan kinerja pejabat eselon I.a dengan peringkat tertinggi. Tergantung kementerian, tukin golongan tersebut bisa menerima tunjangan paling tinggi lebih dari Rp 100 juta. Besaran itu sudah dipotong pajak penghasilan.

Tunjangan jabatan menteri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 adalah Rp 13.608.000 per bulan. Maka, 85 persennya adalah Rp 11.566.800 per bulan. Itulah angka kisaran gaji wamen.

Seorang wamen juga dibekali mobil dinas sekelas pejabat eselon I.a, rumah jabatan golongan I, dan jaminan kesehatan kelas elite, setara dengan para menteri, anggota DPR, dan hakim konstitusi. Jika rumah jabatan tak tersedia, uang tunjangan perumahan Rp 35 juta per bulan akan meluncur setiap akhir bulan ke rekening wamen.

Sedangkan bagi para wamen yang kemudian memperoleh jabatan komisaris di BUMN, mereka akan mendapatkan penghasilan tambahan yang besarannya diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020. Di aturan itu, tertera penghasilan komisaris berasal dari dua sumber utama: honorarium bulanan dan tantiem tahunan.

Honorarium seorang komisaris ditetapkan berdasarkan persentase dari gaji direktur utama di BUMN tersebut. Komisaris utama, misalnya, berhak menerima 45 persen dari gaji direktur utama. Wakil komisaris utama mendapat 42,5 persen, sementara anggota dewan komisaris lainnya diganjar sebesar 90 persen dari honorarium komisaris utama.

Tapi daya tarik utama bukan di situ. Pada akhir tahun, ketika laporan keuangan perusahaan disahkan dan target dianggap tercapai, komisaris berpeluang membawa pulang tantiem, yakni bonus kinerja tahunan dengan nominal yang bisa menyamai atau bahkan melampaui gaji setahun.

Besarannya kembali dihitung berdasarkan gaji direktur utama, dengan struktur yang sama seperti honorarium, yaitu 45 persen untuk komisaris utama dan seterusnya. Dalam beberapa kasus, tantiem seorang anggota dewan komisaris bisa mencapai miliaran rupiah.

Selain itu, komisaris berhak atas tunjangan transportasi, THR, jaminan kesehatan, bahkan insentif jangka panjang dalam bentuk saham bonus atau tabungan tunai yang dikaitkan dengan harga saham perusahaan.

Contohnya bisa dilihat di tubuh bisnis besar milik negara seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), tempat Noel menjabat. Pada 2023, berdasarkan laporan tahunan 2023, komisaris utama perusahaan ini menerima honorarium sebesar Rp 143,1 juta per bulan, ditambah tunjangan transportasi Rp 27 juta.

Anggota dewan komisaris lain, yang jumlahnya lebih dari satu orang, menerima angka sedikit di bawahnya, yakni sekitar Rp 128,7 juta per bulan, juga transportasi per bulan mencapai Rp 24,3 juta. Itu belum termasuk tunjangan hari raya dan asuransi purnajabatan, yang besarnya bisa mencapai ratusan juta rupiah dalam setahun.

Lalu ada tantiem yang jumlahnya jauh lebih fantastis. Pada tahun yang sama, Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia menerima tantiem sebesar Rp 10,2 miliar, sedangkan anggota komisaris lainnya bahkan bisa memperoleh hingga Rp 9,2 miliar.

Jumlah tersebut tentu dihitung berdasarkan performa perusahaan yang dinyatakan sehat, dan telah mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham (RUPS). Maka, jika ditotal, remunerasi tahunan untuk semua anggota komisaris di Pupuk Indonesia bisa mencapai lebih dari Rp 81,1 miliar.

Sedangkan perusahaan BUMN kenamaan lain, seperti PT Pertamina (Persero), honor komisaris tak kalah selangit. Dalam laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan di situs resmi Pertamina, tercatat bahwa Direktur Utama menerima penghasilan sebesar Rp 278 juta per bulan pada 2023.

Mengacu pada aturan yang berlaku, komisaris utama mendapatkan 45 persen dari angka tersebut, yakni sekitar Rp 125 juta per bulan, belum termasuk tambahan berupa bonus tahunan atau tantiem.

Namun angka sebenarnya jauh lebih mencengangkan ketika melihat total kompensasi yang diterima oleh seluruh anggota dewan komisaris. Berdasarkan laporan detikFinance, pada bagian yang memuat rincian kompensasi manajemen kunci, tercatat bahwa jajaran komisaris menerima total bayaran sebesar USD 51,28 juta sepanjang 2023. Dengan kurs saat itu yang berkisar di angka Rp 15.700 per dolar AS, jumlah tersebut setara dengan sekitar Rp 805,09 miliar.

Menariknya, laporan keuangan itu hanya mencantumkan enam nama komisaris aktif sehingga, jika dibagi rata, masing-masing anggota dewan komisaris berpeluang mengantongi tak kurang dari Rp 134,18 miliar dalam setahun.

Sedangkan laporan tahunan 2023 PLN, disebutkan bahwa Komisaris Utama PLN menerima honorarium sebesar Rp 211 juta per bulan. Sedangkan anggota dewan komisaris lainnya mendapat sekitar Rp 190 juta per bulan atau 90 persen dari honorarium ketua.

Di luar itu, mereka juga menerima tunjangan hari raya senilai satu bulan honorarium, tunjangan transportasi sebesar 20 persen dari honorarium, serta asuransi purnajabatan yang preminya ditanggung oleh perusahaan sebesar 25 persen dari total honorarium tahunan.

Soal fasilitas, PT PLN (Persero) menanggung penuh biaya kesehatan bagi komisaris, pasangan, dan tiga anak hingga usia 25 tahun. Jika ada sengketa hukum yang berhubungan dengan tugas, perusahaan juga menanggung biaya bantuan hukumnya.

Yang lebih menggiurkan adalah tantiem tahunan. Pada 2023, PLN menggelontorkan Rp 111 miliar lebih untuk dibagikan kepada 13 komisaris dan mantan komisaris, bonus tahunan yang berasal dari keuntungan perusahaan dan kinerja yang dicapai pada tahun buku sebelumnya. Ditambah dengan berbagai tunjangan dan fasilitas lainnya, total dana yang dikeluarkan perusahaan untuk para komisaris pada tahun itu mencapai Rp 217,89 miliar.

Bila dibagi rata, masing-masing komisaris bisa membawa pulang lebih dari Rp 16 miliar per tahun. Angka-angka tersebutlah yang kemudian melengkapi penghasilan para wakil menteri yang sedang merangkap.