Habis Wamen Lalu Komisaris

Di tengah melaksanakan inspeksi mendadak dalam kapasitasnya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan dihubungi salah seorang direksi PT Pupuk Indonesia (Persero). Dalam sambungan telepon pada Juni lalu itu, Noel, begitu dia akrab disapa, dipercaya untuk mengisi kursi Komisaris PT Pupuk.

Noel dilantik menjadi wamen pada Oktober 2024 mendampingi Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Belum setahun berselang, kini Noel mendapatkan jatah posisi baru di badan usaha milik negara (BUMN).

Noel mengaku ditunjuk sebagai komisaris berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Pupuk pada 6 Juni 2025 meski dia tidak hadir dalam rapat tersebut. Dia juga tidak menanyakan alasan mengapa dia yang ditunjuk sebagai komisaris perusahaan pelat merah itu.

“Ditelepon. Dan ternyata kawan-kawan gue juga di situ semua (PT Pupuk). Ada Pak Wamen Pertanian (Sudaryono), ada Yovie (Yovie Widianto, Staf Khusus Presiden), juga di situ, kan?” kata Noel kepada reporter detikX pekan lalu.

Noel hanya meyakini bahwa penunjukan itu sebagai bagian dari penugasan Presiden Prabowo Subianto kepadanya untuk menyelesaikan masalah mafia pupuk, yang menjadi sorotan Prabowo pada pidatonya beberapa bulan terakhir ini.

Ya kan, Pak Prabowo ini berkali-kali marah. Misalnya, jangan sampai lagi nanti direksi-direksi BUMN ini melakukan hal-hal yang ngawur-lah, gitu. Makanya ditaro-lah kita (para wamen) di BUMN, begitu.”

Ia pun percaya penugasan sebagai komisaris ini juga bagian dari langkah konkret Prabowo untuk memperbaiki tata kelola di BUMN.

“Ya kan, Pak Prabowo ini berkali-kali marah. Misalnya, jangan sampai lagi nanti direksi-direksi BUMN ini melakukan hal-hal yang ngawur-lah, gitu. Makanya ditaro-lah kita (para wamen) di BUMN, begitu,” jelas Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman) ini.

Wamen yang diangkat menjadi komisaris bukanlah Noel seorang. Berdasarkan data yang dihimpun detikX, sudah ada total 35 wamen yang menjabat komisaris BUMN. Angka ini lebih dari separuh dari total wamen di Kabinet Merah-Putih, yang mencapai 56 kursi.

Seorang wamen yang menolak namanya disebutkan mengaku ditunjuk sebagai komisaris salah satu BUMN melalui telepon. Dia dihubungi salah satu anak buah Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengisi jabatan sebagai komisaris BUMN lantaran ada permintaan dari Prabowo.

Prabowo, kata dia, ingin menjadikan para wamen sebagai representasi dirinya di BUMN. Prabowo ingin agar para wamen bisa mengawasi secara langsung perusahaan BUMN agar tidak ada lagi ada direksi BUMN yang berani macam-macam.

“Jadi kami ditugaskan untuk memastikan supaya BUMN itu comply (patuh) dengan prinsip-prinsip GCG (good corporate governance) itu ya, terkait antikorupsi, KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), dan sebagainya,” ungkap sumber ini.

Penunjukan wamen menjadi komisaris disinyalir merupakan balas jasa Prabowo terhadap orang-orang yang membantunya selama Pilpres 2024. Sebagian besar para wamen yang juga merangkap jabatan sebagai komisaris itu juga bekas Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Noel sendiri sebelumnya berperan membawa gerbong Jokowi Mania mendukung Prabowo dengan mendeklarasikan ormas baru, yakni Prabowo Mania 08, pada Februari 2023. Sedangkan dalam struktur TKN, ia tercatat sebagai Wakil Komandan Golf (Relawan).

Selain itu, ada Giring Ganesha, yang pernah duduk di jajaran Dewan Penasihat TKN Prabowo-Gibran. Giring diangkat menjadi Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk dalam RUPS pada 5 Juni 2025.

Dan, tentunya sebagian wamen plus komisaris adalah mereka kader Partai Gerindra. Mereka juga datang dari partai yang sempat menjadi oposisi Prabowo dan kemudian bergabung saat Prabowo menjadi presiden.

Seorang sumber membisikkan penunjukan wamen menjadi komisaris bertujuan untuk memberikan fasilitas tambahan lantaran kecilnya nilai gaji yang mereka dapatkan saat ini. Sementara sebagai wamen hanya digaji Rp 16 juta plus fasilitas, sebagai komisaris mereka akan menerima tantiem yang nilainya bisa mencapai miliaran rupiah.

“Cara (Prabowo) untuk beri penghasilan yang halal dan besar. Bukan honor yang dicari tapi tantiem, persentase dari laba,” kata salah seorang sumber.

Informasi yang beredar di kalangan pemerintahan menyebutkan nantinya semua wamen akan mendapat job sebagai komisaris di BUMN. Salah satu yang masih menunggu giliran untuk ditunjuk sebagai komisaris BUMN adalah Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

Ketika dihubungi, Agus mengaku belum mendapatkan penugasan untuk menjadi komisaris. “Sampai sekarang belum ada. Jadi posisi saya itu ya begitu saja, diperintah, ya, kita jalankan. Kalau nggak ada, ya sudah,” kata Agus kepada reporter detikX.

Menengok ke belakang, penunjukan wamen menjadi komisaris pernah juga dilakukan mantan presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada masa akhir pemerintahannya, sejumlah pejabat negara, termasuk empat wamen, dipercaya mengisi posisi sebagai komisaris di perusahaan BUMN.

Berdasarkan catatan Ombudsman pada 2020, ada total 121 komisaris BUMN yang rangkap jabatan di pemerintahan. Empat di antaranya juga merupakan wakil menteri.

Waktu itu Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi pernah menyurati Jokowi terkait persoalan tersebut. Mantan anggota Ombudsman Alamsyah Siregar mengatakan surat yang ditujukan kepada Jokowi itu menyoroti potensi adanya konflik kepentingan di struktur perusahaan pelat merah lantaran penunjukan pejabat kementerian dan instansi pemerintah sebagai komisaris.

Konflik kepentingan itu dapat terjadi lantaran para komisaris dari unsur pemerintah merupakan bagian dari pembentuk regulasi. Dikhawatirkan terjadi persaingan usaha tidak sehat antara perusahaan swasta dan BUMN ketika kursi komisaris justru diisi oleh orang-orang yang berwenang memberikan perizinan atau membuat regulasi

Selain itu, Ombudsman dan KPK menyoroti persoalan kompetensi pejabat-pejabat yang menjadi komisaris di perusahaan BUMN yang tidak relevan dengan latar belakang jabatan yang diemban di pemerintahan. “Tapi kalau lihat Presiden (Jokowi) kayaknya merasa bahwa rangkap jabatan itu nggak masalah,” ungkap Alam saat dihubungi via telepon pekan lalu.

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari menganggap apa yang dilakukan Prabowo dan Jokowi ini melanggar konstitusi. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya di putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 telah menegaskan jabatan wakil menteri adalah jabatan yang ditunjuk langsung oleh presiden. Dengan begitu, aturan-aturan yang mengikat terhadap menteri juga berlaku bagi wamen.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menteri dilarang merangkap jabatan. Jika diterjemahkan berdasarkan putusan MK, kata Feri, larangan rangkap jabatan juga berlaku untuk wamen.

“Tapi putusan MK itu tidak punya daya eksekutorial. Apa maksud daya eksekutorial? Memaksa orang menjalankannya, apa maksud memaksa orang menjalankannya? Menggunakan aparat untuk melakukan tindakan-tindakan paksa,” ungkap Feri.

Bagi pemerintah, penunjukan wamen sebagai komisaris BUMN tidak melanggar aturan apa pun. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan putusan MK tidak bisa menjadi dasar untuk mengatakan penunjukan wamen sebagai komisaris BUMN adalah sebuah pelanggaran.

Pasalnya, sambung Hasan, MK hanya menyematkan larangan untuk wamen rangkap jabatan di bagian pertimbangan, bukan di amar putusan. Jadi, kata Hasan, sejauh ini tidak ada amar putusan MK yang diabaikan pemerintah. “Sebelum-sebelumnya juga ada wamen yang jadi komisaris. Yang tidak boleh itu cuma anggota kabinet selevel menteri atau kepala badan atau kepala kantor,” pungkas Hasan.