SPOTLIGHT

Gus Ipul: Salahnya Apa Kami Mengelola Tambang?

Elite Nahdlatul Ulama kekeh menerima konsesi tambang dari pemerintah. Mereka pasrah hal ini dikaitkan dengan ‘hadiah’ Jokowi karena dukungan ketika pilpres.

Ilustrasi : Edi Wahyono

Kamis, 13 Juni 2024

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sudah tak sabar ingin berbisnis tambang. Izin konsensi pengelolaan tambang mereka sebut sebagai hadiah istimewa dari Presiden Jokowi. Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan terserah tambang batu bara atau apa dan mereka sudah siap.

“Kalau kata Gus Yahya (Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf), diskusi kami itu ya lebih cepat lebih baik,” ujar Gus Ipul.

Dia menyatakan tak ada salahnya mengelola tambang. Apalagi Jokowi telah menerbitkan PP Nomor 25 Tahun 2024. Yang penting tak serampangan dalam mengelolanya.

“Ya, prinsip-prinsipnya harus dipenuhi bagaimana alam tidak rusak, ada ini kan, banyak itu kan syarat-syaratnya, reklamasi itu segala macam untuk perbaikan lagi, itu kan ada semua, toh,” tuturnya.

Wali Kota Pasuruan ini juga berujar PBNU akan menghindari lokasi atau bisnis yang bertentangan dengan hak warga. Terlebih PBNU berjanji akan terus menerima kritik.

“Gus Yahya juga nggak mau kalau tambangnya itu yang deket-deket dengan penduduk atau bermasalah. Makanya, kalau dikritik, kami akan terima. Kritiknya akan kami tindak lanjuti kalau memang menyangkut kerusakan alam, mungkin ada pertentangan sosial. Moga-moga nggak ada,” terangnya.

Gus Ipul pun pasrah jika hal ini dikaitkan dengan dukungannya dalam Pilpres 2024 kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Baginya, Jokowi atau pemerintahan sebelumnya harusnya sudah lama memberikan hak pengelolaan tambang kepada PBNU. Dia juga merasa PBNU diserang kanan-kiri.

“Mungkin (ormas keagamaan lainnya) akan menerima setelah melihat NU berhasil dan digebukin kanan-kiri dulu,” sindirnya diiringi tawa.

Berikut petikan perbincangan jurnalis detikX Ani Mardatila dan Ahmad Thovan Sugandi dengan Gus Ipul. Wawancara ini dilakukan di kantor PBNU di daerah Senen, Jakarta Pusat, pada Jumat, 7 Juni 2024.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.
Foto : Dok. PBNU

NU tampak paling antusias menyambut konsesi tambang, sudah seberapa jauh persiapannya?
Ya, kami harus memenuhi syarat-syaratnya. Ya, kembali lagi, terima kasihlah kepada Pak Jokowi. Memang NU butuh. Kesempatan ini diambil oleh NU karena NU butuh. Mungkin ormas yang lain nggak butuh, ya nggak papa gitu. Ini butuh, memang butuh, jelas saja untuk kemandirian ekonomi, untuk percepatan usaha-usaha. Ini untuk menginspirasi, memotivasi semua biar kita bisa melahirkan banyak pengusaha sekaligus juga memberikan bantuan. Kalau kemudian ada yang meragukan NU apakah bisa kelola tambang, ya sebisa-bisanya diusahakan karena ini juga pertama kali. Tetapi (orang-orang) di dalam NU sendiri itu banyak yang sudah merintis (usaha tambang).

Kabarnya hadiah konsesi tambang ini sudah dijanjikan Presiden sejak 2021?
Disampaikan (Jokowi), ya terus kita menyambut baik, kami persiapan-persiapan, mempelajari, mengidentifikasi kemampuan, identifikasi sumber daya manusia, dan sebagainya. Setelah itulah, ya tentu kita mempelajari ketentuannya dulu yang pertama. Setelah itu, yang dibutuhkan untuk memenuhi itu, ya kami siapkan, pertama, perusahaan-perusahaan itu harus dimiliki koperasi, kan gitu kan.

Berarti PBNU sejak lama sudah yakin Pak Jokowi bakal menetapkan peraturan terkait bagi-bagi konsesi tambang ke ormas ini?
Kami memang mempersiapkan saja baru setelah (aturan) izin disampaikan, setelah ada peluangnya itu. Itu (jatah tambang untuk NU) sudah disebut berkali-kali oleh Presiden, oleh Pak Bahlil juga. Ya kami menunggu saja setelah Presiden memberikan itu.

Ya ini kesempatan baik dan NU siap berpartisipasi. Itu kan disampaikan sudah dua tahun yang lalu. Buat kami, itu adalah langkah berani Presiden untuk melakukan afirmasi. Maka kita menunggu, ya kalau ada kesempatan, diskusi (dengan pemerintah). Kalau nggak, ya itu saja kita ngikutin prosesnya karena kita bisanya hanya ngikutin, tapi kita menyambut dengan baik.

Apakah memang ada komunikasi intens dengan pemerintah terkait itu?
Komunikasi resmi nggak sih, ya. Ini informal kami komunikasi dengan banyak pihak. Ini yang dikasih mandat (memimpin proses pengolahan tambang) di PBNU Gus Gudfan (Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif Ghofur) ini juga pengusaha tambang, usaha gula. Jadi kami komunikasi, kami konsultasi selama dua tahun itu banyak yang terima masukan. Kita banyak minta masukan dari berbagai kalangan, bagaimana mengelola tambang ya, kemudian bagaimana risikonya, belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada.

Siapa pihak pemerintah yang komunikasi aktif dengan PBNU terkait ini?
Pak Bahlil atau staf-stafnya yang paling intens. Ya kita tanya-tanya terus apa yang perlu kita siapkan. Ternyata rumit dan banyak yang harus disiapkan. Kalau saya (yang urus sendiri), nggak sanggup.

Apakah konsesi ini berkaitan dengan dukungan NU kepada salah satu paslon di pilpres lalu, sebagai hadiah misalnya?
Ya itu tafsir oranglah ya, tapi kita butuh (kelola tambang). Jadi tafsir orang yang dilakukan segala macem kami nggak mau nanggepi yang spekulatif seperti itu. Ya kalau dikait-kaitkan, semua dikait-kaitkan, banyak. Kalau kamu sampai nyari-nyari dan dikaitkan yang nggak-nggak gitu, ya bisa saja.

Mengapa NU merasa butuh kelola tambang?
Dana, ya tentu kami banyak pesantren membutuhkan beasiswa, pesantren membutuhkan dukungan infrastruktur. kemarin diceritakan ya, ada pondok yang satu kamar isinya 80 orang, 60 orang. Mereka tidurnya di sembarang tempat, termasuk di masjid. Mereka bertahan karena ingin dapat berkah, dapat ilmu, tapi kita kan harus ikut memikirkan. Banyak loh pesantren-pesantren yang seperti itu, faktanya kita yang butuh.

NU mengaku sebagai ormas Islam terbesar dengan SDM yang tentu melimpah, kenapa sampai merasa butuh dan kenapa harus tambang?
Kesempatannya ini kami dari mana saja. Selama ada kesempatan, ya kita ambil selama tetap sejalan dengan prinsip-prinsip NU. Memang salahnya apa kami mengelola tambang? Yang salah itu kalau kita mengelola serampangan, makanya itu diingatkan, dalam Al-Qur’an itu diingatkan nanti akan merusak bumi akibat ulah tangan-tangan manusia.

Jadi tetap kita harus punya prinsip yang tidak boleh dilanggar. Jadi, kalau kami nanti mengelola tambang, ya prinsip-prinsipnya harus dipenuhi bagaimana alam tidak rusak. Ada ini kan, banyak itu kan syarat-syaratnya, reklamasi itu segala macam untuk perbaikan lagi, itu kan ada semua toh.

Ini ya kan mestinya bersyukurlah, alhamdulillah, ini sekarang punya kesempatan. Mestinya disyukuri ini, bukan terus ditolak. Kalau kemudian nanti rusak (alamnya), ya itu baru mudarat. Tapi kalau ini kan belum bisa diukur yang kita tahu, lihat manfaatnya.

Memang kalau kami nanti sudah dapat izin, memang kami yang kerjakan orang kaya kita-kita ini? Kan nggak, akan ada kontraktornya ya dan kontraktor harus memenuhi syarat, memenuhi prosedur secara teknis.

Momen Presiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan dalam pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2022-2027 dan Harlah ke-96 NU di Balikpapan Sport and Convention Center, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (31/1/2022).
Foto : ANTARA FOTO/HO/BPMI/Laily Rachev/sgd/hp

Siapa yang akan digandeng PBNU?
Ya, kami belajar ya. Kerja sama dong. Mungkin bisa dengan perusahaan-perusahaan besar. Kerja sama juga dengan perbankan. Kerja sama dengan kontraktor. Kerja sama dengan luar negeri yang lebih pengalaman. Kan sama saja ya kami juga mungkin semua diterima dikerjakan sendiri, diatur sendiri, dibiayai sendiri, kan nggak bisa, bisnis tuh bisnis saja.

Bagaimana nasib perusahaan dan badan usaha NU selama ini?
Ya rintisan, Mas. Yang mulai coba retail juga, ya ini semua rintisan, ada yang sudah jalan mapan, macam-macam saja usahanya, tapi nanti kita lihat ke mana yang bisa, nggak semua usaha itu langsung jadi.

Terkait teknisnya nanti, apa yang kemudian didahulukan?
Ada perusahaan, perusahaan ini adalah yang sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan PP, itu harus dimiliki oleh koperasi. Ya sudah, setelah kami dapat, ya kami kerja sama nanti, nggak tahu dengan siapa kerja samanya, lagi dipikirkan dengan siapa.

Ada kabar bahwa nanti eksplorasinya akan di Kaltim?
Ya udah disebut-sebut yang bekas punya KPC, ya (PT Kaltim Prima Coal).

Kabarnya ada penolakan dari internal dan warga nahdliyin? Bagaimana itu disikapi?
Kalau itu kan ada undang-undangnya, ada ketentuannya, bukan pertama juga (sudah banyak yang kelola tambang). Sudah jelaslah kan kemarin disampaikan. Tentu kami akan berusaha untuk bisa mengelola ini dengan baik. Apalagi kalau nanti kami mampu mengelola ini sekaligus proses rehabilitasinya, tampak perlindungannya, manfaat sosialnya. Kalau itu bisa dirancang, kan bagus. Tapi intinya bahwa penambangan ini kan ada aturannya dan NU sendiri tentu akan tadi selaras dengan prinsip-prinsip keagamaan juga gitu. Yang namanya merusak ini kan nanti dibahas juga secara agama bahtsul masail (pembahasan alim ulama), ini kan dibahas semua.

PBNU menjamin tidak akan melanggar aturan dan merusak lingkungan?
Kami akan mengelola sesuai ketentuan yang ada dan kami tidak ingin merusak lingkungan. Tapi ingin sebenarnya dengan ikut di dalam kegiatan ini bisa melihat secara langsung ya bagaimana sesungguhnya yang terjadi. Kami selama ini kan ya lihat-lihat, dengar-dengar, kami tahu dan kemudian kalau misalnya ada sesuatu memang kita bisa ikut berkontribusi untuk memperbaikinya. Jadi sekali lagi pengelolaan ini ada ketentuannya.

Apakah ada target kapan bisa segera dimulai proses penambangannya?
Kalau kata Gus Yahya (Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf), diskusi kami itu ya lebih cepat lebih baik. Dulu kami pernah waktu periode kepengurusan sebelumnya pernah dapat omongan akan dapat Rp 1,5 triliun untuk UMKM, tapi (akhirnya) nggak ada. Nah, mudah-mudahan yang ini (tambang) jadi, kita akan berterima kasih sekali.

Apa benar setelah izin keluar 15 hari kemudian sudah bisa dimulai eksplorasi?
Saya nggak tahu. Semua ditunggu saja pokoknya beginilah, kembali lagi, kalau sudah selesai, kami akan coba konsolidasi langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Setelah itu, kalau memang memungkinkan jalan, ya secepat mungkin jalan.

Terkait dana modal untuk memulai eksplorasi tambang, apakah sudah siap?
Bisa dari perbankan, dari mana saja nanti, dari mana saja bisa. Gampang itu, dari BSI (Bank Syariah Indonesia) juga bisa (sambil tertawa). Jaminan ini, jaminan itu, kan pasti ada, nanti kita penuhi semua (uang jaminan eksplorasi).

Apakah nantinya juga akan ada bantuan dari pemerintah dan Presiden terkait dan modal tersebut?
Nggaklah. Kami (sudah) terima kasih sekali diberi kesempatan kayak gini. Lihat Pak Bahlil (Menteri Investasi) statement-nya kayak gitu ya, kita terus terang ya, apa ya, terharulah kalau orang lain maki-maki, saya justru terharu ya. Pak Bahlil bilang ini untuk NU, yang sudah berjuang, yang sudah katakanlah, ikut menjaga negara ini.

Presiden Joko Widodo saat meresmikan gedung Kampus Terpadu Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta pada Rabu (31/1/2024). 
Foto : Fahri Zulfikar/detikcom

Sebelumnya, apakah PBNU menduga ternyata aturan terkait konsesi tambang akhirnya terbit setelah Presiden hanya mengumumkan saja dua tahun lalu?
Ya tentu Presiden itu kan, ketika menyampaikan, kan sudah memahami situasinya Presiden ini juga. Kami yakin sih itu, jadi Pak Presiden ini sudah menyampaikan, kemudian dibuktikan, apalagi ini adalah afirmasi gitu. Ini istimewa menurut saya. Ini bukan hal yang biasa loh, bukan bantuan.

Kami dengar penjelasannya Pak Bahlil itu semua ya, (izin pengelolaan tambang) diberikan ke individu para pengusaha-pengusaha besar, masak seperti NU dan Muhammadiyah nggak dapet. Untuk ormas yang sudah berjasa untuk negeri ini. Kita harus amanah, kita harus berbuat, kita harus bertekad, kita harus berkomitmen bahwa pemberian ini harus kita pertanggungjawaban dengan baik.

Dalam satu tahun biasanya berapa pemasukan PBNU dari berbagai lini usahanya?
Wah, itu nggak bisa dihitung secara konkret gitu. Ya memang tergantung kebutuhan. Alhamdulillah sih kalau NU butuh, itu biasanya ada saja. Iuran-iuran dari bawah itu kuat sekali, ada yang daerah itu iuran itu sampai Rp 1 miliar per bulan untuk kebutuhan mereka sendiri ya.

Kalau kami sih alhamdulillah ada sumbangan, ada sebanyak sumbangan yang tidak mengikat, ada yang dari sumber-sumber usaha, tapi mayoritas memang masih bantuan. Kalau kita punya sumber, kan jadi lebih mandiri. Misalnya ini, misalnya ini, misalnya NU nggak terima (konsesi tambang) itu memang nggak orang lain yang ngerjain? Ya maksudnya kita mesti fair melihat ini. Kita mesti fair, mesti fair, kami diserang kiri kanan.

PBNU merasa diserang kanan-kiri, bagaimana merespons itu?
Ya nggak papa, biasa dilakukan. Bismillah saja, bismillah. Kita lihat saja nanti kayak apa. Yang penting perintahnya Rais Aam itu dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, kalau yang lain nggak mau terima, ya silakan saja. Kami ikuti dan kami baca semua tulisan kritik dan saran.

Ada komunikasi dengan ormas lain?
Belum.

Terkait ormas lain yang menolak bagaimana?
Mungkin akan menerima setelah melihat NU berhasil dan digebukin kanan-kiri dulu (sambil tertawa).

Ke depan, apakah ada sumber daya alam lain yang diincar, ditargetkan, atau diharapkan oleh NU agar bisa ditambang juga, misalnya emas?
Ya kalau ada yang lain (selain batu bara), ya kami siap apa saja. NU ini besar, setiap ada acara selalu lobi sana, lobi sini, itu harus kita akui juga. Tapi kita tahu karena ini yang mendirikan para kiai, kalau kita (sedang) butuh, ya ada saja itu (yang bantu atau kasih sesuatu).

Apakah konsesi tambang ini semacam hadiah dari Presiden terkait dukungan PBNU kepada program-program pemerintah dan keberlanjutan program-program tersebut?
Kalau saya, hadiah untuk NU yang sudah berjuang untuk Indonesia. Pak Jokowi terima kasih karena telah menghargai perjalanan panjang itu. Pak Jokowi juga menyampaikan ini jauh-jauh hari.

Selama ini guru-guru madrasah NU gajinya kecil sekali, apakah penghasilan tambang akan menetes ke mereka?
Tentu sesuai kapasitas, memang iya, itu target kita.

Tapi, di sisi lain, tambang sering menimbulkan konflik dan merugikan masyarakat kecil?
Makanya Gus Yahya juga nggak mau kalau tambangnya itu yang deket-deket dengan penduduk atau bermasalah. Makanya, kalau dikritik, kami akan terima, kritiknya akan kami tindak lanjuti kalau memang menyangkut kerusakan alam. Mungkin ada pertentangan sosial. Moga-moga nggak ada.

Banyak isu berkembang terkait konsesi tambang ini, PBNU menyadari itu?
Iya, isu yang dikembangkan itu. Pertama, itu hadiah karena dukung (di pilpres) segala macem. Coba kita mau jawab apa: kami jawab iya salah, kami jawab nggak, nanti orang tidak mudah percaya. Kalau hadiah, ya alhamdulillah ada hadiahnya. Yang paling penting ini hadiah karena NU sudah mengawal bangsa. Kalau misal pilpres, kenapa cuma NU yang dapat? Kan yang berjuang banyak. Kalau hadiah kan boleh, kan untuk NU mengawal bangsa.

Lalu kemudian soal merusak lingkungan, ini kan selama ini jalan terus. Ya ada isu lingkungan segala macem tapi (tambang) jalan terus. Kalau misal kita nggak (kelola), kan tetap ada yang garap.

Terkait penunjukan Gudfan selaku bendahara umum yang merupakan kader Gerindra, apakah ada arahan dari para politikus terkait itu?
Kalau itu nggak. Gus Gudfan ini kan dulu wakil bendahara, sekarang jadi bendahara umum. Lalu dia pengusaha tambang sudah lama, di Kalimantan.

Di sejumlah daerah, seperti Jogja, banyak elemen nahdliyin dan aktivis NU yang menolak sepertinya?
Ya gejolaknya di grup WA saja. Kamu itu loh, diajak kaya kok nggak mau. Apa masalahnya itu apa. Merusak lingkungan? Kita belum pernah merusak lingkungan. Nanti kalau bener merusak lingkungan, baru diprotes. Kita akan jawab semua. Menurutku, sudah dari dulu-dulu mestinya kita (NU) dapat hadiah. Mestinya presiden yang dulu-dulu juga kayak Pak Jokowi ini. Ini sudah terlambat 40 tahun. Apa nunggu NU duluan yang lain baru ikut?


Reporter: Ahmad Thovan Sugandi, Ani Mardatila
Penulis: Ahmad Thovan Sugandi
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
Desainer: Fuad Hasim

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE