Anomali Suara Ganjar-Mahfud

Anomali terjadi di kandang banteng. Perolehan suara PDI Perjuangan pada Pileg 2024 tak sejalan dengan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pilpres 2024. Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto, menyebut ada kejanggalan di Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, dan Bali.

"Ya tetep berusaha mencari mengapa ada gap itu. Sedang dihitung tabulasinya. (Tim) bisa menemukan anomali, misalnya di Bali di beberapa TPS itu suara Mas Ganjar itu nol sama sekali atau ada ketidakcocokan antara yang muncul di sistem KPU dengan apa yang ada di bawah," kata Andi kepada detikX pada Jumat, 16 Februari 2024.

Jika merujuk pada simulasi yang secara rutin dilakukan oleh TPN, kata Andi, elektabilitas Ganjar-Mahfud secara konsisten memenuhi syarat untuk dapat masuk ke putaran kedua pilpres. Dalam simulasi paslon, nomor urut 3 tersebut mampu mendapatkan suara 33-37 persen, bahkan mendekati 38 persen. Dengan bekal itu, hingga detik terakhir menjelang hari-H pencoblosan, pihaknya masih sangat optimistis.

Menurut Andi, adanya anomali yang signifikan dan merosotnya suara Ganjar tidak lepas dari apa yang ia sebut sebagai strategi nonpemilu. Strategi nonpemilu merujuk pada upaya-upaya di luar kampanye konvensional yang mampu mempengaruhi perolehan suara.

Strategi nonpemilu itu disebut sengaja dilakukan oleh lawan-lawan politik untuk mempengaruhi suara Ganjar-Mahfud, terutama di basis-basis tradisional PDI Perjuangan. Hal itu juga berkaitan dengan dugaan turut campurnya pemerintah. Basis-basis suara Ganjar disebut banyak diguyur bantuan sosial, baik berupa sembako maupun uang tunai serta menjadi sasaran kunjungan pejabat, bahkan Presiden.

"Nantinya bisa jadi dua hal, pertama money politics dan kedua penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah kalau memang akhirnya bansosnya terkait politik elektoral, yang mestinya tidak dilakukan. Kalau data itu nanti kuat diperoleh, nanti akan dimasukkan salah satunya untuk sengketa pemilu," ujarnya.

Nggak kelihatan coattail effect-nya. Pada dasarnya pola distribusi suara ke partai-partai di koalisi 02 itu tidak terkait dengan calon, dengan kandidat tiga-tiganya kalau kita anggap mereka punya tiga kandidat itu, ada Jokowi, Prabowo, dan Gibran."

Sejauh ini, menurut pantauan TPN, Bali menjadi wilayah yang paling banyak ditemukan keganjilan atau anomali terkait perolehan suara Ganjar. Sebelum pemungutan suara, TPN sempat melakukan sensus di Bali. Hasilnya Ganjar-Mahfud diprediksi setidaknya unggul lebih dari 65 persen suara. 

"Yang kami lakukan itu sensus. Sensus terutama kepada jejaring partai. Jadi kami benar-benar nanya orang per orang, bukan lagi survei dari sampel," ucapnya. 

Di wilayah Bali, PDI Perjuangan mendulang 396.953 atau 59,98 persen suara. Mereka juga menang telak di DPRD Provinsi Bali. PDI Perjuangan juga mendapatkan suara tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (235.506 atau 24,41%), Jawa Tengah (3.315.935 atau 27,27%), Kalimantan Barat (317.864 atau 24,18%), Kalimantan Tengah (121.188 atau 21,08%), Bangka Belitung (92.007 atau 21,02%), Sumatera Utara (240.771 atau 34,33%), dan Nusa Tenggara Timur (155.412 atau 16,32%). Data ini berdasarkan real count KPU per hari ini pukul 08.06 dengan input yang tak sampai 50 persen dari keseluruhan suara.

Selain itu, Andi membenarkan terdapat banyak kader PDI Perjuangan yang justru mengampanyekan Prabowo-Gibran. Menurutnya, para kader, tokoh, maupun caleg yang mendukung Ganjar itu mendapatkan sejumlah tekanan, ancaman, maupun intimidasi. Selain itu, ada dugaan para kader itu diancam dan disandera dengan menggunakan sejumlah kasus yang berkaitan dengan mereka.

"Iya ada, itu bisa diamati mengapa dia melakukan itu. Pertanyaannya adalah mengapa dia melakukan itu. Mengapa kader itu terpaksa melakukan itu. Lebih kasar lagi, lebih kuat lagi, mengapa kader itu ketakutan sehingga dia melakukan itu?" ucap mantan Gubernur Lemhannas tersebut.

Menurutnya, pemilu dengan demokrasi yang sehat seharusnya memberi rakyat kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri. Saat ini beberapa pihak justru berusaha mengancam dan membatasi kebebasan memilih tersebut.

"Apakah representasi dari sesuatu yang membuat pemilih bergerak tidak normal, itu masih mau kita sebut sebagai demokrasi?" ucapnya. 

Sedangkan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy menuding ada peran pemerintah di balik ambruknya Ganjar di kandang banteng. "Gini, yang terjadi sekarang ini kan instrumen negara itu turun secara total untuk melakukan pemenangan, jadi ini bukan oknum lagi," ucapnya kepada detikX pada Sabtu, 17 Februari 2024.

Romahurmuziy menduga, pemerintah melakukan operasi tertutup untuk memberi pengaruh terhadap proses pemilu. Selain itu, program bansos yang didanai APBN sengaja didesain agar memiliki dampak elektoral tertentu. 

"Jadi saya katakan, strategi yang dilakukan itu memang melibatkan aparat. Di satu sisi itu secara tertutup untuk melakukan pengaruhi, ya. Yang kedua dilakukan melalui bansos. Dan bansos itu disalurkan oleh aparat-aparat resmi pemerintah tentunya, hanya kan  timing-nya itu dipaskan dengan proses pencoblosan," jelas Rommy.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun mengatakan merosotnya suara Ganjar di kandang-kandang banteng memang dirasa sebagai sebuah keganjilan. Di sisi lain, rendahnya perolehan suara Ganjar dipandang bertolak belakang dengan animo masyarakat di tiap kampanye lapangan maupun kunjungan daerah yang dilakukan Ganjar dan Mahfud.

"Ini mohon maaf, ini kalimat yang tidak terlalu bagus, tapi saya ilustrasikan, kalau kita duduk berdua ada bau kentut, kita tidak tahu siapa yang kentut, tapi kentut itu ada itu loh, kira-kira begitu itu kondisi hari ini. Seperti kita yang kaget, kok kita bisa kalah di Bali, kita bisa kalah di Jawa Tengah," kata Komarudin kepada detikX.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Budi 'Kanang' Sulistyono juga buka suara soal kemenangan partainya pada Pileg 2024 tidak berbanding lurus dengan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024. Menurutnya, banyak intimidasi yang diterima warga agar tidak memilih paslon Ganjar-Mahfud.

"Memang ada menurut saya, lawannya Pak Ganjar itu beberapa kali saya dapati mengintimidasi warga, khususnya soal pilpres, jangan milih 03," kata Kanang kepada detikJatim, Kamis (15/2/2024).

"Sedangkan intimidasi ke partai tidak ada, bahkan tidak ada. Bahkan intimidasi itu ada yang mengatakan, sudahlah… kalau partai monggo saja, bebas, boleh PDIP, boleh lainnya. Tapi kalau pilpres, harus paslon tertentu," tambah Kanang.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menganggap kekalahan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah dan Bali adalah sebuah anomali. Dia menyebut ada dugaan kecurangan yang dilakukan oleh tim pasangan calon lain sehingga membuat hasil penghitungan sementara menempatkan Ganjar di posisi terbawah.

"Karena pergerakan dari struktur itu sangat masif meskipun kami melihat kalau elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan, seperti kepala-kepala daerah dari kami, banyak sekali yang dilakukan intimidasi yang dilakukan dengan menggunakan proses-proses hukum," paparnya, dikutip dari CNBC. 

Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyoroti anomali hasil suara dirinya dengan PDI Perjuangan berdasarkan versi sejumlah hitung cepat. Ganjar bersama TPN Ganjar-Mahfud menyelidiki anomali tersebut.

"Hasil dari quick count, perolehan PDIP saya kira masih tinggi ya. Kalau nggak salah masih nomor satu ya," kata Ganjar di gedung High End, Jakarta, Kamis (15/2/2024). Ganjar menjawab pertanyaan soal suaranya terbawah di Jateng, Bali, dan NTT. 

Anomali yang dimaksud dalam hal ini adalah suara Ganjar terbawah dibanding dengan pasangan calon lainnya. Sementara itu, PDIP berada di posisi teratas dibanding partai lain hasil Pemilu 2024. 

"Agak anomali dengan suara saya, maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya, sepertinya split ticket-nya agak terlalu lebar," imbuhnya.

Presiden Jokowi mengimbau agar mereka yang teriak ada kecurangan di Pilpres 2024 agar menyampaikan buktinya. Terlebih menempuh jalur hukum ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi.

"Jadi janganlah teriak-teriak curang, ada bukti bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK ya," kata Jokowi setelah meresmikan dan meninjau pameran Indonesia International Motor Show 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024.

Di TPS, kata Jokowi, terdapat saksi yang berlapis. Ini untuk mencegah kecurangan.

"Yang pertama, mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS, capres-cawapres kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya," kata Jokowi.