Main Dua Kaki Anies di IKN

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) mengabaikan pembangunan ibu kota negara (IKN). Proyek ambisius Presiden Jokowi itu tak tercantum dalam 148 halaman visi-misi AMIN. Pembangunan IKN bernama Nusantara seluas 324.331 hektare di Kalimantan Timur itu telah jauh hari dikunci Jokowi melalui UU 3/2022 tentang IKN. Koalisi Perubahan, yang mengusung AMIN, malah membuka opsi merevisinya.

“Sejauh ini kita memandang IKN itu mandat undang-undang. Kita akan kembalikan lagi nanti kepada pembuat undang-undang, apakah perlu revisi atau tidak. Kita evaluasi semua, bukan hanya IKN,” kata Waketum PKB Jazilul Fawaid kepada reporter detikX.

Pernyataan serupa disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Menurutnya, pembangunan IKN Nusantara bukanlah kebijakan yang memihak rakyat. Karena itu, tak akan sulit untuk merevisinya. 

“Pesan Mas Anies jelas: jika kebijakan publik memihak rakyat, tidak perlu otot politik,” kata Mardani kepada reporter detikX.

Potensi untuk (IKN) berlanjut atau tidak tergantung dari, pertama, aspirasi publik, kedua, situasi ekonomi global. Selanjutnya, harus melihat dulu konfigurasi di DPR, hasil Pemilu Legislatif 2024, koalisi pemenang mampu nggak membangun blok baru, misalnya.”

Namun apakah sikap Koalisi Perubahan sama dengan PKS? Menurut Mardani, hal itu belum dibahas resmi, meskipun masing-masing telah memiliki kesamaan sikap. “Tapi saya merasa Mas Anies sama sikapnya,” ucapnya.

Wasekjen PKB Syaiful Huda mengakui, siapa pun presiden dan wakil presiden terpilih terikat secara hukum atau punya kewajiban menjalankan undang-undang, termasuk UU IKN. Meski ia sendiri mengakui proyek tersebut membebani anggaran pendapatan dan belanja negara.

“Tapi itu bagian dari konsekuensi ketika undang-undang sudah diketok palu. Itu kan yang jadi masalah. Kecuali kalau IKN ini tidak punya payung sekuat undang-undang. Misalnya levelnya hanya PP, perpres, itu akan berbeda,” ujar anggota Badan Kerja Anies-Muhaimin (Baja AMIN) tersebut.

Namun, senada dengan Jazilul dan Mardani, Huda menambahkan, pihaknya tetap menyerahkan kepada masyarakat, apakah menghendaki UU IKN dilanjutkan atau direvisi. 

“Ya kalau kami masih membuka opsi itu. Selama rakyat menghendaki untuk, misalnya, undang-undang ini perlu direvisi, kami akan menyerahkan kepada aspirasi publik,” jelas Huda kepada reporter detikX.

Selain itu, ia juga mengingatkan, tantangan ekonomi ke depan dipengaruhi situasi global, salah satunya saat ini tengah terjadi krisis kemanusiaan genosida Palestina oleh Israel. Sehingga, siapa pun kandidat capres dan cawapres akan menghitung ulang berbagai prioritas pembangunan pada 2024 sampai 2029.

“Potensi untuk (IKN) berlanjut atau tidak tergantung dari, pertama, aspirasi publik, kedua, situasi ekonomi global. Selanjutnya, harus melihat dulu konfigurasi di DPR, hasil Pemilu Legislatif 2024, koalisi pemenang mampu nggak membangun blok baru, misalnya,” imbuhnya.

Huda menambahkan, dalam konteks pemerataan ekonomi, AMIN tidak terpaku hanya di IKN Nusantara, mengingat IKN Nusantara digadang-gadang akan menggeser sentra perekonomian dari Pulau Jawa ke wilayah lain.

Tercantum pula dalam dokumen visi misi AMIN, agenda strategis yang diberi judul ‘8 Sayap Kemajuan’, yaitu pengembangan delapan kawasan di Indonesia untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, serta Kawasan Pesisir, Kepulauan, dan Pedalaman.

Bahkan di halaman tentang Kalimantan, tidak ada penyebutan IKN. Malah, di antara janji-janji yang dikedepankan dalam pembangunan Kalimantan adalah menjadikan Borneo alias Kalimantan menjadi tonggak ekonomi hijau. Termasuk melalui insentif bagi reforestasi, mengakui hak ulayat masyarakat adat, serta memperbaiki kerusakan lingkungan yang diakibatkan deforestasi, pencemaran limbah tambang dan industri, serta kebakaran hutan.

Janji-janji tersebut akan sulit diwujudkan jika AMIN melanjutkan pembangunan IKN, yang pada intinya membabat hutan Kalimantan. Menurut riset Bappenas pada 2021, dari 256.654 hektare wilayah IKN, 108.364,48 hektare di antaranya kawasan hutan produksi dan hutan konservasi.

Pembangunan IKN hari ini masih menuai kritik karena banyaknya potensi masalah lingkungan dan kemanusiaan yang ditimbulkan. Mulai hilangnya ruang hidup bagi satwa dan tumbuhan dilindungi, pelepasan jutaan ton emisi karbon, ancaman banjir, hingga konflik agraria antara perusahaan dan masyarakat adat.

Meski begitu, sejauh ini, baik Anies, Muhaimin, maupun partai-partai pengusungnya, enggan menyatakan gamblang ‘menolak’ atau ‘menghentikan’ pembangunan IKN Nusantara. Bagi Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin, ini adalah strategi politik ‘bermain di dua kaki’ untuk main aman.

“Di visi misinya emoh mencantumkan soal keberlanjutan IKN, tapi ketika hal itu dipertanyakan oleh publik, kesannya mengambang apakah menghentikan atau tidak. Kelihatannya, di satu sisi tidak menuliskan di visi misi karena pendukungnya menolak IKN, tetapi di sisi lain, agar tidak dimusuhi kelompok Jokowi, maka tidak juga menolak atau menghentikan pembangunan IKN,” ujar Ujang kepada reporter detikX.

Ganjar dan Prabowo Ikut IKN Jokowi

Sikap pasangan AMIN berbeda dengan dua kandidat Pilpres 2024 lainnya. Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan IKN Nusantara. Meski begitu, PDI Perjuangan, partai pengusung Ganjar, menegaskan perlu ada evaluasi.

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyatakan pemindahan ibu kota negara ke Nusantara akan berlanjut selama UU IKN masih berlaku. Itu akan terjadi jika DPR RI serta pemerintah berikutnya tidak menganulir UU tersebut.

“Saya tidak bisa berandai-andai tentang sikap DPR dan pemerintah periode mendatang. Namun, sebagai bagian dari anggota DPR yang ikut menyetujui pemindahan IKN, saya memandang penting untuk IKN tetap dilanjutkan. Saya kira Mas Ganjar juga akan berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN jika terpilih sebagai presiden,” kata Said saat berbincang dengan reporter detikX.

Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menambahkan, perlu ada evaluasi untuk menguatkannya. Anggaran IKN harus didukung oleh kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). APBN hanya boleh digunakan hingga 20 persen untuk infrastruktur strategis, seperti istana presiden serta markas besar angkatan dan kepolisian negara. 

Selain itu, berbagai insentif fiskal kepada investor IKN yang dinilai berpotensi melukai rasa keadilan rakyat, seperti pemberian hak guna usaha (HGU) lahan selama 190 tahun, menurutnya, perlu dievaluasi.

Sedangkan dari kubu Prabowo-Gibran, Ketua Dewan Pakar DPP PAN Dradjad Hari Wibowo mengaku, di Koalisi Indonesia Maju (KIM), sudah tidak ada pertanyaan soal melanjutkan IKN, semua sepakat.

“Ya, itu memang sudah disepakati oleh semuanya kita melanjutkan dan menyempurnakan yang sudah dilakukan Pak Jokowi,” kata Dradjad kepada reporter detikX.

Ditanya apakah KIM melanjutkan IKN demi kebutuhan elektoral karena IKN identik dengan Jokowi, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu tak menampiknya.

“Bahwa KIM membutuhkan dukungan dari para pemilih Pak Jokowi, iyalah, siapa sih yang maju nggak pengin menang? Pak Jokowi kan pendukungnya banyak sekali. Tapi, jangan lupa, (IKN) ini keputusan nasional. Jadi nggak hanya mengenai politik, tapi ada alasan legal dan ekonominya,” tambahnya.

Dradjad menegaskan koalisinya telah menyiapkan strategi untuk meningkatkan penerimaan negara dan investasi untuk membiayai pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara. Menurutnya, pintu terobosan itu akan melalui BUMN dan membutuhkan perubahan regulasi.

“Dengan membuka kunci-kunci penerimaan negara dan investasi ini, kritik-kritik tentang pembangunan yang tidak berkeadilan akan bisa kita jawab,” katanya.

Sementara itu, soal kritik terhadap dampak lingkungan dan sosial, menurutnya, itu menjadi tantangan bagi pemerintah dan para ahli yang ditunjuk untuk menemukan solusi terbaik dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan IKN Nusantara.