Kartu Merah dari Kantong Megawati

Malam itu, Kamis, 24 Agustus 2023, di tengah perjalanannya memenuhi janji wawancara untuk salah satu stasiun televisi swasta, Budiman Sudjatmiko tiba-tiba menerima pesan WhatsApp berupa foto sebuah amplop dari putrinya. Budiman berpesan kepada putri semata wayangnya itu untuk menyimpannya saja di kamar.

Tak selang beberapa lama, Budiman mendapatkan pesan WhatsApp berupa foto, kali ini dari istrinya. Foto tersebut merupakan isi amplop yang diterima putrinya. Setelah mengetahui bahwa itu merupakan surat pemecatannya sebagai kader PDI Perjuangan, Budiman hanya membalas teks singkat kepada istrinya: Oh ya, nggak apa!

Surat pemecatan tersebut merupakan tindakan resmi yang diambil oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, buntut dari deklarasi dukungan Budiman untuk Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Mantan aktivis 1998 tersebut mengaku, setelah deklarasi itu, tidak ada panggilan resmi menghadap Mahkamah Kehormatan Partai. Budiman menilai pemecatan itu memang tidak seperti prosedur yang seharusnya.

“Kalau sesuai prosedur, sebenarnya ini tidak sesuai tahapan yang ada. (Biasanya) ya ada pemanggilan, surat peringatan tertulis, kemudian klarifikasi. Tapi ini kan nggak. Tapi saya nggak tahu apakah ini bagian dari hak prerogatif Ketua Umum, saya kurang tahu. Karena tidak ada penjelasan di situ,” ungkap Budiman saat berbincang dengan reporter detikX di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, (25/8/2023).

Budiman tetap berharap PDI Perjuangan dan Partai Gerindra sebagai sesama partai nasionalis bersatu untuk memenangkan Pilpres 2024. Menurutnya, ini bukanlah hal baru karena Prabowo dan Megawati toh pernah bersatu saat kontestasi Pilpres 2009. Namun Budiman bercerita, baik Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto maupun Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun menyatakan hal itu kali ini akan sukar terwujud.

Tak ingin memperpanjang masalah karena tak diberi kesempatan untuk mengklarifikasi dan membela diri sebelum keputusan pemecatan, Budiman mengaku sudah menerima keputusan tersebut.

“Toh nanti, kalaupun saya harus melakukan pembelaan diri, masih ada kongres tahun 2025. Untuk sementara, saya menjalani status jomblo dahulu,” jelas Budiman sembari tergelak.

Budiman bukanlah kader satu-satunya yang mendapatkan teguran pendisiplinan. Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, juga mengalami hal serupa. Pemanggilan oleh Dewan Kehormatan PDI Perjuangan merupakan imbas dari pernyataannya di acara Rakernas Marga Simbolon di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2023).

"Saya pribadi, secara jujur, berharap Indonesia dinakhodai pemimpin yang punya keandalan. Secara jujur dan objektif, saya melihat figur itu ada di Pak Prabowo," ucap Effendi.

Hingga kini belum jelas sanksi apa yang diberikan kepada Effendi Simbolon terkait dengan tindakannya. Namun, pada 10 Juli 2023, Hasto menyatakan telah memberikan kesempatan Effendi untuk mengklarifikasi yang kemudian dibahas dalam forum rapat DPP partai.

"Proses klarifikasi sudah dilaksanakan sesuai mekanisme partai. Semua akan bergerak serempak di dalam turun ke bawah memenangkan Pak Ganjar, kemudian bergerak dalam memenangkan pileg,” kata Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat.

Politikus senior PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengakui memang ada perbedaan sanksi yang didapatkan Effendi dan Budiman. “Kalau Pak Effendi Simbolon, dalam pernyataan di depan media menyatakan bahwa dia tidak mendukung Prabowo, dia tetap mendukung calon presiden dari PDI Perjuangan. Sementara Pak Budiman Sudjatmiko sangat provokatif dan sensasional,” katanya melalui sambungan telepon kepada reporter detikX.

Bahkan, seusai deklarasi relawan Prabowo-Budiman (Prabu) oleh Budiman di Marina Convention, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/8/2023), pemecatan Budiman bukan hanya menjadi pembicaraan Dewan Kehormatan PDI Perjuangan. Hendrawan mengatakan senior-senior partai yang selama ini jarang menelepon tiba-tiba menghubungi para kader aktif untuk memberikan masukan agar segera melakukan tindakan pemecatan kepada Budiman.

“Tidak perlu saya sebutkan, tapi ada yang pernah menduduki posisi menteri, ada yang menduduki jabatan struktural tinggi,” ungkap Hendrawan.

Sejak kunjungan Budiman ke Kertanegara pada Juli lalu hingga deklarasi di Semarang, Hendrawan bercerita, dilakukan pengamatan secara saksama manuver-manuver Budiman. Tindakan Budiman ia simpulkan sebagai bentuk penusukan jantung partainya sendiri karena memilih Jawa Tengah sebagai tempat deklarasi dukungan.

“Jangan lupa, Semarang itu jantung PDI Perjuangan ya, jadi kami mendapat kesan Pak Budiman Sudjatmiko ini mau dijadikan instrumen untuk menusuk kami dari belakang,” ujar anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Pemecatan Budiman mengharuskan PDI Perjuangan menegur dan mendisiplinkan kadernya. Apalagi Budiman sempat mengatakan, langkah yang ia ambil memperoleh dukungan dari sejumlah kader PDI Perjuangan. Hendrawan menuturkan instruksi untuk menegakkan pilar-pilar partai guna mengkonsolidasikan diri telah disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri.

“Nanti (juga) ada yang akan deklarasi-deklarasi yang bukan dari PDI Perjuangan, tunggu saja,” tandas Hendrawan.

Ketua Departemen Bidang Pemerintahan di DPP PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menuturkan hal senada. “Ya instruksinya kan sudah jelas waktu mengumumkan, mendeklarasikan Pak Ganjar pada saat itu. Agar seluruh kader di mana pun berada, wajib memenangkan Ganjar Pranowo,” ujarnya kepada reporter detikX pekan lalu.

Meski demikian, diketahui, sehari setelah deklarasi Budiman di Semarang untuk mendukung Prabowo, mulai bermunculan gerakan-gerakan PDI Perjuangan yang tampak semakin masif menyuarakan Ganjar Pranowo. Dalam unggahan akun TikTok resmi PDI Perjuangan pada 19 Agustus 2023, terlihat kader Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sedang memasang stiker bergambar Ganjar Pranowo yang bersanding dengan Presiden Joko Widodo.

Pemasangan stiker tersebut dilakukan Gibran di pintu rumah-rumah warga Kota Solo. PDI Perjuangan mengakui pemasangan stiker tersebut merupakan tindak lanjut dari surat instruksi pemasangan alat peraga kampanye Nomor 5356/IN//DPP/VIII/2023 yang ditandatangani Kepala Pusat Analisis dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan Prananda Prabowo dan Hasto Kristiyanto tanggal 7 Agustus 2023.

Tak hanya menempel stiker, pada Senin, 21 Agustus 2023, secara serentak di berbagai media sosial resmi PDI Perjuangan, seperti Instagram, YouTube, dan TikTok, tampak diunggah video-video kepala daerah Fraksi PDI Perjuangan dari berbagai daerah yang menyatakan ajakan mendukung Ganjar Pranowo.

Kepala daerah yang membuat video tersebut antara lain Wali Kota Medan Bobby Nasution, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata, Bupati Grobogan Sri Sumarni, dan Wakil Bupati Kuningan Muhammad Ridho Suganda.

“Saya mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDIP dan Pak Ganjar Pranowo,” kata Gibran dalam video tersebut.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai gerakan PDI Perjuangan untuk menghadapi friksi di partainya tampak ditunjukkan oleh Puan Maharani secara simbolis saat acara konsolidasi PDI Perjuangan di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah.

Dalam acara tersebut, tampak hologram Bung Karno berpidato, lantas kemudian menyerahkan tongkat kepada Puan Maharani. Puan pun menerima tongkat tersebut dan membenarkan usai acara bahwa penyerahan tongkat tersebut memang simbol cita-cita Bung Karno yang nantinya diteruskan oleh partainya.

“Puan ingin menunjukkan bahwa dia ingin memegang tongkat kepemimpinan Sukarno, bahwa PDIP solid, satu komando. Kalau tidak satu komando, ya akan pecah. Ya kalau pecah dan tidak solid, tidak menang. Kelihatannya itu yang sedang dijaga oleh Puan dan PDIP,” jelas Ujang.