Kursi Panas di Merdeka Barat

Rabu Pon, 17 Mei 2023, Menkominfo Johnny Gerard Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek BTS 4G oleh Kejaksaan Agung. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak buru-buru mengangkat menteri definitif pengganti Sekjen Partai NasDem itu. Dua hari setelahnya, Jokowi menyerahkan jabatan pucuk pimpinan Kementerian yang berlokasi di Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat itu secara sementara kepada Mahfud Md, sebagai pelaksana tugas.

Sejauh ini Jokowi selalu menyerahkan pengganti menteri di Kabinet Indonesia Maju kepada partai terkait. Beberapa di antaranya, mengganti Edhy Prabowo, yang terjerat kasus korupsi, dengan Sandiaga Uno. Hanya, Edhy sempat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, lalu Sandiaga diberi posisi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang sebelumnya tak diisi kader partai politik. Keduanya kader Partai Gerindra.

Begitu juga dengan Juliari Batubara, yang terjerat kasus korupsi bantuan COVID-19, digantikan Tri Rismaharini, yang juga kader PDI Perjuangan. Kemudian Zainudin Amali, yang mengundurkan diri dari jabatannya, digantikan oleh Dito Ariotedjo, yang juga kader Partai Golkar. Sebelum Dito diberi mandat, Jokowi meminta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyodorkan nama pengganti Amali.

Kali ini suasana berbeda. Jokowi belum membuka komunikasi dengan Partai NasDem untuk pengganti Johnny. Bahkan Ketua Umum Partai NasDem sempat mengaku hubungannya dengan Jokowi berada di titik terendah. Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan hingga sekarang pun partainya memang belum menyiapkan nama untuk pengganti Menteri Kominfo.

Kami tidak akan pernah menarik diri sampai 2024. Mau di-reshuffle pun semua menteri kami, kami akan tetap di pemerintahan. Bagi kita, komitmen itu tidak bisa dilanggar dengan alasan apa pun.”

“Kalau dia minta penggantinya, kami kasih nama. Tapi, kalau tidak diminta, itu kami tidak akan pernah mengajukan nama,” kata Ahmad Ali kepada reporter detikX pekan lalu.

Baginya, tak jadi masalah jika pengganti Menteri Kominfo bukan dari kader Partai NasDem. Meski begitu, Ahmad Ali mengatakan partainya akan tetap setia berada dalam partai koalisi pendukung pemerintah.

“Kami tidak akan pernah menarik diri sampai 2024. Mau di-reshuffle pun semua menteri kami, kami akan tetap di pemerintahan. Bagi kita, komitmen itu tidak bisa dilanggar dengan alasan apa pun,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin meragukan pengganti Menteri Kominfo berasal dari Partai NasDem lagi. Kondisi saat ini, menurut Ujang, berbeda dengan kasus pergantian menteri-menteri sebelumnya, yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Jokowi.

Alasannya, menurut dosen Universitas Al-Azhar tersebut, Partai NasDem sudah tidak dianggap oleh Jokowi sebagai koalisi pemerintahan Jokowi. Indikatornya bisa terbaca dari bagaimana NasDem diabsenkan dari pertemuan partai koalisi pemerintah seperti pertemuan di DPP PAN dan di Istana Negara beberapa bulan belakangan.

“Di situlah terlihat bahwa NasDem dianggap Jokowi bukanlah partai koalisi pendukung pemerintah. Maka, kemungkinannya, posisi menterinya tidak akan diberikan kepada kader NasDem lagi,” kata Ujang kepada reporter detikX.

Sedangkan siapa yang berpotensi menjadi pengganti Menteri Kominfo, Ujang menuturkan ada beragam kemungkinan. “Bisa partai lain, orangnya Jokowi, bisa juga tim sukses Jokowi, bisa juga mungkin kalangan profesional atau ahli informasi dan komunikasi,” papar Ujang.

Belakangan, kader Partai Perindo diisukan akan menggantikan Johnny sebagai Menteri Kominfo. Isu ini berembus lantaran Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia Hary Tanoesoedibjo dua kali menemui Jokowi di Istana Negara dalam rentang waktu tak sampai sebulan. 

Pada Rabu, 26 April 2023, tujuan pertemuannya ialah silaturahmi Lebaran. Kemudian pada Senin, 15 Mei 2023, Hary Tanoe menyodorkan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) untuk mengekor dukungan Jokowi untuk Pilpres 2024. Namun, dalam pertemuan kedua itu, Hary Tanoe tak menampik ada obrolan dengan Jokowi di luar topik dukungan PSMTI.

"Saya ada urusan lain tadi dengan Bapak Presiden. Tadi, sebentar, setelah acara PSMTI tadi," katanya.

Meski begitu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, membantah adanya kaitan pertemuan Hary Tanoe tersebut dengan pembahasan bakal calon pengganti Menteri Kominfo maupun reshuffle.

“Kami tidak tahu kapan (Johnny G Plate) akan ditersangkakan. Pertemuan kemarin itu sama sekali tidak ada hubungannya. Itu kan pertemuan antara komunitas yang mendukung Presiden. Sudah lama diminta tetapi baru ada kesempatan dengan Pak Presiden,” kata Ali kepada reporter detikX pekan lalu.

Wakil Ketua Partai Perindo Syafril Nasution juga memastikan Hary Tanoe hanya mendampingi PSMTI untuk bertemu dengan Jokowi. Kebetulan saat itu, Direktur Corporate Secretary MNC Group tersebut turut serta bersama Hary Tanoe untuk menemui Jokowi.

Di sisi lain, partai politik lainnya siap mengajukan kadernya untuk mengisi jabatan Menteri Kominfo. Salah satunya PDI Perjuangan. Meskipun, kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat, partainya tidak akan cawe-cawe terkait calon pengganti Johnny. 

“Pak Jokowi yang mempunyai hak prerogatif, agar jalannya berjalan pemerintah (yang) kurang satu setengah tahun ini bisa lebih efektif dan lebih cepat untuk mewujudkan visi misi dan program strategis nasional Pak Jokowi,” kata Djarot kepada reporter detikX.

Namun, jika tawaran kursi Menteri Kominfo melipir ke PDI Perjuangan, Djarot menyatakan tentu partainya harus siap. “PDIP itu kan banyak kader. Kalau nanti diminta untuk membangun bangsa-negara, itu tidak ada partai yang tidak siap,” tegas Djarot.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mencermati pentingnya memilih calon pengganti Menteri Kominfo secara saksama. Sebab, pekerjaan rumah Kementerian Kominfo masih banyak. Tapi, berkebalikan dari itu, waktu penyelesaiannya tersisa tidak banyak lagi.

“Jadi, kalau kita lihat masa jabatan Pak Jokowi hanya sampai Oktober 2024, hanya tersisa 16 bulan. Kendalanya, kita akan banyak disibukkan dengan pemilihan legislatif, pilpres, segala macam,” kata Heru kepada reporter detikX.

Pekerjaan rumah yang disorot Heru terutama masalah pembangunan BTS 4G, yang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Di samping itu, menurut Heru, muncul berbagai tantangan yang mesti dihadapi Kominfo. 

“Misalnya meningkatnya kasus kejahatan siber, ya. Dalam 1-2 tahun terakhir ini kan Indonesia menjadi tiga besar negara dengan kasus kebocoran data terbanyak sedunia,” jelasnya.

Selain itu, implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menjadi domain Kominfo untuk mengatasi kejahatan siber, tak boleh disepelekan.

“Di mana UU ini akan efektif pada 2024. Dan untuk efektif, diperlukan peraturan yang lebih rinci, diperlukan juga lembaga perlindungan data pribadi,” ujarnya.

Mempertimbangkan beberapa tantangan tersebut, Heru mengusulkan memilih pengganti menteri dari kalangan profesional. Pengganti Johnny, kata Heru, harus punya strategi untuk menuntaskan berbagai pekerjaan rumah Kementerian Kominfo. “Sebenarnya nggak sekadar profesional. Biasanya kan dari parpol atau nonparpol. Tapi (kalau dari) bukan parpol, jangan sembarangan,” kata Heru.