Senjakala Koalisi Indonesia Bersatu

Setelah PDI Perjuangan mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024, arah koalisi partai politik berubah. PPP lebih memilih melangkahi kesepakatan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan merapat ke PDI Perjuangan. Rekan koalisinya, Partai Golkar dan PAN, belum menentukan sikap bersama.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan dukungan terhadap kader PDI Perjuangan yang sekarang menjabat Gubernur Jawa Tengah itu merupakan hak PPP. Keputusan itu tak bisa diintervensi. 

"PAN berharap KIB jangan bubar. Harus tetap bersatu," kata Viva. 

PAN sebenarnya memiliki keputusan internal mendukung Ganjar Pranowo. Keputusan itu muncul dalam Rakornas PAN, yang digelar pada awal 2023. Meski begitu, PAN belum mendeklarasikan secara resmi siapa bakal calon presiden yang akan mereka usung. Langkah PAN tak seperti PPP, yang enggan menunggu keputusan bersama dalam KIB.

"Akan aneh jika PAN mendeklarasikan nama selain Ganjar, tidak seperti di rakornas. Akan dikritik oleh publik," katanya. 

Ketua Mahkamah Partai PPP Irfan Pulungan mengklaim, meski PPP sudah mendeklarasikan Ganjar sebagai capres, hubungan dengan Partai Golkar dan PAN dalam KIB tetaplah baik. KIB tetap solid karena deklarasi capres merupakan hak masing-masing partai. 

"PPP sudah melakukan rapat pimpinan nasional. Keputusannya mendukung Ganjar Pranowo, yang sudah dicalonkan PDIP. Nanti akan dikomunikasikan dengan KIB," katanya. 

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno justru sebaliknya. Ia menganggap KIB sekarang hanya tinggal nama. Sebab, PPP sudah bergabung dengan partai di luar koalisinya, yaitu PDI Perjuangan.

"KIB sudah wassalam karena tidak bisa melakukan itu (mengusung capres-cawapres sendiri). PPP sudah jelas mengusung Ganjar. Publik juga sudah tahu bahwa PAN tinggal menunggu waktu saja untuk mendeklarasikan Ganjar sebagai capres," kata dosen ilmu politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu kepada reporter detikX pekan lalu. 

KIB awalnya terkonsolidasi dari kekuatan tiga partai yang jika dibulatkan bisa mengusung calon presiden untuk Pilpres 2024. Koalisi ini memiliki 25,65 persen atau 148 kursi di DPR. Rinciannya, PAN 44 kursi, PPP 19 kursi, dan Golkar 85 kursi. Dengan asumsi PPP keluar dari KIB, PAN dan Golkar sebenarnya tetap masih bisa mengusung capres sendiri tanpa mengikuti langkah PPP. Namun, menurut Adi, hal tersebut sangat berisiko karena tidak memiliki tokoh yang bisa menandingi elektabilitas Ganjar. 

PAN pun, Adi melanjutkan, sebenarnya sudah mengindikasikan dukungannya terhadap Ganjar sejak Februari 2023 dalam acara rapat kerja nasional. Kala itu, Ganjar hadir dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengindikasikan Ganjar bakal diusung sebagai capres.

Ali juga diduga main mata dengan Mayor Jenderal A.H. Nasution, yang kemudian menerbitkan aturan yang melarang pers untuk mencetak, menerbitkan, dan menyiarkan hal-hal yang mengandung kecaman, persangkaan, atau penghinaan kepada pemerintah.

Skenario Lain untuk Golkar

Selain PPP dan PAN, Partai Golkar sebenarnya memiliki keputusan di kalangan internalnya sendiri. Hal tersebut terkait Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang diajukan sebagai calon presiden, melalui keputusan musyawarah nasional. Bahkan keputusan itu muncul sebelum dibentuknya KIB. 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai, setidaknya, ada dua skema yang bisa diambil Partai Golkar. Pertama, merapat untuk mendukung Ganjar. 

"Tetapi ada skenario lain bagi Golkar. Golkar tidak satu skenario seperti PPP dan PAN. Golkar punya skenario lain, yaitu kalau dia tidak bisa masuk ke Ganjar, masih bisa masuk ke Prabowo," kata dosen Universitas Al Azhar Indonesia tersebut. 

Selain KIB, ada dua koalisi partai lainnya yang sudah terbentuk, yaitu Koalisi Kebangsaan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. KKIR terdiri atas Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa, sementara Koalisi Perubahan merupakan gabungan dari Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat.

Belakangan, Airlangga Hartarto rutin melakukan lawatan politik ke berbagai partai di luar KIB. Bahkan Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar telah bersepakat untuk menjadi penggerak terbentuknya koalisi besar. Kesepakatan itu muncul setelah keduanya bertemu pada Rabu, 3 Mei 2023.

"Jadi KIB-KKIR ini sudah berbicara panjang lebar, tinggi rendah, dalam, tetapi kita juga putuskan bahwa ini butuh core, butuh inti, motor penggerak. Hari ini dalam silaturahmi dan alhamdulillah kita akan dorong Golkar dan PKB menjadi koalisi intinya," kata Airlangga. 

Golkar dan PKB sudah membentuk tim pemenangan untuk mencapai tujuannya memenangi Pemilu 2024. Tim itu pun akan bekerja untuk mendorong terbentuknya koalisi besar.

"Kerja sama selama ini memuaskan selama di DPR, di kabinet. Kalau kerja sama dengan Golkar itu selalu bahagiakan semua pihak, untuk cepat maju," kata Muhaimin. 

Menurut Adi Prayitno, Partai Golkar, yang dalam musyawarah nasional memutuskan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai capres, tidak cukup percaya diri untuk mau berhadapan dengan calon yang diusung PDI Perjuangan. Karena itu, Adi menilai, KIB mengalami sebuah pertentangan antara keinginan dan kenyataan yang harus mereka hadapi. 

"Satu sisi mereka ingin membuat poros politik sendiri, yang konsekuensinya akan berhadapan dengan Jokowi, di sisi lain Jokowi adalah lem perekat mereka. Di satu sisi mereka nggak mau berada di bawah subordinasi PDIP, di sisi lain juga mereka nggak mau berhadapan dengan Jokowi. Jadi paradoks," katanya.