.webp)
Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, berdiskusi dengan warga Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, hari ini. Warga mengeluh tidak ada SMK negeri di Srengseng Sawah hingga permasalahan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Salah satu warga bernama Nurbaik, curhat anaknya harus sekolah ke Depok karena belum ada SMK Negeri yang gratis di dekat rumahnya. Padahal, daerah rumah Nurbaik dekat dengan banyak kampus terkenal, termasuk Universitas Indonesia (UI).
"Kebenaran di wilayah kita ini untuk yang negeri, terutama untuk SMK itu belum ada, Pak. Kita hanya baru dikelilingi beberapa sekolah yang, itu pun SMA negeri. Beneran swasta banyak di sini, terutama IT banyak di sini. Makanya kebenaran anak saya, saya pindahin ke Depok untuk IT-nya. Karena di sini kita untuk negeri pun kita bisa dihitung," curhat Nurbaik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita dikelilingi nih Pak, kampus, Universitas bagus, gitu. Bahkan kita ada UI, gitu kan. Tapi untuk SMA negeri itu hanya dua atau sampai tiga. Dan untuk SMK-nya kita belum ada. Kita harus ke Tanjung Barat, kita harus ke Pasar Minggu," lanjutnya.
Sementara itu warga lain bernama Sri Jumadi, menyampaikan unek-uneknya terkait KJP. Sri sering melihat penerima KJP yang salah sasaran.
"Kami merasa bahwa KJP itu tidak merata. Ada yang orang sudah mampu dapet KJP, ada yang seharusnya mendapatkan KJP, tidak mendapatkan KJP. Ada yang sudah mendapatkan KJP, dapat juga PIP (Program Indonesia Pintar). Jadi double-double. Yang tidak sama sekali tidak," ujar Sri kepada Pramono.
Menanggapi itu, Pramono berjanji akan menyelesaikan berbatai permasalahan yang dikeluhkan. Pertama, dia akan menggratiskan semua sekolah negeri maupun swasta di Jakarta.
"Tadi juga ada pertanyaan bagaimana dengan sekolah gratis untuk negeri dan swasta. Bu, ini gratisnya untuk negeri dan swasta 12 tahun," terangnya.
"Kenapa bisa digratiskan sekolah di Jakarta? Karena dananya Jakarta gede banget. Jakarta itu anggaran pendapatan daerah atau duit yang masuk setiap tahun di Jakarta itu, Rp 91 triliun untuk tahun depan. Gede banget. Untuk ngabisin aja udah bingung banget," tutur dia.
Pramono pun berjanji akan memindahkan urusan administrasi KJP ke tingkat Kecamatan. Sehingga warga tak perju mengurusi jauh-jauh ke kantor pusat KJP di Rawa Bunga, Jakarta Timur.
"Kalau saya dapat amanah menjadi gubernur Jakarta, maka penyelesaiannya harus di Kecamatannya masing-masing. Nggak perlu ke Rawa Bunga, ngapain ke Rawa Bunga? Udah jauh, nggak selesai. Ibu juga nggak kenal siapa yang akan membantu Ibu untuk mengurus itu," kata Pramono.
"Tetapi kalau di kelurahan, minimal di Kecamatannya masing-masing, kan ada warga yang tahu. Apalagi ini salah satu tugas utama Dasa Wisma, adalah melakukan pendataan untuk itu. Jadi saya ulangi lagi, untuk Kartu Jakarta Pintar nanti akan diselesaikan di masing-masing Kecamatan," pungkas dia.
Simak juga Video Pramono Janji Takkan Ada Ijazah Siswa Ditahan Sekolah Jika Ia Terpilih
