.webp)
Relawan pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Satgas Elang Hitam, membuka posko pengaduan bagi warga yang merasa KTP-nya dicatut sebagai pendukung Cagub-Cawagub DKI jalur independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Relawan Anies mempersilakan warga mengadu.
"Kami tergerak untuk membuka posko pengaduan karena mendapat laporan banyak anggota kami yang namanya juga dicatut sebagai pendukung padahal mereka tidak kenal nama Dharma Pongrekun-Kun Wardhana, dan tidak pernah menandatangani surat dukungan," kata Penanggung Jawab Posko Pengaduan, Marlina Idha, kepada wartawan, Minggu (18/8/2024).
Dia mengatakan posko pengaduan di di Jalan Rawa Bambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, itu terbuka untuk umum. Dia mengatakan pihaknya akan membuka posko serupa di wilayah Jakarta lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Posko Pengaduan ini dibuka untuk masyarakat umum, silakan hadir untuk mengecek atau mengadu jika nama mereka dicatut. Satgas Elang Hitam juga akan membuka Posko di lima wilayah kota/kabupaten se-Jakarta," jelasnya.
Marlina mengatakan aduan dari warga akan disampaikan secara kolektif kepada lembaga bantuan hukum (LBH). Dia mengklaim ada LBH yang menyatakan siap membantu warga, seperti PBHI dan LBH Yusuf.
Anggota Presidium Satgas Elang Hitam, Miftahun Ni'am, menyebut pencatutan KTP warga sebagai pendukung kandidat independen di Pilkada Jakarta merupakan kejahatan sistematis. Menurutnya, banyak KTP relawan Anies tercatut mendukung pasangan Dharma-Kun.
"Kami melihat banyak sekali warga yang mengaku KTP-nya dicatut. Bahkan 2 anak Pak Anies, yang jelas-jelas tidak mungkin mendukung, juga dicatut," jelasnya.
"Banyak sekali relawan Anies namanya dicatut sebagai pendukung padahal tidak pernah menandatangani surat dukungan. Kami melihat ini ada upaya sistematis untuk meloloskan kandidat independen ini di Pilkada Jakarta," tambahnya.
Dia menuntut pencatutan KTP ditangani secara serius. Dia juga menuntut KPU DKI untuk membatalkan kelolosan pasangan Dharma-Kun.
"Untuk itu kami menuntut agar pencatutan KTP untuk dukungan terhadap kandidat independen di Pilkada Jakarta in ditangani secara serius. Perlu diproses secara hukum semua pihak yang terlibat. Baik itu kandidat yang menyetorkan dukungan palsu maupun KPUD yang telah melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Kami juga menuntut KPUD Jakarta untuk membatalkan kepesertaan pasangan Dharma-Kun karena telah menggunakan data dukungan palsu", tutupnya.
