Ancang-ancang Cak Imin Bubarkan Jika Ada Muktamar Tandingan PKB

Ancang-ancang Cak Imin Bubarkan Jika Ada Muktamar Tandingan PKB

Kurniawan Fadilah - detikNews
Kamis, 15 Agu 2024 22:40 WIB
Cak Imin saat memberikan pembekalan kepada seluruh anggota legilatif PKB dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Riau dalam Sekolah Pemimpin Perubahan Wilayah 4 di Berastagi, Karo, Jumat (26/7).
Cak Imin (Foto: Dok. Istimewa)

Ada Usulan Muktamar Luar Biasa PKB

Sebelumnya dilansir dari detikJatim, sejumlah kiai berkumpul di Tebuireng, Jombang. Kumpulnya para kiai ini disebut mengusulkan sesuatu kepada PBNU menjelang Muktamar PKB. Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengungkapkan para kiai juga mengusulkan adanya muktamar luar biasa (MLB).

Pertemuan ratusan kiai di Tebuireng, Jombang, Senin lalu menghasilkan kesepakatan meminta PBNU memperbaiki PKB yang dianggap sudah melenceng dari tujuan awal pembentukannya oleh Nahdlatul Ulama.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya ada suara dikit-dikit-lah (muktamar luar biasa). Tapi, sekali lagi, PBNU tidak dalam posisi itu. PBNU paling-paling nanti cuma menyatakan kalau PKB sudah melenceng, nanti tinggal bagaimana tanggapan internal PKB," ujar Gus Yahya dilansir detikJatim di Surabaya, Selasa (13/8).

Gus Yahya, yang menggelar konferensi pers terkait permintaan ratusan Kiai PBNU Perbaiki PKB di kediaman Rais Aam KH Miftachul Akhyar di Surabaya menyatakan PBNU tidak dalam posisi menentukan Muktamar PKB, termasuk menggelar Muktamar Luar Biasa PKB.

ADVERTISEMENT

PBNU, kata Gus Yahya, hanya akan menjalankan fungsinya dalam kaitannya dengan PKB. Dia menganalogikan fungsi PBNU dalam hal ini sebagai orang tua yang mengingatkan anaknya jika sudah salah jalan.

"Ya kalau muktamar luar biasa, itu urusan PKB sendiri, bukan urusan PBNU. Kami hanya mengartikulasikan kepentingan-kepentingan dari para kiai dan warga NU yang jadi konstituen PKB kepada PKB," tegasnya.

"Kalau mereka (PKB) menolak, ya tanggung sendiri risiko politiknya. Ini kan mekanisme normal saja kayak begitu," tambahnya.

Lantas apakah PBNU akan mengambil langkah hukum jika PKB tidak menghiraukan masukan NU dalam hal perbaikan maupun dalam hal muktamar luar biasa?

"Kami belum tahu, kami masih lihat sejauh mana. Sekarang juga kami ukur juga, apa ada sisi hukum nggak dalam hal ini," jawab Gus Yahya.

Gus Yahya juga menanggapi pertanyaan soal ada potensi PBNU membuat PKB tandingan? Dia tegaskan bahwa PBNU dalam posisi civil society.

"Terserah PKB, ini supaya clear posisi NU itu civil society dan PKB lembaga politik. Di sini hanya ada hubungan khusus antara PKB dan PBNU," katanya.


(lir/lir)



Hide Ads